Situs Web USAID Tidak Dapat Diakses di Tengah Pembekuan Bantuan Luar Negeri oleh Pemerintahan Trump
Pemerintahan Trump belum mengumumkan apakah akan menghapus lembaga tersebut atau memberikan lebih banyak wewenang kepada Departemen Luar Negeri AS atas USAID.
ETIndonesia. Situs web Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) tidak dapat diakses sejak 1 Februari setelah Presiden Donald Trump membekukan bantuan luar negeri dan pendanaan pembangunan global.
Pada hari pertamanya menjabat, Trump memberlakukan pembekuan bantuan luar negeri selama 90 hari. Perintah eksekutifnya memaksa ribuan karyawan untuk cuti tanpa bayaran atau diberhentikan serta menutup ribuan program di seluruh dunia.
Hingga Minggu malam, situs web USAID masih tidak dapat diakses. Antara 800 hingga 900 kontraktor pendukung institusi dari biro Kesehatan Global dan Bantuan Kemanusiaan telah diberhentikan dalam beberapa hari terakhir, menurut seseorang yang mengetahui perkembangan di lembaga tersebut kepada The Epoch Times. Orang tersebut tidak mengetahui jumlah pasti staf langsung yang masih bertahan setelah pemecatan, tetapi mengatakan bahwa jumlah mereka merupakan minoritas.
Demokrat di Kongres menyatakan kekhawatiran bahwa USAID mungkin tidak lagi beroperasi sebagai lembaga independen jika Trump menggabungkannya ke Departemen Luar Negeri AS. Mereka menegaskan bahwa USAID sangat penting bagi keamanan nasional dan Trump tidak memiliki kewenangan hukum untuk menghapus lembaga independen yang didanai oleh Kongres.
Namun, Trump dan Partai Republik di Kongres berpendapat bahwa banyak program bantuan luar negeri dan pembangunan yang dikelola oleh lembaga tersebut dianggap boros dan mendukung agenda politik berhaluan kiri.
Kekhawatiran tentang rencana pemerintahan Trump terhadap USAID muncul dua minggu setelah pembekuan miliaran dolar bantuan keamanan dan pembangunan kemanusiaan AS. Amerika Serikat adalah penyumbang bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.
Presiden John F. Kennedy membentuk USAID untuk melawan pengaruh Soviet pada puncak Perang Dingin. Saat ini, lembaga tersebut memainkan peran penting dalam upaya AS membendung pengaruh rezim Tiongkok, yang memiliki operasi pengaruh luar negeri yang kuat.
Kennedy menandatangani Undang-Undang Bantuan Luar Negeri pada tahun 1961 dan kemudian mengeluarkan perintah eksekutif yang menjadikan USAID sebagai lembaga independen.
Para staf lembaga tersebut mengikuti perkembangan nasibnya dalam grup obrolan pada 31 Januari dan 1 Februari, membahas pembaruan mengenai status bendera dan tanda di luar markas besar USAID di Washington. Hingga 1 Februari, keduanya masih terlihat di luar gedung lembaga tersebut.
Senator Chris Murphy (D-Conn.) menulis dalam sebuah unggahan di platform media sosial X bahwa jika Trump berencana untuk menghapus USAID, maka hal itu akan melanggar hukum jika dilakukan melalui perintah eksekutif. Ia juga menambahkan bahwa pembubaran USAID akan menciptakan kekosongan yang akan diisi oleh Tiongkok.
“Dengan negara-negara berkembang sekarang HANYA dapat mengandalkan Tiongkok untuk bantuan, mereka akan membuat lebih banyak kesepakatan dengan Beijing untuk menyerahkan kendali atas pelabuhan, cadangan mineral penting, dan lain-lain,” tulis Murphy. “Kekuatan AS akan menyusut. Pekerjaan di AS akan hilang.”
CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, yang ditunjuk Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru, mendukung pembubaran USAID.
“Hidup dengan perintah eksekutif, mati oleh perintah eksekutif,” tulis Musk dalam unggahan di X, menyiratkan bahwa Trump memiliki kewenangan untuk membubarkan lembaga tersebut melalui perintah eksekutif sebagaimana Kennedy menggunakannya untuk membentuknya.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah mempertahankan beberapa program darurat penyelamatan jiwa selama pembekuan ini, tetapi kelompok bantuan berpendapat bahwa masih ada kebingungan tentang program mana yang tetap diizinkan untuk beroperasi.
Dalam pernyataan publik pertamanya mengenai masalah ini, Rubio mengatakan pada 30 Januari bahwa program-program USAID sedang ditinjau untuk menghapus yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional AS. Ia tidak mengatakan apakah lembaga tersebut akan dihapuskan.
Penutupan beberapa program selama tinjauan 90 hari ini telah menghasilkan “lebih banyak kerja sama” dari penerima bantuan, kata Rubio.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump mencoba memangkas anggaran operasi luar negeri hingga sepertiga. Setelah Kongres menolak rencana tersebut, pemerintahan Trump menggunakan pembekuan dan upaya lain untuk menghentikan aliran dana yang telah disetujui Kongres untuk program luar negeri.
Pada akhirnya, badan investigasi Kongres, General Accounting Office, menyatakan bahwa Trump telah melanggar Undang-Undang Penahanan Anggaran (Impoundment Act).
