oleh Qin Yufei
Sehubungan dengan perusahaan telekomunikasi Tiongkok seperti Huawei, ZTE dan lainnya dihalangi perkembangannya oleh negara-negara Barat, Australia menyatakan akan memasang kabel Internet berkecepatan tinggi bawah laut yang menghubungi Kepulauan Solomon, dan secara resmi menggeser Huawei keluar dari proyek tersebut.
Wall Street Journal melaporkan, seiring dengan makin tingginya kekhawatiran Barat terhadap hubungan antara perusahaan Huawei dengan pemerintah Tiongkok komunis, pejabat pemerintah Australia menekan pihak berwenang Kepulauan Solomon untuk menolak tawaran dari Huawei mengenai pemasangan kabel bawah laut.
Pengumuman itu dibuat pada Kamis (19/04/2018) setelah Perdana Menteri Australia Turnbull bertemu di London dengan para pemimpin Pasifik Selatan termasuk menteri Kepulauan Solomon.
Sebagian besar dari biaya pemasangan kabel tersebut akan dikeluarkan oleh pemerintah Australia, meskipun Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea yang juga akan tersambung kabel akan terbeban sebagian.
Kabel optik baru tersebut akan selesai dipasangan sebelum tahun 2019 berakhir. Hitungan anggaran proyek tersebut adalah 70 juta Dolar AS, yang akan didanai Bank Pembangunan Asia.
Namun, setelah pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan bahwa mereka menyewa Huawei untuk memasang kabel, Bank Pembangunan Asia mencabut keputusannya karena khawatir tentang transparansi.
Baca juga : AS Hajar Kelemahan RRT dengan ZTE Terancam Lumpuh, Paksa Huawei Ganti Jurus ?
Kepulauan Solomon dan Papua New Guinei semakin banyak menerima dana bantuan dari Tiongkok, termasuk pembangunan proyek infrastruktur berskala besar.
Pejabat Australia telah menghabiskan beberapa bulan untuk membahas proyek tersebut. Pada awal bulan April ini, pemerintah Australia dan Papua New Guinea telah menandatangani kesepakatan pemasangan kabel saluran internet ke negaranya.
Bulan Januari lalu, Vocus Group dari Sydney Telecom mengabarkan bahwa pemerintah Australia telah merekrutnya sebagai pihak yang melakukan “studi lapangan” proyek pemasangan kabel bawah laut.
Pada tahun 2012, pemerintah Australia melarang Huawei ikut serta dalam lelang pemasangan jaringan broadband baru di negaranya.
Meskipun demikian, Huawei masih terus menjual peralatan telekomunikasi ke operator telekomunikasi Australia dan menjual ponsel kepada konsumen Australia. Huawei juga memegang kursi di lembaga penasehat pemerintah untuk proyek 5G di Australia.
Baru-baru ini, para pejabat AS dan Inggris juga mengambil tindakan terhadap raksasa telekomunikasi Tiongkok lainnya yakni, ZTE.
Pada 16 April, Departemen Perdagangan AS mengeluarkan perintah yang melarang perusahaan AS menjual perangkat keras atau perangkat lunak ke ZTE.
ZTE dituduh gagal memenuhi janji pembelaan yang dicapai dengan pemerintah AS tahun lalu. Pada awal tahun 2016, ZTE dituduh telah menjual produknya ke Iran dan Korea Utara yang sedang menjalani sanksi internasional. Karena itu ZTE dikenakan denda oleh Amerika Serikat sebesar 1,2 milyar dolar AS dan diminta untuk menghukum personil yang terlibat kasus tersebut.
Baca juga : Terungkap! ZTE Bisa Kehilangan Hak Gunakan Sistem Operasi Android, Bagaimanakah Nasib Ponsel Ini?
Pada saat Australia mengumumkan akan mengambil alih pekerjaan pemasangan kabel bawah laut, Komite Kajian Ekonomi dan Keamanan dari Kongres AS juga mengeluarkan laporan yang membahas dampak dari rantai pasokan Tiongkok terhadap teknologi komunikasi AS (ICT).
Laporan menuding perusahaan Huawei, ZTE dan Lenovo yang sangat mungkin memberikan dukungan atau terlibat dalam kegiatan spionase untuk membantu meningkatkan daya saing perusahaan Tiongkok dan mempromosikan kepentingan pemerintah Tiongkok.
Pada hari yang sama, Richard Spencer, Sekretaris Angkatan Laut AS yang hadir dalam acara dengar pendapat di parlemen juga menyinggung soal perusahaan Huawei, Ia mengatakan bahwa ketika penandatanganan kontrak, ia baru sadar bahwa mitra dagang patungannya adalah Huawei, karena itu ia langsung menyatakan bahwa tidak akan menggunakan produk atau perangkat lunak Huawei.
Pada hari Selasa, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) mengeluarkan sebuah keputusan yang melarang perusahaan komunikasi seluler AS yang memperoleh dana subsidi dari pemerintah federal membeli peralatan telekomunikasi apa pun yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE karena dapat membawa potensi ancaman keamanan bagi negara.
Sebelum ini, Kongres AS juga telah melarang Departemen Pertahanan AS membeli perangkat komunikasi buatan Huawei dan ZTE. (Sinatra/asr)
