oleh Hong Wei

Orang-orang di dunia Barat telah bersorak sorai dan merayakannya, ketika negara komunis runtuh di Eropa Timur antara tahun 1989 dan 1990, dan kemudian Uni Soviet pada tahun 1991.

Perang Dingin kemudian berakhir dan ancaman perang yang sesungguhnya lenyap. Saat itu, tampaknya telah tiba kedamaian dan kemakmuran yang pernah dicita-citakan semua orang.

Tetapi, eskalasi perang dagang AS-Tiongkok pada Tahun 2018 dan semakin meningkat pada Tahun 2019, banyak orang percaya bahwa kita mulai menyaksikan Perang Dingin gaya baru. Sesungguhnya, Amerika Serikat tak ingin memulai babak baru Perang Dingin.

Sebenarnya, Washington akhirnya baru menyadari bahwa Perang Dingin sejatinya tak pernah berakhir. Dikarenakan, Komunis Tiongkok telah melancarkan pertempuran selama bertahun-tahun.

Sederhananya, orang Barat berpikir hanya sebatas memenangkan kemenangan nyata atas lawan-lawannya pada 28 tahun silam. Akan tetapi bukan sebuah kemenangan yang sempurna.

Komunis Tiongkok sejak itu melanjutkan Perang Dingin secara diam-diam, dengan cara yang sangat berbeda dari bekas Uni Soviet. Hingga pada Tahun 2018 ketika Amerika Serikat sadar dan menerima tantangan, yang akan kita sebut sebagai Perang Dingin gaya baru.

Penilaian yang Meleset

Konfrontasi Perang Dingin telah berlangsung hampir setengah abad antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan sekutu mereka, setelah Perang Dunia kedua.

Secara umum, dianggap bahwa Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991.

Selama Perang Dingin, Presiden Amerika Serikat semuanya mengadopsi strategi penting yakni memecah kubu sosialis. Biasanya, mereka akan memisahkan rezim komunis Tiongkok dari sisa-sisa kubu komunis.

Setelah rezim komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, kebijakan luar negerinya hanya menguntungkan Uni Soviet. Selain itu, dihasut oleh Stalin, Komunis Tiongkok turut berpartisipasi dalam Perang Korea untuk memerangi Amerika.

Namun, persekutuan Komunis Tiongkok dan Uni Soviet tidak berlangsung lama. Mantan pemimpin Komunis Tiongkok Mao Zedong berusaha bersaing dengan Uni Soviet, tak lain untuk mendominasi kubu sosialis.

Akibatnya, kedua negara menjadi bermusuhan satu sama lain di akhir 1950-an. Pada tahun 1964, konflik meningkat ketika Komunis Tiongkok dan Uni Soviet pecah kongsi ketika mencoba menyelesaikan perselisihan perbatasan, diikuti oleh banyak konfrontasi militer di sepanjang perbatasan pada tahun 1969.

Kala itu, Komunis Tiongkok mengerahkan 810.000 tentara, dan Uni Soviet mengerahkan 1.180.000 tentara dalam persiapan perang. Para pemimpin Komunis Tiongkok dievakuasi dari Beijing karena mereka khawatir Uni Soviet akan memulai perang nuklir melawan Komunis Tiongkok kapan saja.

Amerika Serikat turun tangan untuk membantu Komunis Tiongkok ketika percaya bahwa “komunisme monolitik” bukanlah sebuah ancaman. Pemerintahan Nixon mengancam akan memerangi perang nuklir melawan Uni Soviet dan dengan demikian membantu Komunis tiongkok mencegah krisis besar.

Pada tahun 1972, ketika mantan Presiden Nixon mengunjungi Tiongkok, Komunis tiongkok menganggapnya sebagai kesempatan berharga untuk menjalin hubungan dengan Barat untuk melawan Uni Soviet. Dengan kata lain, Komunis tiongkok mengambil inisiatif untuk memisahkan diri dari kubu sosialis.

Pada tahun-tahun berikutnya, Komunis Tiongkok tampaknya memainkan peran netral di tengah-tengah Perang Dingin, sehingga memberi kesan sangat berbeda dari negara-negara sosialis lainnya.

Setelah hancurnya Uni Soviet pada tahun 1991, Barat percaya bahwa Perang Dingin telah berakhir.

Meskipun beberapa orang menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok masih merupakan negara yang menganut ideologi sosialis. Karena, masih terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara serius. Komunis Tiongkok masih belum berupaya memperbaiki kesalahannya selama Pembantaian terhadap Mahasiswa Pro Demokrasi di Lapangan Tiananmen.

Kala itu, kebanyakan orang barat gagal melihat ancaman terbesar yang mengancam dari Komunis Tiongkok. Orang barat juga tidak menyadarinya pada tahun-tahun selanjutnya, bahwa Komunis Tiongkok selama ini telah meluncurkan Perang Dingin gaya baru.

Rahasia ‘Perang Dingin’ Komunis Tiongkok

Amerika Serikat dan sekutu Baratnya tidak lagi waspada terhadap ancaman komunis setelah runtuhnya Uni Soviet. Selain itu, mereka membantu komunis Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Mereka menawarkan sejumlah besar dana dan menyediakan teknologi canggih. Mereka juga percaya bahwa Komunis Tiongkok pada suatu hari akan mereformasi sistem politiknya dan meningkatkan perlakuan terhadap hak asasi manusia. Komunis Tiongkok sepenuhnya mengambil keuntungan dari semua upaya niat baik ini.

Banyak pejabat komunis Tiongkok dengan cepat menjadi jutawan melalui korupsi. Mereka belajar mengenakan pakaian mahal, mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta di luar negeri, dan mentransfer aset mereka ke luar negeri.

Dengan sejumlah besar perusahaan yang didanai asing datang ke Tiongkok, jutaan pekerja murah Tiongkok tidak hanya bekerja untuk pengusaha asing, tetapi juga terus menerus mengumpulkan cadangan devisa untuk Komunis Tiongkok.

Komunis Tiongkok menemukan bahwa menarik investasi asing adalah metode yang lebih baik untuk mengeksploitasi rakyat Tiongkok. Karena, mereka kini dapat mengeksploitasi pekerja Tiongkok secara lebih efisien dan skala yang lebih besar.

Awalnya, para puncak pimpinan Komunis Tiongkok takut dengan runtuhnya Uni Soviet. Ketika satu-satu dari sedikit negara komunis beranjak pergi, mereka mengira Komunis Tiongkok akan menjadi sasaran seluruh dunia Barat. Tetapi, ketika negara-negara Barat lengah dan memberikan Komunis Tiongkok hadiah “modernisasi,” para pemimpin komunis Tiongkok sangat gembira bukan kepalang.

Mantan ketua Partai Komunis Tiongkok Deng Xiaoping kemudian mengusulkan strategi untuk “menjaga kerendahan hati dan menumbuhkan kekuatan kita secara diam-diam,” yang selalu dipuja sebagai pedoman paling penting oleh penerus Deng Xiaoping.

Berarti, ketika Komunis Tiongkok terus berperang dengan Perang Dingin, maka Komunis Tiongkok akan menjaga motivasi sebenarnya tetap terselubung, sehingga memberikan dirinya cukup waktu untuk mengumpulkan lebih banyak cadangan devisa, mencuri lebih banyak teknologi, dan menyusup ke Barat. Rencananya adalah akan menantang hegemoni Amerika Serikat.

Amerika Serikat juga memungkinkan Komunis Tiongkok untuk menguasai teknologi internet. Di dalam negeri, Komunis Tiongkok mendirikan firewall internet “Perisai Emas” untuk memblokir aliran informasi ke masyarakat Tiongkok.

Secara internasional, Komunis Tiongkok tidak hanya mempekerjakan sejumlah besar pakar internet sebagai bagian dari tim propaganda asingnya, tetapi juga melatih banyak hacker untuk mencuri informasi atau merusak situs-situs rahasia di negara-negara Barat.

Ini adalah wujud baru Perang Dingin, sangat berbeda dari yang sebelumnya karena perang sepihak dan bertempur secara rahasia. Dikarenakan tidak ada konfrontasi politik secara langsung. Sepenuhnya mengambil keuntungan dari globalisasi ekonomi. Amerika Serikat dan sekutu Baratnya telah ditipu sejak lama.

Komunis Tiongkok Menyeret “Perang Dingin” ke Medan Terbuka

Gempuran peperangan Komunis Tiongkok dalam perang dingin, secara diam-diam untuk menghancurkan negara-negara demokrasi Barat yang bebas. Namun demikian membingkainya bahwa hubungannya dengan Barat hanyalah sebatas kerja sama yang bersahabat. Itu terjadi sampai beberapa tahun terakhir, Komunis Tiongkok secara bertahap mulai menyeret Perang Dinginnya ke medan terbuka.

Secara diplomatis, Komunis Tiongkok telah menjadi semakin bermusuhan terhadap Barat, bersaing untuk mendapatkan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahkan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Lebih jauh lagi, memperjuangkan peran kepemimpinan dalam organisasi internasional lainnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok kini berbicara dengan nada yang jauh lebih arogan dan keras. Selain itu, Komunis Tiongkok mengendalikan dan memanipulasi negara-negara jahat seperti Korea Utara, Iran, dan Kuba – negara-negara yang melakukan kejahatan secara terbuka, dengan Komunis Tiongkok yang mendukung dan menginstruksikan mereka secara diam-diam.