Emel Akan dan The Associated Press berkontribusi dalam laporan ini.
Sumber : Theepochtimes.com
Decoupling dari Tiongkok Dipercepat di Bawah Pemerintahan Trump
Antonio Graceffo
Kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih mempercepat pemisahan ekonomi AS dari Tiongkok, mengancam ekonomi Beijing yang rapuh melalui tarif dan tindakan legislatif yang lebih ketat.
Trump memperkuat kebijakan perdagangannya secara tegas terhadap Tiongkok, berjanji untuk memberlakukan tarif lebih tinggi dan pembatasan yang lebih ketat. Dengan kepemimpinannya, para legislator AS mendorong undang-undang untuk melemahkan ekonomi Partai Komunis Tiongkok (PKT), termasuk RUU yang diajukan pada 23 Januari untuk mencabut status Most Favored Nation (MFN) Tiongkok dalam perdagangan.
RUU “Restoring Trade Fairness Act”
RUU Restoring Trade Fairness Act, yang diperkenalkan oleh Ketua House Select Committee on the Chinese Communist Party, John Moolenaar dan Tom Suozzi pada 23 Januari, bertujuan untuk mencabut status Permanent Normal Trade Relations (PNTR) Tiongkok.
RUU bipartisan ini mengikuti perintah eksekutif Trump yang menginstruksikan pejabat untuk meninjau usulan legislatif terkait PNTR. Status ini awalnya diberikan pada tahun 2000 dengan harapan bahwa Tiongkok akan menerapkan praktik perdagangan yang adil. Namun, sebaliknya, status ini justru mempercepat penurunan sektor manufaktur AS, pencurian kekayaan intelektual, dan paksaan ekonomi oleh PKT.
RUU ini mengusulkan struktur tarif baru, termasuk tarif minimum 35 persen untuk barang non-strategis dan 100 persen untuk barang strategis, yang akan diterapkan secara bertahap selama lima tahun.
RUU ini juga mengakhiri perlakuan de minimis bagi Tiongkok, yang mana selama ini memungkinkan pengiriman barang bernilai rendah ke AS tanpa tarif. Selain itu, pendapatan dari tarif ini akan digunakan untuk mendukung petani, produsen, dan kesiapan militer AS di Pasifik.
Dengan dukungan bipartisan dan adanya legislasi serupa di Senat oleh Senator Tom Cotton dan Jim Banks , RUU ini menegaskan konsensus yang berkembang bahwa agresi ekonomi Tiongkok membutuhkan tindakan tegas.
Komisi Perdagangan Internasional AS menemukan bahwa tarif telah berhasil mengurangi ketergantungan pada impor Tiongkok tanpa berdampak signifikan terhadap inflasi, semakin memperkuat argumen bahwa pencabutan status PNTR Tiongkok sangat penting untuk memulihkan kapasitas industri AS, menjaga keamanan nasional, dan melawan tekanan ekonomi PKT.
Efek Trump Terhadap Tiongkok
Dampak kebijakan Trump sudah mulai terasa di Tiongkok. Menurut Kamar Dagang Amerika di Tiongkok (AmCham China), rekor 30 persen perusahaan AS di Tiongkok mempertimbangkan atau mulai memindahkan manufaktur atau sumber daya mereka pada tahun 2024, melampaui rekor sebelumnya sebesar 24 persen pada 2022.
Survei terbaru yang diselesaikan pada November 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen responden menganggap ketegangan AS-Tiongkok sebagai tantangan terbesar mereka. Pergeseran ini menguntungkan sekutu AS seperti India dan negara-negara Asia Tenggara, yang menjadi tujuan utama relokasi. Namun, 18 persen perusahaan berencana memindahkan operasinya kembali ke AS, naik dari 16 persen pada tahun sebelumnya.
Ekonomi Tiongkok ynag sudah lemah semakin terancam dengan tarif baru Trump yang mencakup barang senilai $500 miliar. Meskipun Beijing melaporkan pertumbuhan 5 persen untuk tahun 2024, ini merupakan salah satu tingkat pertumbuhan paling lambat dalam beberapa dekade, dipengaruhi oleh krisis properti yang berkepanjangan, utang pemerintah daerah yang tinggi, dan meningkatnya pengangguran kaum muda.
Belanja konsumen yang lemah dan persaingan ketat dari perusahaan lokal Tiongkok semakin menekan profitabilitas, dengan lebih dari separuh responden AmCham China melaporkan kerugian selama tiga tahun berturut-turut. Kepercayaan bisnis yang menurun menyebabkan persentase perusahaan yang tidak lagi menganggap Tiongkok sebagai tujuan investasi utama melonjak menjadi 21 persen—dua kali lipat dari tingkat sebelum pandemi COVID-19.
Ketergantungan Tiongkok pada Ekspor dan Tantangan Global
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok saat ini sangat bergantung pada ekspor, terutama kendaraan listrik dan barang industri. Namun, meningkatnya tarif dari AS, Kanada, dan Uni Eropa kini mengancam momentum tersebut.
