oleh  Gordon G. Chang

Pada 23 Agustus, kementerian luar negeri Tiongkok menyatakan bahwa negara tersebut telah mengambil “tindakan balasan” terhadap dua pesawat militer Filipina di dekat Karang Subi di Laut Tiongkok Selatan.

Empat hari sebelumnya, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok, tanpa alasan yang jelas, menabrak dua kapal Filipina di dekat Sabina Shoal ketika mereka mencoba mengirim pasokan ke tentara yang ditempatkan di Pulau Flat dan Nanshan.

Langkah ini menyusul tindakan agresif pada 17 Juni di Second Thomas Shoal, ketika kapal-kapal Tiongkok menghantam kapal-kapal Filipina, menyita dua di antaranya, dan melukai delapan pelaut, satu di antaranya mengalami luka serius. Pada  5 Maret, Tiongkok melukai empat pelaut Filipina di Second Thomas, tempat Manila pada tahun 1999 mengandaskan kapal Sierra Madre, sebuah kapal era Perang Dunia II, untuk memperkuat klaim teritorialnya.

Semua insiden ini terjadi di dekat pulau-pulau utama Filipina dan letaknya jauh dari Tiongkok. Sabina, misalnya, berjarak 124 mil laut dari Palawan di Filipina dan lebih dari delapan kali lipat jaraknya ke Hainan di Tiongkok.

Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, juga telah melancarkan perang proksi yang jauh dari perbatasan Tiongkok, terutama dengan mendukung penuh upaya Rusia mencaplok Ukraina dan serangan Iran terhadap Israel. Dengan serangannya ke Filipina, Xi akhirnya bisa membuat pergerakannya sendiri di Asia Timur.

Beijing mengklaim semua fitur dan perairan di dalam “ julukan ‘lidah sapi’ yang terkenal, yang kini ditandai dengan 10 garis putus-putus di peta resmi, yang melingkupi sekitar 85 persen Laut Tiongkok Selatan. Perairan tersebut, menurut klaim Tiongkok, adalah “tanah biru nasional.”

Klaim luas Tiongkok atas fitur-fitur Filipina di perairan itu dibatalkan pada tahun 2016 oleh pengadilan Den Haag yang mengadili kasus Filipina vs Tiongkok, yang diajukan di bawah Konvensi Hukum Laut PBB. Beijing, yang hampir tidak memiliki kekuatan hukum, secara konsisten menyatakan bahwa keputusan yang mendukung Manila “ ilegal, batal demi hukum, dan tidak berlaku.”

Meskipun tidak ada justifikasi, Xi telah melakukan provokasi demi provokasi di perairan Filipina. Pada saat yang sama, tindak-tanduk Tiongkok terhadap Taiwan terlihat tidak begitu serius. Hal ini mengherankan karena Xi sangat ingin mencaplok republik pulau Taiwan, bahkan mempertaruhkan legitimasi pribadinya untuk mencapai tujuannya. 

Oleh karena itu, tampaknya pemimpin Tiongkok tidak berencana untuk memulai permusuhan dengan invasi ke pulau utama Taiwan.

Mengapa tidak?

Pertama, biaya yang harus ditanggung oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) jika melakukan tindakan tersebut akan terlalu mahal untuk dipertahankan. Richard Fisher dari International Assessment and Strategy Center memperkirakan bahwa Tiongkok dapat kehilangan sekitar 50.000 tentara, pelaut, dan pilot bahkan jika PKT mampu membuat kejutan dengan mengerahkan ribuan tongkang, kapal, dan pesawat terbang serta mencegah pihak lain datang untuk menyelamatkan Taiwan.

“Jika Tiongkok gagal mencapai kejutan total dan Amerika Serikat serta Jepang berhasil melancarkan serangan balik yang mencakup pertempuran laut-udara dan pertempuran di Taiwan, Tiongkok bisa kehilangan 100.000 tentara,” kata Fisher kepada penulis.

Penulis menduga, Xi percaya bahwa kerugian yang bakal didapatkan, bahkan pada tingkat terendah dari perkiraan Fisher, akan membahayakan cengkeraman Partai atas kekuasaan. Pada saat suasana suram dan pesimisme merajalela dalam masyarakat Tiongkok, rakyat tidak dalam suasana hati untuk berperang.

Ada juga pandangan yang banyak dipegang bahwa “Orang Tiongkok seharusnya tidak membunuh sesama Tiongkok.” Sebagian besar masyarakat Taiwan tidak mengidentifikasi diri sebagai “Orang Tiongkok,” tetapi warga Republik Rakyat Tiongkok melihat diri mereka dan orang-orang di pulau itu sebagai satu darah. Oleh karena itu, membunuh orang Taiwan tidak akan populer, dan membunuh mereka dalam jumlah besar akan lebih tidak populer lagi.

