Oleh: Fadjar Pratikto

Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan publik, bukan karena keindahan lautnya, tetapi karena kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan nikel. Warganet ramai-ramai membagikan informasi tentang kerusakan tersebut dengan tagar #SaveRajaAmpat.

Tekanan publik memuncak setelah aktivis Greenpeace melakukan aksi protes saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno berbicara di “Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2025”, 3 Juni lalu. Aksi itu berujung pada pengusiran para aktivis, termasuk seorang perempuan Papua yang membentangkan spanduk protes terhadap tambang nikel.

Protes ini mengarah pada pertanyaan besar: siapa di balik kerusakan ini? Pemerintah kemudian melakukan inspeksi terhadap empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat dari 26–31 Mei 2025. Keempatnya adalah PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Jejak Modal Asing dan Kepentingannya

PT Gag Nikel (GN), yang beroperasi di Pulau Gag seluas 13.136 hektare, awalnya dimiliki oleh perusahaan Australia Asia Pacific Nickel dan PT Aneka Tambang (Antam). Namun sejak 2008, Antam menjadi pemilik penuh. Pada Oktober 2024, Antam mengakuisisi 30% saham PT Jiu Long Metal Industry (JLMI), anak usaha Eternal Tsingshan Group dari Tiongkok, senilai Rp1,6 triliun. JLMI sendiri menjalankan smelter di Pulau Gag, menjadikannya bagian penting dari rantai pasok hilirisasi nikel Indonesia.

JLMI juga memiliki fasilitas pengolahan di Weda, Halmahera Tengah, dan mengolah bijih nikel dari PT GN menjadi Nickel Pig Iron dan Nickel Matte. Akuisisi ini bukan hanya tentang investasi, tapi juga memastikan pasokan bahan baku ke pabrik Tiongkok.

Sementara itu, PT Anugerah Surya Pratama (ASP) juga terafiliasi dengan Tiongkok melalui induknya, PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang menguasai ribuan hektare di Kepulauan Waigeo dan Pulau Manuram. Perusahaan ini merupakan bagian dari jaringan bisnis raksasa tambang Tiongkok, Vansun Group, yang juga mengoperasikan smelter besar di Morowali.

PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) yang beroperasi di Pulau Kawei seluas 5.922 hektare, dimiliki oleh WNI Hamzah Hendrawan. Meski sahamnya tidak dimiliki asing, hasil tambangnya sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Sementara PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), yang baru mulai survei sejak September 2024 di Pulau Manyaifun dan Batang Pele, belum diketahui pasti keterkaitannya dengan investor asing.

Pemerintah Akhirnya Mencabut Empat Izin

Menyusul tekanan publik, pemerintah akhirnya mencabut izin empat perusahaan tambang: PT ASP, PT KSM, PT MRP, dan PT Nurham. Pengumuman resmi dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 Juni 2025. Keputusan ini disebut berdasarkan evaluasi lintas kementerian dan bukan semata karena viralnya isu di media sosial.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa hanya PT Gag Nikel yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 dan telah diperiksa langsung oleh timnya. Meskipun sebelumnya sempat dihentikan operasinya karena dianggap melanggar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bahlil kemudian menyatakan bahwa Pulau Gag tidak masuk kawasan Geopark Raja Ampat dan letaknya cukup jauh dari pusat wisata Piaynemo.

Namun, keputusan mempertahankan izin PT GN memunculkan tanda tanya besar. Terlebih, laporan menunjukkan bahwa 300 dari 500 hektare deforestasi di Raja Ampat justru terjadi di Pulau Gag—lokasi operasi PT GN.

Sementara itu, PT ASP diketahui melakukan penambangan tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah. KLHK telah memasang papan peringatan untuk menghentikan aktivitasnya. Secara umum, keempat perusahaan yang dicabut izinnya diduga melakukan pelanggaran serius terkait legalitas dan pengelolaan lingkungan.

Sorotan Terhadap Investasi Asing dan Lemahnya Pengawasan

Kasus ini menunjukkan bagaimana investasi asing, khususnya dari Tiongkok, menjadi faktor dominan dalam industri tambang di Papua. Banyak perusahaan asing memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan konservasi seperti Raja Ampat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Desy Natalia, meminta pemerintah meninjau ulang kerja sama investasi yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat lokal. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Greenpeace melalui juru kampanyenya, Iqbal Damanik, juga mengkritik pembenaran pemerintah bahwa lokasi tambang PT GN cukup jauh dari kawasan wisata. Menurutnya, hal itu tak relevan karena aturan melarang penambangan di pulau kecil. Fakta bahwa 500 hektare hutan telah hilang, 300 hektare di antaranya di Pulau Gag, adalah sinyal bahaya.

Masyarakat adat, nelayan, dan warga yang terdampak kerusakan lingkungan mulai melakukan perlawanan hukum. Mereka dibantu Lembaga Bantuan Hukum Papua Barat dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) untuk menyiapkan gugatan perdata terhadap perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup mereka.

