Mahasiswa Tiongkok : PKT Tidak Sama dengan Tiongkok, Menyerukan untuk Keluar dari Partai Komunis Tiongkok
Baru-baru ini, seorang mahasiswa asal Tiongkok bernama Ze Guo mengatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan NTD bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak sama dengan Tiongkok, dan ia menyerukan kepada masyarakat Tiongkok untuk segera menjauh dari PKT.
EtIndonesia. Ze Guo, seorang mahasiswa asal Shandong, Tiongkok, mengatakan bahwa dibandingkan dengan sejarah panjang budaya Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok baru berdiri lebih dari seratus tahun. Namun, banyak orang masih bingung membedakan antara PKT dan Tiongkok.
“Tiongkok memiliki banyak budaya dan tradisi yang luar biasa, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebrutalan dan otoritarianisme Partai Komunis Tiongkok. Namun, PKT secara paksa menghubungkan budaya Tiongkok dengan partai mereka, serta mencuci otak anak-anak sejak taman kanak-kanak melalui sistem pendidikan,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa sejarah Partai Komunis Tiongkok adalah sejarah penuh pembunuhan dan bahwa PKT adalah organisasi jahat yang mempertahankan kekuasaannya melalui kekerasan dan kebohongan.
“PKT adalah organisasi yang sangat munafik, otoriter, dan tirani. Dalam arti yang lebih dalam, ia lebih mirip dengan organisasi teroris,” ujarnya.
Menurutnya, di bawah kekuasaan PKT, anak-anak di Tiongkok sejak kecil sudah dicekoki ajaran tentang perlawanan dan kebencian.
“Sejak sekolah dasar, semua anak diharuskan mengenakan syal merah dan mengikuti upacara pengibaran bendera. Semua orang mengalami proses pencucian otak oleh PKT. Namun, sejak usia belasan tahun, saya mulai sadar dan tidak ingin mengikuti mereka. Saya memutuskan untuk sepenuhnya memutus hubungan dengan PKT,” katanya.
Ia menyerukan kepada para pemuda Tiongkok untuk melepaskan diri dari kebohongan Partai Komunis Tiongkok dan tidak lagi dikendalikan oleh rezim jahat tersebut.
Laporan oleh wartawan NTDTV Yang Yang dan Lin Yongfeng dari Los Angeles
Putin Rekrut 160 Ribu Tentara Musim Semi Ini, Rusia Tegaskan: Tak Ada Hubungannya dengan Perang Ukraina
EtIndonesia. Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani perintah wajib militer yang berlaku mulai 1 April, yang merekrut warga Rusia berusia 18 hingga 30 tahun untuk menjalani dinas militer. Jumlah wajib militer pada musim semi 2025 ini mencapai 160.000 orang—angka terbesar sejak tahun 2011. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa rekrutmen ini tidak ada kaitannya dengan “operasi militer khusus” di Ukraina.
Rusia: Rekrutmen Ini Tidak Terkait Perang Ukraina
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan: “Rekrutmen yang akan berlangsung ini tidak terkait dengan operasi militer khusus di Ukraina. Perekrutan akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan undang-undang Federasi Rusia.”
Menurut laporan BBC pada 1 April, sebelumnya Putin mengatakan niatnya untuk memperbesar total kekuatan militer Rusia menjadi sekitar 2,39 juta personel, termasuk 1,5 juta tentara aktif. Rekrutmen musim semi ini berlaku selama satu tahun, dan dalam tiga tahun ke depan, Rusia berencana menambah 180.000 personel militer lagi.
Kepala Kantor Wajib Militer Rusia, Vladimir Tsimlyansky, juga menyampaikan bahwa para wajib militer baru tidak akan dikirim ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam operasi militer khusus. Rusia secara rutin melakukan rekrutmen militer pada musim semi dan gugur. Rekrutmen tahun ini mencatat peningkatan 10.000 orang dibanding musim semi 2024. Sejak tahun lalu, batas usia maksimum untuk wajib militer telah dinaikkan dari 27 menjadi 30 tahun guna memperluas cakupan.
BBC juga melaporkan bahwa meskipun Rusia sedang menyusun proposal damai untuk menghentikan konflik, rekrutmen tetap dilanjutkan. Tsimlyansky mengatakan bahwa para tentara wajib militer tidak akan dikirim ke wilayah-wilayah baru Rusia—Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia—dan tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur di sana. Namun, sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa tentara muda yang baru direkrut pernah dikirim ke garis depan Ukraina pada tahap awal perang dan gugur dalam pertempuran di wilayah perbatasan.
Rusia Tolak Proposal Damai AS, Ajukan Daftar Dugaan Pelanggaran Ukraina
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan bahwa Rusia tidak dapat menerima usulan penyelesaian konflik yang diajukan Amerika Serikat, karena proposal itu tidak menyentuh akar permasalahan konflik dari sudut pandang Rusia.
Dalam wawancara dengan majalah International Affairs yang dikutip media Rusia pada 2 April, Ryabkov mengatakan: “Kami menghargai upaya AS dan gagasan mereka, tetapi kami tidak bisa menerima format yang mereka tawarkan saat ini.”
“Proposal tersebut sama sekali tidak memenuhi tuntutan utama kami—yakni penyelesaian terhadap akar konflik ini. Tanpa itu, masalah ini tidak bisa dianggap selesai,” tambahnya.
