oleh Wang Xiang
Ketegangan fiskal telah menjadi masalah serius bagi pemerintah daerah Tiongkok selama tiga tahun terakhir pandemi. Kondisi fiskal melemah karena pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kerusakan pada pasar perumahan. Hal mana juga menjadi bukti bahwa kebijakan pencegahan ekstrem PKT tidak mungkin bisa berhasil.
Pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan dari menjual tanah untuk real estat, dan biaya transfer tanah biasanya mencapai lebih dari 40% dari total pendapatan mereka. Namun, pasar real estat sekarang sedang mengalami penurunan, yang membuat pendapatan pemerintah daerah lebih rentan pengaruh daripada pemerintah pusat.
Menurut Kementerian Keuangan Tiongkok, antara Januari hingga November tahun lalu, pendapatan pemerintah dari masyarakat umum adalah RMB. 10 triliun, turun 3% dari tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran daerah untuk masyarakat adalah RMB. 19,6 triliun setahun. Telah naik 6,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah telah banyak meminjam dana guna menutupi jumlah pengeluaran.
Ding Shuang, kepala ekonom untuk wilayah Tiongkok dari Standard Chartered Bank, mengatakan bahwa kebijakan Nol Kasus yang berjalan selama 3 tahun terakhir telah memperburuk tekanan fiskal pada sejumlah pemerintah daerah, karena mereka harus menanggung biaya pengendalian pandemi, membayar pengujian asam nukleat yang jumlahnya sangat besar, belum lagi karantina wajib, dan layanan lainnya, sementara pendapatan fiskal mengalami stagnasi.
“Ini bisa menjelaskan mengapa kebijakan COVID-19 di Tiongkok tiba-tiba dilonggarkan, karena penurunan pendapatan dari publik pemerintah daerah menyebabkan pemotongan gaji dan penundaan pembayaran,” kata Ding Shuang.
Dia menjelaskan bahwa keluar dari kebijakan Nol Kasus dapat membantu mengurangi tekanan pada pemerintah daerah, untuk sementara kita bisa melihat adanya peningkatan pendapatan pemerintah, dan mengurangi penundaan pembayaran tagihan medis. (sin)
