EpochTimesId – Mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Venezuela, Christian Zerpa melarikan diri ke Amerika Serikat. Dia mengecam masa jabatan kedua Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang akan dilantik minggu ini. Zerpa mengatakan kepada penyiar Miami pada 6 Januari bahwa dia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang AS.
Pembelotan Zerpa dari negara Amerika Selatan yang dilanda krisis super parah terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Maduro atas masa jabatan barunya. Karena negara-negara di seluruh dunia menolak secara luas dan memboikot pemilihan umum 2018, serta mengklaim pemilu sebagai pemilihan palsu.
“Saya memutuskan untuk meninggalkan Venezuela untuk mengingkari pemerintahan Nicolas Maduro,” kata Zerpa dalam sebuah wawancara dengan EVTV, yang disiarkan melalui TV kabel dan internet. “Saya percaya [Maduro] tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua karena pemilihan yang seharusnya dimenangkannya, tidak bebas dan tidak kompetitif.”
Dia juga mengatakan dia tidak ingin, Terus mendukung pemerintah yang hanya membawa kelaparan, kesengsaraan, dan kehancuran.”
Mahkamah Agung Venezuela membenarkan dalam sebuah pernyataan bahwa Zerpa telah melarikan diri, dan merujuknya sebagai mantan hakim. MA mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas perilaku profesionalnya pada bulan November 2018, setelah tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di kantornya. Pimpinan pengadilan merekomendasikan agar dia diberhentikan karena tuduhan itu.
Selama bertahun-tahun Zerpa adalah sekutu Maduro di Mahkamah Agung, yang mendukung Partai Sosialis yang berkuasa dalam setiap sengketa hukum utama sejak pemilihan Maduro 2013.
Hingga 2015 Zerpa adalah legislator untuk Partai Sosialis Bersatu Venezuela pimpinan Maduro. Dia memegang beberapa posisi dalam pemerintahan pendahulu Maduro, mendiang Hugo Chavez.
Zerpa mengatakan pemerintahan Maduro memilihnya untuk posisi Mahkamah Agung pada 2015 karena Dia dianggap setia dan disiplin.
“Mereka memilih saya, dengan satu-satunya niat untuk menjamin keputusan dari kamar pemilihan [Mahkamah Agung] yang menguntungkan pemerintah,” kata sang Hakim Agung.
Zerpa menulis keputusan tahun 2016 yang memberikan pembenaran hukum bagi pemerintah Maduro untuk melucuti kongres dari sebagian besar kekuatannya setelah oposisi mengalahkan Partai Sosialis dalam pemilihan umum.
Dalam wawancara itu, Zerpa menggambarkan Mahkamah Agung sebagai ’embel-embel cabang eksekutif’ dan mengatakan bahwa para hakim, kadang-kadang, dipanggil ke istana presiden untuk menerima instruksi tentang cara mengatur kasus-kasus sensitif tertentu, seperti yang relevan dengan pemilihan, atau masalah konstitusional.
“Baik Maduro atau istrinya, Cilia Flores, yang memegang kekuasaan tertinggi atas peradilan,” tuturnya.
Zerpa mengatakan dia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan memberikan kesaksiannya tentang apa yang dia ketahui, termasuk informasi tentang ‘perilaku beberapa pemimpin’.
Zerpa dan Flores termasuk di antara 14 pejabat Venezuela yang diberikan sanksi ekonomi oleh Kanada pada Mei 2018 lalu, sebagai tanggapan atas pemilihan umum awal bulan itu. Zerpa mengatakan dia tidak mengkritik pemilihan Maduro untuk memastikan dia bisa membuka jalan keluar yang aman dari negara itu bersama istri dan dua putrinya.
Para pemimpin oposisi telah mendesak pemerintah asing untuk tidak mengakui Maduro setelah pelantikannya pada 10 Januari 2019 mendatang. Kelompok negara-negara Amerika Latin pada 4 Januari 2019 sudah meminta Maduro untuk tidak menjabat.
Namun, para diplomat yang dihubungi oleh Reuters mengatakan beberapa negara kemungkinan akan menutup kedutaan atau memutuskan hubungan dengan Venezuela.
Kata-kata Zerpa menggemakan pandangan mantan Hakim Agung Eladio Aponte, yang melarikan diri ke Amerika Serikat pada 2012. Dia mengatakan pemerintah Chavez secara sistematis memanipulasi urusan pengadilan.
Kebijakan sosialis Maduro dan Chavez telah melumpuhkan negara kaya minyak dalam waktu kurang dari dua dekade. Kekurangan makanan dan obat-obatan, hiperinflasi, dan kejahatan dengan kekerasan telah mendorong hampir 2 juta warga Venezuela keluar dari negara itu sejak 2015.
Venezuela mengekspor lebih dari 23 ton emas senilai $ 900 juta ke Turki dalam sembilan bulan pertama tahun 2018, dibandingkan dengan nol selama periode yang sama tahun 2017, menurut data resmi Turki. Pola perdagangan menggambarkan pergeseran Venezuela untuk menghindari sanksi AS yang dikenakan oleh administrasi Trump, yang telah memperkuat langkah-langkah tersebut beberapa kali sejak 2017.
Departemen Kehakiman AS telah menyelidiki beberapa pejabat Venezuela. Pada bulan November, mereka menjatuhkan hukuman pencucian uang 10 tahun untuk mantan bendahara negara, Alejandro Andrade, yang mengaku bersalah menerima lebih dari $ 1 miliar dalam bentuk uang suap. (@petrsvab/Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
