oleh Li Yan
Amerika Serikat dan Jepang pada Rabu (17/11/2021) mengumumkan pembentukan kemitraan perdagangan baru yang mempromosikan kerjasama di bidang tenaga kerja, lingkungan hidup, dan masalah perdagangan digital dengan menekankan untuk mengatasi “kekhawatiran terhadap negara ketiga”. Hal mana menyiratkan bahwa kerjasama tersebut adalah upaya kedua negara dalam menghadapi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok.
Katherine Tai, perwakilan perdagangan AS yang sedang bertemu dengan anggota pemerintahan baru di Tokyo mengatakan, bahwa pertemuan pertama untuk hubungan perdagangan AS-Jepang (Partnership on Trade) rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2022, kemudian diikuti dengan pertemuan yang diadakan secara berkala.
“Kemitraan ini akan memperdalam kerjasama antara Amerika Serikat dengan Jepang, dan kerjasama ini telah menegaskan hubungan perdagangan bilateral kami yang kuat”, kata Katherine Tai dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
Katherine Tai juga mengatakan, Kerjasama erat akan mendukung kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik pemerintah Biden-Harris dan membantu menciptakan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan, tangguh, inklusif, dan kompetitif yang akan meningkatkan kemakmuran bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi kedua negara.
Katherine berharap dapat bekerja sama dengan mereka di hari-hari yang akan datang untuk membuat kehidupan yang lebih baik, bagi para pekerja dan untuk memenuhi tantangan yang ada pada hari ini dan esok.
Pernyataan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat ini, tidak menyinggung soal apakah forum baru tersebut merupakan lembaga yang dirancang untuk merundingkan perjanjian perdagangan baru antara Amerika Serikat dengan Jepang. Namun demikian, pernyataan menyebutkan bahwa “kekhawatiran terhadap negara ketiga” adalah titik kunci dari pembentukan kemitraan perdagangan tersebut.
Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang bekerja keras untuk memulihkan kembali hubungan dengan sekutu lamanya di Asia-Pasifik dengan tujuan membangun aliansi yang lebih luas dalam melawan baik subsidi dan kebijakan ekonomi lainnya yang didorong oleh pemerintah Tiongkok.
Menurut laporan ‘Wall Street Journal’, ketika pejabat pemerintah Biden mempromosikan kebijakan perdagangan yang berpusat pada pekerja, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menandatangani perjanjian perdagangan regional baru dan fokus pada peningkatan ekonomi domestik.
Menlu Jepang : Kemitraan baru bertujuan untuk mewujudkan Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataannya, pernah menyebutkan bahwa kemitraan baru akan memungkinkan kedua negara untuk membahas secara bersama agenda global, kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dan mengatasi isu-isu perdagangan bilateral.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada Katherine Tai di awal pembicaraan Tokyo, bahwa langkah ini bertujuan untuk lebih memperdalam aliansi Jepang-AS dan mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
“Berdasarkan hubungan ekonomi yang erat antara Jepang dengan AS, kami berharap dengan adanya kemitraan akan dapat lebih memperdalam aliansi dan memperkuat koordinasi Jepang-AS dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”, katanya.
AS dan Jepang berpotensi mencapai kesepakatan perdagangan yang lebih luas
Amerika Serikat dan Jepang akan memulai pembicaraan baru untuk mengatasi kekhawatiran Amerika Serikat, mengenai tarif keamanan nasional Bagian 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962 yang dikenakan pada baja dan aluminium, dan untuk mengekang kelebihan kapasitas produk logam global, yang sebagian besar terkonsentrasi di daratan Tiongkok.
Pada Maret 2018, Presiden Trump menerapkan “Pasal 232” sebagai pertimbangan keamanan nasional, serta mengenakan tarif masing-masing 25%, 10% terhadap produk baja dan aluminium impor demi melindungi industri baja dan aluminium Amerika. Namun, negara-negara seperti Korea Selatan, Argentina, Australia, dan Brasil dikecualikan dari ketentuan tersebut. Dengan penandatanganan perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, tarif di Kanada dan Meksiko juga dibatalkan.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo pada 7 April tahun ini mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, bahwa penerapan tarif terhadap produk baja dan aluminium yang dilakukan pemerintahan Trump telah menyelamatkan pekerjaan dan industri baja dan aluminium AS.
