ErabaruNews – Sekitar 3.000 warga Korea Selatan berkumpul di Seoul, Sabtu (24/2/2018). Mereka untuk memprotes pemerintah yang memberikam izin masuk ke Korea Selatan kepada Kim Yong-chol, Menteri Front Persatuan Partai Buruh Korea Utara.
Mantan kepala unit intelijen khusus Korea Utara itu dikirim oleh Kim Jong-un untuk mewakili Korea Utara mengikuti upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin. Dia dianggap sebagai dalang di balik rencana untuk menenggelamkan kapal fregat ‘Cheonan’ Korea Selatan.
Selain itu, Yong-chol juga sudah dimasukkan ke dalam daftar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia mendapat larang masuk oleh imigrasi dari 31 negara, termasuk Korea Selatan.
“Sebagai warga Korea Selatan kami menyambut baik sanksi berat Presiden Trump terhadap Korea Utara. Kami tidak dapat menerima kedatangan Kim Yong-chol karena ia adalah dalang utama di balik penyerangan kapal ‘Cheonan’,” ujar salah seorang Warga Korea Selatan, Kim Il-tong.
Sementara itu, Gedung Putih kembali menekankan bahwa pejabat dari Amerika Serikat dan Korea Utara tidak akan mengadakan pertemuan pada saat upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin. Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders yang sedang berada di Korea Selatan bersama Ivanka Trump menegaskan dalam sebuah siaran pers bahwa tidak ada rencana pertemuan dengan delegasi Korut pada saat ini.
“Kami telah berulang kali menekankan bahwa dialog pribadi tidak akan bertentangan dengan prinsip yang telah diumumkan pemerintah dan kami ingin melihat Korea Utara bergerak menuju denuklirisasi, inilah yang akan menjadi titik awal dimulainya perundingan yang konstruktif,” ujar Sanders.
Sanders menekankan bahwa kecuali Korea Utara melakukan upaya nyata menuju denuklirisasi, Amerika Serikat tidak akan melakukan dialog serius dengan Korea Utara.
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan AS Steven Terner Mnuchin mengumumkan sebuah daftar sanksi baru. Sasarannya meliputi 27 perusahaan pelayaran dan perdagangan, 28 kapal dan satu orang dari Korea Utara, Tiongkok, Singapura, Taiwan dan Hongkong.
Tujuan sanksi adalah untuk lebih mencegah Korea Utara memperoleh pendapatan melalui jalur perdagangan ilegal.
Pejabat AS mengungkapkan bahwa daftar sanksi tersebut belum disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mendapat tentangan dari Tiongkok. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah mengambil sanksi sepihak. (Lin Yu/NTDTV/Sinatra/waa)
