Epochtimes.id- Bank Dunia menyiapkan bantuan pendanaan hingga 1 miliar dollar AS kepada pemerintah Indonesia untuk melengkapi upaya-upaya bantuan rekonstruksi di daerah-daerah yang terkena bencana gempa di Sulawesi dan Lombok.
Bantuan ini juga diharapkan memperkuat ketahanan jangka panjang Indonesia terkait pendanaan pasca bencana.
Pendanaan akan tersedia berdasarkan permintaan dari pemerintah, dengan dipandu hibah US $ 5 juta untuk bantuan teknis bagi perencanaan terperinci, untuk memastikan rekonstruksi akan bertahan dengan baik dan diterapkan dengan berbasis masyarakat.
“Pada hari Jumat saya mengunjungi Kota Palu bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Sangat menggugah hati melihat kehancuran dan mendengar kisah-kisah mereka yang terdampak bencana,” kata Chief Executive Officer Bank Dunia, Kristalina Georgueva kepada pers saat menjelaskan bantuan ini pada ajang Pertemuan Tahunan IMF WBG di Bali, Minggu (14/10/2018).
Merespons bantuan Bank Dunia ini, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi yang besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengatakan, Indonesia memang mengundang Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain untuk membantu pembiayaan dan asuransi risiko bencana karena sudah menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia, terutama karena sering terjadi bencana pada beberapa pekan terakhir.
“Pemerintah mengapresiasi perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional pada saat kami membutuhkan, termasuk dari Group Bank Dunia. Memulihkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana adalah prioritas utama pemerintah” ujar Menkeu dalam rilis Kemenkeu.
Paket bantuan ini dapat mencakup dana transfer tunai untuk 150.000 keluarga termiskin yang terdampak bencana untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga satu tahun. Penguatan sistem perlindungan sosial yang ada ini dirancang untuk mendukung ekonomi dan lapangan kerja lokal selama tahap pemulihan.
Bantuan ini juga diusulkan untuk dapat mencakup program pemulihan darurat baru yang mandiri untuk mebiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur pasokan air bersih.
“Ibu Kristalina sudah mengunjungi lokasi gempa di Palu dan melihat sendiri bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi pasca bencana disana. Beliau terharu sekaligus terkesan, karena pada saat yang sama kita juga mampu menyelenggarakan pertemuan tahunan ini dengan sangat baik,” kata Menkeu.
Bank Dunia baru-baru ini membuat laporan kebutuhan kerusakan awal yang mengukur distribusi kerusakan secara geospasial dan perkiraan biaya infrastruktur, properti perumahan dan non-perumahan yang terkena dampak tsunami di Sulawesi.
Perkiraan kerugian fisik adalah sekitar US$ 531 juta (Rp 8,07 triliun), dengan rincian sebagai berikut:
- Perumahan – sekitar US$ 181 juta (Rp 2,75 triliun)
- Sektor non perumahan – sekitar US$ 185 juta (Rp 2,82 triliun)
- Infrastruktur – sekitar US$ 165 juta (Rp 2,5 triliun).
Laporan awal tersebut adalah perkiraan kerugian ekonomi pertama berdasarkan analisis ilmiah, ekonomi dan teknik.
Laporan ini tidak memperhitungkan hilangnya nyawa, kehilangan lahan, atau gangguan terhadap ekonomi melalui pekerjaan yang hilang, mata pencaharian dan bisnis, dan merupakan masukan pertama untuk mendukung perencanaan pemulihan dan rekonstruksi Pemerintah Indonesia.
(asr)