Pada kesempatan pertemuan AS-Jepang ini, pemerintahan Biden telah mencapai kesepakatan kuota dengan Uni Eropa, tak lain untuk mengizinkan sekitar 4 juta ton baja setiap tahunnya yang diproduksi Uni Eropa untuk masuk ke Amerika Serikat dengan bebas pajak.
Jepang juga berharap untuk lebih jauh mengubah konsensus perdagangan terbatas yang dicapai dengan Trump pada tahun 2019 — untuk melindungi mobil impor Jepang dari ancaman tarif yang lebih tinggi, dan berusaha untuk merundingkan kesepakatan yang lebih luas dengan Amerika Serikat.
Katherine Tai mengatakan bahwa dirinya sangat berharap, masalah keamanan daging sapi yang terjadi antara AS-Jepang ini dapat secepatnya dibahas untuk diatasi.
Menteri Perdagangan AS : Kerangka ekonomi Indo-Pasifik dapat diluncurkan awal tahun depan
Reuters melaporkan bahwa Jepang juga berharap kepada Amerika Serikat untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
“Pihak Jepang sangat berharap kepada Amerika Serikat untuk kembali ke TPP yang baru … terutama ketika kita melihat antusias pelamar baru dalam rangka memperluas CPTPP”, kata Noriyuki Shikata, Wakil Ketua Sekretaris Kabinet Menteri, ketika berbicara dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh International Research Center, CSIS Washington.
Komunis Tiongkok, Taiwan dan Inggris baru-baru ini telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP. Ini adalah perjanjian perdagangan yang ditandatangani oleh 11 negara termasuk Australia, Kanada, Chili, Jepang, Selandia Baru dan lainnya. Amerika Serikat pernah membantu untuk merancang perjanjian guna mengimbangi kebijakan perdagangan Tiongkok, tetapi menarik diri pada hari-hari awal berkuasanya pemerintahan Trump.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada bulan lalu, bahwa Washington akan memulai negosiasi dengan mitra di kawasan Indo-Pasifik mengenai pengembangan kerangka ekonomi regional.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo yang saat ini juga sedang mengunjungi Asia, mengatakan pada Rabu 17 November, bahwa kerangka ekonomi Indo-Pasifik diharapkan akan diluncurkan awal tahun depan (2022), dan perjalanannya ke Asia kali ini adalah dalam rangka membuka jalan bagi kemitraan potensial.
“Kami kemungkinan akan memulai prosedur yang lebih formal awal tahun depan, dan akhirnya membentuk kerangka ekonomi yang disesuaikan dengan kawasan ini”, kata Gina Raimondo dalam Forum Ekonomi Inovasi Bloomberg yang diadakan di Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan praktis sangat mungkin akan tercapai.
“Ini tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Ini tentang mengembangkan hubungan komersial dan ekonomi yang baik dengan mitra kami di kawasan Indo-Pasifik, di mana kami telah menjalin hubungan yang solid untuk waktu yang lama, kecuali beberapa waktu terakhir”.
Gina juga mengatakan bahwa, sebelum kunjungannya ke Singapura kali ini dia telah singgah di Tokyo, dan perjalanan berikutnya adalah mengunjungi Malaysia.
USTR menyatakan bahwa, kemitraan baru akan berfokus pada penanganan prioritas terkait tenaga kerja dan lingkungan, fasilitasi perdagangan, mendukung ekosistem digital, dan kerjasama dalam forum perdagangan regional dan multilateral.
Yang terakhir, mengacu pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan mengadakan pertemuan penting tingkat menteri di Jenewa pada akhir November.
Pernyataan itu juga menyinggung soal kemitraan ini akan diselenggarakan oleh USTR, bersama Departemen Ekonomi, Perdagangan dan Industri dari Kementerian Luar Negeri Jepang. (sin)