Belanja domestik yang lemah tetap menjadi masalah besar, dengan konsumsi rumah tangga hanya menyumbang 29 persen dari aktivitas ekonomi pada akhir 2024—turun dari 59 persen sebelum pandemi. Penurunan ini semakin diperburuk oleh jatuhnya nilai properti dan stagnasi upah, membuat Tiongkok semakin bergantung pada ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan.
Dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat Tiongkok, dengan lebih dari 900 protes terkait keluhan ekonomi tercatat antara Juni dan September 2024—meningkat 27 persen dari tahun sebelumnya, menurut China Dissent Monitor. Pertumbuhan PDB Tiongkok sebesar 5 persen pada 2024 jauh lebih rendah dibandingkan 6,7 persen pada 2016 sebelum masa jabatan pertama Trump. Saat ini, Tiongkok bahkan lebih rentan terhadap pembatasan perdagangan AS dibandingkan periode pertama kepresidenan Trump, karena ekonomi mereka semakin bergantung pada ekspor.
Surplus perdagangan Tiongkok yang mencapai rekor $1 triliun pada 2024 didorong oleh lonjakan ekspor, termasuk pengiriman besar-besaran sebelum pelantikan Trump. Namun, lonjakan ini bersifat sementara. Beijing kini terpaksa mengalihkan perdagangan dari AS dan Uni Eropa ke ekonomi yang lebih kecil seperti Rusia, di mana perdagangan bilateral mencapai $237 miliar pada 2024.
Meski demikian, ini tidak cukup untuk menutupi penurunan permintaan dari pasar Barat. Keberlanjutan perdagangan Tiongkok dengan Rusia juga bergantung pada kebijakan Trump terhadap Moskow, terutama apakah ia akan memberlakukan sanksi sekunder yang lebih ketat terhadap Beijing atas dukungannya terhadap perang Rusia di Ukraina.
Krisis Properti dan Tantangan Domestik
Di dalam negeri, krisis real estat Tiongkok terus menekan pertumbuhan, dengan investasi turun 25 persen dari puncaknya pada 2021 akibat kebijakan “Three Red Lines” yang membatasi pembiayaan pengembang properti. Sektor ini, yang sebelumnya menyumbang sepertiga dari PDB Tiongkok, masih dalam kekacauan, dengan jutaan apartemen yang dibeli di muka mengalami keterlambatan pembangunan dan boikot hipotek yang melemahkan kepercayaan konsumen.
Belanja rumah tangga tetap lemah, hanya menyumbang kurang dari 40 persen PDB—jauh di bawah rata-rata global. Sebuah survei bank sentral Tiongkok pada 2024 menunjukkan bahwa 62 persen warga lebih memilih menabung daripada berbelanja atau berinvestasi, naik dari 44 persen pada 2018, sementara hanya 10 persen responden yang melihat pasar tenaga kerja Tiongkok secara positif, turun dari 16 persen pada 2018.
Saat Beijing berjuang untuk menstabilkan sektor properti, meningkatkan permintaan domestik, dan menghadapi perubahan perdagangan global, tarif Trump akan menambah ketidakpastian lebih lanjut pada ekonomi yang sudah rapuh. Sebagai tanggapan, PKT telah menekan komentar negatif tentang ekonomi, memaksa analis dan influencer untuk menghindari kritik.
Dampak Pemisahan Ekonomi AS-Tiongkok
Sementara itu, pemisahan ekonomi dari Tiongkok akan memperkuat keamanan nasional AS dan membantu membangun kembali basis manufaktur Amerika. Ini juga akan mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sekutu AS di Asia, karena tidak hanya perusahaan Amerika, tetapi juga perusahaan Eropa dan asing lainnya mulai menjauh dari Tiongkok untuk menghindari tarif AS.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.
AS Tunda Tarif untuk Kanada dan Meksiko Selama 30 Hari, Akan Menambah Tarif untuk Tiongkok
EtIndonesia. Pada hari Senin (3/2), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan penerapan tarif tambahan terhadap Meksiko dan Kanada. Namun, terhadap Tiongkok, Trump menyatakan bahwa tarif bisa dinaikkan lebih lanjut. Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa Trump mungkin akan berbicara dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, dalam waktu 24 jam ke depan.
Pada hari yang sama, Trump menyatakan bahwa penerapan tarif terhadap Meksiko akan ditunda selama satu bulan untuk memberikan waktu bagi kedua negara guna melanjutkan negosiasi.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan: “Mereka (Meksiko) telah setuju untuk secara permanen mengerahkan 10.000 tentara—ya, secara permanen—di perbatasan mereka untuk menghentikan masuknya fentanil dan imigran ilegal ke negara kita.”
Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, segera mengonfirmasi bahwa Meksiko telah mencapai kesepakatan awal dengan Amerika Serikat terkait masalah tarif.
Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menyatakan: “Pada akhirnya, kami (Meksiko dan Amerika Serikat) mencapai kesepakatan, yang mencakup peningkatan jumlah pasukan pertahanan nasional yang dikerahkan di perbatasan utara untuk melindungi perbatasan dan mencegah perdagangan narkotika.”
Penasihat Perdagangan Senior Presiden Trump, Peter Navarro, menekankan bahwa kebijakan tarif tambahan yang diterapkan oleh Amerika Serikat bukanlah bagian dari perang dagang, melainkan perang melawan narkoba.
