Alexander Zhang
Kongres Uyghur Dunia (WUC), organisasi Uyghur internasional terbesar, telah mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengadakan Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing sehubungan dengan situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Tiongkok
Dalam pengaduan resmi ke Komisi Etika IOC, WUC mengatakan bahwa IOC telah bertindak melanggar Piagam Olimpiade dengan gagal mempertimbangkan kembali peyelenggaran di Beijing menyusul bukti yang dapat diverifikasi dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi terhadap Uyghur dan Muslim Turki lainnya oleh Tiongkok.
“Kami berharap Komite Etika akan mempertimbangkan masalah yang kami ajukan kepada mereka dan menyerukan agar Olimpiade 2022 dipindahkan jika kejahatan internasional terus dilakukan terhadap Uyghur,” kata Michael Polak, seorang pengacara yang berbasis di London yang mempersiapkan pengajuan WUC.
Tetapi IOC menanggapi dengan mengatakan “harus tetap netral dalam semua masalah politik global”.
“Hal itu telah menerima jaminan dari Beijing bahwa prinsip-prinsip Piagam Olimpiade akan dihormati dalam konteks Olimpiade,” kata IOC dalam sebuah pernyataan yang diemailkan ke The Epoch Times.
Namun Presiden WUC, Dolkun Isa, berkata: “IOC tidak dapat lagi mengklaim ketidaktahuan tentang genosida Tiongkok terhadap orang-orang Uyghur.”
“Jika Komite Olimpiade Internasional mengizinkan pemerintah Tiongkok menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022, itu akan dianggap sebagai keputusan yang memalukan secara historis,” katanya.
WUC mengatakan, telah menyerahkan kepada IOC bukti kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang, seperti sterilisasi massal, penahanan sewenang-wenang di kamp-kamp interniran, penyiksaan, keamanan dan pengawasan yang represif, serta kerja paksa dan perbudakan.
“Mengadakan Olimpiade di Beijing akan dilihat sebagai dukungan untuk penindasan ekstrim yang diderita oleh Uyghur dan Muslim Turki lainnya,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Juga, kata kelompok itu, IOC bahkan mungkin “terlibat langsung” dalam kejahatan terhadap Uyghur dan Muslim Turki lainnya, karena tidak mungkin untuk memastikan produk yang digunakan untuk barang dagangan Olimpiade tidak tercemar oleh tangan para pekerja budak, mengingat sifat buram dari rantai pasokan di Tiongkok.
Menurut angka yang dikutip oleh Komisi Eksekutif Kongres AS untuk Tiongkok dan PBB, sebanyak 1 juta orang Uyghur dan etnis minoritas lainnya diyakini ditahan di fasilitas pendidikan ulang milik Partai Komunis Tiongkok.
Mantan tahanan Uyghur sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa mereka mengalami penyiksaan, dipaksa untuk mencela keyakinan mereka, dan dipaksa untuk berjanji setia kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT) saat ditahan di fasilitas yang seringkali penuh sesak.
Para wanita suku Uyghur, sementara itu, telah menjadi sasaran sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana paksa, menurut sebuah laporan yang baru- baru ini terungkap.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Uyghur, termasuk Sekretaris Partai wilayah Xinjiang, Chen Quan-guo, yang merupakan anggota Politbiro PKT yang kuat.
Departemen Perdagangan AS telah memasukkan 11 perusahaan Tiongkok ke daftar hitam karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Di Inggris, anggota parlemen mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi serupa pada pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas penindasan di Xinjiang serta Hong Kong.
Anggota Parlemen Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk mengambil “tindakan politik mendesak” guna mengekang “tindakan tidak manusiawi” rezim Tiongkok terhadap Uyghur. (osc)
Keterangan Foto : Seorang pengunjung mengambil gambar logo Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022 selama Beijing Olympic Expo pada 8 Agustus 2018. (Wang Zhao / AFP via Getty Images)
Isabel van Brugen, Emel Akan, dan Lily Zhou berkontribusi dalam laporan ini.
Video Rekomendasi :