Sekitar dua minggu lalu, Presiden Putin juga menekankan bahwa Ukraina harus melepaskan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, mengakui klaim kedaulatan Rusia atas empat wilayah Ukraina, dan membatasi kekuatan militernya. Namun, Ukraina menilai bahwa syarat-syarat tersebut setara dengan tuntutan agar mereka menyerah.
Menariknya, Rusia mengklaim telah menyetujui penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, namun menuduh Ukraina tetap menyerang menggunakan drone. Tidak ada tanda-tanda konkret dari kedua belah pihak untuk benar-benar mewujudkan gencatan senjata.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan kepada televisi nasional bahwa Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, telah memberi pengarahan kepada Putin mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Ukraina dalam rapat Dewan Keamanan Nasional pada 1 April. Lavrov juga mengungkapkan bahwa daftar dugaan pelanggaran Ukraina telah dikirimkan kepada Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.(jhn/yn)
Negara Ini Kuras Habis Sumber Daya Demi 5.000 Tentara Bayaran Turki! Pakar: Bisa Ubah Peta Masa Depan Afrika Secara Drastis
EtIndonesia. Akibat terus-menerus diganggu oleh kelompok ekstremis Al-Shabaab, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud baru-baru ini melakukan kunjungan ke Ankara, ibu kota Turki, dan bertemu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan itu, mereka menandatangani perjanjian yang mengizinkan Turki mengirimkan 5.000 tentara bayaran ke Somalia. Sebagai imbalannya, Somalia membuka akses terhadap eksplorasi sumber daya alam mereka untuk Turki. Seorang pakar militer Tiongkok menilai, langkah “menguras habis aset nasional” ini berpotensi mengubah peta geopolitik Afrika di masa depan secara drastis.
Dalam pertemuan 27 Maret itu, Turki sepakat mengirimkan 5.000 tentara bayaran dari perusahaan kontraktor militer swasta Turki “SADAT” ke ibu kota Somalia, Mogadishu. Tujuannya adalah membantu Pemerintah Somalia memerangi kelompok ekstremis Al-Shabaab. Sebagai timbal balik, Somalia memberikan hak eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas di kawasan pesisir kepada Turki, serta mengizinkan Turki membangun pangkalan militer di wilayahnya.
Sebenarnya, sejak tahun 2020, Somalia dan Turki sudah melakukan negosiasi terkait kerja sama ini. Sekitar 5.000 prajurit Somalia sudah pernah dikirim ke Turki untuk menjalani pelatihan militer. Diperkirakan lebih dari sepertiga tentara Pemerintah Somalia nantinya akan mendapatkan pelatihan di Turki. Terkait pertukaran sumber daya alam demi keberadaan militer Turki ini, penulis menilai bahwa kedua negara mungkin sedang menjalankan permainan strategi yang sangat kompleks, mencakup sumber daya, kedaulatan, dan geopolitik.
Adapun alasan Turki bersedia terlibat secara militer di Somalia kemungkinan besar adalah untuk mengisi kekosongan pengaruh yang ditinggalkan AS, Rusia, dan negara-negara lain di Afrika. Turki diduga ingin memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Dengan memiliki hak eksplorasi dan pangkalan militer di Somalia, Turki bisa membangun pondasi untuk pengaruh geopolitik jangka panjang di Afrika.
Di sisi lain, Somalia selama ini dilanda perang saudara dan serangan teror tanpa henti. Negara itu memiliki keterbatasan besar dalam hal anggaran dan kemampuan militer, sehingga hampir tidak mampu mempertahankan ibu kota Mogadishu dari tekanan kelompok-kelompok bersenjata seperti Al-Shabaab.
Menurut “Jungge’s Military Talk”, Somalia berupaya mendapatkan perlindungan militer dari Turki dengan menawarkan konsesi seperti hak eksplorasi sumber daya dan pembangunan pangkalan militer.
Namun, kehadiran perusahaan militer swasta SADAT dan 5.000 tentara bayaran ini dikhawatirkan justru memperparah situasi. Jika terjadi konflik antara tentara bayaran Turki dengan kelompok bersenjata lokal, bisa jadi akan memicu eskalasi yang melibatkan kekuatan-kekuatan asing lainnya. Selain itu, menyerahkan hak eksplorasi sumber daya alam kepada negara lain juga dikhawatirkan bisa membuat Somalia kehilangan kendali atas sektor ekonomi vital mereka. Ini bisa merusak kedaulatan negara dan memperdalam krisis ekonomi serta sosial.
Penulis menganggap bahwa undangan Somalia kepada Turki ini merupakan “langkah berani” dalam menghadapi krisis nasional mereka. Namun, belum ada jaminan bahwa kerja sama ini akan berhasil menstabilkan kondisi negara. Di sisi lain, keterlibatan Turki sendiri juga mengandung risiko besar. Jika misi ini gagal, bukan hanya reputasi internasional Turki yang bisa hancur, tetapi kekacauan di Somalia bisa semakin dalam. (jhn/yn)
Hitler Selamat dari Perang Dunia II dan Hidup 20 Tahun di Argentina? Dokumen Nazi yang Dideklasifikasi Picu Kehebohan
EtIdndonesia. Terkait pertanyaan apakah Adolf Hitler benar-benar bunuh diri di akhir Perang Dunia II kembali mencuat setelah Presiden Argentina, Javier Milei membuka sejumlah dokumen rahasia yang berkaitan dengan Nazi. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah klaim bahwa Hitler sebenarnya melarikan diri ke Argentina dan hidup selama 20 tahun setelah perang, bahkan memiliki dua orang anak perempuan.
