OTTAWA — Meskipun topik pada sidang komite urusan luar negeri House of Commons pada 24 April adalah “Canada’s Engagement in Asia,” sebagian besar saksi telah memfokuskan kesaksian mereka pada Tiongkok.
Pitman Potter, seorang profesor di A. Allard School of Law, University of British Columbia, mengatakan pentingnya bagi Kanada untuk memahami bahwa aturan hukum di Tiongkok, atau ketiadaan hukumnya, berarti sesuatu yang sangat berbeda dari yang ada di negara tersebut.
Bersaksi melalui konferensi video, Potter mengatakan bahwa untuk Kanada, aturan hukum berarti hal-hal seperti perlindungan hak-hak warga negara dan pembatasan-pembatasan atas tindakan pemerintah, tetapi aturan hukum di Tiongkok adalah “aturan hukum Sosialis” yang ditetapkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) tersebut.
“Undang-undang di Tiongkok, sebagai ganti dari istilah ‘aturan hukum’ dan tindakan-tindakan yang disengaja untuk menarik pengharapan tentang apa arti aturan hukum, adalah sesuatu yang sangat berbeda sama sekali, dan itu benar-benar tunduk pada aturan Partai tersebut,” katanya.
“Apa yang digambarkan di Tiongkok sebagai aturan hukum adalah lebih, pada kenyataannya, aturan melampaui hukum – dengan kata lain, penggunaan peraturan-peraturan formal, undang-undang, lembaga-lembaga, dan sebagainya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan,” jelas Potter, menambahkan bahwa aturan hukum Tiongkok “tidak lebih dari instrumen untuk melaksanakan tujuan-tujuan Partai.”
Ini, pada dasarnya, adalah tidak adanya aturan hukum.
“Jadi ketika saya berpikir tentang apa implikasi-implikasi dari ini untuk Kanada, penting untuk dicatat bahwa ini bukan hanya masalah domestik. Ini mempengaruhi kepatuhan perjanjian Tiogkok, penghormatan Tiongkok atas hukum miliknya sendiri, penghormatannya terhadap perjanjian-perjanjian internasional, dan hal-hal seperti hak asasi manusia, etnis minoritas, dan perdagangan,” katanya.
“Jadi ketiadaan aturan hukum di Tiongkok mempengaruhi semua aspek hubungan Kanada dengan Tiongkok.”
Saran Potter untuk Ottawa adalah untuk mengetahui aturan-aturannya ketika terlibat dengan Tiogkok. Dia mengatakan ketika para pemimpin Tiogkok berbicara tentang melindungi hak-hak legal dari investor asing, “kita mungkin dihibur oleh referensi hak-hak legal, tetapi adalah kewajiban kita untuk memahami apa artinya dalam konteks Tiogkok, dan itu berarti sesuatu yang sangat berbeda dibanding yang kita miliki, itu berarti apa pun yang diinginkan oleh Partai tersebut.”
Penyalahgunaan Transplantasi
Pengacara hak asasi manusia internasional yang berbasis di Winnipeg, David Matas, yang hadir di persidangan tersebut, memulai kesaksiannya dengan pertanyaan ini: “Bentuk apa yang seharusnya dilakukan oleh Kanada dengan Tiongkok, mengingat bukti penyalahgunaan organ di Tiogkok?”
Matas melanjutkan untuk menjelaskan karyanya bersama mantan anggota parlemen David Kilgour untuk mengekspos kejahatan pengambilan organ paksa dari tahanan nurani Falun Gong di Tiongkok.
Dia mencatat bahwa sejak dia dan Kilgour merilis laporan pertama mereka 12 tahun yang lalu, bukti telah dikumpulkan dan peneliti lain telah terlibat masalah tersebut, termasuk wartawan investigasi AS dan ahli Tiogkok Ethan Gutmann.
“Sebuah laporan bersama dengan Gutmann dirilis pada Juni 2016 menemukan bahwa volume transplantasi di Tiogkok mencapai 100.000 setahun, dan sebagian besar sumbernya adalah para tahanan nurani, orang-orang Tibet, Uighur, Kristen, dan terutama para praktisi Falun Gong,” Kata Matas.
“Bukti penyalahgunaan ini, sekarang, luar biasa,” katanya, menekankan bahwa “penyalahgunaan tersebut adalah pasar gelap dengan keistimewaan luar biasa, itu dijadikan kebiasaan oleh lembaga, dikelola oleh negara.”