Peter Navarro, Penasihat Perdagangan Senior Presiden Trump, mengatakan: “Pemerintah Meksiko memahami bahwa ini adalah perang melawan narkoba, bukan perang dagang.”
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dalam cuitannya pada Senin sore, mengungkapkan bahwa dia telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Presiden Trump. Trudeau menyatakan bahwa penerapan tarif terhadap Kanada akan ditangguhkan setidaknya selama 30 hari.
Dalam putaran terbaru perang tarif ini, Amerika Serikat saat ini menetapkan tarif sebesar 10% pada barang impor dari Tiongkok. Namun, Trump memperingatkan pada hari Senin bahwa tarif ini bisa meningkat lebih lanjut.
Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengembalikan keseimbangan perdagangan dengan Uni Eropa. Hal ini mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif tambahan terhadap Uni Eropa dalam waktu dekat.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan, Kaja Kallas, menyatakan: “Jika Amerika Serikat memicu perang dagang, maka pihak yang akan tersenyum di balik layar adalah Tiongkok. Hubungan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat sangat erat. Kami membutuhkan Amerika Serikat, dan mereka juga membutuhkan kami.”
Uni Eropa akan merespons kebijakan tarif Amerika Serikat, tetapi tujuannya adalah untuk mengembalikan hubungan kedua pihak ke jalur kerja sama yang lebih konstruktif. (jhn/yn)
AS Akan Kembali Keluar dari Dewan HAM PBB, Hentikan Pendanaan untuk UNRWA
Pemerintahan Biden membatalkan kedua langkah tersebut pada tahun 2021
ETIndonesia — Amerika Serikat akan kembali menarik diri dari the U.N. Human Rights Council (UNHRC) atau Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, menurut seorang pejabat Gedung Putih kepada The Epoch Times yang dilaporkan Senin (3/2/2025).
Amerika Serikat sebelumnya telah keluar dari UNHRC dan menghentikan pendanaan untuk the U.N. Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat pada tahun 2018.
Pemerintahan Biden membatalkan keputusan tersebut pada tahun 2021, meskipun pada tahun 2024 mereka menghentikan sementara pendanaan untuk UNRWA karena tuduhan bahwa beberapa pegawainya terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Para pegawai tersebut sudah dipecat.
UNHRC dan UNRWA telah dikritik oleh sejumlah pihak yang menuduh keduanya bersikap tidak adil terhadap Israel.

UNHRC, menurut mandatnya, bertanggung jawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia serta menangani pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi terkait.
Namun demikian, para kritikus menunjukkan bahwa UNHRC justru memasukkan negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam HAM sebagai anggotanya, termasuk Tiongkok, Mesir, Burundi, dan Venezuela.
Pada tahun 2024, Kongres AS mengesahkan langkah dalam rancangan undang-undang pendanaan pemerintah yang memperpanjang penghentian pendanaan AS untuk UNRWA hingga Maret 2025.
Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar bagi UNRWA. Pada tahun 2023, AS memberikan dana sebesar $ 422 juta kepada badan tersebut.
The Epoch Times telah menghubungi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta tanggapan, tetapi belum menerima jawaban hingga waktu penerbitan artikel ini.
UNRWA didirikan pada tahun 1950, menurut badan tersebut, memainkan peran penting selama lebih dari 60 tahun dalam menyediakan layanan vital bagi kesejahteraan, pengembangan manusia, dan perlindungan pengungsi Palestina, sambil menunggu penyelesaian yang adil atas masalah mereka.
Misi UNRWA adalah membantu pengungsi Palestina “mencapai potensi penuh mereka dalam pengembangan manusia di bawah kondisi sulit yang mereka hadapi, sesuai dengan tujuan dan standar internasional yang telah disepakati.”
Namun, para kritikus menuduh UNRWA sebagai wadah berkembangnya kebencian terhadap Israel melalui sekolah-sekolahnya serta digunakan oleh Hamas untuk menyimpan senjata, termasuk roket, dan menahan sandera.
UNRWA membantah tuduhan tersebut.
Laporan ini juga disusun dengan kontribusi dari Emel Akan
Sumber : Theepochtimes.com
Kata Pejabat : Serangan Pesawat Nirawak Ukraina Membakar Kilang Minyak dan Gas Rusia,
EtIndonesia. Kilang minyak dan pabrik pemrosesan gas Rusia terbakar setelah Ukraina menembakkan puluhan pesawat nirawak ke perbatasan pada Minggu (2/2) malam, kata pejabat.
Video mengejutkan dari wilayah Astrakhan Rusia menunjukkan kebakaran besar melanda Pabrik Pemrosesan Gas Astrakhan, memuntahkan bara api dan awan hitam ke langit malam yang berkabut.
Kebakaran serupa dilaporkan 300 mil dari garis depan di wilayah Volgograd, tempat kebakaran terjadi di kilang minyak Lukoil menyusul serangan pesawat nirawak Ukraina.
Pejabat Ukraina mengonfirmasi serangan itu beberapa jam kemudian, dengan menyatakan bahwa pabrik gas yang diserang itu milik raksasa gas Rusia Gazprom, dan mampu memproses sekitar 8.340 metrik ton kondensat gas per hari.