Presiden Argentina Dideklasifikasi Dokumen Mengejutkan
Pada 31 Maret, sejumlah akun media sosial di platform X (sebelumnya Twitter) mengabarkan bahwa Presiden Javier Milei telah membuka arsip rahasia Pemerintah Argentina yang berkaitan dengan Nazi. Di antara dokumen tersebut, terdapat catatan bahwa Hitler selamat dari Perang Dunia II dan melarikan diri ke Argentina dengan bantuan Amerika Serikat dan “sekutunya”. Dia dikabarkan hidup selama dua dekade lagi dan memiliki dua anak perempuan di sana.
Namun perlu dicatat, media terkait tidak dapat memverifikasi secara langsung isi asli dari dokumen yang dideklasifikasi tersebut, sehingga keasliannya masih belum bisa dipastikan.
Dokumen Juga Mengungkap 300 Ribu Warga Jerman Melarikan Diri ke Amerika Selatan
Presiden Milei memerintahkan pembukaan semua dokumen rahasia yang terkait dengan pelarian para anggota Nazi ke Argentina setelah Perang Dunia II. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran sejarah dan menjawab tuntutan masyarakat internasional mengenai keberadaan penjahat perang Nazi.
Berdasarkan penyelidikan jaksa Jerman, sekitar 300.000 warga Jerman melarikan diri ke Amerika Selatan setelah perang berakhir. Dari lebih dari 20 republik merdeka di kawasan tersebut, hanya Argentina yang tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Jerman, membuatnya menjadi tempat pelarian utama bagi para anggota Nazi.
Jaringan pelarian terkenal bernama Rattenlinien (jalur tikus) mulai beroperasi pada tahun 1945, yang membantu Nazi dan fasis lainnya kabur dari Eropa ke Benua Amerika, terutama ke Argentina, juga ke Paraguay, Kolombia, dan Brasil.
Jalur pelarian ini didukung oleh sejumlah rohaniwan Katolik, termasuk tokoh gereja ternama. Selain itu, Amerika Serikat melalui Proyek Paperclip pada tahun 1947 juga memanfaatkan jaringan ini untuk membawa sekitar 1.600 ilmuwan Jerman, termasuk yang bekerja untuk Hitler, ke Amerika.
Langkah Milei Didukung Pusat Simon Wiesenthal
Keputusan deklasifikasi dokumen ini dibuat setelah pertemuan antara Presiden Milei dan Simon Wiesenthal Center, lembaga yang memantau penjahat perang Nazi. Kepala Kabinet Guillermo Francos mengatakan bahwa pengungkapan dokumen ini akan membantu dunia memahami sejauh mana Argentina pernah menjadi tempat perlindungan bagi Nazi.
Menurut sejarawan, Argentina pernah menampung sekitar 5.000 anggota Nazi yang melarikan diri, termasuk tokoh besar seperti Adolf Eichmann dan Josef Mengele. Arsip yang dibuka ini diperkirakan akan membawa informasi dan petunjuk baru terkait periode gelap sejarah tersebut.
Sejak menjabat, Milei dikenal dekat dengan kebijakan luar negeri AS dan Israel, bahkan saat ini tengah menjalani proses konversi agama menjadi Yahudi.
Pengakuan Mengejutkan dari Pria 128 Tahun
Teori konspirasi tentang Hitler masih hidup setelah perang bukanlah hal baru. Pada tahun 2017, seorang pria di Argentina berusia 128 tahun mengaku kepada media bahwa dirinya adalah Adolf Hitler dan bahwa dia “sudah bersembunyi selama 72 tahun dan tak ingin bersembunyi lagi.”
Pria itu, bernama Herman Guntherberg, tinggal di Kota Salta, Argentina. Dia mengaku tiba di Argentina menggunakan paspor palsu yang dikeluarkan oleh Gestapo setelah Perang Dunia II. Untuk membuktikan identitasnya, dia menunjukkan 75 barang bukti.
Sejarah atau Konspirasi?
Menjelang akhir Perang Dunia II, pasukan Soviet mendekati Berlin, sementara pasukan Sekutu dari Inggris, Amerika, dan Kanada juga menghancurkan pertahanan Jerman dari arah barat dan selatan. Pada Januari 1945, Hitler mundur ke bunker bawah tanah di Berlin, tempat dia menghabiskan hari-hari terakhirnya.
Pada 20 April, dia merayakan ulang tahunnya yang terakhir di bawah gempuran meriam Soviet. Dua hari kemudian, dia mulai menyadari bahwa kekalahan tidak bisa dihindari. Pada 29 April dini hari, dia menikah dengan Eva Braun, kekasih lamanya. Keesokan harinya, pada 30 April 1945, mereka bunuh diri bersama di dalam bunker.
