Li Yun/Li Quan -NTDTV.Com

Gelombang demi gelombang aksi pawai yang digelar warga Hong Kong bertujuan menuntut pemerintah Hong Kong membatalkan amandemen “Ordonansi Pelanggar Hukum.”

Sebuah sumber mengatakan bahwa pemerintah Beijing semakin gelisah dengan serangkaian protes besar-besaran di Hong Kong. 

Pawai akbar 1 Juli yang diselenggarakan Front Hak Asasi Manusia Sipil adalah simbol perlawanan rakyat Hong Kong terhadap arogansi komunis Tiongkok dan perjuangan kebebasan demokrasi.

Dua kali aksi protes jutaan warga Hong Kong sudah dilakukan. Pertama, warga Hong Kong turun ke jalan memprotes undang-undang ekstradisi pada Juni 2019 lalu. Kedua, lebih dari setengah juta warga Hong Kong kembali turun ke jalan pada Senin 1 Juli 2019. Hari itu  bertepatan dengan peringatan 22 tahun penyerahan kedaulatan Hong Kong. 

Massa aksi menyerukan penarikan hukum jahat, Carrie Lam harus mundur, mengaktifkan kembali reformasi politik, membebaskan semua tahanan politik. Bukan itu saja, massa menuntut  pemerintah Hong Kong menarik pernyataan atas aksi unjuk rasa sebagai bentuk kerusuhan. Massa juga menuntut penyelidikian secara menyeluruh tindakan represif polisi pada 12 Juni 2019 lalu.

Pawai akbar 1 Juli 2019 kali ini telah mencatat rekor jumlah pawai terbesar dalam 22 tahun terakhir, dan orang-orang Hong Kong kembali membuat sejarah.

Sebuah sumber mengatakan, otoritas komunis Tiongkok tampak tidak tenang dan gelisah dengan serangkaian protes di Hong Kong. Mereka sangat takut situasi Hong Kong menyebar ke daratan Tiongkok.

Radio France Internationale mengutip sumber terkait tentang sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh internal Komunis Tiongkok. Dokumen itu  menyebutkan, melarang semua personel dari departemen dan lembaga pemerintah pergi ke Hong Kong dan Makau sejak Juli ini.

Sementara itu, media resmi Komunis Tiongkok harus melaporkan urusan Hong Kong dan mengantisipasi situasi Hong Kong jangan sampai menjalar ke Tiongkok.

 Pada saat yang sama, sebuah Laporan Khusus tentang Stabilitas di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang menyebutkan tentang dokumen pidato Zeng Xianjiang, kepala Korps Investigasi Kriminal Keamanan Publik wilayah otonom. Dokumen itu ditandai dengan kata “Rahasia” di bagian atas.

Dokumen itu juga menyebutkan masalah Hong Kong. Dikatakan bahwa pawai Hong Kong pada 9 Juni 2019 lalu telah memberi dampak yang besar karena banyaknya jumlah peserta aksi dengan skala yang luas. Aksi unjuk rasa mungkin akan semakin intens seiring dengan ulasan dan proses voting terkait undang-undang ekstradisi. 

 Zeng Xianjiang meminta masing-masing departemen keamanan publik setempat untuk berjaga-jaga terhadap pengaruh dari Hong Kong dan eksternal maupun dampak penyebaran internet ke daratan Tiongkok. 

Dia juga  menyerukan memperkuat peringatan dini dan pencegahan, secara tegas membela keamanan politik nasional dan mengawasi dengan cermat gerak gerik tokoh-tokoh elite politik dalam negeri.

Pada 29 Juni 2019, South China Morning Post Hong Kong versi bahasa Inggris juga menyebutkan soal dokumen di atas. Disebutkan bahwa Kementerian Keamanan Publik Komunis telah secara diam-diam mengatur insiden Hong Kong adalah hasil mobilisasi Amerika dan kekuatan asing lainnya. 

