Dikarenakan memiliki hubungan dekatnya dengan PKT, Universitas Harvard dulunya dianggap sebagai aset penting. Namun, sejak pemerintahan Trump menuduh Harvard telah disusupi oleh PKT, kini justru menjadi beban. Misalnya, Harvard dituduh memberikan pelatihan kesehatan masyarakat kepada pejabat Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC) antara tahun 2020 hingga 2024, padahal korps ini merupakan target sanksi AS karena pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Etindonesia. Menurut laporan Reuters, pada 22 Mei, pemerintahan Trump membatalkan kelayakan Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, dengan alasan memfasilitasi antisemitisme dan kerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Namun, keputusan ini saat ini telah dibatalkan oleh seorang hakim federal. Diketahui bahwa pada tahun 2024, mahasiswa asing di Harvard yang berasal dari Tiongkok mencapai 20% dari total.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa hubungan antara Harvard dan PKT sudah berlangsung lama, termasuk kerja sama penelitian dan pendirian pusat-pusat akademik yang berfokus pada studi Tiongkok. Hubungan ini memberikan pengaruh dalam urusan internasional, reputasi global, dan juga dana besar bagi universitas.
Namun, kekhawatiran kalangan politik AS terhadap pengaruh pemerintah PKT di Harvard juga sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik khawatir bahwa PKT memanipulasi Harvard untuk mendapatkan teknologi canggih AS, menghindari peraturan keamanan nasional, serta menekan kritik di dalam negeri terhadap isu ini.
Seorang pejabat Gedung Putih pada 23 Mei mengatakan kepada Reuters bahwa Universitas Harvard “selama ini telah dimanfaatkan oleh Partai Komunis Tiongkok,” dan bahwa universitas tersebut “menutup mata terhadap intimidasi yang dilakukan PKT di dalam kampus.” Pihak Harvard sendiri telah secara terbuka membantah tuduhan dari pemerintahan Trump tersebut.
Laporan juga menegaskan bahwa keberadaan mahasiswa Tiongkok di Harvard, serta hubungan antara universitas dengan Tiongkok, bukan berarti menjadi bukti langsung atas kesalahan. Namun, kompleksitas dan keterkaitan dari hubungan tersebut kurang transparan, sehingga menimbulkan perhatian dan kritik publik.
Laporan itu juga mengutip tuduhan dari Komite Khusus Urusan PKT di Dewan Perwakilan Rakyat AS yang menyebut bahwa sejak 2020, Harvard telah memberikan pelatihan kesehatan masyarakat kepada pejabat XPCC. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga menyatakan bahwa kerja sama Harvard dengan XPCC “setidaknya berlangsung hingga tahun 2024.”
Padahal pada Juli 2020, Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah organisasi “semi-militer,” telah dijatuhi sanksi oleh AS karena pelanggaran hak asasi terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang. Sementara itu, pemerintah Tiongkok dengan tegas membantah segala tuduhan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.
Selain memberikan pelatihan kepada pejabat XPCC, perusahaan pemantau risiko “Strategy Risks” di AS juga pernah mengungkap bahwa pada tahun 2014, taipan properti asal Hong Kong, Ronnie Chan, menyumbangkan dana sebesar 350 juta dolar AS (sekitar 105 miliar dolar Taiwan) kepada Harvard. Hal ini menyebabkan Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard menambahkan nama ayahnya, T.H. Chan, dalam nama resmi sekolah tersebut.
Selain itu, anggota Kongres AS dari kedua partai juga menyuarakan keprihatinan atas kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan Beijing di kampus-kampus Amerika.
Pada April 2024, seorang mahasiswa Harvard dilaporkan dikeluarkan dari sebuah acara hanya karena menyela pidato Duta Besar PKT untuk AS, Xie Feng — dan tindakan itu dilakukan bukan oleh staf keamanan atau petugas kampus, melainkan oleh mahasiswa pertukaran asal Tiongkok.
Yang lebih menghebohkan lagi, mantan professor Harvard Charles Lieber, yang pada April 2023 dijatuhi hukuman denda dan dua tahun pembebasan bersyarat karena didakwa menyembunyikan keterlibatannya dalam “Program Seribu Talenta” milik pemerintah Tiongkok, justru pada 28 April tahun ini resmi bergabung secara penuh waktu di Kampus Pascasarjana Internasional Tsinghua University di Shenzhen, dan menjabat sebagai Profesor Tamu (Chair Professor). (Hui/asr)
Dikutip dari Central News Agency dari NTDTV.com
 antara tahun 2020 hingga 2024, padahal korps ini merupakan target sanksi AS karena pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.){kind=link}