Data klinis dan genetik warga AS yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan bioteknologi Tiongkok melalui kemitraan mereka dengan lembaga-lembaga AS dapat menimbulkan risiko keamanan nasional, menurut laporan kongres yang baru diterbitkan.
Risiko-risiko tersebut berasal dari “penggunaan ganda informasi bioteknologi,” kata Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, U.S.–China Economic and Security Review Commission (USCC), dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 14 Februari. Misalnya, analisis-analisis genetik dan medis yang digunakan dalam industri biotek untuk mengembangkan perawatan-perawatan khusus untuk para pasien “dapat digunakan untuk tujuan jahat di tangan pemerintah negara asing, seperti Tiongkok.”
Dalam situasi hipotetis, negara-negara asing seperti Tiongkok mungkin bisa memeras individu dengan ancaman mengekspos informasi medis mereka yang memalukan, menurut laporan tersebut. Dalam situasi lain, negara asing dapat menggunakan informasi tentang kondisi-kondisi kesehatan, seperti alergi, untuk melakukan serangan yang ditargetkan terhadap para diplomat, politisi, pejabat tinggi federal, atau pemimpin militer, untuk “memicu reaksi alergi atau cedera yang fatal.”
Seperti halnya catatan kesehatan, data genetik juga dapat dieksploitasi ketika penelitian tentang hubungan antara sifat-sifat genetik dan sifat-sifat kepribadian menjadi lebih maju di masa depan. Sebagai contoh, petugas-petugas intelijen asing, yang mengetahui sebelumnya tentang individu-individu mana yang memiliki penanda genetik seperti kesetiaan dan kerentanan terhadap sanjungan, akan dapat mengetahui cara mengeksploitasi atau memeras orang-orang tersebut.
Industri bioteknologi Tiongkok telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, menurut laporan tersebut, dengan pasar sekarang diperkirakan telah mencapai 30 miliar hingga 40 miliar yuan (US$4,7 miliar hingga US$6,2 miliar), dibandingkan dengan pasar bioteknologi A.S. US$118 miliar.
“Sebagai elemen utama pertumbuhan bioteknologi Tiongkok, perusahaan-perusahaan bioteknologi Tiongkok sedang memanfaatkan perusahaan-perusahaan A.S. untuk memperoleh teknologi dan data yang mendukung kemampuan mereka saat ini melalui berbagai saluran,” kata laporan itu.
Beberapa saluran ini termasuk investasi asing langsung, merger dan akuisisi, modal ventura, kemitraan perusahaan dan akademik, dan rekrutmen para peneliti asing kelahiran Tiongkok yang telah dilatih di A.S.
Laporan tersebut juga memperingatkan, “Industri bioteknolgi Tiongkok kemungkinan juga telah mendapat manfaat dari proses perolehan secara ilegal teknologi luar negeri melalui spionase atau pencurian rahasia dagang.”
Satu contoh yang telah dikonfirmasi adalah kasus Zhang Weiqiang, seorang warga negara Tiongkok yang tinggal di Manhattan, Kansas, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada April 2018 karena mencuri sampel-sampel benih padi hasil rekayasa genetika dari perusahaannya, Ventria Bioscience, yang berbasis di Kansas. Zhang berniat mentransfer sampel-sampel tersebut ke lembaga penelitian tanaman di Tiongkok. Kasus Zhang adalah satu dari 11 kasus yang terjadi antara tahun 2001 hingga 2017 yang melibatkan spionase Tiongkok dan pencurian rahasia dagang di Amerika Serikat yang diidentifikasi oleh laporan tersebut.
BGI
Salah satu contoh Tiongkok mendapatkan data AS disorot dalam laporan tersebut: melalui BGI Group, pusat sekuensing genom swasta yang berbasis di kota Shenzhen di Tiongkok selatan, dengan anak perusahaan termasuk BGI Genomics, yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen, dan sebuah lembaga penelitian. BGI sebelumnya dikenal sebagai Beijing Genomics Institute.
Pada tahun 2011, BGI dan University of California Davis mengumumkan kolaborasi di mana perusahaan Tiongkok akan mendirikan fasilitas pengurutan genetik di kampus universitas Sacramento. Pada tahun yang sama, BGI dan Rumah Sakit Anak Philadelphia juga mendirikan pusat genom secara kolaborasi.
Pada tahun 2013, BGI mengakuisisi perusahaan sekuensasi A. Complete Genomics di AS seharga US$117,6 miliar, menurut laporan tersebut.
“Dengan mengumpulkan data sedemikian rupa banyaknya upaya-upaya [kemitraan dengan entitas-entitas AS], BGI dapat mengumpulkan basis tentang data genomik dan perawatan kesehatan mengenai oarang-orang A.S yang lebih besar daripada yang dicapai melalui usaha keras penelitian apa pun yang dilakukan sendiri,” kata laporan itu.
