EtIndonesia. Perusahaan milik Li Ka-shing kembali menghadapi ketidakpastian dalam rencana penjualan pelabuhan di Panama. Awalnya, pada Rabu (2/4), mereka dijadwalkan menandatangani perjanjian akhir dengan perusahaan investasi Amerika, BlackRock, namun karena campur tangan dari PKT, kesepakatan itu gagal dilaksanakan tepat waktu. Perkembangan transaksi ini menjadi sorotan luas. Para ahli menilai, terlepas dari apakah transaksi ini berhasil atau tidak, PKT tetap akan menjadi pihak yang kalah.
Transaksi pelabuhan Panama melibatkan perusahaan Cheung Kong Hutchison Holdings Limited milik Li Ka-shing dan konsorsium yang dipimpin oleh BlackRock dari Amerika Serikat. Kedua pihak semestinya menandatangani dokumen final pada 2 April. Namun, tekanan dan intervensi dari pihak Tiongkok membuat kesepakatan ini gagal dicapai sesuai jadwal.
DAVY J. Wong, ekonom asal AS, menjelaskan: “Panama adalah negara pertama di Amerika Latin yang sukses dijangkau oleh inisiatif Belt and Road Tiongkok, sekaligus negara pertama yang memutus hubungan dengan Taiwan dan berpihak ke Beijing. Ini menjadi titik penting dan simbolis. Jika pelabuhan dijual ke pihak AS, maka AS akan merebut kembali pengaruhnya di Amerika Latin, dan posisi PKT yang selama ini berusaha membangun pengaruh di kawasan itu akan tergoyahkan.”
Setelah kembali ke Gedung Putih, Trump menyatakan keinginannya untuk mengambil alih kembali kendali atas Terusan Panama, karena wilayah itu memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat tinggi, dan kini telah dipengaruhi oleh PKT. Oleh karena itu, dia menyambut baik rencana transaksi antara Cheung Kong Hutchison dan BlackRock.
Untuk menggagalkan transaksi ini, PKT melancarkan kampanye opini melalui media. Surat kabar pro-Beijing di Hong Kong, Ta Kung Pao, menerbitkan serangkaian artikel yang mengkritik perusahaan Li Ka-shing. Bahkan, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau milik Beijing turut membagikan artikel-artikel tersebut guna memberi tekanan.
Pada 28 Maret, pejabat dari Biro Anti-Monopoli Kedua Administrasi Pengawasan Pasar Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan hukum atas transaksi ini. Para analis meyakini bahwa langkah ini akan semakin meruntuhkan kepercayaan internasional terhadap Tiongkok di pasar modal global.
DAVY J. Wong menambahkan: “Intervensi keras Beijing terhadap kebebasan transaksi Li Ka-shing menunjukkan bahwa Tiongkok menganut sistem ‘negara mengendalikan bisnis swasta’ dan ‘partai memimpin segalanya’. Hal ini membuat banyak investor global semakin khawatir terhadap risiko berinvestasi di Tiongkok. Citra pasar Tiongkok di mata investor asing akan memburuk, dan posisi Hong Kong sebagai wilayah penyangga investasi Tiongkok juga ikut melemah.”
Reuters mengutip sumber internal yang menyebutkan bahwa transaksi belum dibatalkan, namun hingga saat ini Cheung Kong Hutchison belum memberikan pernyataan resmi. Masa depan kesepakatan ini masih belum pasti, dan dunia internasional terus memantau perkembangannya. Banyak pengamat percaya bahwa baik jadi maupun tidak jadi, PKT tetap kalah.
Zhang Tianliang, pembawa acara program “Tianliang Time”, berkomentar: “Saya yakin PKT sadar bahwa jika mereka bertindak seperti perampok dan memaksa Li Ka-shing untuk tidak menjual pelabuhan, dampaknya bagi mereka akan sangat besar. Ini bukan hanya soal citra internasional yang buruk, tapi juga fakta bahwa di balik Li Ka-shing berdiri sosok Trump. Jika Li Ka-shing batal menjual, Trump pasti sangat marah, dan konsekuensinya akan berat.”
Opini publik menilai, jika Li Ka-shing tidak bisa bebas menjual aset pelabuhannya, maka artinya dia juga tidak bebas mengelola pelabuhan tersebut, yang justru membenarkan kekhawatiran Trump bahwa pengaruh PKT di wilayah itu terlalu kuat.