Namun, banyak pihak masih meragukan kebenaran kisah kematiannya. Terbukanya arsip rahasia oleh Pemerintah Argentina berpotensi memicu lebih banyak penyelidikan dan mungkin mengungkap fakta yang selama ini tersembunyi.(jhn/yn)
Val Kilmer, Bintang ‘Top Gun’ dan ‘Batman,’ Meninggal Dunia di Usia 65 Tahun
Aktor Kilmer meninggal dunia karena pneumonia, demikian dikonfirmasi oleh keluarganya.
EtIndonesia. Aktor Val Kilmer, yang dikenal luas melalui perannya dalam film seperti Top Gun, The Doors, dan Batman Forever, meninggal pada 1 April di usia 65 tahun, seperti yang dikonfirmasi oleh putrinya kepada media.
Kilmer meninggal karena pneumonia, menurut putrinya, Mercedes Kilmer, dalam sebuah email kepada The Associated Press. Ia berada di Los Angeles dan dikelilingi oleh keluarga serta teman-temannya saat menghembuskan napas terakhir.
Aktor kelahiran California ini didiagnosis menderita kanker tenggorokan pada tahun 2014 tetapi kemudian sembuh, menurut pernyataan putrinya.
Pada usia 17 tahun, Kilmer menjadi aktor termuda yang pernah diterima di divisi drama Sekolah Juilliard yang bergengsi di New York pada tahun 1981. Ia memulai karier akting profesionalnya di atas panggung sebelum akhirnya melakukan debut film layar lebar dalam film komedi mata-mata Top Secret! (1984), diikuti oleh film Real Genius (1985).
Namun, perannya sebagai Iceman dalam Top Gun (1986) yang disutradarai oleh Tony Scott—di mana ia beradu akting dengan Tom Cruise—yang membuat namanya dikenal secara luas.
Setelah kesuksesan tersebut, Kilmer membintangi banyak film dalam karier yang berlangsung selama beberapa dekade, termasuk drama The Doors (1991) yang disutradarai oleh Oliver Stone, di mana ia berperan sebagai Jim Morrison, vokalis karismatik tetapi tragis dari band rock legendaris The Doors.
Ia juga tampil sebagai penembak legendaris Old West, Doc Holliday, dalam film Tombstone (1993), serta beradu akting dengan Al Pacino dan Robert De Niro sebagai pencuri ulung Chris Shiherlis dalam film perampokan bank Heat (1995) yang disutradarai oleh Michael Mann.
Pada tahun 1995, Kilmer menggantikan Michael Keaton sebagai Batman dalam Batman Forever, di mana ia bermain bersama Jim Carrey, Nicole Kidman, dan Tommy Lee Jones.
Sutradara Batman Forever, Joel Schumacher, kemudian menyebut Kilmer sebagai “manusia dengan masalah psikologis paling rumit yang pernah saya ajak bekerja sama.”
Konflik di Balik Layar dan Karier yang Berliku
Masalah tampaknya semakin memburuk saat Kilmer membintangi film The Island of Dr. Moreau (1996), di mana ia dikabarkan berselisih dengan lawan mainnya, Marlon Brando. Produksi film tersebut mengalami banyak kendala dan akhirnya gagal di pasaran.
John Frankenheimer, sutradara film tersebut, pernah mengatakan kepada majalah Premiere pada tahun 1997 bahwa ada dua hal yang tidak akan pernah ia lakukan lagi dalam hidupnya: “Saya tidak akan pernah mendaki Gunung Everest dan saya tidak akan pernah bekerja dengan Val Kilmer lagi. Tidak ada jumlah uang yang cukup di dunia ini untuk itu.”
Dalam memoarnya tahun 2020 berjudul I’m Your Huckleberry, Kilmer mengungkapkan bahwa ia merasa “sesedih yang pernah saya rasakan” saat berada di lokasi syuting film yang menuai banyak kritik tersebut.
Setelah The Island of Dr. Moreau, Kilmer membintangi beberapa film lain, termasuk The Ghost and the Darkness (1996) bersama Michael Douglas, The Saint (1997), Joe the King (1999), Wonderland (2003), Spartan (2004), Kiss Kiss Bang Bang (2005), MacGruber (2010), dan Cinema Twain (2019), di mana ia memerankan Mark Twain.
Diagnosis Kanker dan Perjuangan Melawan Penyakit
Pada tahun 2014, Kilmer menjalani serangkaian perawatan termasuk radiasi, kemoterapi, dan trakeostomi yang menyebabkan suaranya menjadi serak secara permanen.
Setelah sembuh dari kanker, ia tetap aktif di dunia akting, tampil dalam film The Snowman (2017) dan Paydirt (2020), yang juga dibintangi oleh putrinya. Ia juga kembali memerankan karakternya dalam sekuel Top Gun: Maverick (2022).
Dalam film dokumenter Val (2021), yang mengisahkan perjalanan kariernya, Kilmer berkata:
“Saya pernah berperilaku buruk. Saya pernah berperilaku berani. Saya pernah berperilaku aneh bagi sebagian orang. Saya tidak menyangkalnya dan saya tidak menyesalinya karena saya telah kehilangan dan menemukan bagian dari diri saya yang sebelumnya tidak saya ketahui. Dan saya merasa diberkati.”
Kilmer menikah dengan aktris Joanne Whalley pada tahun 1988 setelah bertemu di lokasi syuting film fantasi Willow yang disutradarai oleh Ron Howard. Pasangan ini memiliki dua anak sebelum bercerai pada tahun 1996.
