c. Menyalurkan Hukum Jahat
Melarang Memuji Tuhan
Tuhan ada di mana-mana dalam kehidupan Amerika. Moto negara adalah “In God We Trust.” Ungkapan ini sangat umum, bahkan tertera pada uang dolar. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menggambarkan Tuhan sebagai Pencipta dan menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah diberikan oleh Pencipta kepada kita.
Semua pejabat pemerintah Amerika Serikat, termasuk presiden dan hakim, mengatakan “Mohon tolong aku, Tuhan” saat dilantik. Akhir yang paling umum dari pidato presiden adalah “Tuhan memberkati Amerika.” Ikrar Kesetiaan yang dibacakan di sekolah-sekolah umum menggambarkan Amerika Serikat sebagai “satu bangsa di bawah bimbingan Tuhan.”
Beberapa tradisi ini telah berlangsung selama lebih dari dua ratus tahun, hampir sepanjang sejarah Amerika Serikat sejak didirikan. Tetapi dalam enam puluh tahun terakhir, beberapa tradisi ini terus ditentang oleh pengikut komunis.
Satu asosiasi pengacara nasional bertujuan untuk menghapus Sepuluh Perintah Allah dari tampilan publik di seluruh Amerika Serikat. Kasus paling terkenal terjadi di Montgomery, Alabama. Pada tahun 2001, asosiasi tersebut menyerukan penghapusan Sepuluh Perintah Allah yang tertera di batu yang terletak di rotunda pengadilan Negara Bagian Alabama. Mereka menemukan seorang hakim yang telah ditunjuk oleh presiden Demokrat untuk mendengarkan kasus ini.
Dalam putusan 76 halaman, hakim tersebut memutuskan untuk mendukung asosiasi pengacara. Kekhasan putusan itu mungkin terdengar konyol. Sebagai contoh, hakim mengklaim bahwa “suasana khidmat rotunda,” ada latar belakang lukisan dinding, dan suasana yang diciptakan oleh jendela gambar yang menampilkan air terjun merupakan alasan yang cukup untuk menghilangkan Sepuluh Perintah Allah. Hakim juga mengatakan bahwa “puncak miring” batu tulis tersebut menyerupai Alkitab terbuka dan memberikan alasan kepada pemirsa untuk “merasa seolah-olah Negara Bagian Alabama adalah mengedepankan, mendukung, mendukung atau memilih, Kekristenan.” [18]
Ini bukan awal atau akhir dari cerita. Pada awal 1980, Mahkamah Agung telah melarang Sepuluh Perintah Allah untuk ditampilkan di sekolah umum. Keputusan ini mempercepat keseluruhan gerakan di seluruh negeri untuk menghilangkan Sepuluh Perintah Allah dari pandangan publik. Di Utah, Unit Pelaksanaan Gugatan Anti-Kristen bahkan menawarkan hadiah kepada siapa pun yang mau melaporkan Sepuluh Perintah Allah yang belum dihapus. [19]
Pada tanggal 26 Juni 2002, satu Pengadilan Sirkuit Amerika Serikat memutuskan bahwa sekolah-sekolah umum dilarang mengadakan “sumpah sumpah” karena mereka memasukkan kata-kata “atas nama Tuhan.” Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung tanggal pada 14 Juni 2004. [20]
Ini adalah pertempuran hukum yang sedang berlangsung. Lagu kebangsaan Amerika, semboyan nasional, Ikrar Kesetiaan, doa sekolah, dan semacamnya dikepung oleh para ateis dan aktivis Kiri.
Di sini, penjelasan singkat diperlukan untuk mengklarifikasi bahwa “Tuhan,” seperti yang disebutkan di atas, adalah referensi umum keIlahian, atau “Pencipta” yang disebutkan dalam Deklarasi Kemerdekaan. Setiap agama memiliki pemahaman dan pengakuannya sendiri terhadap Sang Pencipta. Oleh karena itu, kata “Tuhan” itu sendiri tidak mempromosikan agama tertentu atau melanggar amandemen konstitusi Amerika Serikat. Di negara yang memiliki iman yang tebal, kebangkitan gerakan ekstrem yang berusaha melarang pujian publik kepada Tuhan mencerminkan sejauh mana iblis telah menembus bidang hukum.
Mengubah Semangat Konstitusi: Interpretasi dan Kasus Hukum
Dalam penyusunan Konstitusi Amerika Serikat, para Bapak Pendiri Amerika Serikat membentuk pemisahan kekuasaan, di mana cabang yudisial awalnya memiliki kekuasaan paling sedikit. Kongres (cabang legislatif) bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang, presiden (cabang eksekutif) bertanggung jawab atas tata kelola menurut mereka yang melaksanakan dan menegakkan hukum, dan Mahkamah Agung (cabang yudisial) tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan hukum atau untuk mengatur.