Komunis Tiongkok juga telah merayu negara-negara di dunia ketiga dan negara-negara yang kurang berpengaruh dengan inisiatif “One Belt, One Road” atau OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road. Yang mana, OBOR ini hampir sama dengan membangun sebuah kubu multi-nasional gaya baru yang dipimpin oleh rezim Komunis Tiongkok. Tak lain, sebuah persiapan strategis bagi Komunis Tiongkok untuk mengerahkan kekuatan militernya secara global.

Untuk membangun militernya, Komunis Tiongkok mengambil setiap kesempatan untuk mencuri teknologi militer kelas atas dari negara-negara maju, menginvestasikan jumlah besar dalam modernisasi militer, melakukan latihan militer profil tinggi sejak sekarang. Kemudian membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan sebagai pangkalan militernya. Walhasil, memicu kemarahan dari negara-negara tetangga. Yang terburuk dari semuanya, rudal jarak menengah dan jarak jauh Komunis Tiongkok terutama mengarah ke wilayah Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, ada baiknya menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok sangat membanggakan kekuatan nasionalnya dengan membuat data ekonomi. Misalnya, Beijing mengklaim bahwa, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, Komunis Tiongkok telah mempertahankan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi.

Meskipun, data ekonomi komunis Tiongkok sangat meningkat, dan sebagian besar populasinya masih hidup dalam kemiskinan. Sama juga, ketika Komunis Tiongkok menyatakan bahwa telah mengembangkan teknologi terkemuka, biasanya berarti masih dalam tahap penjarahan dan replikasi. Tentunya, para peneliti komunis Tiongkok memiliki banyak hal untuk dipelajari dan bereksperimen untuk memahami sepenuhnya.

Dengan perkembangan pesat ekonomi ekspor Tiongkok, ambisi besar Komunis Tiongkok telah tumbuh secara eksponensial. Caranya dengan mencoba untuk mendapatkan kendali atas ekonomi global, memonitor data jaringan global, dan memainkan peran kepemimpinan dalam komunitas internasional.

Tak lain, memanfaatkan kekuatan keuangannya yang meningkat untuk memaksakan kontrol yang keras di dalam negeri — menganiaya para oposisi politik, praktisi spiritual Falun Gong, Tibet, Muslim Xinjiang dan umat Kristen dalam skala besar — sementara itu mempreteli kebebasan Hong Kong dan menyusup ke Taiwan untuk melemahkan sistem demokrasi mereka.

Dengan kata lain, Komunis Tiongkok secara bertahap telah berubah dari strategi lama “low profile” menjadi perang dengan Barat secara terbuka.

Namun demikian, kemenangan presiden Donald Trump pada Pemilu Tahun 2016 telah membawa perubahan besar di Amerika Serikat.

Selama kampanye, Trump menekankan bahwa defisit perdagangan yang sangat besar dengan Komunis Tiongkok dan pencurian kekayaan intelektual harus diselesaikan, yang mana membantunya mendapatkan dukungan kuat dari banyak pemilih Amerika.

Setelah inaugurasi, Trump mulai mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan Tiongkok dan mengenakan tarif. Langkah tersebut telah membantu orang-orang Amerika dan negara-negara Barat lainnya untuk menyadari faktanya bahwa selama ini Komunis Tiongkok ternyata telah berperang.

Orang-orang di Barat telah memberikan harapan bahwa Komunis Tiongkok akan meningkat dengan sendirinya. Lebih penting lagi, negara-negara Barat mulai merestrukturisasi strategi mereka sendiri dalam menghadapi Perang Dingin Komunis Tiongkok.

AS Menanggapi Tantangan ‘Perang Dingin’ Komunis Tiongkok

Presiden Trump telah mencapai tujuan perang dagang tahap pertamanya, dengan memberlakukan tarif pada produk-produk Tiongkok. Yaitu, Komunis Tiongkok telah kehilangan elemen kunci untuk pertumbuhan ekonominya. Dengan kekurangan valuta asing dan ekonomi yang memburuk, situasi nyata kekuatan nasional di Tiongkok telah terungkap.

Komunis Tiongkok harus mengekang ekspansi globalnya yang jahat dan dipaksa untuk menyerah. Saat ini, perang teknologi AS-Tiongkok juga sedang berlangsung.

Washington telah menargetkan dan menjatuhkan sanksi kepada Huawei, ZTE dan beberapa perusahaan teknologi tinggi BUMN lainnya yang telah melanggar aturan dan norma internasional.

Selain itu, FBI sedang menyelidiki para peserta dari “Thousand Talents Program” Komunis Tiongkok atau seribu talenta, sebuah program yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi terlarang.

Pada saat yang sama, para ahli keuangan di Amerika Serikat sudah mendiskusikan pertempuran berikutnya: “perang finansial.”

Setelah Manajer Umum Rockets Houston Daryl Morey memposting sebuah cuitan untuk mendukung para demonstran pro-demokrasi Hong Kong, Asosiasi Bola Basket Tiongkok menangguhkan hubungannya dengan Rockets. Sementara itu, Konsulat Tiongkok mengeluarkan pernyataan publik tentang ketidakpuasannya.

Peristiwa ini menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa Komunis Tiongkok tidak hanya dengan keras kepala berpegang pada ideologinya, tetapi juga mencoba untuk mempengaruhi rakyat Amerika melalui perang ideologinya.

Ketika kekerasan polisi meningkat di Hong Kong, Senat AS mempercepat suaranya untuk Rancangan Undang-Undang HAM Hong Kong dan mengesahkan RUU itu dengan suara bulat pada 19 November.

Selanjutnya, Trump tidak membuang-buang waktu dengan menandatanganinya menjadi undang-undang. Semua ini adalah manifestasi nyata dari sikap rakyat Amerika dalam melawan Perang Dingin gaya baru.

Rencana Trump untuk membangun kembali militer Amerika Serikat dan strategi Indo-Pasifiknya secara langsung menunjuk pada pengekangan Komunis Tiongkok.

Dalam banyak pidatonya di depan publik, Trump telah berbicara tentang reorganisasi militer, yang menunjukkan tekadnya untuk mendorong kembali ekspansi militer Komunis Tiongkok dengan memperkuat militer AS.

Baru-baru ini, CIA dan “Aliansi Five Eyes” telah mengambil tindakan untuk menargetkan agen khusus Komunis Tiongkok. Five Eyes atau Lima Mata adalah aliansi lima negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris.

Pembelotan mata-mata Komunis Tiongkok Wang Liqiang ke Australia, dan pengungkapan sejumlah besar rahasia Komunis Tiongkok, pastinya akan menyebabkan lebih banyak pembelotan. Kemudian banyak cerita yang terungkap, dengan masing-masing mengungkapkan episode yang menarik tentang kegiatan mata-mata Komunis Tiongkok dan infiltrasinya di Barat.

Saat berjuang di tengah-tengah perang dagang, Komunis Tiongkok mungkin menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dengan melepaskan strategi “low-profile”.

Sekarang khawatir bahwa ekonomi Tiongkok akan dipisahkan dari Amerika Serikat, dan kekhawatiran terhadap Barat akan kembali melakukan Perang Dingin melawan Komunis Tiongkok.

Kini, Komunis Tiongkok tidak dapat lagi menyembunyikannya, karena kebanyakan orang-orang telah melihat melalui Perang Dingin bahwa Komunis Tiongkok telah menggempur secara diam-diam.

Sifat sejati Komunis Tiongkok telah terungkap sepenuhnya melalui penanganan Beijing terhadap protes Hong Kong dan kebohongan besarnya dalam menghormati kebijakan “satu negara, dua sistem”.

Perang Dingin wujud baru telah dimulai secara menyeluruh. Ini bukan lagi monolog yang dimainkan oleh Komunis Tiongkok. Kini, Amerika Serikat dan sekutunya menganggapnya lebih serius.

Perang Dingin ini tidak akan berlangsung selama beberapa dekade seperti sebelumnya, karena kubu demokrasi bebas melampaui Komunis Tiongkok secara substansial dalam semua aspek.

Partai Komunis Tiongkok mungkin segera runtuh, seperti bekas Uni Soviet, mantan “kakak lelakinya.” Ini juga nasib buruk Partai Komunis Tiongkok, sebuah rezim jahat yang mana dengan keras kepala memilih untuk terus bertempur. (asr)

FOTO : Ilustrasi (AFP/Getty Images)

Wu Xin – Epochtimes.com

Dari dua faksi kongres Amerika Serikat hanya satu yang memberikan suara menentang terkait pengesahan “Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” dan dengan cepat dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ada ahli yang mengatakan bahwa begitu terjadi perubahan hubungan antara Hong Kong dan Amerika Serikat, Komunis Tiongkok tidak akan mampu menanggung akibat dari memburuknya ekonomi Tiongkok. Selain itu, Komunis Tiongkok juga akan menghadapi serentetan masalah yang lebih besar.

Pada 19 November 2019, Senat Amerika Serikat secara bulat meloloskan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Pada 20 November 2019 keesokannya, Dewan Perwakilan Amerika Serikat memberikan suara pada versi Rancangan Undang Undang Senat, dengan hanya satu suara yang menolak untuk meneruskan Rancangan Undang Undang tersebut. 

Kemudian pada 21 November, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara terbuka menandatangani Rancangan Undang Undang tersebut dan menyerahkannya kepada Presiden Amerika Serikat untuk ditandatangani. Jika Rancangan Undang Undang tersebut menjadi hukum, maka para pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang melanggar hak asasi manusia akan dikenakan sanksi.

