SURABAYA – Meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital turut memperbesar kebutuhan industri perbankan terhadap sistem keamanan siber dan perlindungan data nasabah. Keamanan digital kini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan keberlangsungan layanan perbankan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Konferensi Nasional APSIPOL 2026 bertajuk Kedaulatan Digital, Keamanan Siber dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di ASEEC Tower, Kampus B, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, pada 2–5 November 2026.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Branch Office (BO) Surabaya Kusuma Bangsa turut berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan kalangan akademisi, pemerintah, legislatif, industri, dan pemangku kepentingan lainnya tersebut.
Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kusuma Bangsa, Yanri Eka Putra, mengatakan keamanan siber dan perlindungan data merupakan aspek penting dalam pengembangan layanan perbankan digital. Menurut dia, transformasi teknologi di sektor keuangan harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan untuk menjaga kepercayaan nasabah.
“Sebagai institusi perbankan yang terus melakukan transformasi digital, BRI memandang keamanan siber dan perlindungan data sebagai aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital,” ujarnya.
Dalam konferensi tersebut, sejumlah isu dibahas, antara lain politik digital, pemerintahan elektronik (e-government), keamanan siber, privasi, literasi politik, demokrasi digital, serta perlindungan anak di ruang digital.
Bagi industri perbankan, penguatan keamanan siber berkaitan langsung dengan perlindungan informasi nasabah dan keberlangsungan transaksi keuangan. Perluasan penggunaan layanan digital juga menuntut lembaga keuangan meningkatkan kemampuan sistem dalam mengantisipasi berbagai risiko keamanan informasi.
Di sisi lain, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan adopsi layanan keuangan digital. Karena itu, pengembangan teknologi perbankan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan transaksi, tetapi juga mencakup tata kelola, mitigasi risiko, serta perlindungan konsumen.
Yanri mengatakan forum lintas sektor seperti APSIPOL dapat menjadi ruang pertukaran informasi dan pemikiran antara industri, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam merespons perkembangan teknologi digital.
Keterlibatan sektor perbankan dalam pembahasan tersebut juga mencerminkan semakin eratnya keterkaitan antara perkembangan industri keuangan dengan isu kedaulatan dan keamanan digital nasional.
Ke depan, penguatan keamanan siber membutuhkan koordinasi berbagai pihak, terutama di tengah meningkatnya ketergantungan aktivitas ekonomi masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan berbasis digital.