Sementara Mahkamah Agung sedang mendengarkan kasus mengenai Ikrar Kesetiaan, jajak pendapat menunjukkan bahwa 90 persen orang Amerika Serikat mendukung mempertahankan ungkapan “atas nama Tuhan.” Di DPR Amerika Serikat, ada 416 suara yang mendukung retensi, versus hanya tiga yang menentang. [21] Di Senat, hasilnya adalah 99 suara menjadi nol. [22] Keputusan kongres mencerminkan pendapat tulus publik Amerika.
Sebagai wakil rakyat yang terpilih, anggota Kongres dan presiden melayani masa jabatan mulai dari dua hingga enam tahun sebelum pemilihan diadakan. Selama masyarakat umum dan arus utama dipandu oleh standar moralitas Ilahi, dapat membatasi sejauh mana presiden dan anggota Kongres berbelok ke kiri. Misalnya, jika masyarakat arus utama menentang pernikahan sesama jenis, maka akan sulit bagi anggota kongres atau senator untuk mendukungnya. Jika para politisi ini menentang opini publik, mereka berisiko dikeluarkan dari jabatannya.
Di sisi lain, Mahkamah Agung tidak perlu mendengarkan opini publik, karena mereka memegang posisi seumur hidup. Setelah diangkat, mereka dapat bekerja selama beberapa dekade. Selain itu, hanya ada sembilan Hakim Agung, sehingga relatif lebih mudah untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh sembilan orang ini daripada untuk mengubah seluruh pendapat umum.
Hakim memerintah sesuai dengan hukum, dan hukum disahkan atau dicabut berdasarkan Konstitusi. Jadi untuk mengubah masyarakat melalui undang-undang, adalah sangat penting untuk mengubah Konstitusi. Di Amerika Serikat, mengamandemen Konstitusi memerlukan dukungan dari dua pertiga Kongres, dan tiga perempat negara bagian. Langkah-langkah ketat ini mempersulit langkah untuk mengubah Konstitusi secara langsung.
Oleh karena itu, strategi progresivisme bukanlah untuk mengubah Konstitusi, tetapi untuk mengubah makna asli dari kata-kata dalam Konstitusi dengan menafsirkannya kembali. Mereka menganggap Konstitusi sebagai dokumen yang “hidup” dan terus-menerus “berevolusi,” dan terus menjadi preseden yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, menyandikan pandangan kaum Kiri ke dalam hukum. Dengan cara ini, mereka secara diam-diam menggunakan kehendak mereka atas Konstitusi, yang sama saja dengan merusak Konstitusi.
Perintah Ilahi bukan lagi prinsip tertinggi. Konstitusi telah melakukan pemukulan berat di bawah palu hakim Mahkamah Agung yang liberal. Karena putusan Mahkamah Agung bersifat final dan harus dihormati bahkan oleh presiden, cabang yudisial mengambil bagian wewenang yang semakin meningkat di antara tiga cabang yang didirikan oleh para Bapak Pendiri Amerika Serikat. Dalam praktiknya, Hakim Agung di Mahkamah Agung telah memperoleh sebagian kekuasaan legislatif dan bahkan eksekutif.
Hakim di Mahkamah Agung yang liberal telah membawa sejumlah konsekuensi yang parah dan sulit untuk diperbaiki bagi masyarakat Amerika Serikat. Seperti yang terjadi, melalui persidangan kasus, Mahkamah Agung dapat memerintahkan penghapusan Sepuluh Perintah Allah di sekolah dan ruang publik, menulis ulang prosedur kriminal, menaikkan pajak, mengakui hak untuk aborsi dan pernikahan sesama jenis, memungkinkan publikasi dan tampilan pornografi, dan sebagainya.
Meningkatnya supremasi peradilan dikombinasikan dengan putusan hakim yang liberal telah memberikan alat yang penting bagi hantu komunisme untuk mencapai tujuannya.
Mempromosikan Konten Cabul atas Nama Kebebasan
Tahun 1960-an adalah era transformasi mendalam di masyarakat Amerika Serikat. Mahasiswa sayap Kiri menggerakkan gerakan anti-perang, rock-and-roll, budaya hippie, gerakan feminis, seks bebas, dan arus anti-tradisional lainnya, yang menimbulkan kekacauan di seluruh negeri.
