Trevor Loudon
Apa perbedaan antara sosialisme demokratis dengan komunisme ? Perbedaannya hanya dalam 5 hingga 10 tahun.
Namun di masa sekarang, konsep pemikiran politikus Amerika Serikat, Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez ini dicari oleh masyarakat Amerika, ini adalah pertanyaan umum.
Banyak anak muda tampaknya beranggapan bahwa sosialisme demokratis berarti semua kebebasan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini, ditambah banyak hal gratis.
Kaum muda yang berpendidikan tinggi sering diindoktrinasi oleh fakta bahwa di bawah sistem sosialis, satu-satunya perubahan dalam hidup mereka adalah bertambahnya jumlah universitas gratis, perawatan kesehatan gratis, perumahan rakyat dalam jumlah besar, jaminan pensiun dan program kesejahteraan yang bermurah hati.
Swedia, Jerman dan Norwegia adalah negara-negara memiliki kesejahteraan yang sering diambil sebagai contoh.
Namun, pendukung pemerintah kecil berpendapat bahwa tingkat perpajakan dan peraturan yang diperlukan untuk mempertahankan sistem seperti itu akan menekan inovasi dan jiwa kewirausahaan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja. Selain itu juga menjerumuskan sebagian besar dari kita ke dalam kemiskinan. Venezuela adalah model untuk saat ini.
Istilah sosialisme demokratis sering digunakan secara bergantian dengan sosialisme. Namun, kaum puritan menggunakan nada yang menguntungkan untuk menjelaskan bahwa istilah demokrasi berbeda dengan sosialisme Marxisme-Leninisme (dikenal sebagai komunisme) yang penuh dengan sifat kekerasan.
Sayap kiri, terutama mereka yang berasal dari organisasi Marxisme terbesar di Amerika Serikat, yakni Sosialis Demokratik Amerika (Democratic Socialists of America -DSA), mereka akan memberi tahu Anda. Mereka yakin bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi.
Mereka pasti akan mengatakan bahwa kita akan tetap mempertahankan “demokrasi”, semua keputusan besar akan diambil lewat pemungutan suara. Mereka akan memperkenalkan berbagai “demokrasi tempat kerja” (workplace democracy) serta berjanji tidak akan pernah membuat Amerika Serikat menjadi Venezuela, Kuba, Bulgaria, Hongaria, Jerman Timur, Uni Soviet, Tiongkok atau Korea Utara.
Sebagian besar sosialis demokratis muda mungkin secara tulus yakin bahwa mereka sedang berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih bebas, makmur dan adil dengan membagi hak kepemilikan sosial kepada publik, swasta dan koperasi. Mereka mengakui perlunya kenaikan pajak (70 % bagi “miliarder” sebagaimana yang diusulkan Alexandria Ocasio-Cortez) dan memperkuat pengawasan.
Meskipun mengalami kegagalan berulang dalam sejarah, kaum sosialis moderat muda tidak percaya bahwa mempertinggi pungutan pajak dan peraturan dapat merusak ekonomi dan menyebabkan lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.
Faksi militan sayap kiri yang lebih keras akan memberi tahu Anda : “Betul, kami membutuhkan tarif pajak yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat. Betul, ini akan membuat perusahaan bangkrut. Tapi inilah intinya !”
Pada artikel ‘Democratic Left’ yang diterbitkan oleh DSA pada musim semi tahun 2007, David Green, anggota Komite Politik Nasional DSA di Detroit, menulis program DSA sebagai berikut : “Perbedaan kaum sosialis dengan kaum progresif terletak pada pandangan tentang teori nilai surplus (Surplus Value). Karl Marx berpendapat bahwa rahasia nilai surplus adalah bahwa pekerja menghasilkan nilai lebih tinggi daripada upahnya. Kapitalis dapat memperoleh nilai surplus melalui kepemilikan alat produksi, hak untuk membeli tenaga kerja, melalui mengendalikan proses produksi, kepemilikan hak atas produk akhir untuk mendapatkan nilai surplus. Nilai surplus itu adalah untuk mengukur seberapa besarnya kapitalis mengeksploitasi tenaga kerja. Kami sebagai sosialis bertujuan untuk melenyapkan segala kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.”
Hal yang perlu dicatat adalah bahwa David Green tidak hanya ingin menghapus perusahaan besar, ia tidak menggunakan istilah tertentu kecuali secara eksplisit yang menganjurkan kepemilikan publik penuh atas semua ‘sumber-sumber produksi’, atau ‘sumber-sumber produksi’ itu sepenuhnya menjadi milik bersama. Dengan kata lain – menerapkan komunisme.