Komunis Tiongkok meminta “Pasukan siber” untuk meluncurkan kampanye kotor. Juga  mencoba menyalahkan aksi pawai Hong Kong pada kekuatan asing. Bukan hanya itu saja, bahkan mendiskreditkan aksi pawai damai dan rasional jutaan rakyat Hong Kong sebagai tindakan kekerasan. 

Informasi dari Bloomberg menyebutkan bahwa ketika gelombang protes massa bergejolak di pusat Hong Kong, perang lainnya juga berkecamuk di daratan Tiongkok. 

Firewall komunis Tiongkok memblokir Internet Tiongkok. Hal itu membuat publik Tiongkok tidak dapat menyaksikan foto dan informasi dari pawai protes terbesar di Hong Kong sejak 1997.

Pada saat yang sama, media resmi komunis Tiongkok menyembunyikan fakta dari publik dan mengarahkan gerakan protes itu adalah hasil dari intervensi Amerika Serikat.

Menurut laporan itu, di media sosial Weibo, dimana sejak gelombang pertama pawai akbar, postingan netizen Tiongkok yang menyatakan dukungannya kepada para pengunjuk rasa di Hong Kong telah dihapus. Jadi yang terlihat hanya editorial media komunis Tiongkok. Isinya menuduh pasukan asing mencampuri masalah dalam negeri Tiongkok.

Meskipun pengguna WeChat di luar daratan Tiongkok dapat berbagi foto aksi unjuk rasa dan berkomentar, namun, postingan mereka kerap tak terlihat di dalam kendali firewall Komunis Tiongkok. 

Pengamat situasi politik terkini di Beijing, Huang Pei mengatakan kepada the Epoch Times bahwa pawai Hong Kong memberi pengaruh yang sangat besar pada komunis Tiongkok. 

Rezim komunis Tiongkok takut hal seperti itu akan menyebar dan menyebabkan kerusuhan di Tiongkok. Akibatnya media resmi Tiongkok tak bersuara, internet disensor. Sementara video dan foto yang diambil netizen secara diam-diam dari lingkaran temannya juga langsung ditutup.

Seorang warga Beijing dua kali dipanggil oleh polisi dan petugas keamanan nasional untuk diinterogasi. Sebabnya karena warga itu menyatakan simpatinya kepada orang-orang Hong Kong. Polisi memaksanya untuk membuat surat pernyataan “menyesal.”

Sementara itu, seorang warga Taiwan yang bekerja di Tiongkok Timur juga diminta oleh polisi yang sedang melakukan sensus penduduk.

“Jangan bicara tentang Hong Kong di Internet,” ancam polisi itu. (Jon/rp/asr)

Foto : Para pemrotes memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan selama demonstrasi menentang proposal hukum ekstradisi di Hong Kong Cina pada 9 Juni 2019. (Anthony Kwan / Getty Images)

Laporan khusus Darren Taylor untuk The Epochtimes

Selama dasawarsa terakhir, Komunis Tiongkok telah memperkuat posisinya sebagai mitra ekonomi dan politik terbesar di banyak negara Afrika.

Kini Komunis Tiongkok sedang menindaklanjuti  perkembangan kehadiran medianya yang pesat. Ini tak lain untuk mempromosikan pengaruhnya di benua itu.

Radio China International dan layanan TV multi-saluran  StarTimes kini membawa cerita “kabar baik” Komunis Tiongkok dan Afrika kepada jutaan orang.  Siaran TV milik pemerintah Tiongkok, China Global Television Network, atau CGTN, memiliki pusat produksi di Nairobi, Kenya, untuk mendukung tujuan ini.

Namun jejak media Komunis Tiongkok yang meluas di Afrika tidak sejelas yang tampak dari luar. Pengawas kebebasan pers internasional, Reporter Without Borders memperingatkannya.

Wajah yang Ramah

Rezim Komunis Tiongkok sering membungkam kritik terhadapnya, termasuk wartawan. Apalagi media Tiongkok sangat dibatasi dalam hal apa yang dapat mereka laporkan.