Ketua Mahkamah Agung pada periode ini adalah Earl Warren yang liberal. Selama masa Earl Warren sebagai Hakim Agung, Mahkamah Agung membuat keputusan yang sangat berpengaruh dan berjangkauan luas, termasuk larangan sholat di sekolah umum [23] dan mengizinkan publikasi yang menampilkan materi yang eksplisit secara seksual. [24]
Dalam bukunya “The Supremacists: The Tyranny of Judges dan How To Stop It,” cendekiawan Phyllis Schlafly memberikan statistik yang menunjukkan bahwa dari tahun 1966 hingga 1970, Mahkamah Agung membuat 34 putusan yang membatalkan keputusan pengadilan tingkat rendah untuk melarang konten yang cabul. [25] Putusan Mahkamah Agung tidak ditandatangani, dan mayoritas hanya terdiri dari satu atau dua baris. Dengan kata lain, bahkan para hakim sendiri tidak repot-repot merasionalisasi keputusan mereka.
Pada tahun 1966, Hollywood mencabut batasannya dalam menampilkan konten cabul dalam film. Berbagai jenis karya pornografi segera menyusul, dan hari ini karya pornografi telah memenuhi semua sudut masyarakat.
Amandemen Pertama Konstitusi menjamin kebebasan berbicara, yang artinya hak untuk mengekspresikan pendapat politik, bukan untuk memproduksi dan menyebarkan pornografi.
Melegalkan Penyalahgunaan Narkoba
Ketika dunia bersiap untuk menyambut tahun baru pada tanggal 31 Desember 2017, CNN menyiarkan sepotong rekaman dengan beberapa foto wartawan wanita yang sedang merokok ganja. Di bawah pengaruh ganja, wanita tersebut tampak bingung dan tidak menyadari lingkungannya. Siaran tersebut menerima kritik yang luas. [26]
Pada tahun 1996, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang melegalkan ganja sebagai obat resep, dan banyak negara bagian segera mengikutinya.
Pada tahun 2012, Colorado dan Washington melegalkan ganja untuk “penggunaan rekreasi,” yaitu, melegalkan penyalahgunaan narkoba. Di dua negara bagian ini, menanam, membuat, dan menjual ganja kepada orang dewasa sepenuhnya adalah sah. Hal tersebut juga telah disahkan di California. Pada bulan Juni 2018, pemerintah Kanada mengumumkan bahwa penggunaan ganja akan menjadi legal secara nasional dalam waktu dekat.
Selain menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia, narkoba juga membuat kecanduan secara psikologis. Begitu tergantung pada narkoba, seseorang dapat meninggalkan semua hambatan moral untuk mendapatkan lebih banyak narkoba.
Di sisi lain, mereka yang mendukung legalisasi ganja percaya selama ganja dapat diperoleh secara legal, akan menjadi cara yang efektif untuk mengurangi perdagangan narkoba. Mereka mengatakan bahwa legalisasi memungkinkan pengaturan yang lebih ketat atas narkoba, dan karenanya mengurangi kejahatan terkait narkoba.
Dengan melegalkan narkoba, banyak pemerintah mengantisipasi penghematan miliaran dolar dalam pendapatan. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa semakin banyak orang menjadi pecandu, kehilangan keinginan untuk bekerja, dan menderita kesehatan yang buruk, produktivitas akan turun, dan kekayaan yang diciptakan oleh masyarakat akan menyusut. Jelas bahwa narkoba yang dilegalkan tidak dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dalam jangka panjang.
Selain itu, penilaian benar atau salah tidak harus didasarkan pada keuntungan ekonomi, tetapi pada standar Ilahi. Moralitas tradisional melihat bentuk manusia sebagai suci dan diciptakan dalam rupa Ilahi. Agama-agama Barat percaya bahwa tubuh adalah “kuil Roh Kudus,” sementara agama di Timur percaya bahwa tubuh dapat meningkat melalui kultivasi untuk menjadi seorang Buddha atau Tao. Maka, penyalahgunaan narkoba adalah tindakan penodaan terhadap tubuh manusia yang suci.
Menurut sebuah laporan oleh Los Angeles Times, salah satu tokoh penting yang melobi untuk legalisasi ganja di Amerika Serikat adalah orang kaya penganut progresivisme. [27] Pada bulan Maret 2017, enam senator menulis surat kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang meminta agar orang kaya ini diselidiki karena menggunakan yayasannya untuk mempromosikan progresivisme di luar negeri dan menumbangkan pemerintah konservatif. [28]
Legalisasi narkoba adalah langkah tambahan dalam membuat manusia kehilangan penghalang dan membuat hubungan terputus dengan yang Ilahi. Ketika masyarakat mengalami gejolak dan krisis ekonomi, muncul kondisi bagi komunis untuk membangun kekuatan politik.