Ketika BGI adalah sebuah perusahaan swasta, perusahaan tersebut memiliki ikatan-ikatan yang nyata dengan Partai Komunis Tiongkok. Pada bulan Januari 2018, media pemerintah Tiongkok Xinhua melaporkan bahwa Du Yutao, sekretaris Partai dari lembaga penelitian BGI tersebut, berbicara tentang pentingnya belajar dan melakukan tindakan “semangat untuk mendukung Kongres Nasional ke-19,” mengacu pada Partai yang dulu dalam masa transisi kepemimpinan lima tahun.
Di Tiongkok, perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi diharuskan membentuk organisasi Partai untuk memastikan mereka mengikuti garis Partai. Du telah berbicara pada pertemuan komite Partai di institut tersebut yang dirancang untuk membahas pidato pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada Kongres Nasional ke-19 yang diadakan pada bulan Oktober 2017.
BGI juga telah menerima dukungan negara, termasuk pinjaman sepuluh tahun, US$1,5 miliar dari China Development Bank pada tahun 2010.
Menurut mesin pencari Tiongkok, Baidu, Du terpilih sebagai perwakilan provinsi dari Provinsi Guangdong Tiongkok selatan untuk menghadiri Kongres Nasional ke-19 tersebut.
Laporan USCC tersebut juga memperingatkan bahwa rezim Tiongkok memiliki undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan swasta untuk menyerahkan data kapan pun dibutuhkan.
Dua undang-undang yang telah disahkan pada tahun 2015, Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Anti Terorisme, dan Undang-Undang Keamanan Siber pada tahun 2016, sebagian besar ditujukan untuk perusahaan-perusahaan internet dan telekomunikasi, akan tetapi “cakupan luasnya tidak menghalangi aplikasi mereka pada cakupan yang lebih luas untuk perusahaan-perusahaan seperti mereka yang menyembunyikan genomik atau data pribadi lainnya,” kata laporan USCC.
KEBIJAKAN NEGARA TIONGKOK
Biotech adalah di antara beberapa sektor teknologi yang oleh rezim Tiongkok disebut sebagai “industri strategis yang berkembang” dalam rencana ekonomi seperti “Made in China 2025” dan Rencana Lima Tahun ke-13.
Tiongkok telah meluncurkan “Made in China” pada Mei 2015 sebagai cetak biru untuk mengubah Tiongkok menjadi sumber kekuatan utama teknologi tinggi pada tahun 2025. Kurang dari setahun kemudian, pada bulan Maret 2016, Beijing merilis Rencana Lima Tahun terbarunya, yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Made in China 2025 dari tahun 2016 hingga 2020.
Laporan USCC telah mengidentifikasi beberapa program-program teknologi R&D yang dikelola pemerintah Tiongkok untuk mendorong sektor bioteknologi negara tersebut, termasuk program-program “863” dan “973”, dengan yang pertama berasal dari tahun 1986 dan yang terakhir pada tahun 1997. Menurut laporan itu, Beijing telah mengucurkan US$630 juta untuk mendanai program 973 pada tahun 2013.
Biotech juga telah menjadi fokus program-program talenta (bakat) Beijing dalam beberapa tahun terakhir, membuat daftar beberapa program tingkat nasional seperti Program Seribu Talenta dan Program Seratus Talenta. Pemerintah daerah di Tiongkok juga menjalankan ratusan program serupa.
“Dari perkiraan 2.629 calon saat ini dalam Program Seribu Talenta per Juni 2018, sebanyak 44 persen berspesialisasi dalam ilmu kehidupan (life sciences) atau kedokteran,” kata laporan, mengutip angka dari sidang kongres AS.
Laporan itu juga menunjukkan bahwa bahayanya terletak pada sistem politik Tiongkok yang secara fundamental berbeda: “Tiongkok adalah negara satu-partai gaya Leninis yang didasarkan pada rule-by-law bukan rule-of-law. Ambisi-ambisi dan tujuan-tujuan ekonomi Tiongkok menghadirkan tantangan bagi ekonomi yang lebih bebas.”
Laporan tersebut telah merekomendasikan agar Amerika Serikat mengadopsi kebijakan untuk mengurangi “risiko-risiko ekonomi dan keamanan yang bertentangan yang ditimbulkan oleh pendekatan statistik Tiongkok terhadap inovasi tanpa menghambat inovasi AS.”
“Rule of law” adalah ‘aturan hukum’, bahwa semua orang, termasuk orang-orang yang menjalankan cabang pemerintahan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sama-sama tunduk pada hukum dan tidak memiliki hak atau kewajiban lebih lanjut dari yang telah ditetapkan oleh hukum.
Sedangkan “Rule by law” diartikan ‘memerintah dengan hukum’ jika ia menggunakan hukum sebagai alat pengaturnya untuk mengarahkan perilaku warga ke arah tujuan kebijakannya, tetapi mungkin tidak akan tunduk pada ‘aturan hukum’ jika ia sendiri (atau teman-temannya, kerabat atau anak didik) menikmati hak istimewa khusus atau dibebaskan dari kewajiban warga negara biasa. (ran)
Video pilihan:
Kasihan Bayinya Terinfeksi HIV Karena Cairan Imunisasi
https://www.youtube.com/watch?v=0GXP5qUWxPk&t=381s
