Di tengah kabar bahwa pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping, mulai kehilangan kekuasaan, sebanyak lebih dari 500 perwakilan warga pencari keadilan dari kampung halaman Xi di Provinsi Shaanxi, Tiongkok mengirimkan surat terbuka bersama kepada Hu Jintao dan Wang Yang, memicu perhatian luas. Beberapa analis menilai, tindakan ini yang langsung menyasar pensiunan pemimpin senior untuk menuntut Xi, menunjukkan bahwa Xi benar-benar menjadi “musuh rakyat” dan tak lama lagi akan jatuh dari kekuasaan
EtIndonesia. Pada 9 Juni, situs Weiquanwang menerbitkan surat berjudul “Surat Kolektif Perwakilan Warga Pencari Keadilan Provinsi Shaanxi kepada Mantan Pemimpin Nasional Hu Jintao dan Wang Yang”. Surat tersebut menyebutkan bahwa para penandatangan adalah 550 warga pejuang hak dari berbagai daerah di Shaanxi, yang sejak tahun 2013 telah memulai kampanye surat kolektif dan telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Surat tersebut menuduh bahwa sejak Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan, ia kerap menyuarakan slogan seperti “memberantas mafia dan kejahatan”, “menegakkan hukum”, “tidak lupa tujuan awal, mengingat misi”, “menangkap harimau, memukul lalat”, dan sebagainya—semuanya hanya janji-janji kosong. Namun, dalam masa jabatannya yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, jumlah kasus ketidakadilan di Shaanxi justru melonjak seperti bola salju.
Tak hanya itu, kantor-kantor penerimaan petisi di berbagai lembaga pusat justru secara terbuka melakukan penangkapan paksa terhadap pelapor, dengan manipulasi antara pejabat pusat dan lokal, menutup paksa banyak kasus, dan membuat korban tidak terhitung.
Dalam surat itu disebutkan, para pejabat korup di Shaanxi telah lama bertindak semena-mena dan semakin kejam dalam menindas warga pencari keadilan. Mereka memanfaatkan para pelapor untuk mengeruk dana stabilitas sosial (weiwen), lalu menggelapkan uangnya demi kepentingan pribadi, mengabaikan hukum, dan membiarkan rakyat hidup menderita.
Dikatakan pula, jika Partai Komunis Tiongkok (PKT) memang memiliki sistem petisi, dan pemerintah di semua tingkatan telah membentuk kantor layanan pengaduan, mengapa rakyat yang mencari keadilan justru dianggap seperti berjalan ke liang kubur? Mengapa mereka justru menjadi sasaran represif dari pemerintah lokal?
Surat itu juga menyebutkan bahwa antara Mei 2014 hingga Juli 2018, Xi Jinping enam kali mengeluarkan perintah pembongkaran vila ilegal di Pegunungan Qinling, tetapi tidak dilaksanakan. Akhirnya, ia marah dan mengutus Wakil Sekretaris Komisi Disiplin Pusat, Xu Lingyi, untuk memimpin pembongkaran beberapa vila tersebut. Namun, menurut rumor, Xi begitu gigih dalam membongkar vila-vila ini bukan karena peduli rakyat, melainkan karena bangunan itu dianggap mengganggu “garis naga” (feng shui) miliknya.
Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa mereka mendengar para pemimpin pusat saat ini berniat mengoreksi garis politik ekstrem kiri seseorang dan berencana mempromosikan sistem reformasi pengawasan demokratis. Warga Shaanxi menyatakan dukungan penuh terhadap hal ini dan memohon agar Hu Jintao dan Wang Yang menjadikan Provinsi Shaanxi sebagai proyek percontohan untuk reformasi sistem pengawasan demokratis, agar bisa menjadi peringatan bagi pejabat lain.
Seorang informan bernama Zhao mengatakan kepada NTD bahwa lebih dari 500 kasus ketidakadilan ini hanyalah puncak gunung es. “Tiongkok bukanlah negara hukum, melainkan negara kekuasaan, otokrasi, dan kediktatoran satu partai. Kita harus terus berjuang; kemajuan masyarakat tidak mungkin terjadi hanya karena satu individu.”
Terkait kejadian ini, komentator politik Yue Shan menulis di Epoch Times pada 13 Juni bahwa saat ini Xi Jinping kehilangan banyak kekuasaan, dan kabar akan segera diumumkannya pengunduran diri semakin menguat. Di kampung halamannya sendiri, warga berani secara terbuka mengajukan surat bersama kepada mantan pemimpin untuk menuduh Xi melakukan “pemberantasan korupsi palsu” dan “omong kosong soal supremasi hukum”, serta melaksanakan jalur politik kiri ekstrem yang menyebabkan banyak kasus ketidakadilan. Yue menyebut kejadian ini sangat sensitif dan layak dicermati.
Epoch Times juga mengutip informasi dari orang dalam yang menyatakan bahwa sejak April tahun lalu, Xi sudah mulai kehilangan kekuasaan. Meskipun secara formal masih menjabat, pada kenyataannya kekuasaannya sudah tidak utuh lagi. Tokoh seperti Wen Jiabao dan Zhang Youxia kini menjadi figur kunci dalam menentukan arah politik Tiongkok. Xi sekarang hanya menjalankan peran simbolik, mengikuti arahan apa pun yang diberikan kepadanya.
Yue Shan menyatakan bahwa selama ini warga pencari keadilan di seluruh Tiongkok telah mengajukan surat dan petisi berkali-kali, namun surat terbuka dari warga Shaanxi kali ini berbeda karena langsung ditujukan kepada para pensiunan pemimpin—sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tindakan berani ini diduga terjadi karena konflik internal elite partai yang sudah mulai bocor ke masyarakat, dan desas-desus tentang perubahan rezim telah menyebar luas. Respons rakyat yang berani ini menunjukkan adanya dorongan kuat untuk perubahan, dan Xi kini menjadi sasaran kemarahan publik.
Yue juga menegaskan bahwa dalam sejarah, setiap kali terjadi perubahan rezim besar seperti jatuhnya “Kelompok Empat” (Gang of Four), selalu diawali dengan desas-desus yang menyebar luas. Kini, rumor-rumor serupa sudah mengakar di kalangan pejabat maupun masyarakat. Terlebih lagi, fakta bahwa warga di kampung halaman Xi sendiri berani mengajukan tuntutan terhadapnya, menandakan bahwa Xi benar-benar menjadi “musuh rakyat”, dan hari-hari kekuasaannya tinggal menghitung waktu.
Yue Shan menambahkan bahwa banyak orang sadar bahwa perubahan sejati di Tiongkok tidak akan terjadi hanya dengan reformasi ekonomi atau mengganti satu tokoh seperti Xi dan kelompoknya. Selama Tiongkok masih terbelenggu dalam sistem komunis, siapa pun yang memimpin tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah mendasar negara ini. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
