Dunia Perlu Menghidupkan Kembali Aturan Lama: Tidak Bernegosiasi dengan Teroris
oleh Anders Cors
Pengambilan sandera oleh negara-negara nakal dan kelompok teroris semakin meningkat, dari Iran hingga Tiongkok, Rusia, Venezuela, dan berbagai negara Afrika. Hal ini terjadi karena perdagangan sandera yang menguntungkan telah mendorong rezim-rezim nakal untuk meminta tebusan sebesar $1,2 miliar atau pembebasan puluhan penjahat berbahaya demi satu sandera.
Meskipun nyawa setiap sandera sangat berharga, melakukan transaksi seperti ini adalah kebijakan jangka pendek yang justru memperburuk masalah di masa depan.
Sebagai gantinya, Amerika Serikat dan sekutunya seharusnya menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” yang digunakan oleh Presiden terpilih Donald Trump tidak hanya terhadap Iran tetapi juga terhadap negara-negara nakal dan kelompok teroris lainnya di seluruh dunia. Jika kebijakan tersebut membutuhkan peningkatan serangan drone terhadap teroris dan anggaran militer oleh AS dan sekutunya, maka hal tersebut sebaiknya dilakukan.
Alternatifnya adalah terus membiarkan negara demokrasi menjadi korban, di mana publik pemilihnya menekan para pemimpin untuk membayar tebusan yang sangat besar demi menyelamatkan sandera. Teroris dan diktator tidak menghadapi tekanan seperti itu, sehingga mereka memiliki keunggulan dalam permainan mematikan ini.
Krisis sandera di Israel saat ini adalah yang terburuk secara global, tetapi taktik penculikan ini menyebar ke tempat lain, memperkenalkan risiko baru bagi bisnis internasional, pariwisata, dan kebebasan pers. Bagi orang Barat, wabah penculikan global ini sangat berisiko bagi wisatawan ke negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, Venezuela, Mali, Ethiopia, dan Tanzania.
Bagaimana menangani krisis sandera menjadi topik kontroversial karena di satu sisi, publik secara wajar menekan pemerintah demokratis untuk menyelamatkan sandera, tetapi di sisi lain, pertimbangan strategis mengharuskan kita untuk tidak memenuhi tuntutan teroris. Ada dua alasan mengapa Israel memahami lebih banyak tentang dilema ini dibandingkan negara lain.
Pertama, pada tahun 2011, Israel menukar 1.000 tahanan Palestina untuk satu tentara Israel. Di antara tahanan yang dibebaskan terdapat puluhan teroris, termasuk Yahya Sinwar dari Hamas, yang kemudian menjadi dalang serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Dalam serangan yang sama, kelompok Hamas juga menyandera 251 orang.
Israel telah belajar dari pengalaman ini dan sekarang melakukan segala upaya untuk tidak tunduk pada tuntutan teroris lebih lanjut. Para pemimpin Israel menyadari bahwa menyerah hanya akan menunda masalah yang lebih besar di masa depan.
Dukungan Iran terhadap terorisme regional dan upayanya untuk memperoleh senjata nuklir membuat risiko masa depan jauh lebih berbahaya daripada serangan 7 Oktober 2023. Jika tindakan penculikan sandera tidak dihentikan sejak dini, kita akan menghadapi tidak hanya satu atau dua atau 251 sandera, tetapi seluruh kota yang disandera oleh teroris nuklir.
Kedua, insiden 7 Oktober 2023 tidak hanya disebabkan oleh pembebasan sandera Israel pada 2011. Amerika Serikat juga turut bertanggung jawab. Pada tahun 1973, pemerintahan Nixon secara tepat mengadopsi kebijakan anti-negosiasi dengan teroris. Namun, kebijakan ini sering diabaikan, terutama dalam kasus rezim teroris.
Pelanggaran terburuk terjadi pada September 2023, hanya sebulan sebelum pembantaian 7 Oktober 2023. AS setuju untuk melepaskan $6 miliar ke Iran sebagai imbalan untuk lima warga Amerika yang disandera di sana. Itu setara dengan $1,2 miliar per sandera, insentif besar bagi rezim nakal dan teroris di seluruh dunia untuk melakukan lebih banyak penculikan dan penahanan warga Amerika secara sewenang-wenang.
Warga negara Spanyol, Prancis, dan Jerman juga rentan dengan alasan serupa. Mereka tidak memiliki kebijakan anti-negosiasi dengan teroris. Mereka sering memenuhi tuntutan tebusan bernilai jutaan dolar. Hal ini hanya membuat wisatawan Eropa menjadi target yang lebih besar.
Sekarang, penculikan sandera menjadi alat umum tidak hanya bagi teroris dan penjahat, tetapi juga kebijakan luar negeri rezim-rezim nakal di Tiongkok, Rusia, Iran, dan Venezuela. Dengan penahanan yang sewenang-wenang, mereka sebenarnya kehilangan klaim sebagai negara yang sah dan malah masuk ke dalam kategori negara teroris.
Beijing menangkap warga Kanada Michael Spavor dan Michael Kovrig pada 2018 untuk mendapatkan pembebasan kepala keuangan Huawei. Moskow menangkap bintang basket Brittney Griner pada 2022 dan jurnalis Evan Gershkovich pada 2023. Mereka ditukar dalam kesepakatan yang membebaskan berbagai penjahat Rusia, termasuk pembunuh bayaran, pedagang senjata, peretas, mata-mata, dan pencuri yang mencuri ratusan juta dolar. Dengan kata lain, penjahat internasional paling berbahaya bebas melanggar hukum di negara demokrasi kita karena para diktator selalu dapat menculik seseorang untuk membebaskan penjahat mereka.
Amerika Serikat dan sekutunya harus mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penerapan sanksi dan tarif otomatis yang lebih keras terhadap negara-negara yang melakukan penculikan sandera dan perilaku kriminal lainnya. Teroris dan pelaku penculikan lainnya tidak boleh menikmati negosiasi dan pembayaran tebusan. Operasi militer untuk membebaskan sandera seharusnya hampir selalu menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan membayar tebusan.
Segala upaya harus dilakukan untuk tidak pernah memenuhi tuntutan teroris, termasuk rezim kriminal di negara-negara nakal, karena ini hanya mendorong lebih banyak penculikan sandera di masa depan.
Memang ada risiko terhadap para sandera, tetapi sayangnya, itulah harga yang harus kita bayar untuk mencegah lebih banyak orang kita menjadi korban penculikan di masa depan.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.
Anders Corr memiliki gelar sarjana/magister ilmu politik dari Universitas Yale (2001) dan gelar doktor di bidang pemerintahan dari Universitas Harvard (2008). Dia adalah seorang kepala di Corr Analytics Inc, penerbit Journal of Political Risk, dan telah melakukan penelitian ekstensif di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Buku terbarunya adalah “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (2021) dan “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (2018)
