Epochtimes.id- Raja Yordania Abdullah resmi menggantikan perdana menteri untuk meredakan protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Protes terkait atas rencana reformasi ekonomi yang didukung oleh IMF.
Rencana pemerintah untuk menaikkan pajak menyebabkan ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibukota Amman dan bagian lain Yordania sejak pekan lalu.
Raja Abdullah menunjuk Omar Al-Razzaz, mantan ekonom Bank Dunia, untuk membentuk pemerintahan baru setelah menerima pengunduran diri Hani Mulki seperti diungkapkan satu sumber menteri kepada arabnews.com. Razzaz adalah Menteri Pendidikan di pemerintahan Mulki.
Dalam suratnya menerima pengunduran diri, raja memuji Mulki karena “keberaniannya dalam mengambil keputusan sulit yang tidak mendapatkan popularitas,” dan memintanya untuk tetap dalam perannya hingga pemerintah baru terbentuk.
Pimpinan Asosiasi Serikat Pekerja Profesional mengatakan pemogokan yang direncanakan pada Rabu akan berlangsung kecuali rancangan undang-undang pajak penghasilan dicabut oleh pemerintah.
Kepala polisi Mayor Jenderal Fadel Al-Hamoud mengatakan pasukan keamanan telah menahan 60 orang karena melanggar hukum saat aksi protes digelar.
Sejauh ini 42 anggota pasukan keamanan terluka. Akan tetapi protes tetap terkendali.
“Yakinlah, Yordania adalah negara yang aman dan terkendali,” kata Mayor Jenderal Hussein Hawatmeh, selaku Kepala Departemen Keamanan Gendarmeria bersama Mayjen Fadel dalam jumpa pers.
Ketidakstabilan telah memukul perekonomian negara yang miskin terkait sumber daya dan menampung hampir 700.000 pengungsi Suriah. Pengangguran di antara penduduk Yordania mencapai 18,4 persen seperti diungkapkan Departemen Statistik Yordania.
Kemarahan publik mengemuka atas kebijakan pemerintah sejak kenaikan pajak penjualan yang tinggi pada awal tahun ini. Bahkan diberlakukan penghapusan subsidi roti yang didorong oleh Dana Moneter Internasional (IMF). (asr)
