Ella Kietlinska
Organisasi Kesehatan Dunia – WHO kehilangan kredibilitasnya karena gagal memperingatkan dunia mengenai kemungkinan darurat kesehatan yang disebabkan oleh penyebaran virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru di Tiongkok.
“Kami menghabiskan hampir setengah miliar dolar untuk WHO. Tiongkok, yang mengendalikan WHO, sayangnya, WHO menjadi alat propaganda Tiongkok, menghabiskan sekitar USD 40 juta. Paling sedikit itulah yang Tiongkok habiskan untuk WHO secara terbuka. Bagaimana Tiongkok menghabiskan dana lain untuk memengaruhi WHO adalah sesuatu yang sedang kami selidiki dengan sangat hati-hati,” kata Robert O’Brien, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Trump.
“Kami belum tahu, hal tersebut adalah sesuatu yang sedang kami selidiki. Apakah uang Tiongkok membantu memengaruhi WHO beserta keputusannya mengenai kesehatan dan medis. Jelas ada banyak korupsi di dalam WHO, dan kami akan mencermati isu tersebut,” tambah Robert O’Brien.
Jika Presiden Trump tidak mendapatkan “reformasi yang diperlukan” di WHO, maka pemerintahan Donald Trump akan memberikan uang secara langsung kepada organisasi nirlaba seperti Palang Merah, Dokter Tanpa Batas, atau lainnya.
“Organisasi tersebut benar-benar membantu orang, pasien COVID-19, dan organisasi tersebut membantu menghentikan penyebaran virus,” kata Robert O’Brien.
Presiden Trump menunda pendanaan untuk WHO awal bulan ini karena WHO gagal menyelidiki laporan terpercaya yang bertentangan dengan narasi resmi Tiongkok mengenai virus Komunis Tiongkok, yang menyebar sehingga mengarah ke wabah yang lebih luas daripada yang seharusnya terjadi.
Sementara pendanaan dihentikan, tanggapan WHO terhadap wabah virus Komunis Tiongkok sedang ditinjau oleh pemerintahan Trump, yaitu diperkirakan memakan waktu 60-90 hari.
“Namun, uang yang telah diberikan kepada WHO tidak akan diambil kembali; hanya pendanaan baru yang dijeda,” jelas John Barsa, yang bertindak sebagai administrator dari Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat saat briefing pada tanggal 22 Maret lalu.
“Karena pandemi tidak dapat menunggu untuk ditinjau, Amerika Serikat akan terus membantu negara-negara lain di seluruh dunia. Sekali lagi, Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat akan memilih saluran terbaik tergantung pada keadaan dan dapat menggunakan berbagai organisasi internasional, organisasi nirlaba, organisasi berbasis agama, atau kontraktor,” kata Jim Richardson, Direktur Bantuan Asing di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat saat briefing yang sama.
Bagaimana WHO Menanggapi Wabah Virus Komunis Tiongkok
“Setelah wabah SARS pertama pada tahun 2003, peraturan WHO mengenai bagaimana seharusnya negara-negara melaporkan ancaman kesehatan masyarakat direformasi atas inisiatif yang dipimpin Amerika Serikat,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo saat briefing yang sama.
Aturan baru tersebut memiliki efek pada tahun 2007 mengatur secara rinci bagaimana masing-masing negara anggota WHO harus mengungkapkan informasi adanya ancaman kesehatan di wilayahnya yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan keadaan darurat kesehatan di negara lain.
“Kami sangat percaya bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak melaporkan wabah jenis Coronavirus baru secara tepat waktu kepada WHO. Bahkan setelah Komunis Tiongkok tidak memberitahu WHO mengenai wabah Coronavirus, Tiongkok juga tidak membagikan semua informasi yang dimilikinya,” kata Mike Pompeo.
Mike Pompeo menilai, rezim komunis Tiongkok tidak melaporkan adanya penularan manusia-ke-manusia yang berkelanjutan selama sebulan sampai virus tersebut menyebar di setiap provinsi di Tiongkok. Tiongkok memerintahkan untuk menghentikan pengujian sampel baru, dan Tiongkok menghancurkan sampel yang ada.
Tiongkok juga menindas pelapor pelanggaran yang berusaha memperingatkan dunia mengenai adanya potensi ancaman kesehatan.
“Partai Komunis Tiongkok masih belum membagikan sampel virus dari dalam negeri Tiongkok kepada dunia luar, sehingga membuat Tiongkok mustahil untuk melacak evolusi penyakit itu,” kata Mike Pompeo.
Aturan baru tersebut memberi wewenang kepada Kepala WHO untuk menginformasikan kepada masyarakat kapan sebuah negara anggota WHO gagal mengikuti aturan ini, tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam kasus pandemi virus Komunis Tiongkok.
WHO mengatakan bahwa pihak berwenang Tiongkok pertama kali memberitahu WHO adanya wabah tersebut pada tanggal 31 Desember 2019, tetapi WHO tidak menyampaikan informasi tersebut kepada dunia pada hari itu juga.
WHO juga tetap diam saat epidemi menyebar luas di Wuhan, dan rezim Tiongkok membungkam para dokter dan pelapor pelanggaran lainnya yang berusaha memperingatkan masyarakat mengenai wabah itu.
WHO juga terlambat memberitahu dunia mengenai kemungkinan penularan penyakit virus Komunis Tiongkok dari manusia ke manusia atau terjadinya penularan infeksi di antara pekerja perawatan kesehatan. Akibatnya memungkinkan virus Komunis Tiongkok menyebar secara internasional, yang bertentangan dengan temuan para ahli medis dari Taiwan yang melakukan evaluasi wabah pandemi itu di Wuhan.
Pemodelan statistik, laporan saksi mata, dan dokumen yang ada menunjukkan bahwa pihak berwenang Tiongkok menyembunyikan skala wabah sebenarnya di Wuhan dan wilayah lainnya di Tiongkok. (Vv)
FOTO : Gedung kantor pusat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa pada 11 Maret 2015. (Raphael Satter / The Canadian Press)