Ia meninggalkan dua anaknya, Mercedes dan Jack.
Pihak The Epoch Times telah menghubungi perwakilan Kilmer untuk memberikan komentar.
Laporan ini juga melibatkan kontribusi dari Reuters dan The Associated Press
Sumber : Theepochtimes.com
Rekonfigurasi Konflik Global oleh Trump: Implikasinya bagi Asia dan Eropa
Joseph Yizheng Lian
Dua bulan setelah memulai masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump dituduh oleh beberapa politisi di Barat dengan meninggalkan sekutu lama Washington akibat sikapnya terhadap perang di Ukraina. Namun, kita tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang dalam sejarah untuk menyadari bahwa tindakan “memutus hubungan” semacam itu pernah terjadi sebelumnya di Eropa kontinental dan bukan tanpa alasan.
Pada tahun 1988, Perdana Menteri Inggris yang telah wafat, Lady Margaret Thatcher, dalam pidatonya di College of Europe di Bruges, Belgia, memberikan nasihat berikut kepada audiensnya:
“Kita harus berusaha menjaga komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Eropa. Dan itu berarti kita harus mengakui beban yang mereka tanggung akibat peran global mereka serta memahami bahwa sekutu mereka seharusnya turut serta dalam pembelaan kebebasan, terutama ketika Eropa semakin makmur.”
Sayangnya, kata-kata bijak dari Iron Lady itu tidak digubris.
Sebelas tahun kemudian, nada bicaranya berubah menjadi lebih tajam dan penuh cemoohan. Dalam sebuah konferensi Partai Konservatif di Blackpool, ia secara mengejutkan menyatakan, “Sepanjang hidup saya, semua masalah berasal dari daratan Eropa, sementara semua solusi datang dari negara-negara berbahasa Inggris di seluruh dunia.”
Antara pidatonya di Bruges dan Blackpool, Thatcher berubah dari seorang pendukung integrasi Eropa selama 30 tahun menjadi penentangnya yang paling vokal. Ia mengecam apa yang disebut sebagai “British malaise”—istilah yang digunakan oleh politisi dan sejarawan Konservatif Sir Ian Gilmour dalam bukunya tahun 1969, The Body Politic—untuk menggambarkan stagnasi ekonomi, kemerosotan sosial, serta perasaan putus asa yang melanda masyarakat Inggris.
Thatcher membenci sistem kesejahteraan Eropa, mengkritik serikat pekerja yang kaku, serta mengecam kekuasaan birokrat Brussels yang tidak terpilih, yang pada pertengahan 1990-an tampaknya telah melupakan NATO, meskipun Eropa telah menjadi kaya. Pertempurannya dimenangkan secara anumerta pada tahun 2020 dengan terjadinya Brexit.
Sejak saat itu, terutama secara default, Inggris keluar dari Eropa dan membangun kemitraan di kawasan Indo-Pasifik, wilayah yang telah dikenal secara historis. Inggris telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian baru dengan Amerika Serikat dan India. Inggris juga baru saja bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Pemerintahan Partai Buruh yang baru tidak berusaha membalikkan arah ini.
Amerika Serikat berada dalam lintasan yang serupa. Trump menolak konsep Big Government dan badan-badan multinasional yang birokratis. Seperti Thatcher hampir 40 tahun lalu—tetapi dengan cara yang jauh lebih agresif—Trump mengkritik negara-negara NATO lainnya karena mengalokasikan anggaran pertahanan yang terlalu kecil, keluhan yang juga sering disampaikan oleh presiden-presiden AS sebelumnya, terutama Dwight Eisenhower dan Ronald Reagan.
Orang-orang dekat Trump dengan cepat mengkritik beberapa negara Eropa karena dianggap telah meninggalkan nilai-nilai dasar Barat, seperti kebebasan berbicara, penghapusan perbatasan nasional yang aman, serta membiarkan masuknya kelompok kriminal dan jihadis fanatik yang melancarkan serangan teroris terhadap warga sipil tak berdosa. Trump juga percaya bahwa semua ini sedang terjadi di Amerika Serikat.
Perang Rusia–Ukraina telah menciptakan perpecahan antara Trump dan anggota NATO lainnya. Ia ingin perang ini segera berakhir agar Washington bisa “beralih” ke Indo-Pasifik dan menghadapi ancaman utama dari Tiongkok komunis, yang sejak masa jabatan pertamanya ia anggap sebagai musuh utama Amerika.
Sebagai contoh, sebuah artikel terbaru dari BBC menuduh presiden AS telah “meledakkan tatanan dunia”. Namun, tuduhan itu hanyalah bentuk Eurocentrisme, karena yang sebenarnya dilakukan Trump hanyalah mereset hubungan Washington dengan Eropa—dan Eropa bukanlah seluruh dunia.
Faktanya, ada tanda-tanda positif bahwa Eropa mulai bereaksi dengan cara yang sehat terhadap Trump. Misalnya, pemimpin Jerman yang baru terpilih telah memutuskan bahwa negaranya harus mengalokasikan dana besar untuk meningkatkan kekuatan militernya, meskipun hal itu berarti harus memangkas belanja kesejahteraan dan menyesuaikan kembali model pertumbuhannya.
