Wang He
Setelah seluruh anggota senat Amerika Serikat tanpa adanya keberatan meloloskan “Resolusi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” pada Selasa 19 November 2019 lalu waktu Amerika pesisir timur. Keesokan harinya pada Rabu, 20 November 2019 Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara 417:1 menyetujui diloloskannya resolusi itu.
“Resolusi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” memicu protes keras berkelanjutan dari Komunis Tiongkok. Situs media “China Digital Times” telah merangkum reaksi dari Komunis Tiongkok — “Protes keras! ‘Lima semburan’, ‘tujuh semburan’, dan ‘dua belas semburan’ dari penguasa Komunis Tiongkok”, yakni:
Pada 20 November 2019 di pagi hari, akun publik WeChat kantor berita Xinhua “lima semburan, mewakili lima instansi besar secara bersamaan mempublikasikan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, Kongres Rakyat, Komisi Konsultatif Politik, Kantor Urusan Hong Kong & Makau, serta Kantor Penghubung Hong Kong.
Pada 20 November 2019 sore hari, Kantor Perwakilan Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Hong Kong dan pemerintahan wilayah eksekutif Hong Kong bergabung dalam “respon bersama” ini, serta membentuk yang disebut “tujuh semburan bersamaan”;
Pada 21 November pagi hari, jaringan berita Komunis Tiongkok secara serempak kembali merespon keras, kecaman ditingkatkan menjadi “dua belas semburan.” Semburan ditambahkan dengan semburan ke-8 “komentar pakar”, semburan ke-9 “tokoh berbagai kalangan di Hong Kong”, semburan ke-10 “komentar surat kabar ‘Peoples Daily’”, semburan ke-11 adalah “ulasan kantor berita Xinhua”, dan semburan ke-12 adalah “kritik tajam internasional CCTV”.
Komunis Tiongkok begitu memfokuskan “kecaman keras” seperti itu, adalah hal yang jarang terjadi.
Satu peristiwa terdahulu yang sebanding dengan kejadian ini adalah, pada bulan Mei tahun ini, Komunis Tiongkok tiba-tiba membatalkan begitu saja sejumlah kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan Amerika Serikat dengan Tiongkok sebelumnya, sehingga Trump menaikkan tarif masuk.
Sebaliknya justru mengecam Amerika Serikat, dari 14 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019 surat kabar “People’s Daily” justru membuat beruntun sembilan artikel yang mengkritik hubungan Amerika – Tiongkok dengan gaya “posisi yang sama, konten yang sama, dan tanda tangan yang sama”.
Apa akibatnya? Komunis Tiongkok tetap dipaksa untuk berunding dengan Trump akhir Juni lalu di Konferensi Tingkat TInggi – KTT G20 di Osaka, Jepang. Lagi-lagi harus mengalah, agar mendapat kesempatan berunding kembali dengan Amerika, sampai dengan hari ini. Komunis Tiongkok bersikap keras di luar tapi sebetulnya lembek di dalam, semakin memperlihatkan karakter aslinya, sehingga menjadi bahan tertawaan.
Sekarang Komunis Tiongkok tidak mengingat aib sebelumnya, kembali mengulangi kesalahannya, kritik sosial pada surat kabar “People’s Daily” bahkan memaki resolusi Hong Kong sebagai “selembar kertas buangan”. Caci maki adalah keahlian Komunis Tiongkok, tapi kemudian akan selalu berujung mempermalukan diri sendiri. Sifat premanismenya itu tidak hirau terhadap penambahan satu lelucon lagi.
Namun, resolusi Hong Kong kali ini, telah menjadi pukulan telak bagi Komunis Tiongkok. Dampaknya di bidang politik, ekonomi dan diplomatik. Dampak diplomatik seperti mendukung gerakan perlawanan demokrasi warga Hong Kong, mendukung ‘satu negara dua sistem’ di Hong Kong, mendukung HAM dan nilai universal, memperluas aliansi internasional mengepung Komunis Tiongkok dan lain-lain.
