EpochTimesId – Petugas keamanan Polandia menahan seorang pejabat pemerintah karena dicurigai menjual data rahasia kepada Rusia. Data yang diserahkan kepada rusia terkait rahasia tentang taktik yang direncanakan akan digunakan Warsawa untuk mencoba memblokir pembangunan pipa gas.
Juru Bicara dari menteri yang bertanggung jawab atas dinas rahasia, Stanislaw Zaryn, mengatakan kepada televisi TVP Info, bahwa pria itu telah ditahan pada hari Jumat (23/3/2018). Pengadilan telah menyetujui penahanannya pada hari berikutnya hingga tiga bulan kedepan.
“Pejabat itu, yang telah diidentifikasi sebagai Marek W, memegang posisi yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek energi. Dia memberikan informasi kepada Rusia tentang bagaimana Warsawa bermaksud untuk memblokir jalur pipa Nord Stream 2,” kata Zaryn, seperti dikutip The Epoch Times dari Reuters, Selasa (27/3/2018).
Video Pilihan Erabaru Chanel :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Polandia menentang pembangunan Nord Stream 2, yang akan menghubungkan Rusia dengan Jerman melalui pipa di seberang lautan. Jaringan pipa itu memungkinkan Moskow untuk memompa lebih banyak gas ke pasar utamanya di Eropa Barat, sementara melewati dan mengabaikan negara-negara Eropa timur.
Warsawa mengatakan pipa akan memperkuat posisi dominan Gazprom di pasar gas di Eropa tengah dan timur. Jaringan pipa akan membatasi persaingan dan meningkatkan ketergantungan Eropa pada gas Rusia.
Kantor berita negara Polandia, PAP, mengatakan tersangka telah melakukan kontak dengan para perwira intelijen Rusia. Para diplomat intelijen itu bekerja di bawah perlindungan diplomatik, pada kedutaan besar Rusia di Warsawa.
Kasus ini terjadi ketika Inggris dan Uni Eropa sedang bentrok dengan Moskow. Mereka mendakwa Rusia terlibat dalam serangan racun saraf terhadap mantan agen ganda Rusia di Inggris.
Duta besar Rusia untuk Polandia, Latvia, Lithuania dan Estonia dipanggil oleh kementerian luar negeri dari negara-negara itu pada hari Senin, kantor berita Rusia melaporkan.
Duta besar Rusia di Polandia menolak berkomentar tentang alasan pertemuan di kementerian luar negeri Polandia. (Reuters/The Epoch Times/waa)