Langkah ini penting sebagai preseden bahwa masyarakat lokal tidak tinggal diam ketika ekosistem mereka dirusak atas nama pembangunan. Mereka menuntut keadilan lingkungan dan ekonomi.

Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia, kini belum aman oleh kerakusan industri tambang. Kasus ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara ambisi ekonomi nasional dan tanggung jawab ekologis. Meski pemerintah mencabut beberapa izin, pertanyaan besar masih menggantung: mengapa PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi, padahal kerusakan lingkungan paling besar terjadi di wilayahnya?

Investasi asing, khususnya dari Tiongkok, juga berperan besar dalam skema tambang dan hilirisasi. Namun, tanpa pengawasan ketat dan keberpihakan kepada lingkungan serta masyarakat adat, investasi semacam ini justru membawa bencana ekologis.

Kasus Raja Ampat adalah peringatan: Indonesia tidak boleh mengorbankan warisan alamnya demi kepentingan modal asing dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan ekologis harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Fadjar Pratikto

Dua puluh enam tahun yang lalu, tepatnya pada 10 Juni, dibentuk Kantor 610, entitas rahasia milik Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang bertanggung jawab langsung atas penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong sejak 1999. Meski perannya sudah dialihkan ke lembaga lain, namun berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik penganiayaan terhadap Falun Gong masih berlangsung,  fungsinya tetap berjalan di balik layar.

Awalnye Kantor 610 dibentuk sebagai sayap pelaksanaan dari Kelompok Pimpinan Pusat untuk Menangani Falun Gong (CLGDF),  yang juga dikenal sebagai Kelompok Pimpinan Pusat untuk Menangani Agama-Agama Sesat,  sebuah kelompok kecil terkemuka dari PKT. Karena kantor ini dipimpin oleh PKT tanpa mandat hukum formal, kantor ini terkadang digambarkan sebagai organisasi ekstralegal.

“Kantor 6-10 itu seperti Gestapo milik Hitler,” kata Guo Guoting, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok yang tinggal di pengasingan. “Mereka berkuasa dan mendapat cukup dukungan finansial dari pemerintah, jadi… mereka diam-diam mengendalikan semua praktisi Falun Gong di daerah setempat.”

Menjadi Negara Dalam Negara

Falun Gong, dikenal juga sebagai Falun Dafa, adalah latihan spiritual dan meditasi yang diperkenalkan oleh Guru Li Hongzhi pada Mei 1992. Gerakan ini dengan cepat menarik minat masyarakat luas di Tiongkok karena manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan dan spiritualitas. Menjelang tahun 1999, diperkirakan 70 hingga 100 juta warga Tiongkok telah mempraktikkannya — mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat dan militer.

Namun, popularitas luar biasa ini menimbulkan kecemburuan dan ketakutan dalam diri Jiang Zemin, Sekretaris Jenderal PKT kala itu. Jiang merasa posisi dan warisannya terancam oleh gerakan spiritual damai ini, apalagi ketika hasil penyelidikan internal oleh mantan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Qiao Shi, menyatakan Falun Gong “membawa manfaat dan tidak merugikan.”

Tanpa persetujuan resmi dari Politbiro atau lembaga legislatif, Jiang mendirikan Kantor 610 — sebuah entitas rahasia dengan kekuasaan luar hukum dan menjadi lembaga ‘superbody, diberi wewenang penuh untuk mengoordinasikan upaya nasional dalam menindas Falun Gong. Kantor ini dinamai berdasarkan tanggal pembentukannya, dan menyusup ke seluruh struktur pemerintahan Tiongkok — dari kementerian pusat hingga desa terpencil.

Sejak awal, Kantor 610 mengoperasikan kampanye fitnah nasional terhadap Falun Gong, termasuk insiden  rekayasa bakar diri di Lapangan Tiananmen” pada 2001 — propaganda yang kemudian terungkap sebagai pementasan oleh pihak berwenang. Organ ini bekerja sama dengan Komite Urusan Politik dan Hukum (PLAC), serta Biro Keamanan Umum, untuk memastikan bahwa praktisi Falun Gong dapat ditangkap, ditahan, disiksa, bahkan dibunuh, tanpa proses hukum.

Di setiap provinsi, kota, kabupaten, dan bahkan lembaga pemerintahan, Kantor 610 memiliki cabang. Kepala polisi lokal sering kali merangkap sebagai kepala Kantor 610 setempat. Total ada sedikitnya 15.000 pegawai resmi yang digaji dari dana pemerintah pusat. Seluruh struktur hukum dan penegakan hukum Tiongkok digiring untuk tunduk kepada Kantor ini.