Dampak di bidang ekonomi seperti tarif masuk antara Amerika dengan Tiongkok, perang dagang mungkin akan meningkat di sektor teknologi dan moneter dan resolusi Hong Kong, bisa dikatakan merupakan senjata baru bagi Amerika untuk menyerang Komunis Tiongkok di sektor moneter dan teknologi. Semua itu sangat penting dan telah banyak diungkapkan. Tapi yang paling penting resolusi Hong Kong itu masih memiliki dampak jera, yakni menarget secara akurat para pelaku kejahatan. Resolusi menetapkan sanksi bagi para pejabat penindas HAM dan penindas otonomi Hong Kong agar dilarang masuk ke wilayah Amerika, juga dibekukan asset milik mereka yang berada di Amerika Serikat.
Komunis Tiongkok adalah suatu sistem yang dieliminasi secara terbalik, orang yang semakin kejam akan semakin dihargai di dalam internal Komunis Tiongkok. Kejahatan Komunis Tiongkok jelas bersifat institusi, tapi pelaksanaan kekerasannya tak terlepas dari setiap individu di dalamnya, khususnya, kekejaman pada setiap pribadi itu telah menerapkan kejahatan dari institusi ini menjadi semakin kejam dan brutal.
Akan tetapi pada saat dimintai pertanggung-jawabannya, institusi justru menjadi tameng pelindung diri, pelaku kejahatan hanya melepaskannya begitu saja, walaupun tak terhindarkan akan ada sejumlah korban. Itulah yang disebut karakter “kompak dan maju terus” yang dianut Komunis Tiongkok.
Di satu sisi Komunis Tiongkok menggunakan “imbalan besar” untuk mencari “sang pemberani” yang akan melakukan kejahatan untuknya. Di sisi lain Komunis Tiongkok menggunakan “kekejaman sistem” untuk menutupinya, memaksa, membiarkan, dan mendukung “kejahatan pribadi”, kebijakan yang sudah biasa ini diterapkan berulang kali. Kali ini di Hong Kong juga dilakukan hal yang sama secara terang-terangan.
Hikmah dari sejarah memberitahu kita, mengadili kejahatan Komunis Tiongkok, harus mengadili setiap individu yang telah melakukan kejahatan. Karena pembunuhan atas motif apa pun, pasti harus ada seseorang yang menarik pelatuknya. Orang-orang yang menarik pelatuk itu harus ditangkap. Tidak adanya pengampunan masyarakat internasional bagi penjahat Nazi adalah contoh tipikal. Resolusi Hong Kong, adalah penangkap pelaku yang menarik pelatuk itu.
Jurus ini, mencabut akar permasalahannya, bertindak dari aspek penuntutan kejahatan perorangan, telah memenggal mekanisme pelaksanaan penindasan Komunis Tiongkok, bagaimana mungkin Komunis Tiongkok tidak akan ketakutan?
Faktanya, “Magnitsky Act” yang telah berlaku sejak Desember 2016 adalah undang-undang untuk masalah ini. Pada 21 Desember 2017, pemerintah Amerika Serikat pertama kalinya mengumumkan sanksi terhadap 13 orang pejabat asing yang menindas HAM dan terlibat korupsi. Selain itu ada pula 39 orang lainnya yang berkaitan dengan ke-13 orang ini, juga ikut dikenakan sanksi. Di antaranya termasuk Kepala Kantor Wilayah Keamanan Publik Partai Komunis Tiongkok Distrik Chaoyang kota Beijing yang bernama Gao Yan.
Tidak hanya itu saja, pada 20 September 2018 lalu, berdasarkan “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” yang telah diloloskan tahun 2017, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengumumkan sanksi terhadap Divisi Pengembangan Perlengkapan Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok beserta kepala divisinya yakni Letnan Jenderal Li Shangfu.
Di tengah kepulan asap akibat perbuatan Komunis Tiongkok mengendalikan pemerintah dan polisi Hong Kong, dan secara terus menerus secara sistematis dalam skala besar menganiaya warga Hong Kong yang berunjuk rasa, resolusi Hong Kong yang diloloskan oleh Kongres dan Senat AMerika Serikat ini, dipastikan akan menjadi pondasi hukum yang kuat dalam menuntut setiap pelaku dalam “kekerasan pemerintah” Komunis Tiongkok. Dalam hal ini menimbulkan dampak sangat besar terhadap perkembangan situasi di Hong Kong dan perlawanan terhadap Komunis Tiongkok.
Kapan lagi Komunis Tiongkok bisa merajalela kalau bukan sekarang? Akan tetapi jika terus menerus merajalela, tidak akan lebih seperti bola yang ditusuk bocor, menunggu dicampakkan ke tempat sampah. (Sud/WHS/asr)
