Fan Yu – The Epochtimes
Istilah Decoupling atau ‘pelepasan’ menjadi bermakna pada tahun 2019. Di permukaan, ‘pelepasan’ digunakan untuk menggambarkan pengurangan saling ketergantungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dalam perdagangan dan perdagangan global.
Seperti dilaporkan The Epochtimes, Presiden Donald Trump mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok untuk mengatasi sejumlah keluhan lama terhadap Beijing: Manipulasi mata uang, transfer teknologi paksa, subsidi domestik, dan spionase dunia maya terhadap bisnis Amerika Serikat, disebutkan beberapa saja.
Tiongkok meningkatkan penelitian teknologi dalam negerinya, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok pada teknologi Amerika Serikat. Selain itu, memproyeksikan kepemimpinan global Tiongkok dalam beberapa bidang baru seperti blockchain, nirkabel 5G, dan kecerdasan buatan.
Tetapi ‘pelepasan’ juga menggambarkan tren yang berbeda — bahwa ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing mengalami perubahan secara berbeda. Ekonomi Amerika Serikat, diyakini, sedang booming. Bahkan jajak pendapat publik CNN yang dilakukan oleh SSR, menemukan bahwa 76 persen responden percaya bahwa ekonomi Amerika Serikat adalah sangat baik atau agak baik, peringkat terbaik dalam 20 tahun. Situasi ekonomi Tiongkok adalah berbeda.
“Tekanan ke bawah pada ekonomi telah meningkat,” media pemerintahan Komunis Tiongkok, Xinhua News melaporkan awal bulan ini.
Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam beberapa dasawarsa. Tekanan itu memicu sebagian kebutuhan untuk mencapai kesepakatan dagang dengan cepat.
Beijing diperkirakan menstimulasi ekonomi secara strategis karena Tiongkok bersiap untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto nominal sub-6 persen ke depan.
Lima alur cerita utama telah membentuk lingkungan bisnis dan ekonomi Tiongkok selama tahun 2019. Semuanya akan menjadi faktor utama yang memasuki tahun depan.
Fase Pertama Kesepakatan Dagang Tercapai
Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai kesepakatan untuk mengurangi perang dagang yang sedang berlangsung pada bulan Desember.
Setelah hampir dua tahun menerapkan dan membatalkan tarif, ancaman perang dagang, Amerika Serikat dan Tiongkok setuju untuk membuat kesepakatan baru, yang menyebabkan saham global melonjak.
Tiongkok berkomitmen untuk membelian pertanian Amerika Serikat, mengakhiri transfer teknologi paksa, meningkatkan perlindungan untuk hak kekayaan intelektual Amerika Serikat, dan menambahkan komitmen baru pada mata uang yuan yang stabil.
Amerika Serikat setuju untuk tidak melanjutkan tarif baru dan akan memangkas sebagian tarif yang ada yang diperkenalkan pada bulan September.
Kesepakatan dagang tersebut, yang dicapai pada prinsipnya setelah berbulan-bulan negosiasi, masih perlu ditinjau dan diterjemahkan secara hukum; yang diharapkan akan ditandatangani pada bulan Januari 2020. Kedua belah pihak sudah mulai menegosiasikan fase dua kesepakatan dagang, menurut pejabat Amerika Serikat.
Kesepakatan dagang selanjutnya memicu pasar keuangan. S&P 500 naik 1,7 persen dalam lima hari perdagangan setelah konfirmasi kesepakatan dagang pada tanggal 13 Desember. Pada tahun itu, S&P naik lebih dari 28 persen dan mempertahankan rekor tertinggi.
Memacu Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto kuartal ketiga Tiongkok sebesar 6 persen secara tahunan adalah yang terburuk dalam lebih dari 30 tahun.
Para ahli ekonomi mengetahui bahwa angka resmi pertumbuhan Produk Domestik Bruto Biro Nasional Statistik adalah meningkat. Tetapi nominal 6 persen telah menjadi ambang psikologis yang, jika dilanggar, dapat memicu rasa malu politik, aksi jual investor massal, dan kepanikan konsumen yang meluas.
Angka pertumbuhan tahunan Tiongkok turun selama bertahun-tahun. Tahun ini, Beijing menerapkan langkah-langkah stimulus ekonomi – terutama dalam bentuk pengeluaran infrastruktur – tetapi tidak dengan semangat biasa.
Semua mengakui bahwa pertumbuhan 6 persen-plus mungkin tidak akan tercapai di masa depan. Beberapa lembaga pemikir, bank investasi, dan bahkan Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah 6 persen pada tahun 2020.
Menyelamatkan semua pertumbuhan itu dapat menjadi alasan utama bahwa Tiongkok bergegas menuju perjanjian awal kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga agar pabrik tetap terbuka dan barang bergerak.
Beijing Memprioritaskan Strategi Blockchain
Tiongkok berambisi tinggi untuk mata uang digital yang dikendalikan negara. Awal tahun ini, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping secara khusus menyampaikan dukungannya untuk teknologi blockchain — tetapi tidak mendukung bitcoin atau mata uang digital terdesentralisasi apa pun.