Keputusan secara bulat Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat terkait masalah Hong Kong itu,  memicu prediksi dari berbagai lapisan masyarakat. Dov S. Zakheim adalah penasihat senior di Centre for Strategic and International Studies-CSIS atau Pusat Studi Strategis dan Internasional, sekaligus wakil ketua dewan direktur Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri.

Baru-baru ini, The Hill – Situs web Amerika, yang berbasis di Washington, D.C, menerbitkan sebuah artikel yang ditulis Dov S. Zakheim, mengatakan bahwa krisis Hong Kong telah menimbulkan masalah baru pada Komunis Tiongkok. 

Dampak dari “Rancangan Undang Undang  Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” yang diloloskan Senat Amerika Serikat, mungkin akan membuat Komunis Tiongkok tidak mampu menanggung konsekuensinya, selain itu, Komunis Tiongkok juga akan menghadapi serentetan masalah yang lebih besar.

Sanksi HAM yang kemungkinan akan diterapkan Amerika Serikat pada Tiongkok

Melansir laman Reuters, Kamis, 21 November 2019, Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang untuk mendukung para pemrotes di Hong Kong dan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia yang kemungkinan akan diterapkan Amerika Serikat pada Komunis Tiongkok. 

Laporan itu menekankan bahwa protes berskala besar demi memperkuat demokrasi dan otonomi telah menyebabkan kekacauan di Hong Kong selama lebih dari lima bulan. Selain itu meningkatnya kekerasan telah membuat dunia luar khawatir komunis Tiongkok akan meningkatkan tekanan.

Ketika kendali Beijing atas Hong Kong semakin ketat, Hong Kong yang menikmati status istimewa berdasarkan hukum Amerika Serikat kini sedang dikaji kembali. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong akan memeriksa status khusus Hong Kong dengan lebih cermat.

Dalam “Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris” yang ditandatangani oleh Komunis Tiongkok pada tahun 1984, Komunis Tiongkok berjanji bahwa Hong Kong akan tetap menikmati “otonomi tingkat tinggi” dalam 50 tahun setelah kedaulatan atas Hong Kong diserahkan pada tahun 1997. 

Itu merupakan dasar atas status istimewa Hong Kong berdasarkan hukum Amerika Serikat. Namun pengunjuk rasa mengatakan bahwa kebebasan Hong Kong perlahan-lahan telah terkikis.

Jika Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong menjadi dasar hukum, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan membuktikan setidaknya setahun sekali bahwa Hong Kong memiliki otonomi yang memadai untuk menikmati prasyarat preferensi perdagangan dengan Amerika Serikat, yang memungkinkan Hong Kong mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan dunia.

Namun menurut Dov S. Zakheim, bahwa kontrol Beijing yang semakin ketat terhadap Hong Kong membuat sertifikasi seperti itu semakin mustahil. Laporan Reuters juga menyebutkan bahwa meskipun banyak orang menganggap Rancangan Undang Undang itu hanya simbolis. Akan tetapi jika Rancangan Undang Undang itu diterapkan, akan sepenuhnya menumbangkan hubungan antara Amerika Serikat dan Hong Kong.

Dua faksi Kongres Amerika Serikat meloloskan Rancangan Undang Undang dengan cepat, memberikan tamparan keras pada komunis Tiongkok

Dalam artikelnya yang berjudul “Hong Kong’s crisis is not over” atau “Krisis Hong Kong Belum Berakhir”, Dov S. Zakheim mengatakan bahwa meskipun operasi pembersihan universitas di Hong Kong mungkin telah berakhir, namun, masalah Komunis Tiongkok di Hong Kong masih jauh dari kata selesai. 

Pertama, Komunis Tiongkok tidak dapat memastikan bahwa protes tidak akan terjadi lagi dan insiden yang lebih dahsyat tidak akan terjadi juga.

Kedua, Komunis Tiongkok akan menghadapi kecaman internasional karena polisi Hong menembaki demonstran, dan meski pun Komunis Tiongkok tidak memberi perintah seperti itu, tetapi itu sama dengan mengizinkan polisi Hong Kong mengambil tindakan seperti itu.

 Selain itu, Komunis Tiongkok juga harus menghadapi rakyat Hong Kong yang terus melakukan perlawanan dengan cara yang lebih halus. Misalnya, keputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong atas undang-undang darurat yang yang dicetuskan pemerintah Hong Kong yang melarang demonstran menggunakan topeng itu adalah satu bukti nyata.

Selain itu, Dov S. Zakheim juga mengatakan bahwa, sikap Komunis Tiongkok dalam menghadapi Kongres Amerika Serikat kemungkinan dapat membahayakan negosiasi perjanjian perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat. Baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat Amerika Serikat mengutuk keras penggunaan kekerasan brutal oleh polisi Hong Kong, dan dengan cepat mengesahkan Rancangan Undang Undang versi Senat tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong dengan hanya satu suara menentang. Rancangan Undang Undang itu telah diserahkan kepada Presiden Trump untuk ditandatangani.

Menurut Dov S. Zakheim, pengesahan Rancangan Undang Undang tersebut memberi tamparan keras pada komunis Tiongkok dan pukulan besar terhadap kemampuan komunis Tiongkok untuk mempromosikan sistem politik dan ekonomi kediktatorannya. 

Tidak peduli apakah ditandatangani pada awal, akhir, tanpa tanda tangan, atau ditolak presiden Trump, semua itu tidak dapat lagi mengubah fakta bahwa Rancangan Undang Undang itu akan berlaku cepat atau lambat.

Menurut laporan Reuters, bahwa sumber memperkirakan Presiden Trump akan menandatangani undang-undang tersebut dalam beberapa hari mendatang. Begitu rancangan undang-undang tersebut berlaku efektif, mereka yang terlibat dapat dikenai sanksi Amerika Serikat, seperti sanksi terhadap pejabat yang melanggar hak asasi manusia, termasuk penolakan masuk ke negara Amerika Serikat dan pembekuan aset di Amerika.

Krisis Hong Kong, menambah masalah yang lebih besar pada komunis Tiongkok

Melansir laman Reuters, bahwa dari sudut pandang bisnis, salah satu poin terpenting dari status istimnewa Hong Kong adalah Hong Kong dianggap sebagai zona pabean dan perdagangan yang terpisah dari daratan Tiongkok. Itu berarti bahwa tarif perang perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat tidak berlaku untuk barang ekspor dari Hong Kong.

Menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat,  ada sekitar 85.000 warga Amerika Serikat tinggal di Hong Kong pada tahun 2018, dan lebih dari 1.300 perusahaan Amerika Serikat beroperasi di Hong Kong, termasuk hampir semua perusahaan keuangan Amerika Serikat.

 Hong Kong adalah tujuan utama layanan hukum dan akuntansi Amerika Serikat. Kamar Dagang Amerika di Hong Kong mengatakan bahwa setiap perubahan dalam status Hong Kong akan memiliki efek mengerikan pada perdagangan dan investasi Amerika Serikat di Hong Kong, dan akan mengirimkan sinyal negatif secara internasional terhadap posisi Hong Kong yang dapat dipercaya dalam ekonomi global.

Dov S. Zakheim mengatakan bahwa Hong Kong sangat penting untuk perkembangan ekonomi Tiongkok yang sehat. Perusahaan asing telah menjadikan Hong Kong sebagai pangkalan untuk pengembangan bisnis di Tiongkok. Pasar saham, utang, dan uang Hong Kong, ditambah dengan reputasinya dalam menegakkan aturan hukum, menjadikannya jauh lebih menarik daripada Shanghai dan pusat keuangan alternatif Tiongkok lainnya yang dapat dimanipulasi oleh otoritas Beijing.

Menurut Dov S. Zakheim, jika masalah Hong Kong tidak ditangani dengan benar, itu akan memperburuk ekonomi Tiongkok, yang akan menghancurkan kontrak sosial antara rakyat Tiongkok dan Komunis Tiongkok.

Kontrak itu sangat tergantung pada kemakmuran ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan kelas menengah. Oleh karena itu, konsekuensi sosial dari kemunduran ekonomi itu tidak akan mampu ditanggung komunis Tiongkok.

Dov S. Zakheim mengatakan bahwa berbagai faktor menunjukkan komunis Tiongkok telah terperangkap dalam kesulitan. Ekonomi Tiongkok saat ini tidak sekuat lima tahun yang lalu, masyarakat Tiongkok masih menderita akibat dari kebijakan satu anak yang kini ditinggalkan. Kerusuhan kerap terjadi di seluruh negeri, semakin banyak Muslim yang ditangkap di kamp konsentrasi dan menjadi kelompok yang bergejolak di Tiongkok. 

Semua tanda-tanda itu menunjukkan komunis Tiongkok akan menghadapi masalah demi masalah. (jon)

NTDTV.com

Polisi Hong Kong mengepung Universitas Politeknik selama beberapa hari dan menyerbu masuk ke kampus. Selama kekacauan ini, sebuah foto sempat diposting di Internet. Foto itu menunjukkan seorang perwira anti huru hara yang dipersenjatai dengan senapan serbu semi otomatis AR-15. Kala itu, polisi bersenjata itu sedang membidik kampus dari kejauhan. 

Foto  diambil oleh seorang staf dari Departemen Layanan Budaya dan Hiburan Hong Kong. Orang yang mengambil foto itu telah ditangkap karena dituduh menghalangi polisi untuk melakukan tugasnya.

Pada malam tanggal 17 November lalu, beberapa ribu polisi Hong Kong menutup jalan-jalan utama dan jalan setapak ke kampus Universitas Politeknik, termasuk rute pelarian. 

