SURABAYA – Kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Timur (Jatim) menunjukkan tren positif hingga September 2026. Penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp649,95 triliun. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,24 persen menjadi Rp874,68 triliun.
Di tengah penguatan kinerja intermediasi perbankan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya kejahatan keuangan digital. Tercatat sebanyak 99.347 laporan penipuan keuangan (scam) yang berasal dari Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur pada peringkat ketiga tertinggi secara nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Perkembangan sektor jasa keuangan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, dalam Media Briefing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur Triwulan IV 2026 di Surabaya, Rabu (11/11).
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan tersebut mengangkat tema Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, serta Membangun Optimisme Masyarakat Jawa Timur.
Horas menegaskan, pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan kredit, aset, maupun volume transaksi. Lebih dari itu, sektor keuangan harus mampu memperkuat pembiayaan sektor produktif, memperluas akses keuangan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas industri dan pelindungan konsumen agar masyarakat tidak semakin rentan terhadap praktik keuangan ilegal maupun penipuan digital.
“Pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka kredit, aset, maupun transaksi. Pertumbuhan harus menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman,” tegas Horas.
Intermediasi Perbankan Tetap Solid
Dari sisi perbankan, stabilitas industri jasa keuangan Jawa Timur masih terjaga dengan dukungan permodalan yang kuat. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 27,85 persen.
Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp649,95 triliun, dengan konsentrasi pembiayaan terbesar pada sektor rumah tangga sebesar 29,95 persen. Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 24,64 persen, sedangkan industri pengolahan memperoleh porsi 20,09 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan peran strategis perbankan dalam menopang aktivitas konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung kegiatan perdagangan dan industri pengolahan sebagai penggerak perekonomian daerah.
Dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bruto tercatat sebesar 3,80 persen. OJK menilai kondisi permodalan perbankan yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan fungsi intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Sementara itu, penghimpunan DPK yang tumbuh 6,24 persen menjadi Rp874,68 triliun mencerminkan kemampuan perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana pada lembaga keuangan formal.
Investor Pasar Modal Jatim Tembus 3,59 Juta
Perkembangan positif juga terlihat pada industri pasar modal. Hingga September 2026, jumlah investor pasar modal di Jawa Timur mencapai 3,59 juta atau tumbuh 69,01 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah investor terbanyak ketiga secara nasional.
Selain peningkatan basis investor, perkembangan pasar modal daerah juga ditandai dengan keberadaan 58 perusahaan asal Jawa Timur yang telah tercatat sebagai emiten. Total dana yang dihimpun melalui penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) mencapai Rp15,05 triliun.
Adapun penghimpunan dana melalui skema securities crowdfunding (SCF) tercatat sebesar Rp69,83 miliar hingga September 2026. Perkembangan ini menunjukkan semakin terbukanya alternatif pendanaan bagi pelaku usaha, termasuk usaha yang ingin memperoleh pembiayaan melalui pasar modal.
Di industri perasuransian, total premi hingga Agustus 2026 mencapai Rp13,99 triliun atau tumbuh 31,74 persen. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas industri sekaligus potensi penguatan penetrasi produk perlindungan keuangan di masyarakat.
Sementara itu, outstanding pendanaan pada industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech lending tumbuh 12,19 persen. Meski demikian, perkembangan industri ini tetap perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap kualitas pendanaan dan risiko gagal bayar.
Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Jadi Daerah dengan Laporan Scam Terbanyak
Di balik pertumbuhan sektor jasa keuangan, peningkatan kejahatan keuangan digital menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian bersama.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebanyak 99.347 laporan penipuan keuangan berasal dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur pada posisi ketiga secara nasional.
Laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Adapun modus penipuan yang dominan meliputi penipuan transaksi belanja atau jual beli daring, panggilan palsu dengan mengatasnamakan pihak tertentu (fake call), serta penipuan berkedok investasi.
Besarnya jumlah laporan tersebut menjadi peringatan bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan akses layanan keuangan digital juga diikuti dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan. Karena itu, penguatan literasi keuangan digital, kewaspadaan masyarakat, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menekan potensi kerugian.
OJK menegaskan bahwa penguatan sektor jasa keuangan harus berjalan seimbang antara pertumbuhan bisnis, stabilitas industri, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan dapat memberikan manfaat ekonomi secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Sinergi OJK bersama Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dengan fundamental perbankan yang tetap solid, pertumbuhan pasar modal, serta perkembangan industri keuangan nonbank, sektor jasa keuangan Jawa Timur diharapkan terus menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri dan regulator dalam menjaga integritas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
