Pada Rabu, 26 Agustus 2026 pagi, Pelabuhan Gyirong di perbatasan Tiongkok–Nepal dilanda longsor lumpur dahsyat. Nepal segera mengerahkan pasukan dan helikopter untuk menyelamatkan warga di wilayah yang paling parah terdampak. Hingga kini, lebih dari 3.700 orang telah berhasil diselamatkan. Sementara itu, respons pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap bencana besar tersebut kembali dinilai tidak biasa dan menimbulkan berbagai spekulasi.
EtIndonesia.com Menurut laporan media Tiongkok, lebih dari dua hari setelah bencana terjadi, pada pukul 16.30 tanggal 28 Agustus, tim profesional pertama yang terdiri dari 21 petugas pemadam kebakaran dan satu anjing pelacak tiba di “area inti penyelamatan” Pelabuhan Gyirong. Para petugas tidak menggunakan helikopter, melainkan berjalan kaki menerobos lumpur untuk mencapai wilayah bencana.
Pihak Tiongkok mengatakan tim penyelamat melakukan pencarian secara manual dengan bantuan anjing pelacak. Namun, sekitar satu setengah jam kemudian, pada pukul 18.00, seluruh petugas penyelamat ditarik dari lokasi karena khawatir danau bendungan alami kembali jebol dan menimbulkan bencana susulan.
Respons pejabat tinggi PKT juga menimbulkan keraguan publik. Setelah bencana terjadi, pihak Nepal segera memberitakan berbagai informasi, foto, jumlah korban, serta perkembangan operasi penyelamatan. Sejumlah video memperlihatkan militer Nepal menggunakan helikopter untuk menyelamatkan warga terdampak, sementara tentara menggendong orang-orang yang terjebak keluar dari lumpur.
Sebaliknya, pemerintah Tiongkok disebut menghapus video-video mengenai bencana dan melarang wartawan asing memasuki wilayah tersebut untuk melakukan peliputan. Dalam pemberitaan media pemerintah, sangat sedikit informasi mengenai kondisi korban maupun keluarga orang yang hilang. Daftar orang yang hilang dan hasil pencarian secara rinci di area inti bencana juga hingga kini belum dipublikasikan.
Pemberitaan pemerintah Tiongkok terutama berfokus pada betapa sulitnya akses menuju lokasi, beratnya perjuangan para petugas penyelamat, perbaikan jalan, serta pencarian di wilayah sekitar. Namun, informasi mengenai operasi penyelamatan penting di area inti yang paling parah terdampak hampir tidak terlihat.
Menanggapi hal tersebut, analis politik yang berbasis di Amerika Serikat, Chen Pokong, mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan perbedaan antara negara demokrasi dan negara komunis yang diperintah secara otoriter.
“Negara demokrasi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat,menganggap nyawa manusia sangat penting, dan mengutamakan kehidupan. Mereka membuktikannya melalui tindakan, bukan sekadar meneriakkan slogan. Sementara negara otoriter hanya meneriakkan slogan, setiap hari mengatakan bahwa nyawa dan kehidupan manusia adalah yang terpenting. Namun, apa yang mereka lakukan justru sebaliknya,” katanya.
Chen Pokong mengatakan bahwa rezim PKT selalu mempersiapkan diri untuk “menjaga stabilitas”, tetapi pada kenyataannya tidak benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat.
“Namun dalam menghadapi gempa, bencana alam, banjir bandang, maupun banjir, mereka tidak pernah benar-benar melakukan persiapan. Hal itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun terjadi banjir besar, dan satu-satunya cara mereka adalah membuka bendungan untuk melepaskan air, lalu membiarkan masyarakat terendam banjir,” ujarnya.
Reporter NTDTV Tang Li dan Gao Yu, bersama reporter khusus Luo Ya, berkontribusi dalam laporan ini.
 terhadap bencana besar tersebut kembali dinilai tidak biasa dan menimbulkan berbagai spekulasi.){kind=link}