Perbandingan Penanganan Bencana Longsor : Nepal Sibuk Menyelamatkan Korban, PKT Sibuk Menjaga Stabilitas 

Setelah bencana longsor besar terjadi di perbatasan Tiongkok–Nepal, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara cara pihak Nepal dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) melaporkan serta menangani bencana tersebut. Beijing, seperti biasa, memperketat pengendalian opini publik dan memblokir informasi dari masyarakat. Para pengamat menilai PKT sibuk menjaga stabilitas politik dan melakukan propaganda pencitraan, sehingga tidak benar-benar memprioritaskan penanganan bencana dan penyelamatan korban.

EtIndonesia.com Pada 26 Agustus, bencana longsor besar di perbatasan Tiongkok–Nepal menjadi perhatian dunia. Masyarakat internasional sangat memperhatikan kondisi para korban serta upaya penyelamatan di lokasi.

Di pihak Nepal, informasi dari lapangan disampaikan dengan cepat dan transparan, sementara operasi penyelamatan segera dilakukan. Militer dan helikopter langsung dikerahkan. Media internasional juga dapat memasuki wilayah bencana untuk mewawancarai para penyintas, keluarga korban tewas, dan petugas penyelamat, serta merekam langsung proses evakuasi menggunakan helikopter.

Sebaliknya, pihak PKT memblokir berbagai video dan foto terkait bencana yang berasal dari masyarakat. Operasi penyelamatan juga berlangsung sangat lambat, sementara pemerintah justru lebih sibuk melakukan propaganda dan pencitraan.

“Pada dasarnya mereka menghapus dalam jumlah besar informasi tangan pertama dari masyarakat. Tujuannya adalah agar pemerintah mengendalikan informasi dan menempatkan stabilitas politik serta citra PKT sebagai prioritas utama, bukan bantuan dan penyelamatan korban bencana itu sendiri,” ujar Xing Tianxing, komentator politik yang berbasis di Amerika Serikat. 

Setelah bencana terjadi, gambar Pelabuhan Perbatasan Gyirong di wilayah Tibet yang dalam sekejap tersapu dan hancur, sementara orang-orang berlarian menyelamatkan diri dalam kepanikan, tersebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu gambar paling ikonik dari bencana tersebut. Namun, video itu telah diblokir di Tiongkok daratan.

Di media dan internet Tiongkok, masyarakat tidak dapat melihat kesaksian para penyintas maupun keluarga korban. Mereka juga tidak dapat melihat video yang direkam sendiri oleh warga setempat.

“Di wilayah Tibet, hal-hal seperti ini sejak dulu dianggap sensitif oleh PKT dan selalu dikendalikan. Mereka selalu menempatkan pertimbangan keamanan dan politik sebagai prioritas utama. Mereka tidak melonggarkan kontrol hanya karena bencana terjadi. Jadi, dari apa yang terlihat saat ini, PKT memberikan kesan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah negara yang sangat tidak normal,” katanya. 

Menurut informasi yang tersedia untuk publik, Pelabuhan Perbatasan Gyirong milik Tiongkok terletak di lembah pertemuan Sungai Gyirong Zangbu dan Sungai Donglin Zangbu. Di bagian hulu terdapat danau glasial dan lereng pegunungan yang tidak stabil. Pada 2024 dan 2025, gempa bumi serta longsor juga pernah terjadi di wilayah tersebut.

Masyarakat mempertanyakan keputusan PKT membangun pelabuhan perbatasan di daerah yang rawan bencana geologi, bahkan di dasar lembah tempat dua sungai bertemu. Mereka menilai pembangunan tersebut sama sekali mengabaikan keselamatan manusia dan merupakan proyek yang melanggar aturan karena mengutamakan kepentingan politik.

Sejumlah komentator juga menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun PKT telah membangun banyak bendungan, pembangkit listrik, jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, dan pangkalan militer di Tibet. 

Pembangunan besar-besaran tersebut meliputi aktivitas membelah gunung dan membuat terowongan, yang dinilai dapat menyebabkan lereng menjadi tidak stabil serta mengganggu keseimbangan geologis. Mereka berpendapat bahwa di balik banyak bencana alam terdapat pula faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia di bawah pemerintahan PKT.

“Aktivitas seperti membelah gunung dan membuat terowongan pada dasarnya terus-menerus memberikan tekanan dan mengganggu bagian dalam pegunungan. Hal tersebut memang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan alam yang sebelumnya sudah ada,” ujar Sheng Xue, Wakil Ketua Global Democratic China Front. 

Selama ini, media internasional sangat dibatasi untuk memasuki Tibet. Setelah bencana kali ini terjadi, wartawan media asing juga tidak diizinkan masuk, sementara personel bantuan internasional turut ditolak.

“Yang paling penting bagi mereka adalah mencegah dunia luar mempertanyakan pembangunan besar-besaran yang dilakukan di wilayah tersebut. Terutama karena PKT memiliki sejumlah proyek yang tidak boleh diketahui pihak luar, termasuk proyek strategis dan militer-strategis,” katanya. 

Dalam penyampaian data bencana, pihak Nepal memperbarui jumlah korban tewas dan hilang dengan cepat setiap hari, termasuk kewarganegaraan orang-orang yang masih hilang.

Sebaliknya, pemerintah PKT dinilai sangat tertutup. Selain memperbarui data dengan lambat, pemerintah juga tidak memberikan identitas orang-orang yang hilang.

Pada pukul 23.00 malam ketika bencana terjadi, PKT mengumumkan bahwa 3 orang tewas dan 265 orang hilang. Pada pagi 27 Agustus, angka tersebut diubah menjadi 3 orang tewas dan 558 orang hilang. Setelah itu, angka tersebut tidak berubah selama 36 jam.

“Di permukaan, kalian mengaku sebagai negara besar di dunia. Namun ketika menghadapi bencana yang sebenarnya, kalian bahkan kalah dibandingkan Nepal, negara kecil seperti itu. Seolah-olah rakyat Tiongkok bukan manusia,” ujar Xing Tianxing. 

Dua hari setelah bencana, pada sore 28 Agustus, tim profesional pertama PKT yang terdiri dari 21 orang baru tiba di Pelabuhan Perbatasan Gyirong.

Dalam laporan media pemerintah Tiongkok, terlihat petugas penyelamat berulang kali berteriak, “Apakah ada orang di sana?”, sambil berdiri di atas tanah yang sudah mengeras akibat tertimbun lumpur.

Hal tersebut menuai ejekan dari masyarakat di internet, antara lain:

“Berteriak di atas tanah yang padat seperti itu, agak terlalu lucu.”

“Bisakah CCTV berhenti melakukan adegan yang dibuat-buat?”

Pemerintah Tibet menyatakan bahwa hingga pukul 18.00 pada 29 Agustus, terdapat 16 orang tewas dan 546 orang masih hilang.

Sementara itu, pihak Nepal mengumumkan bahwa hingga pukul 13.00 pada 30 Agustus, terdapat 752 orang tewas, 2.502 orang hilang, dan 8.730 orang berhasil diselamatkan.