EpochTimesId – Militer Venezuela di bawah kekuasaan diktator sosialis, Nicolás Maduro menutup dan membarikade jembatan penting di perbatasan. Penutupan itu secara efektif menghalangi bantuan kemanusiaan internasional memasuki negara itu, yang telah bertahun-tahun hancur karena krisis sosial berupa kekurangan obat-obatan dan makanan.
Penyaluran bantuan tersebut telah direncanakan oleh pemimpin oposisi Juan Guaido bersama dengan negara-negara lain, yang mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Sekitar 40 negara di seluruh dunia telah mendukung Guaido, yang mengatakan bahwa sebagai ketua Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, dia adalah pemimpin yang sah Venezuela karena pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Maduro tahun lalu adalah tipu muslihat untuk melegitimasi kekuasaan otoriter.
Maduro telah berpegang teguh pada kekuasaan dengan dukungan dari perwira tinggi militer negara itu. Menurut Kementerian Imigrasi dan Kontrol Imigrasi Kolombia, pihak militer yang memblokir Jembatan Internasional Tienditas dengan sebuah truk tanker raksasa berwarna oranye, dua kontainer biru besar, dan pagar kawat darurat di dekat kota perbatasan Cucuta.
Jembatan itu tidak hanya merupakan titik masuk utama di perbatasan Columbia, tetapi juga situs di mana para pejabat berencana untuk menyimpan bantuan kemanusiaan yang Guaido rencanakan untuk diberikan kepada rakyat Venezuela yang kelaparan. Pemerintahan Amerika Serikat, Donald Trump telah menjanjikan 20 juta dolar AS bantuan kemanusiaan, dan Kanada juga telah menjanjikan 53 juta dolar AS.
Maduro menolak bantuan internasional, dengan mengatakan, “Kami bukan pengemis.”
Warga Venezuela, Jose Mendoza, 22, berdiri di pintu masuk ke sisi jembatan Kolombia memegang spanduk bertuliskan, “Bantuan kemanusiaan sekarang!”
Mendoza mengatakan, bahwa Dia lelah melihat warga Venezuela menderita kekurangan makanan dan medis. Militer menurutnya harus berdiri pada pihak rakyat Venezuela yang menderita.
“Mereka harus berada di sisi rakyat dan mendukung kami,” kata Mendoza. “Mereka juga memiliki anggota keluarga yang sekarat karena kelaparan. Seruan itu untuk mereka juga.”
Lebih dari 2 juta orang telah meninggalkan Venezuela sejak tahun 2015, menurut PBB. Eksodus didorong oleh krisis ekonomi di bawah kebijakan sosialis Maduro.
Pada tahun 2014, ekonomi negara itu, yang hampir seluruhnya bergantung pada cadangan minyak yang besar, lumpuh ketika harga minyak anjlok.
Tahun lalu, Maduro terpaksa memangkas 5 angka nol dari mata uang karena hiper inflasi, sebesar 4 persen per hari. Inflasi itu membuat uang kertas memiliki nilai lebih rendah dari kertas biasa. IMF memperkirakan pada Oktober bahwa inflasi akan mencapai tingkat tahunan 10 juta persen pada 2019.
“Militer Venezuela di bawah perintah Maduro menghalangi bantuan,” tulis Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Twitter. “Rezim Maduro harus MEMBIARKAN BANTUAN MENCAPAI ORANG-ORANG YANG MENGERIKAN.”
Dalam pidatonya State of the Union pada 5 Februari, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung rakyat Venezuela.
“Kami mengutuk kebrutalan rezim Maduro, yang kebijakan sosialisnya telah mengubah negara itu dari negara terkaya di Amerika Selatan menjadi negara yang sangat miskin dan putus asa,” kata Trump.
Menurut The Borgen Project, sebuah organisasi yang dibentuk untuk memerangi kelaparan, “Venezuela miskin dan kelas menengah tidak mampu membeli makanan dan sering harus menunggu dalam antrean panjang yang dikenal sebagai ‘cola’, untuk dapat membeli makanan dasar seperti tepung dan beras.”
“Pada segmen penduduk termiskin, terutama di daerah kumuh dan daerah Caracas, gizi buruk telah meningkat pesat, sebagaimana dicatat oleh banyak petugas kesehatan. Seringkali, keluarga tidak mampu makan dua atau tiga kali sehari dan makanan itu hanya terdiri dari roti atau pisang.”
Guaido mengatakan pengiriman darurat adalah ‘ujian’ bagi angkatan bersenjata Venezuela, untuk melihat apakah mereka mematuhi perintah dari Maduro, atau jika mereka mengizinkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk diberikan kepada rakyat Venezuela.
Menteri Luar Negeri Kolombia, Carlos Holmes Trujillo mengatakan bahwa setiap upaya untuk memblokir bantuan untuk memasuki Venezuela sama dengan ‘kejahatan’.
“Melakukan kejahatan semacam itu akan memberi lebih banyak alasan bagi negara-negara bersatu untuk meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki Maduro,” kata Trujillo kepada wartawan, setelah pertemuan dengan Kepala Organisasi Negara-negara Amerika, Luis Almagro. (SIMON VEAZEY dan The Associated Press/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