Polisi menggunakan kenderaan lapis baja, meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk menerobos penghalang yang dipasang oleh para pemrotes. 

Polisi bertopeng, dipersenjatai dengan amunisi tajam, dan terdengar sempat berteriak: “Saya ingin mengulangi 4 Juni.” Istilah itu mengacu pada pembantaian di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989.

Sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 18 November, sejumlah besar orang mendatangi ke Universitas Politeknik untuk mendukung para mahasiswa yang bersembunyi di dalam kampus. 

Namun, mereka dicegat oleh polisi dan beberapa wartawan ditangkap. Polisi menembakkan gas air mata, meriam air, dan bahkan menggunakan perangkat suara anti huru hara. Sekitar pukul 3 pagi pada hari itu, seorang polisi terlihat menembakkan peluru tajam dari dalam ambulans.

Pada pukul 5 pagi pada 18 November, polisi berlari ke kampus memukuli orang-orang dengan tongkat saat mereka menahan mereka di jalanan dan menangkap mereka yang menolak pergi. Orang-orang mengalami cedera dan petugas medis juga ditangkap. 

Video live menunjukkan banyak dari yang terluka dipukuli dan berakhir dengan cedera di kepala. Polisi juga terlihat menyeret pengunjuk rasa yang terluka sambil menendang mereka dan menginjak kepala mereka.

Selama beberapa hari terakhir, para pengunjuk rasa telah mencoba melarikan diri beberapa kali. Akan tetapi dipaksa untuk mundur kembali ke kampus dan ditangkap oleh polisi dengan tembakan intensitas tinggi.

Dalam prosesnya, polisi juga mengirim berbagai senjata yang sangat mematikan, seperti senjata sonik, meriam air, granat kejut, dan bahkan senapan serbu AR-15 yang mengubah kampus menjadi medan perang.

Selain itu, selama operasi pengepungan, polisi tidak hanya tidak meninggalkan rute pelarian bagi para mahasiswa. Mereka bahkan mengancam para mahasiswa untuk “menyerah dan ditangkap” atau “ditekan dan ditangkap.”

Menurut kepolisian Hong Kong, mereka menembakkan 1.458 tabung gas air mata, 1.391 peluru karet, 325 butir round beanbag, dan 265  granat spons hanya dalam satu hari pada tanggal 18 November 2019. 

Dari tanggal 17 hingga 18 November 2019, lebih dari 400 orang ditangkap di kampus dan lebih dari 70 orang yang terluka “menyerah” untuk mendapatkan bantuan. 

Pada sore hari tanggal 19 November, polisi mengumumkan bahwa 1.100 orang ditangkap selama operasi.

Selanjutnya, sebuah foto diposting di Internet yang memperlihatkan seorang perwira Unit Taktis Polisi memegang senapan serbu AR-15 yang bersembunyi di Museum Sejarah.

Polisi Hong Kong mengklaim bahwa mereka melakukan operasi penyergapan. Polisi juga menuduh foto tersebut memengaruhi misi mereka hingga memaksa mereka untuk mengubah posisi mereka. 

Polisi mengklaim mereka tidak beroperasi di jalan pada waktu itu, ada kebutuhan yang lebih besar untuk kerahasiaan. Oleh karena itu,  mereka menangkap pria berusia 43 tahun yang mengambil foto tersebut. Dikarenakan dituduh “menghalangi polisi untuk melakukan tugas mereka.

Dilaporkan bahwa orang yang mengambil foto itu telah diidentifikasi sebagai anggota staf Departemen Urusan Hiburan dan Kebudayaan. Foto diambil ketika dia sedang bertugas di museum setempat. (asr)

Senator Amerika Serikat Ted Cruz selaku anggota Senat Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Selasa 19 November menyampaikan pidatonya di Senat AS. 

Saat itu, ia mendesak rekan-rekannya untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, sebagai undang-undang yang disponsori bersama untuk mendukung para demonstran pro-demokrasi di Hong Kong. 

RUU itu, yang disahkan oleh Senat dengan suara bulat, termasuk ketentuan undang-undang bipartisan yang diperkenalkan oleh Senator Ted Cruz untuk mengubah Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992. 

Yang mana  mewajibkan pemerintah mengevaluasi dan melaporkan bagaimana rezim Tiongkok mengeksploitasi Hong Kong untuk menghindari hukum Amerika Serikat. 

Di senat, Senator Ted Cruz mengatakan : 

“Hari ini kita memiliki kesempatan untuk memberitahu dunia mengenai serangan hak asasi manusia secara  terang-terangan ini dan kampanye untuk menggertak Hong Kong supaya tunduk adalah tidak baik, dan Amerika Serikat tidak akan mendukung hal tersebut. 

Pada kesempatan tersebut ia juga menceritakan perjalanannya ke Hong Kong : 

“Bulan lalu, saya melakukan perjalanan ke Hong Kong. Saya bertemu dengan banyak pria dan wanita pemberani yang berjuang. Saya bertemu dengan para pembangkang, para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang menyuarakan otonomi Hong Kong serta kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Bersama mereka, saya mengenakan pakaian serba hitam untuk mengekspresikan solidaritas saya dengan para pengunjuk rasa damai yang turun ke jalan.” 

Ia menyimpulkan:

“Rakyat Hong Kong terlibat dalam pertempuran eksistensial untuk kebebasan dan mereka harus tahu […] bahwa rakyat Amerika Serikat mendukung Hong Kong.”

Senator Cruz telah lama menyerukan kepada Amerika Serikat untuk berdiri teguh dalam mendukung mereka yang menentang penindasan Komunis Tiongkok.

Melansir siaran pers Kantor Senator Cruz, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong mencakup ketentuan Rancangan Undang-Undang bipartisan yang diperkenalkan Senator Ted Cruz pada bulan Juni lalu. RUU tersebut mengamandemen Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992. Undang-Undang tersebut untuk mewajibkan pemerintah mengevaluasi dan melaporkan bagaimana Tiongkok mengeksploitasi Hong Kong untuk menghindari hukum Amerika Serikat.

Pada bulan Juli lalu, Senator Ted Cruz memperkenalkan undang-undang, Jaringan Kediktatoran Invasif Penargetan & Undang-Undang Pemberitahuan Ekspor Wajib yang Diperlukan tahun 2019 atau Undang-Undang TIANANMEN tahun 2019. Undang-undang tersebut  mengharuskan pemerintah untuk memasukkan perusahaan Tiongkok yang memungkinkan pihak Komunis Tiongkok untuk melakukan pengawasan massal dan penindasan terhadap minoritas agama mayoritas Muslim di Xinjiang ke dalam daftar hitam. 

Pada bulan lalu, pemerintah menerapkan bagian-bagian undang-undang Senator Ted Cruz yang mensyaratkan daftar hitam.

Pada bulan Oktober lalu, sebagai salah satu senator Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Hong Kong sejak unjuk rasa  dimulai, Senator Ted Cruz bertemu dengan aktivis pro-demokrasi, pembangkang, dan pemimpin unjuk rasa. Ia menyatakan dukungannya bagi mereka yang berjuang untuk melindungi otonomi Hong Kong, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia dasar. 

Setelah kunjungannya ke Hong Kong, ia menulis sebuah editorial opini di USA Today yang mendesak rakyat Amerika Serikat dan perusahaan Amerika Serikat untuk menentang sensor, penindasan dan kekejaman hak asasi manusia oleh Partai Komunis Tiongkok.

Baru-baru ini, Senator Ted Cruz menulis editorial opini di The Dallas Morning News menghargai peringatan 30 tahun jatuhnya Tembok Berlin dan warisan Amerika yang kuat mendukung pejuang kemerdekaan dan memerangi kejahatan tirani di seluruh dunia, di mana ia berkata, “Hari ini, Hong Kong adalah Berlin baru.”

Berikut pidato lengkap lengkap Senator Ted Cruz :

“Nyonya, Presiden, hari ini pria dan wanita pemberani [serta] anak laki-laki dan perempuan berjuang dan menuntut agar Partai Komunis Tiongkok melindungi otonomi Hong Kong, melindungi kebebasan berbicara, dan membela hak asasi manusia. 

Terlepas dari unjuk rasa damai ini, Partai Komunis Tiongkok menyerang balik dengan kebrutalan dan kekerasan. Kebrutalan polisi yang telah kita lihat dan […] serangan Partai Komunis Tiongkok yang lebih besar pada rakyat Hong Kong adalah  memalukan. 

Akhir pekan lalu, polisi Hong Kong mulai menyerang anak muda, mahasiswa yang tidak bersalah yang dengan damai memprotes kebrutalan itu. 

“Mereka diserang dengan gas air mata dan peluru karet. Kampus mahasiswa ini diubah menjadi zona perang di mana tidak ada yang aman. 

Dan hari ini kita memiliki kesempatan untuk memberitahu dunia mengenai serangan hak asasi manusia yang mencolok ini dan kampanye untuk menggertak Hong Kong agar tunduk adalah tidak benar, dan Amerika Serikat tidak akan mendukung hal tersebut.

“Bulan lalu, saya melakukan perjalanan ke Hong Kong. Saya bertemu dengan banyak pria dan wanita pemberani yang berjuang. Saya bertemu dengan para pembangkang, para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang menyuarakan otonomi Hong Kong dan kebebasan berbicara serta hak asasi manusia. Bersama mereka, saya mengenakan pakaian serba hitam untuk mengekspresikan solidaritas saya dengan para demonstran yang damai yang turun ke jalan. 

