Darren Taylor
JOHANNESBURG—Setelah sebulan melakukan manuver politik, Afrika Selatan akhirnya memiliki sebuah kabinet yang bisa membuat Afrika Selatan berjalan kembali setelah melewati salah satu pemilihan umum yang paling sulit diperebutkan dalam sejarah Afrika Selatan.
Kongres Nasional Afrika terpaksa membentuk sebuah pemerintah koalisi setelah hanya memperoleh 40 persen suara dalam pemilihan umum pada tanggal 29 Mei, yang sangat kehilangan mayoritas yang dipegangnya sejak pemilihan umum demokrasi pertama di Afrika Selatan yang mengakhiri apartheid pada tahun 1994.
Hal ini berarti kemampuan Kongres Nasional Afrika untuk mengesahkan undang-undang akan sangat dibatasi untuk bergerak maju.
Pemimpin Kongres Nasional Afrika Cyril Ramaphosa, yang mempertahankan jabatannya sebagai presiden berkat dukungan dari partai terbesar kedua di Afrika Selatan, partai berhaluan tengah, Partai Aliansi Demokratik, pada 30 Juni menunjuk salah satu eksekutif nasional terbesar di dunia. Â
Hal ini disebabkan karena harus memberikan posisi-posisi kepemimpinan di sebagian besar sektor ekonomi dan masyarakat kepada 7 dari 11 partai yang ada di Pemerintah Persatuan Nasional Afrika Selatan.
“Kabinet ini akan menelan biaya miliaran dolar untuk beroperasi dan kita tidak memiliki uang sebanyak itu atau kemewahan kabinet sebesar itu di negara yang relatif kecil,” kata politisi veteran oposisi Athol Trollip, pemimpin Partai Action SA, yang bukan merupakan bagian Pemerintah Persatuan Nasional Afrika Selatan.
Seperti kebanyakan warga Afrika Selatan, Athol Trollip khawatir akan tata kelola pemerintahan menjadi tidak teratur, di mana terlalu banyak orang yang mengambil keputusan dan menetapkan arah kebijakan.
Tiga puluh dua menteri dan 43 wakil menteri–—beberapa di antaranya memiliki pandangan-pandangan politik yang sangat berbeda–—bertugas meningkatkan kehidupan dalam perekonomian yang baru-baru ini mengklaim kembali statusnya sebagai terbesar di Afrika, namun menghadapi banyak tantangan dan hanya tumbuh 0,06 persen pada tahun 2023.
Kejahatan dengan kekerasan merajalela, di mana rata-rata 84 orang terbunuh setiap hari; angka pengangguran tertinggi di dunia yaitu hampir 35 persen; kemiskinan yang parah; kerusakan infrastruktur yang melumpuhkan layanan-layanan di pelabuhan dan jalur kereta api; korupsi; pemadaman listrik; pemadaman air serta runtuhnya pendidikan dan sektor kesehatan.
Dalam pidato nasionalnya pada 30 Juni, Cyril Ramaphosa membenarkan Kongres Nasional Afrika telah memberikan posisi beberapa kementerian yang penting kepada Partai Aliansi Demokratik.
“Semua pihak telah berkomitmen untuk menghormati konstitusi dan berkomitmen untuk mendorong tata kelola yang bertanggung jawab dan transparan, serta kebijakan berbasis bukti dan pengambilan keputusan, profesionalisasi pelayanan publik kita berdasarkan integritas dan tata kelola yang baik.
“Pemerintahan yang akan datang akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang cepat, ketercakupan, dan berkelanjutan dan penciptaan masyarakat yang lebih adil melalui pengentasan kemiskinan dan kesenjangan,” kata Cyril Ramaphosa.
Partai Aliansi Demokratik mempertimbangkan komitmen pemimpin Kongres Nasional Afrika untuk “memprofesionalkan” layanan publik sebagai kemenangan besar.
Partai Aliansi Demokratik sering menuduh Kongres Nasional Afrika memberikan posisi manajemen di perusahaan milik negara kepada loyalis partai, bukannya kepada orang-orang dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan, yang mengakibatkan kegagalan-kegagalan pemberian layanan.
Pemimpin Partai Aliansi Demokratik, John Steenhuisen, mengatakan kepada The Epoch Times mengenai posisi-posisi 12 kabinet partainya yang berarti Partai Aliansi Demokratik memiliki “pengaruh yang berarti” untuk membawa Afrika Selatan ke jalur pemulihan.
“Kita sekarang memiliki pijakan dalam kelompok perekonomian negara, yang merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan apa yang ingin kita capai,” ujarnya.
“Kami akan menggunakan kursi-kursi kabinet kami yang berpengaruh di bidang pertanian, pekerjaan umum, infrastruktur, kehutanan, perikanan, dan lingkungan hidup, serta wakil menteri kami berperan di bidang keuangan, perdagangan dan industri, serta pembangunan usaha kecil, untuk mengejar pertumbuhan yang pesat dan agenda penciptaan lapangan kerja.”
Dalam kabinet baru Cyril Ramaphosa, Partai Aliansi Demokratik juga mengendalikan pendidikan dasar, komunikasi, dan urusan dalam negeri.
John Steenhuisen mengatakan Partai Aliansi Demokratik juga memiliki wakil-wakil menteri yang menjadi “pengawas” di sektor-sektor penting termasuk energi dan listrik, air, dan pendidikan yang lebih tinggi.
