Zhong Yuan

Presiden Lai Ching-te dari Republik Tiongkok baru-baru ini menerima wawancara khusus TV dan menyebutkan bahwa tujuan invasi Partai Komunis Tiongkok (PKT)  ke Taiwan bertujuan menjadi hegemon dunia dan bukan untuk memperkuat integritas teritorial. Ia juga mempertanyakan : Jika PKT benar-benar peduli terhadap wilayahnya, mengapa tidak mengklaim kembali wilayah yang diserahkan kepada Rusia pada abad ke-19. 

Para ahli menganalisis bahwa hal ini memberikan serangan balik yang kuat kepada Partai Komunis Tiongkok dan mungkin mengenai titik kelemahan Partai Komunis Tiongkok.

Lai Ching-te : PKT mengabaikan pendudukan teritorial Rusia

Ketika Presiden Lai Ching-te dari Republik Tiongkok menyelesaikan hari ke-100 masa jabatannya, dia menerima wawancara eksklusif dengan pembawa acara TV Zhang Yaqin di “Yaqin Melihat Dunia”. 

Wawancara tersebut disiarkan pada  1 September malam. Dalam wawancara Lai Ching-te menekankan bahwa Partai Komunis Tiongkok ingin menyerang Taiwan bukan karena apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang atau partai politik, atau karena partai politik tidak mengatakan atau melakukan apa pun untuk menghentikan agresi Partai Komunis Tiongkok. Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok tidak berafiliasi satu sama lain. Terlebih lagi, Republik Tiongkok telah mengakar di Taiwan, Penghu, Jinmen dan Mazu. Demokrasi dan kebebasan juga telah tumbuh dewasa sehat dan kuat di Taiwan, yang lebih penting adalah Taiwan yang demokratis telah menyebar ke seluruh dunia, ini adalah pencapaian bersama. 

Lai Ching-te mengatakan bahwa cara hidup demokratis dan bebas yang diharapkan oleh rakyat Taiwan tidak dapat dianggap sebagai tantangan terhadap PKT. Dia juga menunjukkan bahwa niat PKT untuk mencaplok Taiwan sebenarnya juga bukan demi integritas wilayah. Jika memang demi integritas wilayah Tiongkok, mengapa tidak mengambil kembali tanah yang ditandatangani oleh “Perjanjian Aihun” yang diduduki Rusia.

Lai Ching-te berkata, “Sekarang adalah masa ketika Rusia berada pada posisi terlemahnya. Tiongkok (Partai Komunis) sekarang dapat meminta Perjanjian Aihun yang ditandatangani pada masa Dinasti Qing, tetapi Anda juga tidak memintanya dari Rusia, jadi jelas (PKT) ingin menginvasi Taiwan bukan karena teritorial.” Dia menunjukkan bahwa tujuan invasi PKT ke Taiwan adalah untuk mengubah “tatanan dunia berbasis aturan” dan untuk mencapai hegemoninya di Pasifik Barat atau secara internasional. “Jika Partai Komunis Tiongkok hanya ingin merebut Taiwan, maka tidak perlu memperluas militernya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, juga tidak perlu melakukan latihan militer bersama dengan Rusia. Selain Selat Taiwan, tentara Partai Komunis Tiongkok  juga pergi ke Laut Jepang.”

Dia mencontohkan, tentu saja dia (PKT) berharap kedua sisi Selat Taiwan dapat berkembang secara damai. Perdamaian adalah prinsip dan nilai tertinggi yang diupayakan oleh rakyat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, namun caranya harus benar. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memperkuat kekuatan Anda. 

Sebagai presiden dan panglima angkatan bersenjata, misi pertamanya adalah menjamin kelangsungan hidup dan pembangunan negara. Hanya dengan kedaulatan barulah sebuah negara bisa berdiri, ada Taiwan baru bisa ada Republik Tiongkok. “Kami sama sekali tidak bisa menerima ‘Konsensus 1992’ berdasarkan prinsip satu Tiongkok dari PKT, karena itu setara dengan penyerahan kedaulatan Taiwan. Jika kedaulatan Republik Tiongkok atau Taiwan sudah tidak ada lagi, maka semuanya omong kosong.”