“Saat ini sebagai tanggapan atas unjuk rasa itu, gas air mata, granat spons, peluru karet ditembakkan di kampus-kampus universitas di Hong Kong. Di provinsi Shin Jiang, jutaan orang Uighur yang ditahan dan minoritas agama lainnya mendekam di kamp-kamp konsentrasi. 

Dan di seluruh Tiongkok, praktisi Falun Gong ditangkap dan dibunuh, sehingga Partai Komunis dapat memanen organ mereka. 

“Kebebasan dari kebrutalan dan tirani Partai Komunis Tiongkok adalah seruan pertempuran para pembangkang di Hong Kong.

“Apa yang dilambaikan oleh pengunjuk rasa di Hong Kong? Bendera Amerika Serikat. Dan apa yang mereka nyanyikan? Lagu Kebangsaan Amerika Serikat. Mengutip kutipan dari Bapak Pendiri Amerika Serikat, yang mempertaruhkan segalanya untuk kebebasan di Amerika.

Nyonya, Presiden, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Senator Rubio dan Cardin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Senator Risch dan Senator Menendez serta semua anggota Senat Komite Hubungan Luar Negeri, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat yang telah bergabung bersama. Undang-undang ini sedang dipersiapkan Senat untuk meloloskan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Hong Kong sebagai undang-undang penting. 

Ini adalah undang-undang bipartisan. Saya mendesak DPR untuk mengambilnya dan mengesahkannya dan meneruskannya dengan segera.

“Rakyat Hong Kong terlibat dalam pertempuran eksistensial untuk kebebasan dan mereka harus mengetahui dan mereka akan mengetahui melalui tindakan kita hanya dalam beberapa saat bahwa rakyat Amerika Serikat mendukung Hong Kong.”

(Vivi/asr)

Isabel Van Brugen

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada (3/12/2019) sangat menyetujui suatu RUU untuk melawan penindasan Komunis Tiongkok terhadap etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya di wilayah Xinjiang, barat laut Tiongkok, yang segera dikecaman oleh Beijing.

Undang-Undang Uyghur tahun 2019 adalah Undang-Undang Peraturan Hak Asasi Manusia Uyghur yang diamandemenkan, dan diterbitkan versi yang lebih kuat oleh bipartisan Amerika Serikat yaitu oleh Senator Marco Rubio (R-FL) dan Bob Menendez (D-NJ), yang membangkitkan kemarahan Beijing saat undang-undang tersebut diloloskan oleh Senat Amerika Serikat pada bulan September.

RUU Uyghur membutuhkan pemerintahan Donald Trump untuk memperkuat tanggapan RUU tersebut terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah tersebut.

RUU tersebut menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Tiongkok dan untuk menutup jaringan kamp-kamp tahanan massal di mana setidaknya satu juta warga Uyghur ditahan secara tidak sah.

RUU tersebut menyerukan untuk mengatasi “pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui secara universal, termasuk pemusnahan massal lebih dari 1.000.000 warga Uyghur.”

RUU tersebut diloloskan sangat banyak oleh Partai Demokrat yang menguasai DPR dengan hasil suara 407-1 setelah negosiasi berbulan-bulan lamanya di antara anggota parlemen mengenai ketentuan undang-undang tersebut. Senator Partai Republik AS, Thomas Massie dari negara bagian Kentucky adalah satu-satunya yang menentang undang-undang tersebut.

Di antara pejabat senior Tiongkok yang menurut undang-undang tersebut bertanggung jawab dan harus diberi sanksi adalah Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, yang, sebagai anggota politbiro, berada di eselon atas kepemimpinan Tiongkok.

RUU itu masih membutuhkan persetujuan dari Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik, setelah itu RUU tersebut akan dikirim ke Presiden. Gedung Putih belum mengatakan apakah Donald Trump akan menandatangani atau memveto RUU tersebut, yang berisi ketentuan yang memungkinkan presiden untuk melepaskan sanksi jika ia menentukan bahwa sanksi itu untuk kepentingan nasional.

“Rezim Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok; “Sedang berupaya untuk secara sistematis menghapus identitas etnis dan budaya Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

“Hari ini, Kongres mengambil langkah penting lainnya untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Tiongkok atas pelanggaran HAM yang mengerikan dan berkelanjutan yang dilakukan terhadap Uighur.”

“Saya memuji DPR karena mengambil tindakan cepat dan mengeluarkan versi amandemen RUU yang saya ajukan, dan saya berharap untuk bekerja sama dengan rekan-rekan Senat saya untuk meloloskannya dan dikirim ke Presiden untuk disahkan,” tambah Marco Rubio.

Peneliti senior Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, Henryk Szadziewski, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa pengesahan RUU tersebut merupakan “tonggak sejarah.”

“Ini menunjukkan pengakuan penindasan yang dialami oleh Uighur, serta tindakan nyata atas nama mereka seharusnya sudah terjadi sejak dahulu,” kata Henryk Szadziewski.

“Tidak ada preseden untuk ukuran ini, dan Undang-Undang tersebut menawarkan harapan bagi Uyghur selama masa kelam dalam sejarahnya. Rakyat Uyghur tidak akan lagi menjadi ‘rakyat yang dilupakan.’”

Undang-Undang tersebut terbit hanya dalam waktu satu minggu setelah pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong untuk mendukung pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.

Undang-undang tersebut mengharuskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk meninjau setiap tahun apakah bekas koloni Inggris itu “mendapatkan otonomi yang memadai” dari Tiongkok Daratan untuk membenarkan hak-hak ekonomi khusus yang diberikan kepada Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut Undang-Undang Uyghur sebagai serangan jahat terhadap Tiongkok dan merupakan gangguan serius dalam urusan internal negara itu.

Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok , mendesak Amerika Serikat untuk “segera memperbaiki kesalahannya,” dan dengan demikian menghentikan RUU itu “menjadi suatu hukum.”

“Kami mendesak Amerika Serikat untuk berhenti menggunakan Xinjiang sebagai cara untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok,” tambah Hua Chunying.

Para pejabat Partai Komunis Tiongkok mengatakan penahanan massal di antara populasi Uyghur, yang mayoritasnya beragama Islam, adalah bagian langkah-langkah untuk menindak terorisme, ekstremisme agama, dan separatisme di negara itu. Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan alasan potensi “ancaman ekstremis” untuk membenarkan pengawasan ketat dan tindakan keras terhadap Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Warga Uyghur di wilayah tersebut ditahan karena alasan seperti menghubungi teman atau kerabat di luar negeri, bepergian ke negara asing, menumbuhkan janggut, dan menghadiri pertemuan keagamaan, warga Uyghur yang memiliki anggota keluarga di kamp mengatakan kepada The Epoch Times.

Tangan pertama yang menggambarkannya kepada The Epoch Times juga telah mengungkapkan upaya oleh otoritas untuk melucuti para tahanan Uyghur dari budaya dan bahasa mereka, memaksa mereka untuk mencela keyakinannya dan berjanji loyalitas kepada Partai Komunis Tiongkok dan pemimpinnya. Jika gagal mengikuti perintah, maka tahanan dapat dikenakan beberapa bentuk penyiksaan sebagai hukuman.

Pemungutan suara bersejarah menyusul bocornya dua dokumen utama Partai Komunis Tiongkok yang bocor dalam beberapa minggu terakhir, yang merinci pekerjaan represif yang dilakukan Bejijng di wilayah tersebut.

Arslan Hidayet adalah menantu komedian Uyghur terkemuka bernama Adil Mijit, yang hilang selama 10 setengah bulan di wilayah tersebut. Arslan Hidayet khawatir Adil Mijit ditahan di salah satu kamp Xinjiang. Ia mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara telepon bahwa ia yakin dokumen yang bocor itu berperan penting dalam pengesahan RUU tersebut.

“Suara yang demikian begitu bulat. Ini adalah pertama kalinya dalam 70 tahun, dan pertama kalinya sejak Lapangan Tiananmen [pembantaian pada tahun 1989], di mana Barat, bukannya menenangkan Tiongkok, Barat malahan mengambil tindakan nyata. Ini bukan hanya momen bersejarah untuk Uyghur, tetapi juga momen bersejarah antara Tiongkok dan kebijakan Amerika Serikat, terutama selama beberapa tahun terakhir.”

“Saya khawatir RUU tersebut tidak lolos, tetapi untuk mendapatkan suara bulat, itu adalah benar-benar luar biasa, dan hal itu juga mengirim pesan ke seluruh dunia juga,” tambah Arslan Hidayet.

Arslan Hidayet mengatakan kepada The Epoch Times, kini RUU tersebut harus digunakan dengan tepat untuk memastikan tindakan yang diambil.

“Kini sudah ada RUU tersebut dan menggunakannya sebagai tongkat baseball untuk memukul Tiongkok di bidang yang menyakitkan, yaitu bidang ekonomi.”

Terlepas dari kemunculan dokumen-dokumen rahasia dan tekanan intensif dari masyarakat internasional yang mengecam Beijing, pemerintah Tiongkok terus menyangkal perlakuan buruk yang dilakukannya terhadap warga Uyghur atau yang lainnya di Xinjiang.

“Tiongkok akan dan mampu [terus menyangkal perlakuan buruk yang dilakukannya terhadap warga Uyghur]. Namun, satu hal yang belum dapat dijawab oleh Tiongkok adalah: Mengapa jurnalis tidak diberi akses tanpa batasan? Biarkan semua orang datang kepada kami dan buktikan bahwa kami adalah berita palsu,” tambah Arslan Hidayet.