Seperti yang ditulis Karl Marx dalam Manifesto Komunis : Teori Komunis dapat diringkas dalam satu kalimat : Hapuskan semua kepemilikan/aset pribadi.
David Green berpartisipasi dalam pertemuan musim semi Partai Demokrat Michigan tahun 2017. Selanjutnya, Reuters mengutip pidato Green di pertemuan tersebut dan memberitakannya dalam sebuah laporan di bulan Pebruari 2017. Tampaknya Demokrat Michigan tidak keberatan dengan partisipasi tokoh sosialis tingkat tinggi ini dalam pertemuan partai mereka.
“Kami membutuhkan partai politik yang memiliki pandangan terbuka terhadap kekuatan progresif (progressive forces)”, kata Green pada pertemuan itu. “Inilah alasan mengapa kami harus memilih seorang pemimpin progresif di dalam partai,” katanya.
Menurut laporan DSA, penghapusan kepemilikan pribadi akan dilakukan sesuai Model Demokrasi. Kongres akan melalui pemungutan suara untuk mengambil hak kepemilikan seperti perusahaan multinasional, pabrik kayu, peternakan sapi, pompa bensin atau toko serba-ada dari tangan Anda.
Meskipun kaum proletar tidak akan “merampas” bisnis atau peternakan milik Anda secara bengis, tetapi komunal tersebut akan berlangsung secara bertahap dengan cara yang beradab. Hanya saja karena komunal berjalan secara bertahap, jadi Anda akan membayar jumlah pajak bisnis lebih banyak dan lebih berat, menghadapi peraturan pengawasan yang semakin banyak dan ketat, perekrutan dan pemberhentian tenaga kerja akan menjadi semakin sulit dan melelahkan, sampai suatu saat Anda sendiri yang “menyerah”.
Karl Marx berpendapat bahwa usai revolusi, para pekerja yaitu kaum proletar akan menguasai ‘sumber-sumber produksi’. Setelah lewatnya masa transisi, pemerintah secara ajaib akan menghilang, menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas berdasarkan kepemilikan bersama, yaitu apa yang dimaksudkan dengan : Berilah sesuai kemampuan, terimalah sesuai kebutuhan (From each according to his ability, to each according to his needs).
Sayangnya, tidak seorang pun dari para sosialis yang dapat dengan meyakinkan untuk menjelaskan mengapa pemimpin revolusi yang berhasil mengendalikan semua kekayaan dan kekuasaan bersedia membubarkan pemerintah dan mengalihkan kekayaan dan kekuasaan yang sudah dalam genggamannya kepada rakyat?
Lord Acton, seorang sejarawan dan politisi Inggris tampaknya lebih memahami mengenai sifat dan kepribadian manusia ketimbang Karl Marx. Motto terkenalnya berbunyi : “Kekuasaan dapat mengarah pada korupsi, dan kekuasaan absolut akan mengarah pada korupsi yang absolut. Ini adalah argumen terbaik bagi teori utopis sosialis dan komunis.”
Tak peduli apakah kekayaan dan kekuasaan yang diperoleh melalui pendekatan yang demokratis dan moderat atau melalui kekerasan, motto yang disampaikan oleh Lord Acton itu tetap berlaku.
Para sosialis muda yang lugu masih percaya bahwa sosialisme demokratis akan mengubah masyarakat Amerika Serikat menjadi yang utopis, baik hati, tanpa kelas, dan tanpa pemerintahan.
Bagi para revolusioner yang lebih matang dan berpengalaman, mereka memahami bahwa sosialisme demokratis akan mengarah pada sosialisme, yang kemudian akan mengarah pada konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ke tangan beberapa orang kuat. Dan, orang-orang revolusioner itu secara logis dapat menjadi orang-orang terkemuka yang mengendalikan kekuasaan dan kekayaan. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari penerapan ide-ide komunis.
Ada banyak jalan menuju ke tirani, dan sosialisme demokratis ini juga merupakan salah satu jalan menuju komunisme. (Sin/asr)
Trevor Loudon adalah seorang penulis asal Selandia Baru, ia juga seorang produsen film dan pembicara publik. Selama lebih dari tiga dekade, ia telah mempelajari secara mendalam gerakan radikal kiri, Marxisme dan terorisme serta pengaruh tersembunyi dan penetrasi politik arus utama. Artikel ini hanya mewakili pendapat pribadi penulis.
Video Rekomendasi :
https://www.youtube.com/watch?v=-awjffyF_Ds