Reporter Without Borders menyatakan bahwa kini Beijing berusaha mengekspor model media represifnya secara global. Tujuannya adalah menghentikan jurnalisme yang akan menyelidiki kegiatannya di luar negeri.

“Tiongkok juga menciptakan tatanan media dunia baru, di mana jurnalisme akan digantikan oleh propaganda negara tersebut,” kata peneliti Reporter Without Borders, Cedric Alviani, yang menulis laporan baru-baru ini mengenai upaya Tiongkok untuk mempengaruhi secara legal dan ilegal bagaimana hal itu digambarkan oleh media internasional.

Cedric Alviani melaporkan, produk informasi yang dikumpulkan dari sumber Reporter Without Borders di seluruh dunia. Termasuk 150 koresponden. Hasilnya, rezim Tiongkok berinvestasi dalam organisasi berita asing. Bahkan membeli banyak sekali iklan di media internasional. Tujuannya untuk mencegah liputan negatif mengenai Komunis Tiongkok.

Cedric Alviani mengatakan Afrika berada di “garis depan” strategi ini. Pasalnya, Beijing melihat potensi besar untuk pengembangan. Dengan demikian menguntungkan, di benua itu.

Menurut Reporter Without Borders, Komunis Tiongkok membutuhkan media yang “ramah” di Afrika untuk menyajikan citra yang baik mengenai Komunis Tiongkok dan proyek-proyeknya kepada publik. Pada gilirannya akan memberikan akses yang lebih mudah ke sumber daya benua Afrika.

Cedric Alviani mengatakan rezim Tiongkok tidak ingin wartawan menyelidiki sesuatu yang negatif terkait dengan pengejaran Tiongkok di Afrika, seperti polusi lingkungan lokal yang disebabkan oleh aktivitas industrinya.

Mengambilalih Media

Sejalan dengan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek infrastruktur di Afrika, Komunis Tiongkok sedang membangun stasiun radio dan TV di seluruh benua Afrika, dan mendanai media Afrika.

Cedric Alviani berkata : “Bukan tidak mungkin bahwa dalam satu atau dua dekade, Tiongkok akan benar-benar menjadi pemilik utama media Afrika dan jaringan penyiaran Afrika.”

Banyak jurnalis Afrika pergi ke Tiongkok untuk mengikuti pelatihan media pemerintah Tiongkok. Di mana para jurnalis tersebut dipicu untuk menceritakan kisah-kisah positif mengenai orang Tiongkok di Afrika.

Cedric Alviani mengatakan pertumbuhan CGTN di benua itu, dengan kantor pusat di Nairobi dan biro di Kairo, Johannesburg, dan Lagos. Media-media ini mempekerjakan ratusan jurnalis Afrika dan banyak lagi pekerja lepas, adalah “sangat mengkhawatirkan.”

Menurut Cedric, CGTN memiliki citarasa Afrika. Sepertinya dibuat untuk kebaikan Afrika. Tetapi sebenarnya, itu adalah saluran propaganda yang menaati kepentingan rezim Tiongkok.

Lebih jauh Cederic menyampaikan : “Anda tidak akan pernah mendengar suara menentang apa pun yang dilakukan orang Tiongkok di Afrika di CGTN. Segala sesuatu yang dilihat pemirsa di jaringan membuat komunis Tiongkok mendapat perhatian yang bagus.”

Profesor Herman Wasserman, dari departemen studi media Universitas Cape Town, mengatakan model media Beijing adalah “jelas tidak cocok untuk Afrika, di mana demokrasi di banyak bagian benua Afrika adalah sangat rapuh.”

Herman Wasserman, mantan profesor tamu di Universitas Tsinghua di Beijing, telah menerbitkan secara luas mengenai  bagaimana Komunis Tiongkok dan kegiatannya dilaporkan di Afrika.