“Saya sangat senang Undang-Undang ini telah lolos karena Undang-Undang ini akan datang pada waktu di mana kamp konsentrasi dapat atau mungkin masih tetap akan berubah menjadi kamp pemusnahan, hal yang kami coba hindari. Kami tidak ingin terjadi Holocaust kedua.”

Sarjana yang berbasis di Amerika Serikat, Tahir Imin, lahir di Kashgar, mengatakan kepada The Epoch Times, berita itu mengirimkan “pesan yang jelas bahwa Tiongkok tidak dapat membasmi rakyat Uyghur.”

“Semua warga Uyghur di seluruh dunia dengan sabar menunggu kabar baik dari dunia. Hari ini kami mendapatkannya,” kata Tahir Imin.

“Sudah waktunya bagi Tiongkok untuk mengubah kebijakan asimilasi yang tidak manusiawi sebelum Tiongkok diakui sebagai pelaku genosida dan penjahat kemanusiaan.” (Vv)

Mimi Nguyen Ly

Lebih dari belasan senator Australia memberikan suara pada hari Selasa 3 Desember lalu yang menyerukan penyelidikan atas hubungan Australia dengan Tiongkok.  Di mana seorang politisi mengatakan bahwa Australia adalah “sasaran empuk” terhadap pengaruh asing dari Komunis Tiongkok.

“Kita sebagai sasaran empuk di sini. Kita membiarkan diri kita terbuka dan membiarkan Partai Komunis Tiongkok datang ke sini dan merusak demokrasi kita,” demikian yang disampaikan oleh Jacqui Lambie, seorang senator independen Australia, mengatakan Selasa malam. Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas mosi untuk memulai penyelidikan Senat mengenai hubungan Australia dengan Tiongkok.

 Mosi tersebut, yang dipimpin oleh crossbencher Rex Patrick, didukung oleh semua crossbencher lainnya: Senator Jacqui Lambie, Stirling Griff, Pauline Hanson, Malcolm Roberts, dan Cory Bernardi. Senator dari Partai Hijau juga mendukung mosi tersebut. 

Melansir dari ABC, Crossbencher artinya duduk diantara pemerintah dan oposisi. Mereka adalah anggota parlemen dan senator yang tidak termasuk dua partai mayoritas.

Mosi tersebut, yang membutuhkan 23 suara mayoritas untuk lolos, gagal di 15 suara. Tidak ada senator dari dua partai politik utama Australia – Partai Liberal dan Partai Buruh – yang menunjukkan dukungannya. Sebanyak 38 suara menentang mosi tersebut.

Melansir dari The Epochtimes, Rex Patrick mengatakan bahwa penyelidikan harus memeriksa semua aspek hubungan Australia dengan Tiongkok, termasuk hubungan perdagangan antara kedua negara, investasi Tiongkok dalam infrastruktur dan pertanian Australia. Bahkan, pengaruh serta dugaan campur tangan di Australia.  Yang mana mencakup kegiatan terkait Komunis Tiongkok di kampus universitas Australia, serta peran Komunis Tiongkok dalam serangan dunia maya.

‘Ancaman Eksistensial’

Sebelum pemungutan suara, Jacqui Lambie menuduh Partai Liberal dan Partai Buruh tidak memiliki keberanian untuk melindungi Australia dari pengaruh asing Tiongkok. Ia berbicara dengan mengatakan bahwa partai-partai semacam itu tidak hanya dipengaruhi oleh uang dari  Komunis Tiongkok, tetapi juga bertanggung jawab atas ketergantungan ekonomi Australia pada Tiongkok.

Baik Jacqui Lambie dan Rex Patrick mencatat bagaimana Duncan Lewis, mantan Direktur Jenderal Keamanan di Organisasi Intelijen Keamanan Australia, mengatakan kepada surat kabar Nine pada bulan November lalu bahwa  Komunis Tiongkok berusaha untuk mengambil alih sistem politik Australia melalui penyelidikan campur tangan asing yang “berbahaya.”

“Sudah waktunya rakyat di tempat ini sadar akan upaya Tiongkok untuk menyusup ke bidang ekonomi dan demokrasi kita,” kata Jacqui Lambie. 

Ia kemudian menambahkan, “Semua orang mengetahui bahwa pemerintah komunis Tiongkok menggunakan uang untuk mempengaruhi proses politik kita.”

Jacqui Lambie mengutip beberapa contoh dugaan upaya tersebut, termasuk kasus awal tahun ini di mana 100.000 dolar Australia  dalam bentuk tunai disumbangkan ke Partai Buruh New South Wales yang menjadi bagian penyelidikan oleh pengawas korupsi negara.

“Sekarang kita telah mendengar bahwa upaya Tiongkok untuk menyusup ke bidang politik Australia bahkan lebih jauh lagi. Tiongkok tidak hanya berusaha mempengaruhi para politisi dengan uang; Tiongkok berusaha untuk terpilih untuk duduk di dewan ini. Bila mana Tiongkok  dapat membeli atau mendapatkan kursi di parlemen Australia, Tiongkok akan datang,” kata Jacqui Lambie. 

Ia melanjutkan : “Tidak ada pemeriksaan keamanan, hanya sedikit usaha untuk menghentikan. Benar-benar sangat mengejutkan. “

Menurut dia, rakyat secara harafiah benar-benar mati. Seseorang yang dibudidayakan oleh pemerintah Tiongkok untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Liberal di Parlemen Persemakmuran telah terbukti tewas. 

 “Tidak ada yang terbukti tetapi benar-benar memprihatinkan. Saya pikir kita semua tahu apa yang terjadi di sini,” demikian yang disampaikan Jacqui Lambie. 

Bo “Nick” Zhao, dealer mobil mewah Melbourne, ditemukan tewas di kamar motel Melbourne pada bulan Maret. Kematiannya sedang diselidiki. Bo “Nick”  Zhao sebelumnya mengatakan kepada Organisasi Intelijen Keamanan Australia bahwa ia ditawari “jumlah tujuh digit” untuk mencalonkan diri di parlemen federal Australia.

Jacqui Lambie dalam pidatonya mengatakan : “Yang jelas adalah bahwa Tiongkok secara aktif berusaha membentuk kembali demokrasi kita, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang membicarakan hal itu dengan cukup serius. Jujur, di mana keberanianmu? Apa yang anda takutkan? Ini bukan teori konspirasi yang aneh. Ini sedang terjadi.”

Jacqui Lambie menambahkan, “Ini adalah ancaman eksistensial bagi masyarakat kita, dan orang Australia takut, Mereka takut bahwa negara kita sedang dibeli, sedang dibeli.”

Nex Patrick mencatat bagaimana Direktur Jenderal Keamanan Mike Burgess “tidak mampu menyebut” Tiongkok pekan lalu, saat ia mengumumkan penyelidikan Organisasi Intelijen Keamanan Australia terhadap tuduhan bahwa Partai Komunis Tiongkok berusaha mengusung Bo “Nick”  Zhao ke Canberra.

 Nex Patrick berkata : “Jelas, ada kepekaan diplomatik yang cukup besar yang terlibat dan kita telah membiarkan diri kita menjadi sangat tergantung secara ekonomi pada ekspor bahan mentah ke pasar Tiongkok.” 

Nex Patrick melanjutkan : “Tetapi yang mengkhawatirkan saat debat di parlemen ini secara politis dilancarkan karena takut akan reaksi dari Beijing.”

Pada bidang perdagangan, Jacqui Lambie menyatakan kekecewaannya dan mengatakan bahwa Partai Liberal dan Partai Buruh telah gagal mengelola ketergantungan ekonomi Australia pada Tiongkok.

Sedangkan Jacqui Lambie menegaskan, Partai-partai besar telah menutup mata, kita sedang menjual nilai-nilai Australia dengan cepat. Sepertiga ekspor Australia terikat ke Tiongkok. Kita mengekspor bijih besi dan batu bara yang bernilai lebih dari 120 miliar dolar AS ke Tiongkok dan universitas-universitas kita — Tiongkok sangat memalukan! —menghasilkan lebih dari 32 miliar dolar dari mahasiswa internasional.

Ia melanjutkan : “Secara keseluruhan, kita memperdagangkan barang dan jasa senilai hampir 194 miliar dolar AS antara Tiongkok  dengan Australia — lebih dari gabungan perdagangan Australia dengan Jepang dan Amerika Serikat. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang meninggalkan kita dalam posisi seperti itu? Semua uang itu membuat kita terlena. Tidak ada alasan bagi kita untuk berfokus pada Tiongkok.”

Sebelum pemungutan suara, Senator Partai Hijau Nick McKim mengatakan bahwa Partai Liberal dan Partai Buruh “dipenuhi dengan pengaruh Partai Komunis Tiongkok karena mereka, dipenuhi dengan uang kotor Partai Komunis Tiongkok karena mereka — akan berkolusi, sekali lagi, untuk menolak  penyelidikan seperti itu.”

 Senator Nick McKim mengatakan : “Saya memberitahu anda sekarang, anda semua berdiri di sisi sejarah yang salah di sini. Sejarah akan ditulis suatu hari.”

Nick McKim mengatakan : “Sejarah akan merekam mereka yang berdiri dan mencoba mengatasi situasi ini, dan sejarah akan mencatat mereka yang berguling dan membiarkan Partai Komunis Tiongkok menggelitik perut konco-konconya. Dan sayangnya, tetap saja kedua partai besar di Austalia akan berada di sisi sejarah yang salah.” (Vivi/asr)

FOTO : Jacqui Lambie, seorang senator independen Australia (Facebook)

Katabela Roberts

Setidaknya 208 orang telah tewas selama penumpasan yang dilakukan aparat keamanan selama aksi protes di Iran. Laporan tersebut dirilis oleh Amnesty International pada 2 Desember 2019.

