oleh Wu Xin
Kekhawatiran terhadap Huawei sedang menyelimuti pemerintah Denmark. Dari penilaian mengenai keamanan jaringan Denmark menunjukkan bahwa transportasi adalah area yang paling rentan terhadap ancaman spionase cyber.
Danish Railway baru-baru ini memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan yang disediakan oleh perusahaan Tiongkok yang kontroversial itu.
Meskipun Huawei telah mengirim sepucuk surat terbuka kepada Parlemen Denmark pada bulan Desember tahun lalu yang isinya menyebutkan : Anda dapat dengan tenang mempercayai kami …. Tetapi jaminan seperti itu tidak efektif, dan kekhawatiran pemerintah Denmark terhadap Huawei masih terus berkembang.
Menurut laporan, perusahaan perkeretaapian yang berada di bawah naungan Kementerian Transportasi Denmark, Banedanmark telah membatalkan kontrak kerja sama dengan NetNordic, sebuah perusahaan jaringan mitra terbesar Huawei di Denmark pada 18 Januari lalu, dan kontrak yang melibatkan kerja sama enam tahun yang baru ditandatangani pada bulan Nopember tahun lalu.
Kontrak tersebut menetapkan bahwa jaringan Nordic dan Huawei akan menyediakan peralatan jaringan serat optik untuk perkeretaapian Denmark. Peralatan tersebut akan digunakan untuk menangani pertumbuhan lalu lintas digital di jaringan perusahaan kereta api Denmark, yang dianggap sebagai infrastruktur penting untuk operasi kereta api dan komunikasi informasi antara orang dan sistem.
Banedanmark : Tidak memenuhi persyaratan keamanan jaringan
Cepatnya Banedanmark membatalkan kontrak tampaknya sulit dipercaya. Media Denmark ‘Politiken’ pada 22 Januari melaporkan bahwa Soren Boysen, kepala sistem sinyal untuk perkeretaapian Denmark dalam email yang dikirim kepada media tersebut menyebutkan : Banedanmark akhir-akhir ini lebih peduli terhadap keamanan jaringan perkeretaapian. Oleh karena itu, telah meningkatkan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman dalam kontrak pemerintah.
Dalam sebuah wawancara dengan media itu, ia mengatakan : “Selama kita menemukan kontrak dan tender yang tidak memenuhi persyaratan Banedanmark, kita akan memutuskan apakah kita harus membatalkan kontrak atau apakah kita harus tender ulang. Sejauh ini, satu kontrak seperti itu telah dibatalkan.”
‘Politiken’ mencoba untuk menghubungi jaringan Nordic, tetapi belum berhasil. Untuk alasan kerahasiaan, Soren Boysen tidak ingin mengomentari kontrak yang telah dibatalkan. Laporan ‘Politiken’ menyebutkan bahwa pembatalan kontrak oleh Banedanmar adalah hasil pertama dari reaksi berantai global dari peristiwa Huawei.
Karena takut akan kontrol atau spionase Partai Komunis Tiongkok (PKT), semakin banyak negara Barat memblokir atau membatasi partisipasi Huawei dalam infrastruktur utama mereka, seperti jaringan 5G yang akan datang. Jaringan 5G akan menjadi infrastruktur yang lebih canggih daripada 4G saat ini, dan Huawei telah membangun dan mengoperasikan jaringan 4G di Denmark melalui kerja sama dengan Danish Telecom (TDC).
Dalam beberapa pekan terakhir, peringatan internasional tentang hubungan dekat antara Huawei dengan Partai Komunis Tiongkok telah menyebabkan pemerintah Denmark dan Badan Intelijen Pertahanan mulai was-was terhadap Huawei.
Kementerian transportasi menghadapi ancaman terbesar dari spionase cyber
Pusat Keamanan Jaringan Internet Denmark (CFCS) yang di bawah naungan Badan Intelijen Pertahanan Denmark merilis sebuah laporan penilaian tentang ancaman baru pada bulan Desember tahun lalu, yang menyebutkan bahwa sektor transportasi adalah area berisiko tinggi terhadap spionase cyber.