Kedua, Xi, pada saat berada dalam bahaya politik pribadi, tidak bisa mempertaruhkan posisinya sebagai orang paling berkuasa di Tiongkok. Mengumpulkan pasukan invasi akan membutuhkan penyerahan kendali penuh atas hampir seluruh Tentara Pembebasan Rakyat kepada seorang jenderal atau laksamana. Xi tidak mempercayai perwira seniornya, seperti yang ditunjukkan oleh pembersihan demi pembersihan dalam setahun terakhir, dan dalam keadaan apa pun, dia tidak akan menyerahkan kekuasaan sebesar itu kepada siapa pun, baik yang dia percayai maupun tidak.

Ketiga, militer Tiongkok sedang dalam kekacauan dan dalam kondisi tidak siap untuk berperang. Misalnya, Pasukan Roket, angkatan yang bertanggung jawab atas hampir semua senjata nuklir negara itu, telah dipukul dengan penahanan puluhan perwira senior, termasuk dua perwira tertingginya, sejak pertengahan tahun lalu. Dengan penurunan pangkat yang efektif dari Menteri Pertahanan Laksamana Dong Jun yang baru saja ditunjuk – yang secara tak terduga ditolak untuk duduk di Komisi Militer Pusat PKT pada musim panas ini – sudah jelas gejolak terus berlanjut.

Pada dekade pertama abad ini, semua keputusan tingkat atas di Beijing dibuat melalui konsensus, jadi tidak ada yang mendapat terlalu banyak pujian atau terlalu banyak disalahkan. Namun, Xi mengambil alih kekuasaan dari orang lain, jadi dia sekarang memiliki tanggung jawab penuh. Lebih buruk lagi bagi penguasa Tiongkok, dia menaikkan ongkos kekalahan dalam pertarungan politik, yang berarti dia tahu bahwa dia bisa kehilangan segalanya jika digulingkan.

Xi, dalam lanskap politik domestik yang telah ia bentuk, tahu bahwa dirinya rentan, terutama karena kebijakannya disalahkan atas memburuknya situasi. Xi membutuhkan kemenangan politik yang cepat, tetapi sayangnya baginya, pengambilalihan Taiwan berada di luar jangkauan.

Itulah sebabnya, menurut saya, dia telah memutuskan untuk bergerak pada tetangga yang lemah. Republik Filipina cocok dengan kriteria tersebut.

“Xi Jinping tampaknya secara diam-diam beralih dari hasratnya yang menggebu-gebu terhadap Taiwan ke tindakan yang lebih berani di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina,” kata Blaine Holt, seorang pensiunan jenderal Angkatan Udara AS, kepada Gatestone. 

“Seiring dengan runtuhnya ekonomi Tiongkok, meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga, dan gagalnya proyek-proyek besar seperti Belt and Road, Xi tidak lagi dapat mempercayai lingkaran dalamnya untuk menyelamatkannya dari militer yang tidak dia percayai. Pemimpin Tiongkok ini adalah naga yang terpojok dan berbahaya.”

Risikonya adalah serangan terhadap Filipina akan menyebabkan konflik umum di kawasan tersebut. Sebagai awal, Manila dan Amerika Serikat adalah pihak dalam perjanjian tahun 1951. Departemen Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Biden telah mengeluarkan peringatan tertulis—yang terbaru pada 19 Agustus—bahwa Amerika Serikat bersedia menggunakan kekuatan terhadap Tiongkok untuk memenuhi kewajibannya sesuai Pasal IV dari pakta pertahanan bersama. Presiden Joe Biden juga secara lisan mengeluarkan peringatan serupa, misalnya pada 25 Oktober 2023, dan 11 April 2024.

Selain itu, Filipina memiliki sekutu kuat di kawasan ini, seperti Jepang. Jepang, Amerika Serikat, dan Filipina baru-baru ini membentuk JAROPUS, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk pertahanan terintegrasi. Pada  April, ketiga mitra ini bersama Australia mengadakan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka di Laut Tiongkok Selatan.

Selain itu, anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat di Laut Tiongkok Selatan. Prancis dan Jerman mengeluarkan pernyataan yang mengecam Tiongkok tahun ini, dimulai pada  April. Jerman dan Filipina mengumumkan pada  Agustus bahwa mereka akan segera menyelesaikan perjanjian pertahanan. Prancis juga telah memulai pembicaraan mengenai kesepakatan tersebut.

Ketika Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara beraksi bersama, Amerika Serikat dan mitranya telah mulai bekerja sama dalam pertahanan bersama. Wilayah ini semakin terpecah belah, dan jika perang terjadi, dua koalisi besar, yang telah mengadakan latihan perang, hampir pasti akan bertempur sebagai satu tim.

Di manakah konflik global ketiga dalam sejarah dimulai? Pikirkanlah Asia Timur, mungkin di sebuah terumbu karang, beting, atau gundukan pasir di Filipina. Warga Filipina kini menyebut negara mereka sebagai “Ukraina berikutnya”.

Awalnya diterbitkan oleh Gatestone Institute

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Gordon G. Chang adalah seorang rekan senior terkemuka di Gatestone Institute, anggota Dewan Penasihat, dan penulis “The Coming Collapse of China.”