Epochtimes.id- Kementerian Lingkungan Hidup Filipina pada Rabu (22/11/2017) mengatakan larangan pembukaan operasi pertambangan di negara itu akan tetap ada setelah Presiden Rodrigo Duterte menolak rekomendasi tim panel pemerintah untuk membatalkannya.
Larangan tersebut diwujudkan oleh mantan menteri lingkungan Regina Lopez pada April lalu terdiri proyek-proyek baru termasuk pertambangan tembaga-emas senilai $ 5,9 miliar di pulau Mindanao selatan. Akibatnya usaha pertambangan terbesar di Asia Tenggara terhenti.
“Presiden menetapkan kebijakan tersebut. Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam akan menerapkan apa yang dianggap terbaik bagi kepentingan negara tersebut, ” kata Sekretaris Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Roy Cimatu kepada Reuters dalam sebuah pesan singkat.
Pembukaan pertambangan diizinkan berdasarkan hukum negara Asia Tenggara sebagai eksportir bijih nikel terbesar di dunia. Namun Regina Lopez mengatakan proses tersebut akan menghancurkan potensi ekonomi tempat-tempat beroperasinya pertambangan tersebut.
Duterte pada Selasa malam mengatakan dia telah menolak rekomendasi dari Dewan Koordinasi Industri Pertambangan (MICC) untuk mencabut larangan tersebut. Duterte menilai pertambangan semacam itu “menghancurkan tanah dan lingkungan dan tidak ada tindakan korektif yang segera dilaksanakan.”
Dia menambahkan bahwa sementara pertambangan masih membawa “keuntungan yang bagus,” namun Duterte mengatakan dia “bisa melepaskannya.”
Komentar oleh pemimpin merekrut tersebut menyusul sebuah pengumuman pada Senin oleh juru bicaranya bahwa Duterte tidak membatalkan larangan tersebut.
MICC adalah sebuah panel antar-lembaga yang membuat rekomendasi mengenai kebijakan pertambangan, dipimpin oleh Cimatu dan Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez.
Cimatu mengatakan pada bulan lalu dia mendukung penghapusan larangan pertamabngan. Dia menyebut pihaknya akan memperkuat peraturan untuk mencegah ekses apa pun oleh penambang.
Larangan tersebut selanjutnya akan menghentikan pengembangan proyek Tampakan di provinsi Cotabato Selatan selatan.
Proyek ini pertama kali dihentikan setelah Provinsi Cotabato Selatan melarang operasional pertambangan pada 2010. Operator Glencore Plc berhenti dari proyek tersebut lima tahun kemudian.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Regina Lopez dipecat oleh Parlemen Filiphina setelah hanya 10 bulan menjabat, gara-gara penutupan puluhan operasional pertambangan. Penutupan area pertambangan ini mencakup wilayah seluas 700 lapangan sepak bola yang nantinya direncanakan dijadikan lahan pertanian.
Larangan operasional pertambangan tersebut termasuk pertambangan tembaga dan emas Silangan senilai $ 1,2 miliar di Mindanao oleh penambang Filipina Philex Mining Corp. (asr)
Sumber : Reuters via The Epochtimes