Seperti yang diharapkan, ketika Eropa kembali kuat dan stabil, Trump akan meninggalkan panggung politik, dan para penerusnya dapat memperbaiki hubungan tanpa hambatan yang ada saat ini. Pada saat itu, dunia akan tetap bersifat bipolar: kubu masyarakat terbuka melawan kubu otoriter—atau lebih buruk lagi.
Akan ada dua medan utama di mana konflik antara kedua kubu ini akan berlangsung. Yang pertama adalah Asia, di mana Amerika Serikat—tanpa beban dari Eropa dan bersekutu dengan Jepang, Taiwan, Korea Selatan, serta Australia—akan menghadapi rezim Tiongkok. Kekuatan terbesar di dunia akan mencoba menekan dan menahan yang paling berbahaya. Yang kedua adalah Eropa, di mana Uni Eropa yang telah direformasi dan diperkuat akan menghadapi Rusia. Kekuatan kelas dua akan mencoba menahan kekuatan kelas tiga. Ini akan menjadi konfigurasi konflik yang jauh lebih rasional dan pembagian tugas yang lebih mudah dikelola bagi Barat dibandingkan situasi saat ini.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.
Profesor Lian lahir dan besar di Hong Kong. Ia memperoleh gelar B.A. dalam bidang matematika dari Carleton College dan Ph.D. dalam bidang ekonomi dari University of Minnesota. Lian telah banyak menulis dalam publikasi akademik dan profesional, serta merupakan penulis dari banyak buku, termasuk sebuah catatan perjalanan dari perjalanannya mengelilingi Taiwan dengan sepeda.
Menhan AS Pete Hegseth Yakinkan Sekutu Indo-Pasifik, Termasuk Australia, atas Dukungan AS
Dalam kunjungan singkatnya ke kawasan tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menjanjikan bahwa pemerintahan Trump akan “benar-benar memprioritaskan dan beralih ke kawasan ini.”
EtIndonesia. Pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menunjukkan bahwa, meskipun Pentagon mungkin mengurangi dukungannya terhadap sekutu di Eropa, komitmen terhadap sekutu di Indo-Pasifik, termasuk Australia, tetap kuat.
Berbicara dalam konferensi pers di Manila pada 28 Maret, ia berjanji bahwa pemerintahan Trump akan “benar-benar memprioritaskan dan beralih ke kawasan dunia ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
“Hari ini, kami berada di Filipina. Besok, Jepang. Selanjutnya, Australia, Korea Selatan, dan negara-negara lain di kawasan ini,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Presiden Filipina Bongbong Marcos dan Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro, Hegseth mengatakan bahwa mereka telah “menyetujui langkah-langkah berikutnya untuk membangun kembali—dan ini kuncinya, membangun kembali—pencegahan di kawasan Indo-Pasifik.”
Teodoro mencatat bahwa Filipina sedang “menggabungkan dan menyelaraskan kapabilitas dengan Australia dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat dalam waktu yang sangat lama.”
“Kita menghadapi ancaman bersama, yaitu ekspansi berlebihan Partai Komunis Tiongkok. Jadi, di Indo-Pasifik, aturan hukum internasional, kebebasan navigasi, dan kebebasan individu semuanya dipertaruhkan di sini.”
AS untuk Perdamaian
Meskipun Jepang terkena dampak besar dari tarif Trump, negara ini tetap menjadi sekutu strategis utama. Hegseth menegaskan kembali komitmen sekitar 50.000 tentara Amerika di Jepang untuk berpartisipasi, bersama dengan pasukan Filipina, dalam komando operasional gabungan yang baru dibentuk di bawah Jenderal Nagumo Kenichiro.
“Semakin luas aliansi kita, semakin baik. Semakin banyak kerja sama keamanan, semakin baik. Semakin tinggi interoperabilitas, semakin baik. Semakin banyak skenario kontingensi, semakin baik. Dan semakin besar dilema strategis bagi musuh kita, semakin baik,” ujar Hegseth.
Teodoro juga mengkritik klaim teritorial Beijing, dengan mengatakan, “Garis Sepuluh Putus-Putus lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada orang lain.”
“Itu adalah produk dari pandangan dunia yang terbatas, dari masyarakat yang tertutup. Kami tidak melakukan propaganda di negara ini. Kami mempraktikkan kebebasan berbicara dan demokrasi. Jadi Filipina bukan corong propaganda, tidak seperti mereka sendiri yang menjadi corong Xi Jinping,” kata Teodoro.
“Masalahnya adalah, Anda akan mendengar saya. Amerika Serikat akan mendengar saya. Orang Filipina akan mendengar saya. Tetapi lebih dari satu miliar warga Tiongkok tidak akan bisa mendengar apa yang saya katakan.”
Hegseth juga menegaskan sikap tegasnya, dengan menyatakan, “Sejarah mencatat banyak negara yang mencoba menguji keteguhan AS. Saat ini, kami bertekad untuk bekerja sama dengan mitra kami, membangun kembali etos pejuang, memperkuat militer kami, dan mengembalikan pencegahan.”
“Jangan salah mengartikan keyakinan kami pada perdamaian dan keinginan kami untuk perdamaian sebagai kurangnya ketegasan,” katanya. “Presiden Trump menginginkan perdamaian. Itu juga pesan saya di sini. Namun, untuk mencapai perdamaian itu, kami akan tetap kuat. Sekutu kami akan tahu bahwa kami berdiri bersama mereka.”
