Para senator di komite tetap hak asasi manusia legislatif mendengarkan pada 23 Mei tentang mengapa Kanada harus memiliki undang-undang sendiri untuk memerangi perdagangan organ, terutama ketika melibatkan negara seperti Tiongkok di mana negara tersebut berada di belakang pengambilan paksa organ.
“Perdagangan organ manusia telah menjadi masalah global,” kata Senator Salma Ataullahjan dalam sidang komite tentang Bill S-240, rencana undang-undang yang dia sponsori.
RUU tersebut berusaha untuk mengubah KUHP untuk menciptakan pelanggaran-pelanggaran baru yang terkait dengan perdagangan organ dan jaringan manusia. Ia juga berusaha untuk mengamandemen Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi untuk melarang masuk ke Kanada bagi penduduk tetap atau warga negara asing yang terlibat dalam perdagangan organ atau jaringan manusia.
Menurut Ataullahjan, tidak ada undang-undang yang saat ini ada di Kanada yang melarang wisata transplantasi, praktik bepergian ke luar negeri untuk membeli organ untuk transplantasi dan kemudian kembali ke Kanada.
“Perdagangan organ adalah praktik yang menargetkan orang-orang miskin dan rentan lainnya, dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip adil, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” kata Ataullahjan.
Mantan anggota parlemen dan sekretaris negara untuk Asia-Pasifik, David Kilgour, yang juga muncul di hadapan komite tersebut, menyoroti kegawatan situasi di Tiongkok.
“Salah satu poin yang menyadarkan saya sepanjang waktu adalah tragedi seorang ibu yang menjual ginjalnya sehingga anaknya dapat kuliah. Tetapi hanya ada satu negara di dunia, penyebab saya percaya sekarang, di mana pemerintah menjalankan perdagangan ini, dan tidak ada yang selamat di Tiongkok,” kata Kilgour.
“Penting untuk membedakan antara apa yang terjadi di lorong-lorong belakang di beberapa kota dengan apa yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok,” katanya.
Menurut investigasi oleh Kilgour dan pengacara hak asasi manusia Winnipeg, David Matas, Tiongkok telah mengambil organ dari para tahanan nurani dalam skala massal, sebagian besar para praktisi Falun Dafa, mendorong bisnis multi miliar dolar yang menguntungkan pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT). Falun Dafa, atau Falun Gong, adalah latihan meditasi spiritual tradisional yang sangat dianiaya di Tiongkok.
Matas, yang juga berbicara di persidangan tersebut, mengatakan jumlah transplantasi di Tiongkok meningkat tak lama setelah PKT meluncurkan kampanye penganiayaan terhadap para praktisi Falun Dafa pada tahun 1999.
Investigasi terbaru oleh Kilgour, Matas, dan jurnalis investigasi Amerika dan penulis Ethan Gutmann pada tahun 2016 menunjukkan bahwa setidaknya 60.000 transplantasi terjadi di Tiongkok setiap tahun, sangat jauh dari angka resmi 10.000 yang telah disebutkan oleh rezim Tiongkok.
“Jika Anda melakukan aritmatika, itu artinya sekitar 150 orang setiap hari di Tiongkok dibunuh untuk diambil organnya. Dan tidak ada yang selamat dalam operasi ini,” kata Kilgour.
‘Sangat Menggelisahkan’
RUU Senat tersebut mirip dengan Bill C-350, RUU publik yang dikenalkan oleh anggota swasta yang diperkenalkan oleh anggota parlemen Garnett Genuis Konservatif yang sedang berjalan melalui Parlemen. RUU anggota swasta jarang menjadi undang-undang, tetapi Genuis dan Ataullahjan berharap bahwa keberadaan dari RUU Senat tersebut akan membantu memastikan menjadi undang-undang.
RUU serupa telah diperkenalkan oleh para anggota parlemen dari kedua kaukus (pertemuan para pendukung) Liberal dan Konservatif di masa lalu, termasuk dua kali oleh anggota parlemen Liberal, Borys Wrzesnewskyj, dan pernah oleh mantan anggota parlemen dan menteri keadilan Liberal, Irwin Cotler.
“Ketika saya melihat berapa kali itu dibawa ke House of Commons, oleh Liberal dan Konservatif, namun itu selalu sia-sia, Anda harus bertanya pada diri sendiri: ‘Kapan kita akan benar-benar mengambil sikap dan melakukan sesuatu’,” kata Senator Jane Cordy.
“Ini adalah masalah global dan isu global, dan saya pikir kadang-kadang kita santai sejenak di Kanada dan berpikir itu tidak mempengaruhi kita, tetapi ketika saya melihat 50 pasien dari satu orang dokter di Toronto yang telah pergi ke Tiongkok untuk transplantasi, itu bagi saya sangat menggelisahkan,” tambahnya.
Cordy mengacu pada contoh yang dikutip oleh Matas tentang seorang dokter di Rumah Sakit St. Michael Toronto yang melaporkan bahwa 50 pasiennya telah pergi ke Tiongkok untuk mendapatkan transplantasi organ.
Sejumlah negara, termasuk Taiwan, Israel, Spanyol, Italia, dan Norwegia telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi kemampuan warga negara mereka untuk menerima transplantasi organ di luar negeri.
Pencegah
Senator Ataullahjan berpikir bahwa jika RUU-nya lolos, calon wisatawan transplantasi ke Tiongkok akan lebih sadar akan sumber-sumber organ tersebut.
“Mereka akan melihat apa yang mereka hadapi… ada banyak air keruh sekarang dan tidak ada hukum yang jelas dan tegas.”
Matas mengatakan pembuatan undang-undang tersebut juga akan bertindak sebagai pencegah bagi para profesional medis di Tiongkok yang berpartisipasi dalam pengambilan organ paksa.
“Partai Komunis pada dasarnya tidak peduli. Perhatian utama mereka adalah memiliki kendali, tidak menghormati hak asasi manusia. Tetapi profesi transplantasi tidak terfokus pada kontrol Partai Komunis seperti pemerintah tersebut,” katanya.
“Jadi untuk mengatakan bahwa Anda tidak dapat masuk [Kanada], atau lebih buruk lagi, Anda akan dituntut jika Anda diizinkan masuk, itu berarti sesuatu bagi mereka. Begini … bahkan jika jumlah orang yang akan dituntut adalah sedikit, itu mengirim sebuah pesan.”
Senator Thanh Hai Ngo memunculkan ide apakah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengambilan organ paksa dapat dikenakan sanksi di bawah Undang-undang Magnitsky (Magnitsky Act) yang baru lolos dari Kanada, yang menargetkan individu asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat.
“Secara hukum, mereka dalam lingkup undang-undang itu, mereka dapat ditambahkan ke daftar tersebut,” jawab Matas.
Bill S-240, sebuah RUU untuk mengubah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi, saat ini sedang dipelajari oleh Komite Tetap Hak Asasi Manusia Senat sebelum pertimbangan akhir tentang RUU tersebut di Senat. (ran)
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
