EtIndonesia. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan warga Amerika Serikat pada drone buatan Tiongkok, teknologi ini telah menjadi garis pertempuran baru dalam persaingan ekonomi dan teknologi antara AS dan Tiongkok. Para politisi AS khawatir bahwa drone buatan Tiongkok dapat menimbulkan ancaman spionase terhadap negara, selain itu, harga drone yang murah juga dapat mengancam industri manufaktur dalam negeri.
Dalam undang-undang pertahanan yang disahkan oleh Kongres AS pada 18 Desember, terdapat ketentuan bahwa jika dua perusahaan Tiongkok, yakni DJI (Da Jiang Innovations) dan Autel Robotics, dinilai menimbulkan “risiko yang tidak dapat diterima” terhadap keamanan nasional AS, maka mereka akan dilarang menjual drone baru di Amerika Serikat.
Sebelumnya, Kongres telah melarang lembaga-lembaga federal membeli drone buatan Tiongkok, kecuali dalam beberapa pengecualian. Beberapa negara bagian juga melarang proyek-proyek yang dibiayai dana publik untuk menggunakan atau membeli drone buatan Tiongkok.
Ketergantungan pada Drone Buatan Tiongkok
Penggunaan drone di AS sangat luas, bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan dan pekerjaan banyak orang. Dari penegakan hukum, pemetaan, hingga pembuatan film, drone digunakan di berbagai bidang. Penyebaran luas drone ini sebagian besar disebabkan oleh harga drone buatan Tiongkok yang sangat terjangkau, sementara harga drone buatan AS cenderung lebih mahal.
Seorang petani di North Carolina mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan drone buatan Tiongkok sejak tahun 2019 untuk menyemprot pupuk dan memantau kesehatan tanaman. Dia menyebutkan bahwa harga satu unit drone penyemprot hanya sekitar 3.500 dolar AS (sekitar Rp 56 juta), sementara penyemprot darat tradisional dapat mencapai 250.000 dolar AS (sekitar Rp 4 miliar).
Pada September lalu, setelah Badai Helen melanda, petani tersebut menjadi relawan untuk mencari orang-orang yang terjebak menggunakan drone. Pada malam pertama, dia dan timnya menemukan 150 orang yang terjebak. Untuk mereka yang tidak bisa segera diselamatkan, drone digunakan untuk mengirimkan bantuan.
Kekhawatiran Para Anggota Kongres
Ketergantungan masyarakat umum AS pada drone buatan Tiongkok ini membuat para legislator khawatir. Senator Republik dari Florida, Rick Scott, mendorong Kongres untuk membatasi pembelian drone buatan Tiongkok oleh lembaga-lembaga federal. Pembatasan ini dimasukkan dalam undang-undang pertahanan yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden tahun lalu.
Scott menyamakan drone buatan Tiongkok dengan balon mata-mata, menyatakan bahwa perangkat ini dapat “mengumpulkan data atau membawa muatan berbahaya,” yang dapat mengancam pangkalan militer, infrastruktur penting, dan sumber daya alam AS.
Anggota Dewan Perwakilan Republik dari New York, Elise Stefanik, mengatakan: “Membiarkan Tiongkok menjadi pabrik drone kita adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab secara strategis.”
Stefanik, yang dinominasikan oleh mantan Presiden Donald Trump sebagai Duta Besar AS untuk PBB, sebelumnya memimpin upaya di Dewan Perwakilan untuk melarang drone baru buatan Tiongkok.
Namun, Michael Robbins, Presiden dan CEO Asosiasi Sistem Kendaraan Tanpa Awak Internasional (AUVSI), menentang larangan langsung. Dia berpendapat bahwa AS seharusnya berinvestasi dalam mendukung industri drone dalam negeri agar mampu bersaing dengan produsen Tiongkok dalam hal kemampuan dan biaya.
Dominasi Pasar DJI
DJI, salah satu perusahaan drone asal Tiongkok, menguasai sebagian besar pasar drone global dan menjadi pemimpin pasar di AS. Meskipun DJI tidak memproduksi drone militer, produk mereka bahkan digunakan di medan perang Ukraina oleh kedua belah pihak.
Di AS, drone DJI digunakan oleh tim penyelamat untuk mencari korban bencana, oleh ahli survei untuk memetakan jalan dan infrastruktur, oleh petugas pengendalian nyamuk untuk mendeteksi larva, serta oleh pembuat film untuk mengambil gambar udara. Kepolisian juga menggunakannya untuk mencegah kejahatan dan mencari orang hilang.
Tiongkok Menggunakan Drone sebagai Senjata
Ketergantungan AS pada drone dan komponen utama buatan Tiongkok memberikan peluang bagi Pemerintah Tiongkok untuk menjadikan teknologi ini sebagai senjata. Pada Oktober lalu, Pemerintah Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada produsen drone AS, Skydio, karena menjual drone ke Taiwan. Sanksi tersebut memaksa perusahaan membatasi pembelian baterai dari Tiongkok, sehingga hanya satu baterai yang dapat dipasang pada satu drone.
CEO Skydio, Adam Bry, mengatakan: “Ini adalah upaya untuk menghancurkan perusahaan drone terkemuka di AS dan memperdalam ketergantungan dunia pada pemasok drone asal Tiongkok.”
Tiongkok juga membatasi ekspor komponen drone ke AS, termasuk motor, pengendali penerbangan, dan perangkat pencitraan, dengan alasan keamanan.
Perusahaan pembuat drone AS, Darkhive, yang berbasis di San Antonio, menyatakan bahwa larangan tersebut tidak akan menghentikan produsen drone Tiongkok menjual produk mereka di pasar lain di dunia, tetapi dapat merugikan perusahaan drone AS yang masih bergantung pada komponen buatan Tiongkok.
Bantuan Pemerintah untuk Mengurangi Ketergantungan
Di Florida, lembaga penegak hukum tahun lalu melaporkan kepada Senat negara bagian bahwa larangan penggunaan drone buatan Tiongkok telah memaksa mereka menggunakan perangkat yang lebih mahal dan kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini, para legislator negara bagian mengalokasikan dana sebesar 25 juta dolar AS untuk membantu proyek drone pemerintah memperoleh model yang sesuai.
Sebuah organisasi nirlaba, Airborne International Emergency Response Team, mengatakan bahwa larangan tersebut menimbulkan beberapa tantangan, termasuk “mempelajari antarmuka pengguna baru, menguasai pintasan baru, mengubah semua perangkat lunak dan aksesori, serta meninjau ulang konfigurasi jaringan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.” Namun, dukungan finansial dan program pelatihan telah memungkinkan transisi tersebut.
Menurut data organisasi ini, pada tahun 2022, lebih dari 90% lembaga penegak hukum di Florida menggunakan drone DJI. Setelah larangan diberlakukan, proporsi tersebut turun drastis menjadi sekitar 14%.
Di Orange County, Florida, kantor sheriff melaporkan bahwa mereka menghabiskan hampir 580.000 dolar AS tahun lalu untuk mengganti 18 drone yang tidak sesuai regulasi. Pemerintah negara bagian mengganti dana mereka sebesar hampir 400.000 dolar AS.
Kantor sheriff menyatakan: “Transisi berjalan lancar sambil meningkatkan armada drone kami dengan kemampuan dan teknologi yang lebih baik.” (jhn/yn)