Praktisi Falun Gong yang ditahan tidak melalui proses pengadilan. Hukuman mereka ditentukan langsung oleh agen Kantor 610. Jika tidak ada bukti, maka bukti dipalsukan. Tekanan juga diberikan kepada keluarga praktisi, yang sering kehilangan pekerjaan, hak pendidikan, dan tunjangan hanya karena tidak mau memaksa kerabat mereka melepaskan keyakinan.

Akibat meluasnya kekuasaan Kantor 610, sistem hukum Tiongkok runtuh. Badan-badan pemerintahan yang dulunya menjalankan fungsinya secara terpisah menjadi subordinat dari entitas represif. Kantor ini membentuk semacam “negara dalam negara” yang secara efektif mengontrol polisi, kejaksaan, pengadilan, media, hingga lembaga pendidikan. Warga diintimidasi, dipaksa menandatangani pernyataan meninggalkan Falun Gong, dan diawasi ketat oleh komite lingkungan setempat yang dikendalikan Kantor 610.

Terbukanya Tirai Kelabu

Tirai yang menutupi keberadaan Kantor 610 mulai terbuka saat Li Dongsheng — kepala lembaga tersebut sekaligus Wakil Menteri Keamanan Publik — ditangkap pada 2013 karena korupsi. Li dikenal luas sebagai arsitek propaganda anti-Falun Gong. Ia memimpin produksi materi fitnah dan mengarahkan insiden bakar diri  palsu di lapangan Tiananmen. Kejatuhan Li membuka kedok eksistensi Kantor 610 kepada publik luas.

Setelahnya, Zhou Yongkang, mantan kepala PLAC dan pelindung utama Kantor 610, turut ditangkap. Dalam lima tahun setelah Kongres Nasional PKT ke-18 (2012), sebanyak 96 pejabat tinggi yang terafiliasi dengan Kantor 610 dan PLAC dijatuhi hukuman oleh pimpinan PKT Xi Jinping karena korupsi, termasuk banyak kepala polisi dan hakim.

Meski alasan resmi adalah korupsi, banyak pengamat menilai bahwa tindakan ini merupakan upaya internal PKT untuk menutup luka lama dan menenangkan tekanan internasional terkait pelanggaran HAM. Sebab setelah Xi berkuasa selama dua periode lebih, penganiayaan terhadap Falun Gong tetap berlangsung.

Hingga 2025, diperkirakan 72.000 pejabat pemerintah dan petugas keamanan telah dihukum atas berbagai pelanggaran, termasuk korupsi. Namun, tak satu pun dihukum secara resmi atas peran mereka dalam penganiayaan terhadap Falun Gong. Para pelaku yang dulunya agresif, kini hidup dalam kekuatiran, takut dibalas atau diadili di masa depan.

Pada 21 Maret 2018, Komite Sentral PKT mengumumkan bahwa  Kantor 610  direorganisasi, dan fungsinya dialihkan ke Komisi Politik dan Hukum Pusat dan Kementerian Keamanan Publik PKT sebagai bagian dari pendalaman reformasi partai dan lembaga negara .

Namun secara struktural, meskipun Kantor 610 secara formal dinyatakan  selesai, fungsi dan sistem kerjanya tetap berjalan di bawah nama atau struktur berbeda. Operasi pengawasan, penahanan sewenang-wenang, dan indoktrinasi tetap terjadi di penjara dan kamp kerja paksa khususnya terhadap merereka yang teguh berkultivasi Falun Gong.

Pada 12 Mei 2021, pemerintah Amerika Serikat untuk pertama kalinya secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Kantor 610, yakni Yu Hui, mantan direktur lembaga tersebut di Kota Chengdu. Sanksi ini berupa larangan masuk ke wilayah AS dan pembekuan aset.

Tak lama sebelumnya, praktisi Falun Gong dari 38 negara menyerahkan daftar 9.300 nama agen Kantor 610 ke pemerintah mereka masing-masing, meminta tindakan hukum dan sanksi terhadap para pelaku penganiayaan. Meskipun langkah itu belum cukup untuk menghentikan penindasan, namun ia memberi sinyal kuat bahwa dunia tidak menutup mata.

Saat ini Kantor 610 mungkin telah dibubarkan secara administratif, namun engan jangkauan luas dan sistem yang mengakar dalam pemerintahan PKT, penindasan terhadap Falun Gong terus berlangsung, bahkan sudah berskala transnasional.

Kini, dengan munculnya tekanan internasional dan krisis internal yang merongrong PKT, kelanjutan  sistem penganiayaannya tampak goyah. Namun, selama penganiayaan belum berhenti, dan para pelaku belum diadili, Kantor 610 — dalam bentuknya yang  baru — tetap menjadi simbol kelam pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

“Dia yang tidak adil pasti akan binasa,” demikian pepatah lama Tiongkok yang kini menghantui para pelaku kekejaman. Dunia hanya perlu satu hal lagi: keadilan yang sejati dan menyeluruh bagi para korban.