Pabrik minyak yang diserang tadi malam itu adalah salah satu dari sepuluh fasilitas penyulingan terbesar Rusia yang memproses hampir 6% minyak negara itu, klaim Kyiv.
Serangan pesawat nirawak tersebut merupakan operasi kelima yang berhasil menghantam wilayah Rusia sejauh tahun ini — karena Kyiv berupaya mengacaukan mesin perang Moskow, kata seorang pejabat dinas keamanan Ukraina kepada Associated Press.
Militer Rusia mengatakan berhasil mencegat 70 pesawat nirawak Ukraina yang menargetkan enam wilayah dalam semalam, dengan 27 dilaporkan di Rostov, 25 di Volgograd, dan 7 di Astrakhan.
Gubernur Volgograd Andrei Bocharov mengklaim serpihan dari salah satu pesawat nirawak yang jatuh memicu kebakaran di kilang minyak tersebut.
“Pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan menangkis serangan besar-besaran oleh pesawat nirawak jenis pesawat di wilayah Volgograd,” kata Bocharov dalam sebuah pernyataan.
Gubernur Astrakhan Igor Babushkin mengatakan pabrik gas tersebut telah menghentikan operasi sebelum serangan pesawat nirawak, dengan petugas tanggap darurat bergegas ke tempat kejadian untuk memadamkan api.
“Angkatan bersenjata Ukraina berupaya melakukan serangan pesawat nirawak terhadap objek-objek yang terletak di wilayah tersebut, termasuk fasilitas bahan bakar dan energi,” kata Babushkin di Telegram. “Tidak ada korban jiwa.”
Kremlin mengakui bahwa kebakaran telah terjadi di fasilitas energi pada hari Senin, tetapi tidak menyebutkan penyebabnya adalah serangan pesawat nirawak.
Kebakaran besar di pabrik pengolahan minyak dan gas tersebut untuk sementara waktu menghentikan penerbangan masuk dan keluar dari sembilan bandara Rusia dari Volga hingga Pegunungan Kaukasus.
Serangan terhadap pabrik gas dan minyak tersebut terjadi setelah Rusia menembakkan 123 pesawat nirawak dan 40 rudal ke Ukraina pada hari Sabtu, yang merusak infrastruktur energi negara tersebut dan menyebabkan pemadaman listrik bergilir. (yn)
Sumber: nypost
Iran Diam-diam Membangun Rudal Nuklir Rancangan Korea Utara yang Mampu Menjangkau Eropa
EtIndonesia. Menurut laporan terbaru, Iran diam-diam tengah mengembangkan rudal nuklir yang dapat mencapai Eropa berdasarkan rancangan Korea Utara.
Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) menuduh Teheran mempercepat program senjata nuklirnya, dengan dua fasilitas bergegas menyelesaikan hulu ledak yang mampu menempuh jarak lebih dari 1.800 mil, menurut laporan terbaru mereka.
Soona Samsami, perwakilan NCRI di AS, mengatakan Teheran berupaya keras untuk menjauhkan masyarakat internasional dari Iran dan mempertahankan status quo sebagai sarana untuk mengulur waktu guna memenuhi ambisi nuklirnya.
Salah satu fasilitas yang ditandai NCRI sebagai lokasi senjata nuklir adalah fasilitas rudal Shahrud, yang dikelola oleh Organisasi Riset Pertahanan Tingkat Lanjut dan Korps Garda Revolusi Islam Iran.
NCRI memperkirakan bahwa hulu ledak nuklir yang dikembangkan di lokasi tersebut akan dipasang pada rudal Ghaem-100 dan mampu menjangkau hingga Yunani, dengan setidaknya tiga peluncur roket yang berhasil dilaporkan di fasilitas Shahrud.
Peluncuran roket tersebut diduga disembunyikan sebagai bagian dari peluncuran satelit, klaim NCRI, dengan IRGC berencana untuk menguji peluncuran roket Ghaem yang lebih canggih dalam beberapa bulan mendatang.
Fasilitas pengujian kedua dilaporkan terletak lebih dari 43 mil di tenggara Semnan, tempat Teheran mengembangkan rudal Simorgh berdasarkan desain Korea Utara.
Bagian dari lokasi Semnan tersembunyi di bawah tanah, dengan Teheran terus memperluas lokasi tersebut sejak 2005, menurut citra satelit yang disediakan oleh NCRI.
Program di Semnan diduga dirahasiakan dengan menghubungkannya dengan program luar angkasa Iran dan membangun Terminal Peluncuran Luar Angkasa Khomeini, menurut NCRI.
Samsami mengatakan bahwa meskipun Iran mengalami kemajuan, serangan Israel terhadap sistem pertahanan udara Teheran telah menciptakan peluang sempurna bagi Barat untuk mengakhiri ambisi nuklir Iran.
Israel melancarkan dua serangan udara balasan terhadap Iran tahun lalu, dengan serangan yang menghancurkan peluncur rudal pencegat Iran, membuat republik Islam itu rentan terhadap serangan yang menghancurkan jika memilih untuk menyerang negara Yahudi itu lagi.
“Teheran tidak pernah selemah dan serapuh seperti sekarang ini. Rezim Iran yang putus asa dengan demikian mempercepat pengembangan senjata nuklir,” kata Samsami kepada The Telegraph.
