GENEVA –Perancis dan Jerman telah meminta Tiongkok untuk menutup “kamp pendidikan ulang” di wilayah barat jauh yang bergolak di Xinjiang di mana hingga satu juta orang-orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya diperkirakan telah ditangkap untuk indoktrinasi politik sebagai desakan yang meningkat untuk PBB melakukan aksi tindakan.
Laporan-laporan tentang penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap minoritas etnis Turk (Turkic) di Xinjiang telah memicu kecaman internasional yang semakin besar sejak mereka mulai terungkap bulan lalu.
Rezim Tiongkok telah menggunakan alasan potensi ancaman Islam dan kerusuhan etnis untuk menindak penduduk lokal di Xinjiang. Ia telah menyalahkan sebuah kelompok yang disebut Gerakan Islam Turkestan Timur untuk banyaknya serangan dalam beberapa tahun terakhir di Xinjiang, meskipun beberapa ahli mempertanyakan apakah kelompok tersebut ada dalam bentuk yang meyakinkan dan masuk akal.
Seruan oleh kekuatan Eropa di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 18 September tersebut bertepatan dengan bagian pertama acara yang diadakan tentang isu-isu sensitif secara politik.
“Apa yang kita lihat sekarang di Turkestan Timur lebih dari sekadar penindasan, ini adalah kampanye yang disengaja untuk melakukan asimilasi oleh pemerintah Tiongkok yang menargetkan identitas Uighur,” kata Dolkun Isa, presiden Kongres Uighur Dunia, kelompok internasional untuk orang-orang Uighur yang diasingkan, kepada panel.
“Segala sesuatu yang membuat kita unik: bahasa kita, budaya kita, agama kita, diserang … Setiap keluarga Uighur yang tinggal di luar negeri memiliki anggota keluarga yang ditahan di kamp-kamp tersebut,” katanya.
“Penjara massal lebih dari satu juta orang tidak dapat dibenarkan atas dasar apa pun. Negara-negara anggota PBB memiliki kewajiban mutlak untuk segera bertindak,” kata Isa.
Para tahanan termasuk saudara laki-laki Isa dan setidaknya 56 profesor di Universitas Xinjiang, katanya.
“REKAYASA ULANG SOSIAL”
Adrian Zenz adalah seorang pakar dan akademisi Jerman tentang kebijakan minoritas Tiongkok yang penelitiannya didasarkan pada dokumen-dokumen pemerintah dan laporan-laporan para pengunjung ke daerah terpencil tersebut.
“Kami dapat mengatakan ini tampaknya merupakan upaya rekayasa ulang sosial paling intensif dari negara Tiongkok sejak Revolusi Kebudayaan,” katanya.
“Di Xinjiang, kami mencari setidaknya beberapa ratus ribu, mungkin lebih dari satu juta di dalam yang kemungkinan di lebih dari 1.000 hingga 1.200 fasilitas,” katanya.
Zenz mendasarkan temuan-temuannya pada citra satelit, tawaran-tawaran pengadaan pemerintah untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pengasingan, dan pengumuman-pengumuman rekrutmen untuk guru bahasa Mandarin.
“Tujuannya adalah indoktrinasi politik, mengubah orang, benar-benar mengubah hati, pikiran dan jiwa yang dapat Anda katakan,” kata Zenz.
Orang-orang Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di fasilitas-fasilitas seperti kamp konsentrasi, yang dikenal sebagai pusat “pendidikan ulang”, dilarang menggunakan sapaan Islam, harus belajar bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda, menurut laporan Human Rights Watch yang disusun berdasarkan wawancara dengan lima mantan tahanan kamp.
Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, menyerukan kepada Tiongkok pekan lalu untuk mengizinkan masuk para pengawas setelah tuduhan-tuduhan “yang sangat mengganggu” tersebut muncul.
Namun tampaknya ada sedikit keinginan di antara negara-negara anggota untuk meluncurkan penyelidikan PBB, kata John Fisher dari Human Rights Watch.
“Dalam keadaan serupa di negara-negara lain, itu tidak akan menjadi pelanggaran yang tidak beralasan sama sekali pada skala ini harus dipenuhi dengan meminta komisi untuk melakukan penyelidikan, misi pencarian fakta, pelapor khusus,” katanya.
“Karena itu adalah Tiongkok, suara-suara negara anggota dibisukan.” (ran)