“Partai Aliansi Demokratik akan membangun pengalaman kami dalam meningkatkan pemberian layanan,” katanya.
“Kami tidak pernah berada di posisi-posisi ini demi kepentingan mereka sendiri, itulah sebabnya kami menolak untuk menerima kompromi yang dipermudah dan mengapa kami berusaha keras tawar-menawar sesekali untuk memastikan portofolio-portofolio yang kami dapatkan benar-benar bermakna.
“Kami juga senang negosiasi-negosiasi ini menegaskan kembali bahwa tidak ada tender yang mencurigakan yang dapat diselidiki dan pengangkatan pegawai negeri sipil senior tidak akan dihalangi atau dipolitisasi.”
Namun, Partai Aliansi Demokratik tidak memiliki posisi apa pun di departemen-departemen keamanan, yang dapat memicu konflik dengan Kongres Nasional Afrika.
Cyril Ramaphosa juga telah memberikan jabatan-jabatan penting kepada partai-partai oposisi yang lebih kecil yang adalah anggota Pemerintah Persatuan Nasional Afrika Selatan.
Dua dari penunjukan yang paling bermakna adalah pemimpin Aliansi Patriotik, Gayton McKenzie, sebagai Menteri Olahraga, Seni, dan Budaya; dan pemimpin Freedom Front Plus, Pieter Groenewald, yang mengawasi layanan-layanan pemasyarakatan.
Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam pemerintahan, kata analis politik independen, Ntsikelelo Breakfast, pasti ada “kebingungan,” katanya kepada The Epoch Times.
“Dari mana kebijakan itu berasal? Apakah kebijakan itu berasal dari partai-partai politik? Apakah kebijakan itu berasal dari birokrasi? Setiap partai politik biasanya memegang kekuasaan konferensi-konferensi di mana setiap partai politik mengadopsi kebijakan-kebijakan. Jadi apa yang anda lakukan? Apakah anda mencontek kebijakan-kebijakan?”
“Segalanya akan menjadi sangat menarik dan saya berharap pemerintahan baru ini sebenarnya menyelesaikan beberapa pekerjaan di tengah semua pertukaran yang saling menguntungkan dan kompromi-kompromi yang harus dilakukan,” katanya.
Cyril Ramaphosa juga telah membentuk Kementerian Reformasi Pertanahan yang dikendalikan oleh Kongres Pan Afrikanis yang beraliran sayap-kiri, yang ingin mengambil alih tanah tanpa kompensasi, sesuatu yang menurut Partai Aliansi Demokratik akan dilawan.
Hubungan Luar Negeri
Di pemerintahan baru, Kongres Nasional Afrika tetap mengendalikan kebijakan luar negeri, di mana Partai Aliansi Demokratik sangat menentang hubungan dekat Kongres Nasional Afrika dengan Tiongkok, Iran, dan Rusia. Sebelum pemilihan umum, salah satu janji utama Partai Aliansi Demokratik adalah “mengakhiri hubungan-hubungan dengan rezim-rezim otokratis” dan mendekatkan Afrika Selatan ke Barat.
Ini akan menjadi “pragmatis,” kata John Steenhuisen, mengingat Kerajaan Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat adalah negara-negara mitra dagang terbesar untuk Afrika Selatan, dan karena nilai-nilai politik demokratis Afrika Selatan, termasuk kebebasan berpendapat, berada dalam “oposisi langsung” terhadap apa yang terjadi di Tiongkok, Rusia, dan Iran.
“Negara-negara ini pada dasarnya dijalankan oleh otokrat dan rezim yang bertahan hanya karena mereka secara brutal menindas semua suara oposisi,” kata pemimpin Partai Aliansi Demokratik.
“Hanya karena kami sekarang berada di pemerintahan bukan berarti kami akan tutup mulut mengenai hubungan negara kita dengan Tiongkok dan Rusia di dunia ini.
“Kami juga sangat menyadari fakta bahwa teman-teman Amerika kami kurang senang dengan kedekatan kami dengan Tiongkok, Rusia, dan Hamas.
“Pejabat-pejabat senior Partai Aliansi Demokratik menghabiskan waktu berbulan-bulan pada tahun 2023 di Washington, untuk berbicara dengan anggota-anggota Kongres Amerika Serikat dan tokoh-tokoh politik senior Amerika lainnya,” katanya.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat minggu lalu mengesahkan undang-undang yang akan mengharuskan pemerintahan Joe Biden untuk melakukan peninjauan penuh terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Afrika Selatan.
John James (R-MI), dari Partai Republik dan Ketua subkomite Afrika dari Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat, memperkenalkan Undang-Undang Tinjauan Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Afrika Selatan pada Maret.
Jika Rencana Undang-Undang tersebut lolos ke Senat, pemerintah akan diwajibkan untuk melaporkan kepada Kongres mengenai apakah Afrika Selatan terlibat dalam “kegiatan-kegiatan yang melemahkan kepentingan keamanan nasional atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat.”
Anggota Kongres dari Partai Republik maupun Partai Demokrat prihatin dengan meningkatnya ikatan-ikatan militer dan keamanan Afrika Selatan dengan negara-negara yang dianggap Amerika Serikat sebagai musuh geopolitiknya.
John James menekankan bahwa Afrika Selatan tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi Amerika Serikat di Afrika, dan lebih dari 600 bisnis Amerika Serikat berinvestasi di Afrika Selatan. (Vv)