“Sekaranglah saatnya untuk meminta pertanggungjawaban rezim atas pembunuhan internal, hasutan perang regional, dan pengembangan senjata nuklir,” tambahnya. (yn)
Sumber: nypost
Zelensky: Dari 177 Miliar Dolar Bantuan AS untuk Ukraina, Hanya 76 Miliar Dolar yang Diterima
EtIndonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Associated Press pada 2 Februari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menepis klaim bahwa Ukraina telah menerima bantuan militer senilai 177 miliar dolar hingga 200 miliar dolar.
“Orang-orang mengatakan bahwa kami telah menerima 177 miliar dolar atau bahkan 200 miliar dolar dari AS. Namun kenyataannya, kami tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk senjata, yang total nilainya hanya sekitar 76 miliar dolar.”
Zelenskyy juga menyatakan bahwa dirinya tidak tahu kemana perginya sisa dana tersebut.
“Mungkin di dalam dokumen ada ratusan proyek berbeda yang bisa membuktikan angka itu benar, dan saya tidak akan berdebat soal itu. Kami sangat berterima kasih atas semua bantuan, tetapi kenyataannya, apa yang benar-benar kami terima hanyalah bantuan militer senilai 76 miliar dolar. Ini memang jumlah yang signifikan, tetapi bukan 200 miliar dolar.”
Sementara itu, pemerintahan Donald Trump baru-baru ini memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk membekukan sementara semua bantuan luar negeri, kecuali untuk Israel dan Mesir. Namun, Zelenskyy mengklaim bahwa bantuan militer AS untuk Ukraina tidak dihentikan sepenuhnya.
Korupsi di Kalangan Pejabat dan Militer Ukraina
Pernyataan Zelenskyy ini memicu spekulasi tentang dugaan korupsi di kalangan pejabat dan perwira militer Ukraina.
Beberapa laporan menyebut bahwa CIA dan komunitas intelijen Barat telah menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan dana bantuan militer.
Selain itu, Elon Musk, yang kini bertindak sebagai Kepala Kantor Efisiensi Pemerintahan Trump, juga dikabarkan mulai menyoroti masalah ini.
Sebelumnya, pada 30 Oktober 2023, Zelenskyy telah mengeluhkan keterlambatan dalam pengiriman bantuan militer AS.
“Meskipun AS telah menyetujui paket bantuan baru di awal tahun ini, hingga saat ini kami hanya menerima 10% dari total yang dijanjikan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan,” katanya.
Ukraina sangat bergantung pada bantuan militer dari Barat, terutama di tengah situasi perang yang semakin tidak menguntungkan.
Menurut laporan Institute for the Study of War (ISW), sejak Oktober 2024, pasukan Rusia telah berhasil merebut kembali 478 kilometer persegi wilayah Ukraina.
Bantuan Militer AS dan Reaksi Parlemen
Pada April 2024, Kongres AS menyetujui tambahan 61 miliar dolar bantuan untuk Ukraina, yang mencakup 27 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer langsung.
Namun, banyak pihak di Ukraina mengeluhkan proses birokrasi yang memperlambat pengiriman senjata.
“Masalah utama bukan pada dana, tetapi pada birokrasi, logistik, dan perbedaan ideologi, ” kata Zelenskyy.
Sebelumnya, pemerintah Ukraina telah menyoroti masalah keterlambatan pengiriman senjata dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika Serikat.
Di AS sendiri, isu bantuan ke Ukraina menjadi kontroversial.
Pada Desember 2023, Senat AS mengajukan proposal bantuan untuk Ukraina. Namun, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan tersebut, hingga akhirnya bantuan baru disetujui pada April 2024.
Di tengah perang yang masih berlangsung, banyak anggota parlemen di AS dan Eropa mulai mempertanyakan efektivitas bantuan ini.
Korupsi di Ukraina: Hambatan Menuju Keanggotaan NATO
Pada KTT NATO 2024, aliansi militer Barat ini memprioritaskan peningkatan pertahanan kolektif, dukungan bagi Ukraina, dan kerja sama dengan kawasan Indo-Pasifik.
Namun, media Inggris melaporkan bahwa NATO memberi tahu Kyiv bahwa masalah korupsi yang serius akan menjadi penghalang utama bagi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi ini.
Zelenskyy terus berusaha agar Ukraina segera bergabung dengan NATO setelah perang berakhir, tetapi masalah korupsi di pemerintahan dan militer Ukraina telah lama menjadi kendala utama.
Sejak runtuhnya Uni Soviet, Ukraina dikenal memiliki masalah korupsi sistemik, terutama dalam sektor pertahanan dan militer.
Tahun lalu, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov dipecat setelah serangkaian laporan tentang skandal korupsi di Kementerian Pertahanan.
Menurut Transparency International, dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) terbaru, Ukraina berada di peringkat 116 dari 180 negara.
Zelenskyy: Korupsi Militer adalah Pengkhianatan
Pada 27 Agustus 2023, dalam wawancara di saluran Telegram, Zelenskyy berjanji akan memperketat hukuman bagi pejabat yang terlibat korupsi, khususnya yang terkait dengan bantuan perang.