Herman Wasserman mengatakan kehadiran media Komunis Tiongkok di Afrika adalah besar, “dan semakin besar,” tetapi produknya tidak populer, setidaknya untuk saat ini.

“Di beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Kenya serta tempat lain di mana ada industri media yang lebih bersemangat, ada juga bias yang cukup kuat dan mendarah daging terhadap media Tiongkok,” kata Herman Wasserman.

Herman Wasserman mengamati perluasan kepentingan media Beijing di Afrika secara dekat.

“Ini mungkin bukanlah contoh pertama yang diarahkan untuk memberantas kebebasan pers di Afrika, tetapi ini bertujuan untuk berusaha menciptakan gambaran yang lebih positif mengenai Tiongkok, dan, ya, berusaha membatasi kritik terhadap Tiongkok di Afrika. Ketika Tiongkok memulai pengaruh ekonomi dan politik yang lebih besar di benua Afrika, Tiongkok berusaha untuk mempromosikan citra positif dari pengaruh itu melalui kehadiran yang lebih besar di bidang media,” kata Herman Wasserman

Tetapi Reporter Without Borders menyatakan kehadiran Tiongkok yang lebih besar ini termasuk dukungan keuangan untuk media Afrika, yang jelas tidak akan menggigit tangan yang memberi mereka makan.

Pemerhati menggunakan contoh penulis Afrika Selatan bernama Azad Essa, yang kolomnya untuk Independent Online berakhir pada tahun 2018 tak lama setelah ia mengkritik perlakuan Beijing terhadap komunitas Muslim Uyghur di Tiongkok.

Sebuah kelompok Tiongkok memiliki 20 persen saham di Independen Online.

Herman Wasserman mengatakan pengaruh Tiongkok boleh jadi tidak kentara. Ia menjelaskan bahwa pemilik media Afrika yang didanai oleh Tiongkok akan melakukan sensor diri, meniadakan berita apa pun yang mereka pikir mungkin menyinggung Beijing.

Reporter Without Borders menyatakan bahwa upaya yang lebih jelas oleh otoritas Tiongkok untuk menekan wartawan Afrika termasuk melatih pejabat lokal untuk memata-matai wartawan tersebut serta menyediakan peralatan untuk pengawasan internet dan telepon seluler.

Namun, Herman Wasserman mengatakan bahwa peran media dan masyarakat sipil di Afrika tidak boleh diabaikan dalam perlawanan terhadap upaya untuk mempengaruhi media di benua itu.

“Saya pikir ada banyak perlawanan di Afrika terhadap segala upaya untuk memberantas kebebasan pers, apakah upaya itu datang dari Beijing atau dari mana pun,” kata Herman Wasserman. (Vv/asr)

Pang Xinhua (kiri), redaktur pelaksana China Central Television Africa, berbicara kepada wartawan lokal di Nairobi, Kenya, ketika ia menunjukkan kepada mereka bagaimana organisasi itu telah berkembang di berbagai bagian Afrika, pada 12 Juni 2012. (SIMON MAINA / AFP / GettyImages)

Iris Tao

Sejak membuat permintaan maaf publik pekan lalu, pemimpin Hong Kong Carrie Lam muncul kembali pada (28/6/2019) untuk bertemu dengan para politisi pro-Komunis Tiongkok.

Kepala eksekutif yang diprotes rakyat Hong Kong pada hari Kamis itu mengadakan pertemuan pribadi dengan belasan pemimpin masyarakat dari Friends of Hong Kong Association, sebuah kelompok pro-Beijing, setelah pertemuan sebelumnya dengan empat perwakilan dari serikat polisi, sebagaimana dilaporkan olej Hong Kong Economic Times (HKET) pada 28 Juni

Menurut media Hong Kong, Lam membuat pernyataan mendukung pasukan polisi kota itu, yang baru-baru ini dikecam karena menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Aksi warga menentang RUU ekstradisi yang memungkinkan daratan Tiongkok untuk mencari ekstradisi dari setiap individu yang diinginkan oleh rezim Komunis Tiongkok.

