oleh Shang Yan, Luo Ya, Zhong Yuan

 Saat ini, ekonomi Tiongkok sedang mengalami penurunan dan situasi politik yang suram. Apakah ini disebabkan oleh pemimpin saat ini yang menyimpang dari kebijakan reformasi dan keterbukaan, ataukah merupakan hasil yang tak terhindarkan dari sistem otoriter Partai Komunis Tiongkok (PKT)? 

Faktanya, pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun ini telah dengan tepat memprediksi perkembangan ekonomi Tiongkok lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Negara-negara tanpa sistem inklusif mungkin akan mengalami kemajuan sejenak, tetapi pada akhirnya laju pertumbuhan mereka akan terhenti.

Pada 14 Oktober, Hadiah Nobel Ekonomi 2024 dianugerahkan kepada tiga profesor ekonomi yaitu Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson. Acemoglu dan Johnson bekerja di Institut Teknologi Massachusetts dan James Robinson di Universitas Chicago.

Para cendekiawan ini mengungkapkan melalui studi tentang berbagai sistem politik dan ekonomi yang diperkenalkan di koloni Eropa, bahwa salah satu penyebab utama perbedaan besar dalam kemakmuran negara adalah perbedaan fundamental dalam sistem sosial.

Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menyatakan bahwa para cendekiawan tersebut menemukan hubungan sebab akibat yang jelas. Sistem yang dirancang untuk mengeksploitasi rakyat tidak mendukung pertumbuhan jangka panjang, sementara sistem yang mendirikan kebebasan ekonomi dasar dan supremasi hukum justru menguntungkan pertumbuhan jangka panjang.

Pada 2012, Acemoglu dan Robinson bersama-sama menulis buku berjudul Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, yang juga membahas hal serupa. Mereka membedakan antara sistem inklusif (inclusive institutions) dan sistem eksploitatif (extractive institutions). Kombinasi sistem politik dan ekonomi inklusif menciptakan siklus yang baik dan membawa kemakmuran, sementara kombinasi sistem politik dan ekonomi eksploitatif membentuk siklus yang buruk dan menyebabkan kemiskinan.

Di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT) menerapkan kombinasi sistem politik dan ekonomi eksploitatif. Istilah seperti “memotong rumput gandum” dan “penambangan manusia” adalah bukti paling jelas dari kenyataan ini. 

Para cendekiawan dalam buku mereka memprediksi bahwa, “Dalam hal Tiongkok, proses pertumbuhan yang didasarkan pada mengejar ketertinggalan, pengadopsian teknologi asing, dan ekspor produk manufaktur berbiaya rendah mungkin akan berlanjut untuk beberapa waktu. Namun, pertumbuhan Tiongkok juga bisa mencapai batasnya, terutama begitu standar hidup mencapai tingkat negara berpendapatan menengah.” Mereka menambahkan bahwa, “pertumbuhan berbasis inovasi sejati dan destruksi kreatif tidak akan terjadi, dan laju pertumbuhan Tiongkok yang menakjubkan akan perlahan-lahan menghilang.” Para cendekiawan ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan besar PKT dan elit ekonomi akan berusaha mempertahankan kekuasaan dalam beberapa dekade mendatang, “tanpa alasan yang jelas untuk mengharapkan Tiongkok beralih ke sistem politik yang lebih inklusif.”

Prediksi sepuluh tahun lalu ini terbukti benar di Tiongkok saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan lain: apakah kesulitan ekonomi Tiongkok saat ini disebabkan oleh masalah kepemimpinan saat ini ataukah karena karakteristik bawaan dari sistem PKT?

Sun Kuo-hsiang, profesor tetap di Departemen Hubungan Internasional dan Bisnis Universitas Nanhua, Taiwan, berkomentar, “Banyak orang menyalahkan Xi Jinping karena menyimpang dari jalur reformasi Deng Xiaoping, menganggap ini sebagai masalah kepemimpinan pribadi. Namun, penelitian pemenang Hadiah Nobel Ekonomi menunjukkan bahwa kesulitan ini sebenarnya berasal dari keterbatasan sistem otoriter itu sendiri. Dengan kata lain, sistem otoriter tidak dapat mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, yang mana pada akhirnya menyebabkan stagnasi ekonomi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ini bukan hanya masalah kepemimpinan, melainkan hasil dari struktur sistem itu sendiri.”

Penulis kolom Epoch Times, Wang He, mengatakan, “Hubungan antara kedua hal ini bukanlah pertentangan, tetapi keduanya sebenarnya saling terkait. Xi Jinping sendiri mewakili keseluruhan sistem PKT. Demi melindungi partai, ia beralih ke arah kiri, yang telah membunuh fleksibilitas dan ruang lingkup sistem sebelumnya yang sebagian berbasis pada reformasi pasar, sehingga membuat ekonomi Tiongkok semakin memburuk.”

Para cendekiawan menyatakan bahwa “sistem eksploitatif” tidak akan bertahan lama. Namun, mengapa Tiongkok masih mengalami perkembangan ekonomi selama 30 tahun di bawah sistem tersebut? Sun Kuo-hsiang menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya sebagian perubahan dalam sistem ekonomi pada saat itu.

Sun Kuo-hsiang menambahkan, “Perubahan sebagian ini adalah transisi dari ekonomi eksploitatif yang sangat terkendali ke sistem ekonomi yang lebih inklusif, yang biasa kita sebut sebagai reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Dengan kata lain, reformasi dan keterbukaan memanfaatkan kekuatan ekonomi pasar, dan transformasi ini mendorong investasi, inovasi, dan dinamisme pasar Tiongkok. Namun, karena sistem politik Tiongkok tetap otoriter dan eksploitatif, maka perluasan lebih lanjut dari sistem ekonomi yang inklusif menjadi sangat sulit.”

Wang He berkata, “Jika mereka tidak melakukan transisi tersebut, maka ekonomi Tiongkok akan mati sejak lama. Jadi, ledakan ekonomi Tiongkok selama 30 tahun reformasi dan keterbukaan bukanlah hasil dari sistem politik eksploitatif, melainkan karena mereka terpaksa membuat beberapa konsesi dan penyesuaian di bawah tekanan situasi.”

Dalam bukunya, Acemoglu dan Robinson juga menunjukkan bahwa jika Tiongkok beralih ke sistem politik yang inklusif sebelum pertumbuhan di bawah sistem eksploitatif mencapai batasnya, maka stagnasi dapat dihindari. Namun, “hampir tidak ada alasan untuk berharap bahwa Tiongkok akan beralih ke sistem politik yang lebih inklusif.” Kemungkinan besar, PKT dan elit ekonomi akan berusaha untuk tetap mengendalikan kekuasaan dengan kuat, dan prediksi ini sedang terwujud di Tiongkok saat ini. (Hui)