Namun, ia juga menyampaikan peringatan tersirat bagi Australia dan sekutu lainnya di kawasan mengenai pengeluaran pertahanan, dengan mengatakan bahwa AS akan terus “mendorong mitra dan sekutu lainnya di kawasan ini untuk meningkatkan upaya dan kerja sama mereka guna memperkuat kapabilitas pertahanan dan meningkatkan pencegahan.”
Sumber : Theepochtimes.com
Eropa Pecah dengan AS? Le Pen Jadi Korban “Permainan Kotor”, Trump dan Elon Musk Tunjukkan Dukungan
EtIndonesia. Pada 31 Maret, Pengadilan Prancis menjatuhkan hukuman terhadap pemimpin partai sayap kanan National Rally (Rassemblement National), Marine Le Pen, atas tuduhan penyalahgunaan dana Parlemen Eropa sebesar 3 juta euro. Da dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun, dengan dua tahun ditangguhkan dan dua tahun menjadi tahanan rumah, serta denda sebesar 100.000 euro. Le Pen juga langsung dikenai larangan mencalonkan diri dalam jabatan publik selama lima tahun—hukuman yang tetap berlaku meskipun dia mengajukan banding. Ini berarti besar kemungkinan dia tidak akan bisa ikut dalam pemilihan presiden Prancis tahun 2027.
Menurut laporan RFI (Radio France Internationale), Le Pen segera melawan balik dengan keras, menuduh tindakan ini sebagai bentuk “tirani kehakiman” yang dijalankan oleh sistem yang dikendalikan sayap kiri. Dia menyebut hukuman ini sebagai bentuk “serangan politik sekelas bom nuklir”.
Le Pen menegaskan: “Jika mereka menggunakan senjata sekuat ini untuk melawan kami, jelas mereka tahu kami hampir memenangkan pemilu.”
Agensi berita AFP melaporkan, meskipun putusan pengadilan ini menjadi pukulan besar bagi Le Pen, hasil survei terbaru masih menempatkannya sebagai kandidat terdepan dalam putaran pertama Pilpres 2027. Le Pen dan partainya mengecam keras putusan ini sebagai “skandal demokrasi” dan bentuk pengkhianatan terhadap jutaan suara rakyat Prancis.
Yang sangat jarang terjadi, larangan lima tahun untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik itu diberlakukan langsung dan tidak ditunda meskipun Le Pen mengajukan banding. Ini berarti, kecuali bandingnya dikabulkan, kandidat tiga kali Pilpres ini akan absen dari pertarungan 2027.
Pada malam setelah putusan dijatuhkan, Le Pen tampil di TV nasional Prancis TF1 dan untuk pertama kalinya merespons secara terbuka. Dia menegaskan tidak akan meninggalkan dunia politik dan bersumpah akan berjuang demi haknya untuk mencalonkan diri.
“Keputusan politik ini dibuat untuk secara sengaja mencegah saya mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 2027,” ujarnya. “Saya penuh semangat dan tidak akan menyerah begitu saja.” Dia menegaskan bahwa jalur hukum masih terbuka meskipun sangat sempit, dan dia menyerukan agar sistem hukum Prancis mempercepat proses bandingnya. Namun, di Prancis, proses banding dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan hal ini jelas menjadi tantangan berat bagi masa depan politiknya.
Meskipun dia dinyatakan tidak layak ikut pemilu, Le Pen dan National Rally masih memimpin dalam survei. Mereka mengecam keputusan ini sebagai bentuk “skandal demokrasi” yang menginjak-injak suara jutaan pendukung mereka.
Tim hukum Le Pen bersikukuh bahwa tuduhan ini bermotif politik, dengan alasan bahwa penggunaan dana sepenuhnya sah dan definisi “asisten parlemen” terlalu sempit. Namun, hakim menyatakan bahwa Le Pen dan rekan-rekannya melakukan pelanggaran secara sadar. Meski dia masih mempertahankan kursi parlemen hingga akhir masa jabatan, peluangnya menggantikan Presiden Emmanuel Macron kini berada di ambang kegelapan.
Jika Le Pen benar-benar tak bisa mencalonkan diri, satu-satunya pengganti paling potensial adalah Jordan Bardella, ketua partai yang baru berusia 29 tahun. Jika terpilih, Bardella akan menjadi Presiden termuda dalam sejarah Prancis. Namun, Le Pen enggan menyatakan dukungan eksplisit kepadanya, hanya menyebut Bardella sebagai “aset besar partai”, dan berharap tidak perlu memainkan “kartu itu” terlalu dini. Partainya telah meluncurkan petisi online berjudul “Selamatkan Demokrasi” untuk menggalang dukungan publik.
Kasus ini menarik perhatian internasional.
Presiden AS, Donald Trump segera menyatakan dukungan terhadap Le Pen, bahkan menyamakan nasibnya dengan serangkaian tuduhan hukum yang dia hadapi menjelang pemilu 2024.
Pada 31 Maret, Trump mengatakan kepada media di Oval Office Gedung Putih: “Ini masalah besar. Banyak orang mengira dia tak akan dihukum, tapi sekarang dia dilarang mencalonkan diri selama lima tahun, padahal dia kandidat unggulan. Kedengarannya mirip sekali dengan situasi di negara kita.”
