Prancis Kembali Dilanda Gelombang Demonstrasi Nasional, Soroti Hak Anak dan Penegakan Hukum oleh Polisi

EtIndonesia.com Pada Sabtu, 14 November, Prancis kembali dilanda demonstrasi berskala nasional. Ini merupakan aksi protes besar-besaran selama lima hari berturut-turut. Gelombang demonstrasi tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap tekanan ekonomi, perlindungan anak, serta pertanggungjawaban aparat dalam penegakan hukum.

Aksi demonstrasi utama di ibu kota Prancis, Paris, dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat. Sementara itu, puluhan aksi unjuk rasa lainnya juga digelar di berbagai wilayah negara tersebut.

Para peserta demonstrasi terdiri dari anggota Gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest), pelajar sekolah menengah atas, organisasi serikat pekerja, serta berbagai kelompok advokasi sosial.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 106.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri pada 14 November, termasuk 24.000 orang di Paris.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Pemuda mengumumkan angka yang berbeda, yakni sebanyak 200.000 peserta secara nasional, dengan 100.000 orang di antaranya berada di Paris.

Setidaknya 121 orang ditangkap oleh polisi.

Prancis merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa. Namun, selama lebih dari sebulan terakhir, seiring terus meningkatnya biaya hidup, aksi pemblokiran sekolah oleh para pelajar sekolah menengah atas dan demonstrasi masyarakat terjadi secara berturut-turut.

Meskipun sebagian besar aksi demonstrasi berlangsung damai, sejumlah insiden kekerasan sporadis tetap terjadi. Selain itu, muncul pula tuduhan bahwa polisi melakukan tindakan penegakan hukum secara berlebihan.

Salah satu tuntutan utama dalam demonstrasi kali ini adalah memperkuat perlindungan hak-hak anak.

Selama beberapa bulan terakhir, para aktivis terus mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif guna mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya, serta memperkuat mekanisme perlindungan terkait.

Pada saat yang sama, sebuah rancangan undang-undang baru mengenai penggunaan senjata oleh polisi juga menjadi salah satu fokus utama demonstrasi.

Rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Parlemen Prancis tersebut bertujuan memberikan praduga pembelaan diri yang sah kepada polisi yang menggunakan senjata. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi mereka dalam menjalankan tugas akan diperkuat.

Para pendukung berpendapat bahwa polisi membutuhkan perlindungan hukum yang lebih jelas ketika menghadapi situasi berbahaya. Penggunaan senjata oleh polisi tidak seharusnya secara otomatis dianggap sebagai penyalahgunaan kekuatan.

Kelompok yang mendukung rancangan undang-undang ini antara lain partai sayap kanan National Rally. Pemimpin partai tersebut, Marine Le Pen, berniat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Prancis tahun 2027.

Namun, pihak yang menentang rancangan undang-undang tersebut menyatakan keberatan keras. Mereka menilai bahwa kebijakan ini berpotensi melemahkan sistem pertanggungjawaban aparat kepolisian, bahkan dapat disamakan dengan pemberian “lisensi untuk membunuh” kepada polisi, sehingga petugas akan lebih sulit dimintai pertanggungjawaban hukum setelah menggunakan senjata.

Para aktivis yang menentang rancangan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kasus dugaan tindakan berlebihan oleh polisi di Prancis pada masa lalu bahkan tidak pernah sampai ke tahap persidangan pidana.

Jika perlindungan hukum terhadap penggunaan senjata oleh polisi semakin diperluas, proses untuk meminta pertanggungjawaban aparat di masa depan dikhawatirkan akan menjadi semakin sulit.

Saat ini, rancangan undang-undang tersebut telah disetujui oleh Majelis Nasional Prancis (National Assembly). Selanjutnya, rancangan tersebut akan diajukan ke Senat untuk dibahas.

Menjelang pemilihan presiden Prancis tahun 2027, berbagai isu seperti biaya hidup, keamanan, penegakan hukum oleh polisi, dan hak-hak sosial semakin menjadi pusat perdebatan politik dan masyarakat.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan berturut-turut ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Prancis masih memiliki perbedaan pandangan yang cukup besar mengenai kebijakan pemerintah dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan publik.

Sumber : NTDTV.com

INSPIRASI ERABARU

Apsara Terbang dalam Mural Dunhuang Kini Membawa Pesan Kebaikan ke Seluruh Dunia

Memasuki Gua Mogao di Dunhuang kita akan disambut deretan mural yang perlahan terhampar di sepanjang dinding gua. Rusa sembilan warna yang menyelamatkan seorang pria,...

Para Penjaga Gerbang Kekaisaran: Mengapa Menjadi Biksu di Tiongkok Kuno Harus Mengantongi Izin Resmi?

Selama berabad-abad, orang-orang yang ingin menjadi biksu Buddha atau pendeta Tao di Tiongkok harus memperoleh persetujuan pemerintah sebelum memasuki kehidupan keagamaan. Sertifikat penahbisan kekaisaran...

LATES

Google search engine

VIDEO ET NEWS

MISTERI

Google search engine