AS Larang Tentaranya Gunakan Aplikasi TikTok Karena Mengancam Keamanan Nasional

Kekhawatiran Keamanan Nasional

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat baru-baru ini membuka tinjauan keamanan nasional perusahaan induk TikTok, ByteDance atas akuisisi 1 miliar dolar AS atas Musical.ly, aplikasi media sosial bermarkas di Shanghai yang kemudian bergabung dengan TikTok, menurut laporan Reuters.

Beberapa senator meningkatkan kewaspadaan atas aplikasi tersebut dalam beberapa pekan terakhir, karena sensornya terhadap konten yang sensitif secara politis dan masalah privasi data.

Pada bulan November tahun lalu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer  menyatakan keprihatinan kepada Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat Ryan McCarthy mengenai rencana Angkatan Darat Amerika Serikat menggunakan TikTok untuk merekrut anggota baru.

“Sementara saya menyadari bahwa Angkatan Darat harus mengadaptasi teknik perekrutannya untuk menarik minat kaum muda Amerika untuk melayani, saya mendesak anda untuk menilai potensi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh perusahaan teknologi milik Tiongkok tersebut sebelum memilih untuk menggunakan platform tertentu,” tulis Chuck Schumer dalam sebuah surat.

Kemudian pada bulan November tahun lalu, Angkatan Darat Amerika Serikat menginstruksikan para taruna untuk tidak menggunakan aplikasi TikTok saat mewakili militer.

Dalam surat bulan Oktober tahun lalu kepada pejabat Direktur Intelijen Nasional Joseph Maguire, Chuck Schumer dan Senator Tom Cotton, meminta Intelijen Nasional untuk menyelidiki risiko keamanan nasional TikTok mengingat hubungannya dengan Tiongkok dan penggunaan TikTok yang terus meningkat di Amerika Serikat.

Meskipun ByteDance mengklaim bahwa TikTok tidak beroperasi di Tiongkok dan tidak menyimpan data pengguna Amerika Serikat di server Tiongkok, para senator mencatat bahwa TikTok “masih diharuskan mematuhi hukum Tiongkok.”

Hukum intelijen nasional Komunis Tiongkok mengharuskan semua organisasi dan individu untuk “mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional.”

Komunis Tiongkok baru-baru ini juga menerapkan undang-undang enkripsi baru, yang efektif per tanggal 1 Januari, untuk mengatur kriptografi.

Para kritikus memperingatkan bahwa undang-undang tersebut akan memungkinkan pihak berwenang Tiongkok untuk mengambil kendali lebih lanjut atas data online perusahaan asing.

Senator Josh Hawley baru-baru ini memperkenalkan undang-undang keamanan untuk memangkas aliran data Amerika Serikat yang sensitif ke Tiongkok. Itu setelah sidang yang menyerukan untuk memperhatikan hubungan TikTok dengan otoritas Komunis Tiongkok.

FOKUS DUNIA

NEWS