Sudah 20 tahun sejak Tiongkok mengadopsi kebijakan ‘one country, two systems’ (OCTS) dengan Hong Kong. Namun, sejauh ini telah terjadi perjalanan yang bergelombang. Ada beberapa masalah sosial dan sipil yang tidak terpecahkan, dan penduduk Hong Kong telah terbagi menjadi dua kelompok: pro-demokrasi, terdiri dari kaum muda yang idealis dan dipengaruhi Barat, dan pro-kemapanan, yang terdiri dari lanjut usia dan mereka yang berusaha mempertahankan sistem politik “stabil” yang sudah mapan. Perdebatan baru-baru ini mengenai masalah ini telah membawa dua pertanyaan penting: Apakah OCTS telah dijalankan di Hong Kong, dan apakah itu akan pernah dijalankan di Taiwan?
Apakah OCTS bekerja di Hong Kong?
Dalam 10 tahun terakhir, ada perubahan signifikan dalam pendekatan Beijing terhadap Hong Kong. Tiongkok telah menjadi lebih tegas dalam kehadirannya di Hong Kong. Ini juga telah mengirimkan isyarat bahwa pemerintah Tiongkok akan menghapus pengaturan bersama tentang satu negara dua sistem tersebut jika mereka merasa bahwa satu negara bisa dirugikan oleh sentimen kemerdekaan yang tumbuh di Hong Kong.
Anggota Partai Demokrat Lee Wing-tat, yang telah vokal tentang posisinya pada penguasa komunis di Beijing, menyatakan bahwa para pejabat Tiongkok:
“Sebenarnya mengganggu nilai-nilai inti Hong Kong, tentang kebebasan, sistem pengadilan, dan juga tentang apakah kita [Hong Kong] menikmati hak untuk memilih pemerintah kita sendiri. Ada begitu banyak janji di masa lalu, dan Anda dapat mengatakan bahwa sebagian besar atau semuanya telah rusak dalam 20 tahun terakhir.”
Perbedaan antara Tiongkok dan Hong Kong dapat secara mencolok ditunjukkan oleh penerapan kebebasan berekspresi sederhana dalam “sistem” individual. Menurut hukum dasar Hong Kong, warga Hong Kong memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan diri. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok secara ketat mengatur dan memonitor kritik publik dan bahkan opini publik.
Perdebatan tentang hak asasi mahasiswa untuk mengekspresikan diri dengan slogan-slogan kemerdekaan untuk Hong Kong dan langkah-langkah universitas Tiongkok mengutuk mereka telah menciptakan kehebohan, menyoroti bahwa orang-orang di Hong Kong lebih memilih sistem mereka daripada Tiongkok.
Sejak amendemen yang diusulkan Tiongkok untuk Pasal 23 pada tahun 2003 dan kontrolnya atas proses pemilihan Hong Kong, Tiongkok telah kehilangan kepercayaan dari orang-orang di Hong Kong. Akibatnya, sejak saat itu, ia telah mencoba mengubah kesan orang-orang daratan Tiongkok terhadap Hong Kong, yang secara signifikan berdampak pada opini OCTS keduanya berakhir. Orang-orang Hong Kong juga merasa bahwa Tiongkok lebih berfokus pada satu negara, dan mempertanyakan kejujuran dan kredibilitas Tiongkok untuk mempertahankan akhir dari kesepakatan mereka tersebut.
Menuju Taiwan
Pada akhir tahun lalu, Presiden Xi Jinping mengulangi gagasan bahwa Tiongkok dan Taiwan dapat bersatu di bawah kebijakan OCTS. Namun, Ma Ying-jeou, presiden Taiwan, telah terang-terangan membantah kemungkinan itu, menyatakan bahwa langkah semacam itu akan mengorbankan kedaulatan dan kebebasan Taiwan. Taiwan juga memperhatikan kejadian-kejadian di Hong Kong dan dengan terang-terangan lebih memilih untuk tetap menjauhi Tiongkok.
Orang-orang Taiwan juga mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Taiwan dan bukan orang Tiongkok. Mereka tidak menerima sistem politik Tiongkok, dan lebih suka hidup dalam masyarakat liberal demokratis. Peristiwa baru-baru ini tentang keterlibatan Tiongkok dalam proses pemilihan Hong Kong telah disorotkan kepada Taiwan bahwa demokrasi mereka akan terancam di bawah OCTS, terutama karena Tiongkok lebih berfokus pada satu negara dibanding pada dua sistem tersebut.
OCTS tentu saja mengalami masa sulit di Hong Kong saat ini; bagaimanapun, sangat jelas bahwa sistem ini tidak memiliki peluang di Taiwan karena orang-orang mengendalikan hak kebebasan mereka dengan baik dan tidak ragu untuk menggunakannya. Pemerintah Taiwan juga tidak mendukung Tiongkok, dan tidak akan pernah mendorong diskusi semacam itu di antara keduanya.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah Tiongkok akan memaksa untuk membawa Taiwan di bawah pemerintahannya? (ran)
ErabaruNews