“Saya akan meminta parlemen Ukraina untuk mengesahkan undang-undang yang memperberat hukuman bagi pejabat yang terbukti melakukan korupsi selama perang—setara dengan pengkhianatan negara.”
Beberapa pejabat Ukraina mengakui bahwa sebagian kontrak militer gagal menghasilkan senjata dan amunisi yang dijanjikan.
Daria Kaleniuk, Direktur Pusat Aksi Antikorupsi Ukraina, menyatakan: “Korupsi dapat membunuh. Jika dana publik tidak dikelola dengan baik, tentara tidak akan memiliki senjata yang cukup di medan perang.”
Kesimpulan: Bantuan AS, Korupsi, dan Masa Depan Ukraina
- Zelenskyy mengungkapkan bahwa Ukraina hanya menerima 76 miliar dolar dari total 177 miliar dolar bantuan AS yang dijanjikan.
- Korupsi di kalangan pejabat Ukraina semakin disoroti, termasuk oleh AS dan NATO.
- Isu korupsi menjadi salah satu alasan mengapa NATO masih enggan menerima Ukraina sebagai anggota.
- Zelenskyy bersikeras bahwa pemerintahannya akan memberlakukan hukuman berat bagi pejabat korup.
- Bantuan militer dari AS mengalami penundaan karena masalah birokrasi dan perbedaan kepentingan politik.
Di tengah meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri, masa depan Ukraina masih bergantung pada bagaimana Kyiv mengelola bantuan yang diterima dan memperbaiki reputasi pemerintahannya. (jhn/yn)
Trump Tangguhkan Kenaikan Tarif untuk Meksiko dan Kanada Setelah Kesepakatan Perbatasan Dicapai
Kedua negara masing-masing akan mengirimkan 10.000 personel untuk mengamankan perbatasan mereka dengan Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap perintah tarif 25 persen dari Presiden Trump
ETIndonesia. Para pemimpin Meksiko dan Kanada akhirnya mencapai kesepakatan pada 3 Februari 2025 untuk memperkuat keamanan perbatasan sebagai imbalan atas penangguhan kebijakan perdagangan setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen pada produk dari kedua negara tersebut.
“Tarif sangatlah kuat, baik secara ekonomi maupun dalam mendapatkan semua yang Anda inginkan,” kata Trump pada 3 Februari saat menandatangani perintah eksekutif di Kantor Oval.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 1 Februari, yang dijadwalkan berlaku pada 4 Februari, untuk mengenakan tarif pada barang-barang dari kedua negara perbatasan AS akibat imigrasi ilegal dan penyelundupan fentanyl yang masuk ke Amerika Serikat.
Beberapa jam sebelum tarif diberlakukan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan di platform media sosial X bahwa ia telah mencapai kesepakatan dalam sebuah “pembicaraan yang baik dengan Presiden Trump” untuk menangguhkan tarif tersebut selama 30 hari.
Sebagai imbalannya, Kanada setuju untuk menugaskan sekitar 10.000 personel ke perbatasan dalam operasi yang bertujuan mengawasi perbatasan sepanjang waktu.
Trudeau sebelumnya mengatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap tarif Trump, ia telah memperkenalkan rencana senilai $1,3 miliar untuk mengamankan perbatasan. Ia menambahkan pada 3 Februari bahwa rencana tersebut juga bertujuan menghentikan aliran fentanil melintasi perbatasan dengan menggunakan teknologi baru, personel tambahan, helikopter, dan peningkatan kerja sama dengan badan penegak hukum Amerika.
Kanada juga menginvestasikan $200 juta dalam operasi intelijen, menunjuk seorang “fentanyl czar,” menetapkan kartel sebagai organisasi teroris, serta membentuk kemitraan dengan U.S. Joint Strike Force untuk memerangi penyelundupan fentanil, kejahatan terorganisir, dan pencucian uang, kata Trudeau.
Pembicaraan dengan Trudeau juga mencakup diskusi mengenai regulasi yang mencegah bank-bank Amerika berbisnis di Kanada, menurut presiden AS.
“Kanada sangat keras,” kata Trump. “Kami tidak diperlakukan dengan baik oleh Kanada, dan kami harus diperlakukan dengan baik.”
Presiden menyoroti kebijakan perdagangan yang menghambat ekspor Amerika—termasuk banyak produk pertanian dan kendaraan—ke pasar Kanada serta menekankan ketidakseimbangan perdagangan, menurutnya, merugikan ekonomi AS.
“Kami tidak bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan dari AS,” kata Trump. “Kami tidak membutuhkan mereka untuk apa pun.”
Presiden menambahkan bahwa ia percaya Amerika Serikat cukup mandiri dalam memproduksi energi, kayu, mobil, dan produk pertanian.
Ia menyarankan bahwa Kanada akan lebih baik jika menjadi bagian dari serikat, mengingat bahwa militer AS melindungi negara tersebut.
“Apa yang saya ingin lihat: Kanada menjadi negara bagian ke-51 kita,” kata Trump.
Tarif Ditujukan untuk Menghentikan Aktivitas Ilegal
Dalam perintah eksekutifnya pada 1 Februari yang memberlakukan tarif terhadap Kanada, Presiden AS menuduh Kanada membiarkan anggota geng, penyelundup narkoba, dan pelaku perdagangan manusia masuk ke negara tersebut.
