oleh Lin Yi
Pemerintah Jerman sedang merumuskan serangkaian kebijakan perdagangan baru yang keras terhadap Tiongkok. Pada 13 September, Deputi Kanselir Jerman mengatakan bahwa pihak berwenang akan melakukan peninjauan terhadap investasi Tiongkok di Eropa.
Deputi Kanselir yang merangkap Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan : “Investasi Tiongkok di Eropa harus mendapat pengawasan yang lebih ketat. Kita telah melihat bahwa, Beijing melalui inisiatif Sabuk dan Jalan (One Belt One Road) sedang berusaha mengikat aset infrastruktur Eropa untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan Eropa dan Jerman. Kita seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi.
Agar ekonomi Jerman tidak terlalu bergantung pada Tiongkok, Deputi Kanselir dan Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menjelaskan pada Selasa 13 September, bahwa kebijakan perdagangan Jerman terhadap Tiongkok akan menjadi lebih keras, dan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah Tiongkok, baterai dan semikonduktor. Tidak kalah penting juga untuk meninjau secara komprehensif investasi Tiongkok pada infrastruktur Eropa, untuk mencegah Tiongkok mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Eropa dan dengan demikian mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
Robert Habeck mengatakan : “Tiongkok akan menjadi mitra dagang yang disambut baik jika mengikuti aturan perdagangan yang berorientasi pada nilai universal. Tapi kita tidak bisa lagi membiarkan diri kita ditundukkan olehnya, terutama ketika Tiongkok merusak keadilan perdagangan dengan memberikan subsidi kepada perusahaan untuk menciptakan keuntungan dalam persaingan, atau ketika Tiongkok memeras perusahaan (asing), memberitahu mereka harus membuka pabrik di lokasi tertentu yang ditunjuk pihak Tiongkok jika mereka ingin berpartisipasi dalam perdagangan. Apalagi jika itu menyangkut hak asasi manusia”.
Robert Harbeck mengatakan bahwa Jerman tidak akan tunduk pada PKT untuk kepentingan ekonomi dan menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Pada tahun 2021, hubungan antara Uni Eropa dan Beijing memburuk akibat isu hak asasi manusia di Xinjiang. Kementerian Urusan Ekonomi Jerman tidak bersedia lagi menjadi penjamin bagi perusahaan Jerman yang berinvestasi di Xinjiang. (sin)
