EtIndonesia.com Media resmi Partai Komunis Tiongkok (PKT), Qiushi, baru-baru ini menerbitkan sejumlah artikel secara beruntun yang mengakui bahwa perekonomian Tiongkok menghadapi berbagai masalah struktural, seperti “pasokan kuat, permintaan lemah” serta terlalu berfokus pada produksi dan mengabaikan distribusi pendapatan.
Pihak luar menilai pengakuan tersebut sama saja dengan pengakuan secara tidak langsung atas masalah kelebihan kapasitas produksi. Namun, di tengah lemahnya konsumsi dan ketimpangan distribusi pendapatan, fokus kebijakan Beijing masih lebih condong pada peningkatan industri.
Mengapa PKT begitu enggan melakukan perubahan untuk mengatasi masalah ini? Berikut laporan analisisnya.
Pada 10 November, Administrasi Umum Kepabeanan PKT mengumumkan bahwa ekspor Tiongkok pada Oktober tahun ini, berdasarkan nilai dolar AS, meningkat 35,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, surplus perdagangan selama sepuluh bulan pertama telah melampaui 1 triliun dolar AS, mencapai angka tersebut satu bulan lebih cepat dibandingkan tahun lalu.
Namun, meskipun ekspor terus meningkat, konsumsi domestik Tiongkok masih tetap lemah.
Pada 3 November, media resmi PKT, Qiushi, menerbitkan artikel yang mengakui adanya masalah “pasokan kuat, permintaan lemah” dalam perekonomian Tiongkok. Artikel tersebut juga menyoroti empat kontradiksi struktural, antara lain terlalu mengutamakan produksi dan mengabaikan distribusi pendapatan, ketergantungan berlebihan pada ekspor dan investasi, serta mengejar ekspansi skala produksi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat dan Eropa terkait masalah kelebihan kapasitas produksi. Namun, PKT selalu membantah tuduhan tersebut. Kini, pengakuan Qiushi mengenai kondisi “pasokan kuat, permintaan lemah” ditafsirkan pihak luar sebagai pengakuan terselubung atas kelebihan kapasitas produksi.
Data resmi menunjukkan bahwa selama tiga kuartal pertama tahun ini, pendapatan disposable per kapita penduduk Tiongkok secara riil meningkat 4,4%. Namun, pengeluaran konsumsi per kapita hanya naik 2,7%. Terdapat kesenjangan yang jelas antara pertumbuhan pendapatan dan konsumsi.
Profesor Universitas Nanhua, Sun Guoxiang, berpendapat bahwa pendapatan yang tidak mencukupi, ditambah kurangnya kepercayaan terhadap masa depan, merupakan penyebab utama lemahnya konsumsi masyarakat Tiongkok.
“Terutama kesulitan mencari pekerjaan di kalangan anak muda, pemotongan gaji di sejumlah perusahaan, lesunya pasar properti, serta menyusutnya aset rumah tangga, semuanya dapat melemahkan kemampuan konsumsi masyarakat,” ujarnya.
“Pada saat yang sama, biaya pensiun, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan masih harus ditanggung cukup besar oleh keluarga. Masyarakat cenderung meningkatkan tabungan untuk menghadapi kemungkinan risiko ekonomi di masa depan,” jelasnya.
Sun Guoxiang juga menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas produksi dan persaingan harga murah membuat pertumbuhan ekspor sulit meningkatkan keuntungan perusahaan maupun mendorong kenaikan gaji karyawan.
Menurutnya, PKT sebenarnya mengetahui letak permasalahannya, tetapi tidak bersedia menyentuh kepentingan kelompok-kelompok yang telah menikmati keuntungan dalam sistem yang ada.
“Jika imbalan tenaga kerja dinaikkan secara signifikan, kesejahteraan sosial diperluas, dan pendapatan masyarakat ditingkatkan, maka sumber daya harus didistribusikan kembali. Sumber daya yang sebelumnya mengalir ke investasi pemerintah, subsidi perusahaan, dan industri strategis harus dialihkan,” katanya.
“Dengan kata lain, hal ini bukan hanya berpotensi mengurangi keuntungan sebagian perusahaan, tetapi juga akan berdampak pada keuangan pemerintah daerah dan hubungan kepentingan yang sudah terbentuk,” jelasnya.
Direktur Institut Studi Informasi dan Strategi Amerika Serikat, Li Hengqing, menunjukkan bahwa PKT menghabiskan sebagian besar uang pembayar pajak untuk militer, keamanan nasional, serta struktur partai dan pemerintahan yang sangat besar. Akibatnya, beban keuangan pemerintah menjadi berat dan sulit menyediakan lebih banyak dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengkritik kebiasaan PKT yang mengandalkan subsidi, kupon belanja, atau program tukar tambah barang lama dengan barang baru untuk mendorong konsumsi, tanpa menyelesaikan akar persoalan berupa rendahnya pendapatan masyarakat.
Jika upah, lapangan kerja, dan jaminan sosial tidak mengalami perbaikan, masyarakat tetap tidak berani membelanjakan uangnya.
“Uang itu sebenarnya milik rakyat sendiri. Uang tersebut dirampas dari rakyat, kemudian sebagian dikembalikan untuk merangsang mereka agar berbelanja sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi, logika ini benar-benar terbalik dan kacau,” kata Direktur Institut Studi Informasi dan Strategi Amerika Serikat, Li Hengqing.
Para pakar memperingatkan bahwa jika PKT tidak mengubah kebijakan yang berlaku saat ini, perekonomian Tiongkok akan sulit keluar dari kesulitan, bahkan berisiko mengalami kemunduran dalam jangka panjang.
Laporan NTD, reporter Liu Jiajia dan Rong Yu, bersama reporter khusus Gu Xiaohua.


