WASHINGTON – Menteri Pertahanan Jim Mattis mendesak para pembuat undang-undang puncak memandu RUU pertahanan harus lolos Kongres untuk memasukkan langkah-langkah yang akan memperketat pengawasan investasi asing di Amerika Serikat dengan harapan menghambat upaya Tiongkok dalam mendapatkan akses ke teknologi sensitif AS.
Dalam sebuah surat tertanggal 11 Mei, yang dilihat oleh Reuters dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, Mattis mendesak ketua Republik dan para atasan Demokrat pada komite Layanan Bersenjata di DPR dan Senat untuk menyertakan undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), yang akan memperluas kekuatan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS).
CFIUS, seperti yang biasanya dikenal, meninjau investasi asing di Amerika Serikat dan menghentikan transaksi-transaksi yang akan membahayakan keamanan nasional.
Mattis mengatakan dalam surat tersebut bahwa ia mendukung investasi asing tetapi telah menambahkan: “DOD (Departemen Pertahanan) juga yakin kita harus jernih bahwa musuh kita telah mempelajari kelemahan hukum dan peraturan kita saat ini dan mengeksploitasinya hari ini.”
NDAA memberi wewenang pada tingkat pembelanjaan pertahanan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengendalikan bagaimana pendanaan tersebut digunakan. Ini adalah salah satu dari beberapa potongan undang-undang utama yang disahkan oleh Kongres setiap tahun dan, karena ini, NDAA tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk jangkauan luas terhadap langkah-langkah kebijakan.
Menyertakan langkah-langkah untuk memperkuat CFIUS pada RUU Pertahanan tersebut semuanya akan menjamin bahwa mereka akan menjadi hukum. RUU CFIUS yang berdiri sendiri memiliki dukungan bipartisan dan merupakan bagian utama dari upaya pemerintah AS untuk mengurangi akses Tiongkok ke teknologi AS dalam upaya untuk mengekang rencananya dalam mendominasi sektor-sektor teknologi kunci.
“Mengenai pertimbangan utamanya adalah bahaya keamanan nasional yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan industri paksaan yang memaksa pemindahan teknologi dan dukungan terkait melalui usaha-usaha patungan,” Mattis menulis dalam suratnya.
Mattis juga memberikan dukungannya sebuah tindakan di dalam RUU tersebut yang akan memaksa pembeli tanah kosong oleh pihak asing untuk pergi melalui CFIUS. “DOD lebih lanjut menghargai perluasan ruang lingkup peninjauan transaksi-transaksi real estat yang memiliki implikasi terhadap penempatan di dekat fasilitas militer,” tulisnya dalam surat itu.
RUU di Senat dan langkah pendampingan di Dewan Perwakilan AS tersebut akan memperluas jangkauan CFIUS dengan harapan mengekang akuisisi Tiongkok terhadap pengetahuan teknologi tinggi AS bahkan ketika Tiongkok telah berusaha untuk fokus pada produksi barang-barang bernilai lebih tinggi, seperti robot, komputer, dan peralatan telekomunikasi.
Undang-undang bipartisan tersebut mempunyai dukungan dari administrasi Trump namun ditentang oleh beberapa perusahaan teknologi, dengan alasan bahwa itu akan merugikan ekspor, dan beberapa di komunitas investor, yang khawatir kalau investasi-investasi kecil, tidak kontroversial oleh entitas-entitas Tiongkok harus ditinjau oleh CFIUS, pasukan tugas antar lembaga. (ran)
ErabaruNews