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan bahwa jumlah kematian yang “mengkhawatirkan” didasarkan pada “pada laporan yang kredibel.” Laporan yang dihimpun setelah mewawancarai berbagai sumber, termasuk keluarga para korban. 

Amnesty menambahkan bahwa jumlah sebenarnya angka kematian yang dikaitkan dengan protes itu “cenderung lebih tinggi.”

Menurut laporan itu, belasan kematian telah dicatat di kota Shahriar di Provinsi Tehran, menjadikannya salah satu kota dengan korban tewas tertinggi.

Philip Luther, Direktur Penelitian dan Advokasi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International mengatakan, jumlah kematian yang mengkhawatirkan adalah bukti lebih lanjut bahwa pasukan keamanan Iran melakukan pembunuhan yang mengerikan. 

Insiden itu menewaskan sedikitnya 208 orang tewas dalam waktu kurang dari seminggu. Menurut Luther, Angka kematian yang mengejutkan ini menunjukkan pengabaian memalukan pemerintah Iran atas kehidupan manusia. 

Luther menegaskan, Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan berdarah ini atas demonstrasi harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Luther menjelaskan pihak berwenang Iran tidak ingin melakukan “investigasi independen, tidak memihak, dan efektif terhadap pembunuhan di luar hukum.” Termasuk, penggunaan kekuatan terhadap para pemrotes. 

Selain itu, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membantu memastikan kepada mereka yang bertanggung jawab.

Di tempat lain dalam laporan itu, Amnesty mengklaim telah mengumpulkan informasi dari keluarga para korban yang mengatakan bahwa mereka telah diperingatkan untuk tidak berbicara kepada media dan bahkan telah dilarang mengadakan upacara pemakaman untuk orang yang mereka cintai.

Anggota keluarga lainnya dilaporkan dipaksa untuk membayar uang dalam jumlah berlebihan agar jenazah para korban dikembalikan kepada mereka.

Meluasnya aksi protes  di Iran meletus pada 15 November, setelah pihak berwenang mengumumkan skema penjatahan BBM  yang akan membuat harga BBM naik hingga 50 persen.

Keputusan tersebut berarti bahwa kendaraan pribadi sekarang dibatasi hingga 16 galon bahan bakar per bulan, sementara setiap pembelian bahan bakar yang melebihi batas akan dikenai biaya tambahan sekitar 0,98 dolar AS per galon.

Pihak berwenang mengklaim skema baru tersebut bertujuan untuk mendistribusikan kembali uang kepada warga negara yang paling membutuhkan. Namun demikian, dengan cepat menghadapi reaksi balik dari warga di seluruh negara yang turun ke jalan untuk menyerukan diakhirinya rezim Iran.

Pada saat protes dimulai, Amnesty International mengatakan bahwa meskipun aksi protes telah dipicu oleh kenaikan harga BBM. Aksi juga  dikarenakan orang-orang Iran “sakit dan lelah dengan semua korupsi dan ideologi fanatik” dan menginginkan “perubahan.” Di tengah kerusuhan, Iran menutup akses internet, mencegah orang-orang di dalam negeri  berbagi informasi dengan dunia luar. 

Namun demikian, internet telah dipulihkan di beberapa daerah. Membuat sejumlah  video dan foto bertebaran di internet yang merinci kekacauan di Iran.

Sementara itu, pihak berwenang di Iran telah menolak untuk menyebutkan secara pasti jumlah korban atau penangkapan yang dilakukan. Bahkan rezim Syiah Iran mengklaim angka-angka Amnesty tentang jumlah korban tewas secara nasional adalah spekulatif.

Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Misi Permanen Republik Islam Iran ke PBB di Jenewa mengklaim bahwa Teheran “memiliki alasan yang baik untuk mencurigai kredibilitas laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty International karena pola masa lalu yang berlebihan. Karena mengandalkan sumber-sumber yang didiskreditkan dan tidak dapat diandalkan dan karena bias  tertentu mengenai Iran. “

Pihak Iran mengklaim “sepenuhnya menghormati hak untuk majelis damai.” Laporan Iran juga mengklaim bahwa “ratusan penegak hukum dan polisi ditambah warga yang tidak bersalah termasuk di antara korban” terjebak dalam protes.

Pihak rezim Syiah Iran mengklaim pasukan keamanan telah menggunakan “pengekangan dan penanganan maksimum bahkan dalam berurusan dengan mereka yang menyalahgunakan protes. Tak lain, untuk merusak keselamatan publik dan merusak properti publik dan pribadi adalah kesaksian untuk ini.

Dr. Zuhdi Jasser, presiden dan pendiri Forum Islam Amerika untuk Demokrasi mengatakan Rezim Syiah Iran diluncurkan dengan kombinasi subversi gaya Soviet dan pengaruh penuli Sayyid Qutb, yang merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin.

Qutb menggabungkan politik sosialis dengan Agama untuk menciptakan ideologi sebagai inti dari pemerintahan totaliter. 

Di bawah model ini, kritik terhadap pemerintah menjadi identik dengan serangan terhadap agama. Selain itu, memungkinkan penguasa sosialis untuk melakukan kejahatan. Bahkan pembunuhan, terhadap lawan politik, sementara mengklaim mempertahankan agama mereka. (asr)

Olivia Li – The Epochtimes

Saat demonstran Hong Kong mengadakan rapat umum dan parade pada 1 Desember 2019, sebagai ungkapan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat atas dukungannya. Seorang pengacara dari daratan Tiongkok berharap bahwa perjuangan warga Hongkong untuk kebebasan dan demokrasi akan membawa perubahan ke daratan Tiongkok.

Pada 27 November 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua rancangan Undang-undang Hong Kong menjadi undang-undang. 

Salah satu rancangan undang-undang adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Undang-Undang tersebut mewajibkan Menteri Luar Negeri AS agar setiap tahun meninjau apakah bekas koloni Inggris itu “cukup otonom” dari daratan Tiongkok. Langkah tersebut untuk membenarkan hak istimewa ekonomi khusus yang diberikan dalam Undang-Undang Amerika Serikat-Hong Kong Undang-Undang pada tahun 1992 silam. 

Undang-undang ini juga mengesahkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong.

Ribuan warga  berbaris dalam parade 1 Desember, yang dimulai di kawasan Chater Garden, sebuah taman umum di Distrik Pusat Hong Kong. Aksi berakhir di depan Konsulat AS dengan sebuah demonstrasi. 

Aksi tersebut sebagai ungkapan terima kasih kepada Presiden Trump dan anggota parlemen AS atas dukungan mereka.

Bendera-bendera Amerika, slogan-slogan pro-demokrasi, dan ribuan peserta rapat yang antusias, menciptakan pemandangan menakjubkan bagi setiap orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Di mana pawai dan demonstrasi yang diprakarsai oleh penyelenggara non-pemerintah, hanya tercantum dalam konstitusi tetapi tidak pernah menjadi kenyataan.

Seorang pengacara dari daratan Tiongkok yang membawa serta anak kecilnya untuk vaksinasi di Hong Kong sangat terkesan setelah menyaksikan pawai tersebut. 

Ia berbicara dengan syarat anonim,  kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa mengatakan bahwa ia tidak disesatkan oleh berita palsu dari Komunis tiongkok tentang protes Hong Kong.

Dia mengatakan, bahwa banyak temannya menerima begitu saja terhadap stempel bahwa pengunjuk rasa Hong Kong dari media pemerintah Komunis Tiongkok  sebagai bahwa pedemo sebagai “perusuh.” 

Tetapi dia menyadari bahwa corong rezim Komunis Tiongkok, sama sekali tidak objektif dalam pelaporan mereka. Dikarenakan, dirinya sering membaca media di luar negeri dengan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghindari firewall internet Komunis Tiongkok.

Pengacara itu mengatakan, “Sebagian besar orang Tiongkok tidak memiliki alasan logis karena bagian-bagian tertentu telah hilang dalam pendidikan mereka sejak kecil.”

Ia mengatakan, Pikirkan tentang hal ini, jika lebih dari 2 juta orang berpartisipasi dalam suatu gerakan, bagaimana mereka semua bisa menjadi perusuh? Selain itu, sudah lebih dari lima bulan sejak pengunjuk rasa Hong Kong memulai gerakan tersebut. Sangat tidak mungkin bahwa sekelompok perusuh akan bertahan selama itu. Karena itu, ia mengetahui bahwa propaganda media Komunis Tiongkok menggunakan logika yang buruk. 

Dia mengatakan sistem pendidikan di Tiongkok dengan sengaja mengubah orang-orang menjadi individu yang bingung dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis. 

Menurut pengacara itu, dalam sistem pendidikan seperti itu, sangat sulit bagi seseorang untuk tumbuh dengan pemikiran dan pendapat yang normal. Dia berspekulasi bahwa lebih dari 90 persen orang Tiongkok daratan tidak dapat melihat propaganda yang menipu. 

“Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran. Banyak yang percaya para pengunjuk rasa memang perusuh, dan mereka adalah penyebab keresahan sosial yang serius,” demikian yang diungkapkannya kepada Epochtimes versi bahasa Tionghoa. 