Pakar : Presiden Lai Ching-te memukul titik kelemahan PKT

Akio Yaita, seorang media senior Jepang, menulis di Facebook bahwa Presiden Lai Ching-te diwawancarai di TV beberapa hari yang lalu ketika berbicara tentang upaya PKT untuk mencaplok Taiwan, dia menyebutkan, “Mengapa Tiongkok(PKT) tidak mengambil kembali tanah Rusia?” , menimbulkan topik di komunitas internasional. Dapat dikatakan bahwa pemimpin Taiwan memberikan serangan balik yang kuat kepada PKT yang memberikan standar ganda dalam masalah teritorial. Reuters dan media internasional lainnya melaporkan pernyataan Presiden Lai.

Akio Yaita mengatakan pidato Presiden Lai didasarkan pada sejarah. Perjanjian Aihun ditandatangani antara pemerintah Qing dan pemerintah Rusia pada tahun 1858, menyerahkan sebagian besar wilayah di Timur Jauh kepada Rusia ; Taiwan diserahkan kepada Jepang setelah pemerintah Qing menandatangani Perjanjian Shimonoseki dengan Jepang pada tahun 1895. Setelah PKT merebut kekuasaan pada tahun 1949, PKT mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa PKT “tidak mengakui perjanjian tidak setara yang ditandatangani oleh pemerintah sebelumnya.” Berdasarkan pernyataan ini, PKT mengambil kembali Pulau Hong Kong, yang diserahkan kepada Inggris pada tahun 1842.

Akio Yaita mempertanyakan : Saya tidak tahu mengapa PKT bersikap agresif ketika berhadapan dengan penandatangan serangkaian perjanjian yang tidak setara, namun PKT sangat lemah terhadap Rusia. Tidak hanya tidak menyebutkan pengembalian tanah, rezim (mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok) Jiang Zemin memberikan banyak tanah baru kepada Rusia pada tahun 1990an, membuat orang merasa sulit untuk memahami.

Pada  9 dan 10 Desember 1999, Jiang Zemin menandatangani “Protokol tentang Narasi Bagian Timur dan Barat Perbatasan Tiongkok-Rusia antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Federasi Rusia” di Beijing dengan Presiden Rusia Yeltsin saat berkunjung. Jiang Zemin menjual lebih dari satu juta kilometer persegi wilayah berharga ke Rusia, yang setara dengan luas gabungan tiga provinsi timur laut dan puluhan Taiwan ; Jiang Zemin juga mengalokasikan saluran keluar Sungai Tumen ke Rusia.

Akio Yaita mengatakan bahwa Rusia, yang kini dilanda perang, kekuatan nasionalnya tidak lagi seperti dulu. Jika PKT ingin mengambil kembali tanahnya, seharusnya ini adalah saat yang tepat. mungkin hal itu bisa dicapai dengan mengeluarkan sedikit uang. Namun saya tidak tahu mengapa Partai Komunis Tiongkok secara pribadi memberikan banyak bantuan kepada Rusia tetapi tidak pernah mengajukan tuntutan apa pun. Di jaringan domestik Partai Komunis Tiongkok, banyak juga yang marah mengenai masalah ini.       

Akio Yaita berkata, konon setelah melihat pidato Presiden Lai, beberapa media asing meminta Kementerian Luar Negeri dan Kantor Urusan Taiwan di Dewan Negara untuk memberikan komentar, namun tidak satu pun dari kedua unit tersebut yang menanggapi. Mungkin pidato ini tepat mengenai titik sakit PKT. 

Apa yang ingin dikonfrontasi Xi Jinping adalah kubu demokrasi liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat ; Dan Rusia adalah kaki tangan PKT. Apa yang disebut “kemerdekaan Taiwan akan menyebabkan perang” hanyalah alasan acak yang dibuat oleh PKT.

Dia mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Presiden Lai, keinginan PKT untuk mencaplok Taiwan sebenarnya bukan untuk apa yang disebut integritas teritorial, tetapi upaya untuk mengubah “tatanan dunia berbasis aturan”, ingin mencapai hegemoni di dunia internasional atau di Pasifik Barat.(lin/mgl)