Mengesahkan Pernikahan Sesama Jenis
Kitab Kejadian menggambarkan kehancuran Sodom. Salah satu kejahatan yang dilakukan penduduk kota malapetaka Sodom adalah homoseksualitas. Sodom adalah asal dari istilah “sodomi,” yang berarti hubungan seksual antara pria. Mereka yang memiliki pengetahuan dasar mengenai Alkitab akan tahu bahwa homoseksualitas bertentangan dengan kehendak Allah.
Pada bulan Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan dalam keputusan 5-4 bahwa pernikahan sesama jenis adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi. [29] Ketika putusan itu disahkan, presiden Amerika Serikat pada saat itu mengubah spanduk di akun Twitter resmi Gedung Putih menjadi bendera pelangi untuk mendukung hak-hak LGBT. Putusan Mahkamah Agung memaksa 14 negara bagian yang melarang pernikahan sesama jenis untuk menegakkan hukum yang mendukung hak LGBT.
Pada bulan Agustus 2015, seorang wanita pegawai Rowan County, Kentucky, menolak untuk mengeluarkan akta nikah bagi pasangan sesama jenis karena keyakinannya. Ia kemudian dipenjara selama lima hari sejak ia menentang perintah pengadilan federal Amerika Serikat untuk mengeluarkan akta nikah tersebut. [30] Faktanya, pengadilan telah melanggar hak konstitusionalnya untuk kebebasan berkeyakinan.
Ketika Mahkamah Agung memutuskan mendukung pernikahan sesama jenis, mantan gubernur Arkansas dan mantan kandidat presiden Republik Mike Huckabee menyebutnya “tirani yudisial.” [31]
Pengacara dan cendekiawan konstitusional Phyllis Schlafly mendaftar sembilan metode yang digunakan hakim untuk merusak moralitas sosial. Hakim menulis ulang Konstitusi, menyensor pengakuan akan Tuhan, mendefinisikan kembali pernikahan, melemahkan kedaulatan Amerika Serikat, mempromosikan pornografi, mendukung feminisme, penegakan hukum cacat, mengganggu pemilihan, dan mengenakan pajak. [32]
Pada tahun 2017, 25 negara dan teritori secara resmi mengakui atau menerima pernikahan sesama jenis, termasuk negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Portugal, Belgia, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Ini adalah perkembangan yang mengganggu. Hukum memiliki kekuatan untuk memperkuat moralitas atau memengaruhi gerakannya ke arah yang baru. Untuk melegalkan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moral tradisional sama dengan meminta pemerintah dan undang-undang melatih rakyat untuk mengkhianati moralitas dan tidak mematuhi perintah Allah.
Di bawah pengaruh kebenaran politik, kritik terhadap kekacauan yang didapati masyarakat kita — baik dari rakyat, asosiasi sipil, atau kelompok agama khususnya — dapat dengan mudah ditingkatkan ke tingkat politik atau hukum, dan mengakibatkan pembatasan kebebasan berpendapat atau hukuman lainnya.
Setelah legalisasi perilaku tidak bermoral, komentar atau kritik apa pun mengenai masalah terkait sering dituduh melanggar undang-undang, seperti yang menyangkut diskriminasi gender. Hukum telah dipelintir menjadi cara mencekik kemampuan rakyat untuk membuat penilaian moral. Ini pada dasarnya mempromosikan homoseksualitas dan mendorong rakyat untuk menyerah pada nafsu dan kemerosotan yang tak berkesudahan.
Mengenyahkan Tanggung Jawab Pribadi
Agama tradisional menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi. Dalam Alkitab, kitab Yehezkiel menggunakan ayah dan anak sebagai perumpamaan untuk menggambarkan contoh yang baik dan buruk. Meskipun mereka adalah ayah dan anak, mereka menanggung konsekuensi dari perilaku mereka masing-masing dan tidak secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan satu sama lain. Seperti yang dikatakan Alkitab, “Sebab apa pun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.” Orang Tiongkok percaya bahwa kebaikan menghasilkan kebaikan dan kejahatan akan dihukum, yang menyatakan prinsip yang sama.
Kebebasan berarti tanggung jawab. Seseorang memiliki hak dan kebebasan untuk memilih ide, ucapan, dan tindakannya. Seseorang juga perlu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Setelah seseorang melakukan kejahatan, ia harus dihukum sesuai. Ini adalah prinsip keadilan. Namun, hakim yang liberal mendorong orang untuk melalaikan tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab tersebut ke kondisi sosial yang berlaku, seperti latar belakang ekonomi atau ras, kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan parameter demografis lainnya, yang memungkinkan para penjahat lolos dari jeratan hukum.