Kartel Meksiko beroperasi di kota-kota Kanada untuk memproduksi fentanil dan obat-obatan lainnya, dan jumlah opioid mematikan yang cukup untuk membunuh hampir 10 juta orang telah mengalir dari Kanada ke Amerika Serikat, kata presiden dalam perintahnya.
Dalam perintah terpisah yang menargetkan Meksiko, Trump menyatakan bahwa kegagalan negara tersebut dalam mengamankan perbatasannya telah menjadikannya pusat aktivitas perdagangan narkoba ilegal.
Fentanyl, metamfetamin, kokain, dan obat-obatan lain diproduksi serta didistribusikan oleh kartel, yang dalam perintah presiden digambarkan memiliki “aliansi yang tidak dapat ditoleransi dengan pemerintah.”
“Aliansi ini membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat, dan kita harus memberantas pengaruh kartel berbahaya ini dari lingkungan bilateral,” demikian isi perintah tersebut.
“Pemerintah Meksiko telah memberikan tempat perlindungan bagi kartel untuk terlibat dalam produksi dan transportasi narkoba ilegal, yang secara kolektif telah menyebabkan kematian akibat overdosis bagi ratusan ribu warga Amerika.”
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan melalui X pada 3 Februari bahwa Meksiko akan mengirimkan 10.000 anggota Garda Nasional ke perbatasan utaranya untuk menangani perdagangan fentanyl, setelah ia dan Trump mencapai kesepakatan tentang keamanan dan perdagangan guna menunda penerapan tarif.
“Kami memiliki percakapan yang baik dengan Presiden Trump dengan rasa hormat yang besar terhadap hubungan dan kedaulatan kami,” katanya.
Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan memperkuat upaya untuk menghentikan aliran senjata, termasuk senapan berdaya tinggi, ke Meksiko, menurut Sheinbaum.
Mengonfirmasi kesepakatan tersebut, Trump mengatakan bahwa perjanjian ini saling menguntungkan.
“Mereka sekarang sangat kuat dalam menjaga perbatasan,” kata Trump. “Mereka juga ingin melindunginya. Mereka tidak ingin orang-orang melewati Meksiko untuk masuk ke negara kita.”
Sebagai imbalan, Trump menangguhkan tarif 25 persen terhadap produk Meksiko, meskipun ia memperingatkan bahwa kedua negara belum mencapai kesepakatan akhir terkait tarif tersebut.
Delegasi dari kedua negara akan berkumpul selama 30 hari ke depan untuk merundingkan kesepakatan, menurut presiden.
Dampak yang Mungkin Terjadi
Beberapa pihak yang skeptis terhadap rencana tarif ini, termasuk Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer menyarankan bahwa tarif ini dapat menyebabkan inflasi karena harga barang akan meningkat akibat biaya impor.
Presiden mengakui bahwa mungkin akan ada “sedikit kesulitan,” tetapi ia memperkirakan dampak keseluruhannya akan positif karena tarif ini akan mendorong lebih banyak pekerjaan manufaktur kembali ke AS, yang mana akan menguntungkan rakyat Amerika dalam jangka panjang.
Trump mengidentifikasi apa yang ia anggap sebagai daya tawar perdagangan dengan kebijakan tarifnya, dengan mengutip statistik yang menunjukkan bahwa negara lain jauh lebih bergantung pada perdagangan luar negeri dibandingkan Amerika Serikat.
Sekitar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) AS berasal dari perdagangan luar negeri, dibandingkan dengan 73 persen untuk Meksiko dan 67 persen untuk Kanada, menurut pernyataan dari Gedung Putih.
Defisit perdagangan AS melampaui $1 triliun pada tahun 2023—terbesar di dunia—sebuah fakta yang ingin diubah oleh Trump ke depannya.
Trump juga menunjuk pada reaksi dari Kolombia dan Tiongkok terhadap tarif yang diberlakukan selama masa jabatan pertamanya sebagai contoh keberhasilan kebijakannya.
“Tidak ada yang bisa bersaing dengan kita karena kita adalah pot emas, tetapi jika kita tidak terus menang dan terus berkembang, kita tidak akan menjadi pot emas, dan saat itu tarif tidak akan begitu baik bagi kita,” kata Trump.
“Tetapi ketika kita adalah pot emas, tarif sangat baik, sangat kuat, dan akan membuat negara kita kaya kembali.”
Fokus Kepada Tiongkok
Sementara negosiasi sedang berlangsung untuk menunda tarif lainnya, sebuah perintah yang menetapkan kenaikan 10 persen pada tarif yang sudah ada untuk produk Tiongkok tetap berlaku.
Ditetapkan untuk diterapkan pada 4 Februari, tarif tambahan ini dimaksudkan untuk mendorong Partai Komunis Tiongkok agar berhenti mengizinkan distribusi bahan kimia prekursor fentanyl ke pihak lain.
“Tiongkok akan ditangani,” kata Trump. “Tiongkok, semoga saja, akan berhenti mengirimkan fentanyl kepada kita, dan jika tidak, tarifnya akan meningkat secara substansial.”
Sumber : Theepochtimes.com