Lebih jauh, pengacara tersebut mengungkapkan, ketika dirinya berbicara dengan beberapa kenalan yang telah menerima pendidikan tinggi dan telah memperoleh gelar lanjutan, sangat sulit untuk membantu mereka memahami bahwa propaganda Komunis tiongkok tentang protes Hong Kong adalah bohong. 

Mungkin butuh banyak waktu dan kesabaran untuk mengubah pandangan mereka. Atau ketika mereka memiliki kesempatan untuk bepergian ke luar negeri. Mereka mungkin secara bertahap menyadari bahwa media daratan Tiongkok selalu sangat berbeda dari dunia luar. 

Terlepas dari orang-orang daratan Tiongkok yang menjadi korban sensor media, pencucian otak dan disinformasi, pengacara ini masih berharap bahwa gerakan pro-demokrasi Hong Kong akan meluas ke daratan Tiongkok. 

Selain itu, membawa beberapa perubahan, “karena saat ini, Komunis Tiongkok melakukan hal yang sangat buruk dalam hal untuk kebebasan, terutama kebebasan berbicara.

Mengenai pawai, tidak mungkin untuk mengatur pawai akbar di daratan seperti yang baru saja yang dia saksikan. 

Meskipun dalam konstitusi Tiongkok menetapkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengadakan pawai, akan tetapi penegak hukum setempat selalu menerapkan hukum pidana dan administrasi. Langkah tersebut untuk menolak hak warga negara yang mengungkapkan keluhan mereka dengan cara seperti itu.

“Akibatnya, untuk konstitusi di Tiongkok, sama baiknya dengan tidak memilikinya,” demikian yang diungkapkan pengacara itu. (asr)

Eva Pu – The Epochtimes

Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang menentang penindasan hak asasi manusia rezim Komunis Tiongkok terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, memicu amarah dari Komunis Tiongkok.

Lolosnya RUU tersebut terjadi kurang dari seminggu, setelah penandatanganan dua rancangan Undang-Undang Presiden Donald Trump yang mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Penandatanganan tersebut juga memicu reaksi yang sama kuatnya dari rezim Komunis Tiongkok. 

Pada 3 Desember 2019, House of Representatives atau DPR Amerika Serikat, meloloskan Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur tahun 2019 dengan mayoritas 407 suara versus 1 suara. Versi RUU tersebut juga telah lolos melalui Senat AS pada bulan September lalu. 

Kongres AS sedang mengerjakan RUU terakhir untuk dikirim ke meja Presiden Trump untuk ditandatangani atau diveto.

Rancangan Undang-Undang itu dapat menyebabkan sanksi terhadap pejabat Komunis Tiongkok tertentu, termasuk Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang Chen Quanguo, karena melakukan penganiayaan agama di wilayah tersebut. 

Rancangan Undang-Undang tersebut juga akan memerintahkan Menteri Perdagangan untuk meninjau dan mempertimbangkan pelarangan penjualan produk Amerika Serikat ke agen negara mana pun yang membantu penyalahgunaan.

Serangan dari Komunis Tiongkok

Tak lama setelah berita itu sampai ke Tiongkok, Direktur Kantor Kontra Terorisme versi Komunis Tiongkok, Liu Yuejin mengadakan konferensi pers. Ia mengklaim bahwa Undang-Undang itu “menciptakan sesuatu dari ketiadaan.” Ia juga mengatakan “mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok menggunakan spanduk agama dan hak asasi manusia.

Ia melontarkan narasi bahwa  Komunis Tiongkok telah membangun jaringan pengawasan yang luas di wilayah itu. Tujuannya, untuk memantau 11 juta penduduk Muslimnya, sebagai bagian dari apa yang digambarkan rezim sebagai upaya “kontra-terorisme”. 

Narasi dan stempel Terorisme atau separatis adalah istilah yang kerap dituduhkan sejak lama oleh Komunis Tiongkok terhadap Uighur dan pihak yang tak sepaham dengan Komunis Tiongkok. Bahkan narasi-narasi tersebut juga turut dilontarkan oleh sejumlah Kedutaan Besarnya di sejumlah negara.  

Setidaknya 1 juta Uighur dan Muslim lainnya diperkirakan ditahan di kamp-kamp interniran.

Para korban yang selamat dari kamp-kamp tersebut kepada The Epoch Times mengatakan, bahwa para tahanan telah mengalami pencucian otak dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya. Langkah tersebut sebagai  upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka.

Wakil direktur kementerian luar negeri Komunis Tiongkok juga memanggil William Klein, Penjabat wakil kepala Misi Kedutaan Besar AS di Tiongkok untuk mengajukan  “protes keras.”

Setidaknya enam organ pemerintahan Komunis Tiongkok lainnya, termasuk Komite Urusan Luar Negeri dari Kongres Rakyat Nasional, sebuah badan legislatif stempel rezim Komunis Tiongkok, Komite Urusan Luar Negeri dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, badan penasehat utama untuk Komunis Tiongkok, dan Komisi Urusan Etnis yang menyuarakan perlawanan terhadap RUU tersebut.

Siaran TV corong Komunis Tiongkok CCTV, telah menghabiskan waktu lebih dari 20 menit, sebagai bentuk kritikan langkah Amerika Serikat saat program berita malam hari.

Hua Chunying, juru bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok, mengatakan dengan narasi-narasi bahwa langkah itu adalah upaya AS untuk “meracuni hubungan etnis.” Ia juga menyampaikan dengan narasi bahwa AS sambil “mengolesi dan memfitnah kebijakan etnis Tiongkok yang sukses.”

Hua juga membuat catatan tentang Rancangan Undang-Undang Hong Kong yang mendukung gerakan pro-demokrasi, yang ditandatangani oleh Trump pada minggu lalu.

Koran hawkish yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok, Global Times memperingatkan bahwa rezim itu dapat merilis “daftar entitas yang tidak dapat diandalkan” untuk memberikan sanksi kepada pejabat AS. 

Sementara itu, Hu Xijin, editor makalah, dalam sebuah postingan di Twitter memperingatkan bahwa “Politisi AS dengan taruhan di Tiongkok harus hati-hati. “

Kekhawatiran Hak Asasi Manusia

Pihak AS, anggota parlemen dan aktivis hak asasi manusia menyambut baik lolosnya RUU tersebut. Mereka mengatakan bahwa undang-undang tersebut berkembang menjadi penyebab penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

Omer Kanat, Direktur Eksekutif Uyghur Human Rights Project yang berbasis di Washington, mengatakan pada 3 Desember bahwa langkah tersebut “membuka jalan bagi negara-negara lain untuk bertindak.”

Dia menyatakan penghargaan atas “kerja sama bipartisan yang kuat dalam mengatasi penderitaan para Uighur.” Ia menambahkan, “tindakan malam itu memberi harapan Uighur.”

“Undang-undang ini mengambil langkah berikutnya,” demikian yang disampaikan Senator Republikan Chris Smith selama debat lantai di DPR AS.

“Kita tidak bisa diam. Kita harus menuntut diakhirinya praktik biadab dan pertanggungjawaban dari pemerintah Tiongkok ini. Kita harus mengatakan ‘tidak pernah lagi’ pada genosida budaya dan kekejaman yang diderita oleh orang-orang Uighur dan lainnya di Tiongkok,” demikian pernyataan Chris Smith. 

Senator Marco Rubio dan Senator Bob Menendez yang memperkenalkan versi Senat dari RUU tersebut juga memuji lolosnya undang-undang tersebut di DPR AS.

Senator Marco Rubio  mengatakan “Pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis sedang berupaya untuk secara sistematis menghapus identitas etnis dan budaya Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.”

 Senator Bob Menendez mengatakan : “Uighur pantas mendapatkan keadilan atas tindakan biadab dan menjijikkan yang terpaksa mereka tanggung.”

Ancaman Perdagangan

Lolosnya Undang-undang Uighur telah mengaburkan prospek kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang dagang selama 17 bulan. Perang dagang tersebut terjadi antara dua ekonomi terbesar dunia.

Ketika ditanya apakah pengesahan RUU Uighur akan mempengaruhi hubungan perdagangan AS-Komunis Tiongkok, Hua mengatakan: “Tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral dan kerja sama di bidang-bidang penting.”

Sehari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia tidak akan keberatan menunda kesepakatan perdagangan “fase pertama” dengan Tiongkok hingga setelah Pilpres AS 2020.

Trump menjelang Konfrensi Tingkat Tinggi NATO di London mengatakan, ia tidak mempunyai batas waktu. Trump juga mengatakan, dalam beberapa hal ia berpikir lebih baik menunggu sampai setelah pemilu dengan Tiongkok. 

Trump mengatakan bahwa perjanjian tersebut “tergantung pada satu hal — apakah dirinya ingin melakukannya.

Sedangkan pihak Komunis Tiongkok juga mengatakan, tidak “menetapkan batas waktu untuk mencapai kesepakatan.”

Rezim Komunis Tiongkok telah mengumumkan sanksi terhadap setidaknya lima LSM yang berbasis di AS. Selain itu,  melarang kapal militer AS memasuki pelabuhan Hong Kong. Langkah tersebut sebagai pembalasan atas penandatanganan RUU Hong Kong yang mendukung demonstran Hong Kong.

Juru Bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok menolak untuk menjelaskan rincian sanksi rezim terhadap organisasi nirlaba tersebut. 

Sementara itu, Trump mengatakan pada hari Rabu lalu,  kedua pihak tetap dalam komunikasi.

“Diskusi berjalan sangat baik dan kita akan melihat apa yang terjadi,”  kata Trump saat pertemuan NATO di London. (asr)