Pengesahan kuat Tiongkok atas mata uang bank sentral berbasis-blockchain dan keengganan relatif Barat terhadap teknologi membuka front baru yang menarik dalam persaingan teknologi Amerika Serikat–Tiongkok yang sedang berkembang.
Perkembangan dalam fintech, pembayaran, dan mata uang digital blockchain menerima dukungan dari tingkat tertinggi pemerintah pusat Tiongkok. Beijing menunjuk Hainan, provinsi pulau di selatan Tiongkok, sebagai zona percontohan untuk teknologi tersebut. Tiongkok juga diyakini menyiapkan mata uang digital bank sentral.
Apakah blockchain dapat menjadi teknologi yang sukses yang mendukung pembayaran global masih merupakan pertanyaan terbuka. Teknologi blockchain saat ini masih memiliki keterbatasan kecepatan dan volume. Tetapi jika Tiongkok menjadi pemimpin teknologi di ruang itu, hal tersebut dapat merugikan negara lain.
Tiongkok dapat memangkas sistem perbankan global dan bank perantara berbasis dolar. Selain itu, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk melacak ke mana uang mengalir dan meningkatkan pengawasan negara. Pada akhirnya melakukan lebih banyak kendali terhadap orang, bisnis, dan pemerintah yang bertransaksi dengan teknologi.
Gagal Bayar Utang Menjadi Hal yang Biasa
Pedagang komoditas Tiongkok, Tewoo Group gagal membayar obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat pada bulan Desember, menjadi Badan Usaha Milik Negara Tiongkok yang mengalami gagal bayar terbesar sejak tahun 1998.
Beijing menjadi lebih nyaman dengan gagal bayar utang dalam beberapa tahun terakhir. Itu salah satu cara untuk menggambarkan tren tersebut. Mungkin deskripsi yang lebih tepat adalah bahwa Beijing dipaksa untuk menerima lebih banyak gagal bayar, karena tidak memiliki pilihan lain. Perusahaan-perusahaan Tiongkok terlalu lama menanggung utang dan regulator tidak dapat lagi menalangi untuk setiap perusahaan yang gagal bayar.
Obligasi dalam negeri — atau berdenominasi yuan —menyaksikan rekor gagal bayar tahun ini. Sekitar 4,9 persen dari semua penerbit obligasi swasta gagal bayar obligasi hingga bulan November 2019, menurut lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings.
Data Bloomberg menunjukkan 120 miliar yuan atau 17 miliar dolar AS, dari wanprestasi utama sampai tanggal 3 Desember, pada kecepatan untuk memecahkan rekor tahun lalu dari 122 miliar.
Beijing memungkinkan serangkaian perusahaan yang lebih beragam untuk gagal bayar, termasuk badan usaha milik swasta dan milik negara di beberapa industri.
Kelompok Pendiri Universitas Peking — afiliasi dari universitas negeri — gagal membayar obligasi 2 miliar yuan yang jatuh tempo awal bulan ini. Harapkan lebih banyak gagal bayar di tahun 2020.
Kegagalan Bank Meningkat
Ada serentetan kegagalan bank di Tiongkok, terutama di antara bank-bank regional kecil hingga menengah.
Bank Hengfeng yang berbasis di Provinsi Shandong, yang ditalangi awal tahun ini, mengalami restrukturisasi 100 miliar yuan pada tanggal 18 Desember, menjual saham kepada pemerintah dan investor asing dalam penyelamatan yang ditengahi oleh pemerintah setempat.
Regulator Tiongkok menyita atau memberi jaminan kepada pemberi pinjaman dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah lonjakan utang buruk. Bank Hengfeng dan Bank Baoshang, bank lain yang ditalangi awal tahun ini, keduanya terkait dengan Tomorrow Group yang bermasalah. Yang mana, pendirinya miliarder bernama Xiao Jinhua ditahan pada tahun 2017 sebagai bagian tindakan keras Xi Jinping terhadap korupsi.
Banyak lembaga berjuang dengan masalah nasabah bank mengambil seluruh uangnya dan masalah keuangan, sebagian karena tingkat antar bank yang tinggi, yang menutup sumber pendanaan utama untuk bank-bank kecil. Kebijakan pemerintah pusat juga memaksa bank meningkatkan pinjaman dengan rentang bunga yang semakin rendah. Dan meningkatnya jumlah utang kredit bermasalah di Tiongkok memperburuk kondisi bank-bank kecil.
Tiongkok memiliki ribuan pemberi pinjaman kecil, kebanyakan melayani individu di daerah pedesaan dan usaha kecil. Meskipun mereka tidak terlalu penting secara sistemik dibandingkan dengan pemberi pinjaman nasional — yang melayani bisnis besar dan perusahaan milik negara — pelanggan mereka adalah masyarakat awam.
Jika mereka mulai gagal dengan langkah yang lebih cepat, maka dapat merusak stabilitas sosial Partai Komunis Tiongkok. (Vivi/asr)
FOTO : Trump dan Xi Jinping (Dan Scavino Jr./White House)