Mats mengatakan bahwa ketika berhubungan dengan Tiogkok, “pembunuhan massal para tahanan nurani karena organ mereka tersebut tidak bisa hanya diletakkan di satu sisi. … Keterlibatan dengan Tiogkok membutuhkan keterlibatan dalam masalah ini.”
Dia membuat beberapa saran tentang apa yang dapat Ottawa lakukan untuk membantu mengekang pengambilan organ paksa, termasuk bertindak di atas pernyataan-pernyataan yang telah disahkan oleh Subkomite Hak Asasi Manusia Internasional pada 2013 dan 2015.
“Kedua pernyataan tersebut telah menyerukan kepada badan-badan pengatur kebijakan dan profesional medis dan ilmiah untuk menyebutkan, mengaibkan, dan mengucilkan individu, lembaga, dan afiliasi-afiliasinya yang terlibat dalam pengambilan paksa dan perdagangan organ manusia tersebut,” kata Matas.
“Saat ini ada perdebatan aktif dalam profesi transplantasi internasional tentang apakah akan terlibat atau mengucilkan profesi transplantasi Tiogkok untuk menjernihkan kurangnya kejelasan pejabat Tiogkok tentang transplantasi dan bukti yang luar biasa dari penyalahgunaan transplantasi yang berkelanjutan tersebut” Matas mencatat.
“Saya mendukung pengucilan, seperti yang dilakukan subkomite tersebut, karena keterlibatan menghilangkan sarana pembujuk mencapai tujuan dari tekanan sesama sebaya dimana, secara historis, ketika ada pengucilan, telah berdampak. Pemerintah Kanada seharusnya mendukung suara untuk pengucilan seperti yang dilakukan subkomite tersebut.”
Matas juga mengatakan Kanada harus meminta Beijing untuk bekerja sama dengan investigasi internasional independen terhadap penyalahgunaan transplantasi organ di Tiongkok.
“Permintaan semacam itu telah dibuat oleh Komite PBB penentang Penyiksaan, Dewan Perwakilan Amerika Serikat, dan Parlemen Eropa. Mengingat dukungan luas untuk penyelidikan ini, tidak ada alasan mengapa Kanada tidak dapat bergabung dengan dukungan suara tersebut.”
‘Mimpi Tiogkok’
Yang lain yang bersaksi adalah Charles Burton, seorang profesor Ilmu Politik di Universitas Brock; Paul Evans, direktur penelitian sementara dari Institute of Asian Research dan seorang profesor di Liu Institute for Global Issues di UBC; Ngodup Tsering dari Office of Tibet di Washington DC; dan Chen Yonglin, mantan diplomat Tiongkok yang membelot ke Australia pada tahun 2005.
Berbicara melalui konferensi video, Chen memperingatkan bahwa Tiogkok memiliki ambisi untuk menjadi negara adikuasa dunia pada 2049, sesuai dengan inisiasi Pemimpin Partai Xi Jingpin tentang “China Dream 2049.”
Beijing telah menjadi “lebih agresif” dalam bekerja untuk mencapai hal itu, katanya.
“Dalam 25 tahun terakhir, pihak berwenang Tiogkok secara diam-diam telah menyusup ke demokrasi besar Barat, termasuk Australia dan AS. Australia telah menjadi ajang pengujian kekuatan lunak Tiogkok, yang telah sukses besar.”
Chen mengacu pada buku “Silent Invasion: China’s Influence in Australia,” sebuah paparan infiltrasi ekstensif Australia oleh PKT yang ditulis oleh Clive Hamilton.
“Sudah hampir terlambat bagi Australia untuk membela diri terhadap campur tangan Tiogkok,” kata Chen.
“Di mata penguasa Tiongkok, Kanada berada dalam posisi yang sama dengan Australia. … Kedua negara dipandang sebagai ikatan yang lemah dalam aliansi demokrasi Barat, di mana Tiogkok dapat mencuri teknologi tinggi dan menggunakan pengaruhnya.”
Chen telah mengatakan bahwa Tiogkok telah menjalankan diplomasi menyeluruhnya dengan Kanada sejak pembantaian Lapangan Tiananmen tahun 1989, dan sedang mengingatkan bahwa Kanada adalah negara Barat pertama yang “memisahkan kebijakan hak asasi manusia dari kebijakan perdagangannya.”
Dia juga telah mengingatkan bahwa “konsiliasi dari negara-negara Barat telah membantu Tiongkok bergabung dengan WTO tanpa sepenuhnya memenuhi kewajiban-kewajibannya. Hal itu telah memungkinkan ekonomi Tiogkok mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas tanpa sedikit pun bergerak menuju demokrasi,” katanya. (ran)
Rekomendasi video :
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