Trump selama ini mengkritik negara-negara NATO karena kontribusi mereka yang minim dalam keamanan kolektif dan menyebut kebijakan perdagangan UE tidak adil. Dia juga dijadwalkan mengumumkan kebijakan tarif “resiprokal” pada Rabu (2/4), yang diperkirakan akan memperkeruh hubungan AS–Eropa.
Dukungan Trump menggema di kalangan pemimpin sayap kanan Eropa, termasuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang secara terbuka menyatakan solidaritas kepada Le Pen.
Le Pen juga merilis pernyataan keras usai divonis: “Malam ini, jutaan rakyat Prancis marah. Di negeri yang konon menjunjung tinggi hak asasi manusia, para hakim berperilaku seperti rezim otoriter. Amarah rakyat sungguh luar biasa.”
Komentarnya didukung oleh miliarder Elon Musk. Dalam unggahannya di platform X, Musk menulis: “Ketika kaum kiri radikal tidak bisa menang lewat pemilu yang adil, mereka akan menyalahgunakan sistem hukum untuk memenjarakan lawan politik mereka. Ini adalah skenario standar mereka di seluruh dunia.”
Wakil Presiden AS, JD Vance juga menyinggung kasus ini dalam pidatonya di konferensi konservatif CPAC, mengkritik tren penahanan tokoh politik oposisi di Eropa. Dia menyebut vonis terhadap Le Pen sebagai bukti nyata dari kekhawatirannya selama ini.
Sementara itu, Dewan Tinggi Kehakiman Prancis menyatakan keprihatinannya atas reaksi yang menggelora dari berbagai pihak, dan menyerukan agar semua kalangan menahan diri.
Dalam pernyataannya, mereka menyebutkan: “Komentar politik terhadap putusan hukum yang masih dalam proses banding tidak dapat diterima dalam masyarakat demokratis.”
Akun pengamat @CEOBriefing menulis di X: “Sejarawan dari Universitas Oxford, Niall Ferguson, mengatakan bahwa Trump tidak sepenuhnya salah. Dia menyadari bahwa Amerika memerlukan pendekatan realisme seperti Nixon. Hasil terbaik Ukraina bisa seperti Korea Selatan, terburuknya seperti Vietnam Selatan. Masa depan Eropa sebagai sekutu AS bukanlah hal yang pasti. Rusia yang stabil justru menjadi penyeimbang kekuatan Benua Eropa. Dalam hal ideologi, Rusia bahkan mungkin lebih dekat dengan konservatif AS ketimbang kaum kiri liberal Eropa. Rusia yang stabil juga bisa menjadi penyeimbang terhadap Partai Komunis Tiongkok. Dalam konteks geopolitik Eurasia, Tiongkok dan Rusia tidak mungkin menjadi sekutu sejati. Dunia telah berubah secara mendalam.”
Catatan akhir:
Komentar Trump dan para tokoh konservatif lainnya diyakini akan menyemangati kubu sayap kanan di Eropa. Namun di saat yang sama, hal ini memperumit hubungan antara AS dan “Eropa Lama” yang cenderung berpandangan kiri. Vonis terhadap Le Pen kini menjadi medan pertempuran ideologi global antara nasionalisme dan keadilan hukum.(jhn/yn)
Perenang di Samping Gunung Es Greenland: Berenang di Perairan Gletser dengan Suhu di Bawah Nol Derajat
EtIndonesia. Baru-baru ini, nama Greenland sering muncul di berita. Di sana, ada sekelompok perenang ekstrem yang tetap menjalankan hobi mereka—berenang musim dingin. Seperti apa rasanya berenang di gletser yang dikelilingi gunung es? Mari kita simak bersama!
Sebagai salah satu olahraga ekstrem, berenang musim dingin memberikan pengalaman unik yang tidak bisa dirasakan oleh mereka yang belum pernah mencobanya.
Di Nuuk, ibu kota Greenland, para perenang menikmati pengalaman unik dengan berenang di antara gunung es yang megah—sesuatu yang tidak dapat ditemukan di tempat lain.
Sofie Vistoft, seorang perenang musim dingin, berbagi pengalamannya: “Salju putih di mana-mana, dengan latar belakang gunung es yang begitu indah. Ini adalah pengalaman luar biasa yang baik untuk jiwa.”
Setelah melakukan pemanasan yang cukup, mereka melompat ke air gletser dengan suhu minus 7°C. Bahkan di bawah permukaan air, masih terlihat lapisan es yang tebal.
Tidak hanya penduduk setempat, dalam beberapa tahun terakhir, banyak wisatawan juga tertarik mencoba olahraga ekstrem ini, meskipun suhu airnya sangat menusuk tulang.
Regitze Fuglsang, perenang musim dingin lainnya, mengatakan: “Ini adalah pengalaman yang luar biasa dan sangat menyenangkan. Kami berkumpul sebagai komunitas, tidak peduli dari mana asalnya atau apa tujuan mereka di sini. Berenang musim dingin benar-benar menyatukan kita semua.”
Saat malam tiba, keindahan cahaya aurora sering muncul di langit Greenland, menambah suasana mempesona pada pengalaman berenang musim dingin ini.
Laporan oleh Ke Tingting / Editor: New Tang Dynasty News