Setelah protes publik meluas terhadap RUU itu, Lam mengumumkan pada 15 Juni bahwa RUU itu akan ditangguhkan tanpa batas waktu.

Tetapi banyak warga Hong Kong ingin RUU itu ditarik sepenuhnya dan terus melancarkan protes di seluruh penjuru kota.

Diskusi tertutup itu terjadi setelah sekitar seribu pengunjuk rasa mengepung markas polisi untuk kedua kalinya dalam seminggu pada Rabu malam.

Para pengunjuk rasa tinggal selama enam jam sebelum polisi bergerak untuk membubarkan mereka.

Mereka menuntut agar karakterisasi protes yang dilakukan polisi sebelumnya sebagai “kerusuhan” ditarik kembali; pengunjuk rasa yang ditangkap tidak diadili; dan untuk penyelidikan independen tentang penggunaan kekuatan oleh polisi akan dilakukan.

Pada sebuah demonstrasi massa di luar legislatif kota pada 12 Juni, polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet kepada para pengunjuk rasa, yang menyebabkan 81 orang terluka.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International telah mengeluarkan analisis rekaman dari tempat kejadian, menyebut penggunaan kekuatan “melanggar hukum,” “tidak perlu,” dan “berlebihan.”

Polisi menangkap 32 pemrotes antara 12 dan 17 Juni, dengan lima dari mereka dicurigai melakukan pelanggaran kerusuhan, yang dapat dihukum dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Delapan kasus terkait pelanggaran ringan kemudian dibatalkan karena kurangnya bukti, menurut polisi.

Orang dalam mengungkapkan kepada Hong Kong Economic Times (HKET) bahwa selama pertemuan tertutup dengan politisi pro-Beijing, Lam dua kali lipat menolak permintaan para demonstran.

Dia telah mengatakan dalam sambutan publik sebelumnya bahwa pemerintah tidak akan membentuk komite independen untuk memeriksa insiden 12 Juni, terlepas dari permintaan publik, karena penyelidikan tersebut akan menargetkan polisi dengan cara yang tidak adil.

Lam juga menekankan penolakannya untuk mundur, mengutip dukungan kuat dari Beijing, menurut HKET.

Kantor Lam mengeluarkan pernyataan pada 27 Juni tentang pertemuannya dengan para pemimpin serikat polisi sebelumnya pada Kamis lalu. Ia menekankan dukungan Lam terhadap kepolisian.

“[Lam] dan pemerintahnya akan terus memberikan dukungan penuh mereka untuk pasukan,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Lam memuji polisi karena “melakukan penegakan hukum tanpa memihak terhadap kegiatan ilegal dan terus melayani masyarakat.”

Sementara itu, popularitas Lam telah merosot ke level terendah sepanjang masa dalam dua minggu terakhir, menurut hasil jajak pendapat yang dirilis pada 25 Juni oleh University of Hong Kong (HKU).

Peringkat persetujuannya, berdasarkan tanggapan dari 1.015 penduduk Hong Kong, pada angka 23 persen — anjlok 20 persen dari hanya dua minggu lalu. Sementara itu, peringkat ketidaksetujuannya meroket hingga 67 persen.

Peringkat persetujuan Lam saat ini adalah terendah sepanjang masa sejak ia menjabat pada tahun 2017, dan terendah bersejarah di antara semua mantan kepala eksekutif Hong Kong sejak 1992, ketika pertanyaan tentang para pemimpin pertama kali diajukan.

“Demonstrasi, protes, dan kontroversi terkait sebagai hasil dari amandemen RUU ekstradisi tampaknya telah mempengaruhi opini publik secara luas,” kata HKU dalam analisis jajak pendapatnya.

Sementara itu, peringkat persetujuan pemerintah Hong Kong secara keseluruhan merosot menjadi 18 persen, rekor terendah sejak Juli 2003. Peringkat ketidaksetujuan naik menjadi 72 persen. (asr)