“Area dengan ancaman spionase cyber terbesar adalah perusahaan dan institusi yang terlibat dalam pengembangan teknologi transportasi baru, entitas yang terlibat dalam pembangunan atau pengoperasian sistem transportasi canggih. Untuk perusahaan yang memasuki proses penawaran atau tahap kerja sama dengan perusahaan dari negara tertentu, Itu juga akan menghadapi ncaman yang terbesar”.
Peter Kruse adalah seorang pakar dari perusahaan IT di Denmark. Dalam pandangannya, pembatalan kontrak pasokan peralatan dari Huawei oleh Banedanmark merupakan pertimbangan yang saksama dan tepat waktu.
“Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka berurusan dengan perusahaan yang sangat tidak transparan dan dikendalikan oleh lengan panjang pemerintah Tiongkok. Banedanmark jelas menilai bahwa terlalu berisiko untuk membiarkan Huawei untuk memasuki infrastruktur kritis Denmark. Masuk akal, karena begitu Anda melibatkan pemasok, akan tidak mudah untuk mendorongnya keluar. Lihat saja kerepotan yang dihadapi perusahaan Danish Telecom,” kata Peter Kruse.
‘Politiken’ menjelaskan, apa yang dikemukan oleh Peter Kruse itu adalah masalah kontrak bernilai miliaran yang ditandatangani antara TDC dengan Huawei belasan tahun silam itu menyebabkan ketergantungan pada teknologi Huawei.
Perusahaan keamanan IT Kruse memiliki sejumlah besar pelanggan milik departemen utilitas publik pemerintah Denmark. Peter Kruse mengatakan bahwa banyak pelanggan telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap Huawei dalam waktu dekat dan mencari nasihat tentang bagaimana menghadapi Huawei.
Menurut ‘Politiken’ banyak kementerian pemerintah Denmark mulai khawatir tentang pasokan IT Huawei saat ini dan masa depan.
Sebagian besar masyarakat Denmark mulai khawatir terhadap Huawei
Pada 22 Januari, Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Denmark melakukan diskusi terbuka dengan Menteri Pertahanan Denmark mengenai masalah infrastruktur telekomunikasi Huawei dan TDC Denmark.
Setelah pertemuan itu, Lisbeth Bech Poulsen dari Partai Sosial Rakyat Denmark (SF) mengatakan bahwa perwakilan dari semua pihak menyatakan keprihatinan tentang keseriusan masalah tersebut.
‘Politiken’ pada hari berikutnya memberikan komentar bahwa partai politik di Denmark baik dari sayap kiri maupun kanan semuanya menyatakan kekhawatiran terhadap peralatan Huawei, terutama karena Huawei yang memiliki hubungan dekat dengan PKT telah membangun jaringan seluler 4G untuk Danish Telecom Denmark.
Menteri Pertahanan Denmark, Claus Hjort Frederiksen mengatakan pada pertemuan itu : “Tidak ada keraguan bahwa pemerintah (Denmark) sedang menangani masalah ini dengan serius dan sedang mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya demi menjaga keamanan Denmark”
Claus Hjort Frederiksen juga membicarakan masalah hak yang dimiliki Huawei. Ia mengatakan : “Meskipun secara resmi menunjukkan bahwa serikat pekerja Huawei harus menjadi pemilik perusahaan, tetapi hampir tidak ada indikasi dampak karyawan terhadap perusahaan. Saya seharusnya tidak mencurigai siapa pun yang sebenarnya mengendalikan Huawei atau hubungan keuangan perusahaan tersebut, tetapi perlu dicatat bahwa hubungan ini tidak transparan, hal ini yang menimbulkan kekhawatiran orang.”
Beberapa bulan terakhir, negara sekutu Denmark di NATO telah melarang produk Huawei dimasuki ke dalam daftar pengadaan pemerintah, termasuk memboikot Huawei dari pembangunan jaringan seluler 5G di masa depan. Partai Rakyat Sosial Denmark dan Partai Rakyat Denmark (DF) juga menyatakan harapan mereka untuk mengeluarkan Huawei dari pembangunan jaringan 5G Denmark di waktu mendatang. (Sin/asr)
Video Rekomendasi :
