Epochtimes.com
Selama bertahun-tahun, komunis Tiongkok menggunakan media luar negeri sebagai sarana untuk berpromosi kepentingannya. Menurut laporan yang dirilis ‘Freedom House’, sebuah organisasi nirlaba Amerika Serikat baru-baru ini, menyebutkan bahwa sejak tahun 2017, kegiatan mempromosikan pengaruh komunis Tiongkok telah dilakukan melalui strategi baru demi percepatan dalam meraih hasil.
Sarah Cook dari ‘Freedom House’ dalam sebuah siaran pers menyebutkan, para jurnalis, pembaca dan pengiklan dari Swedia sampai ke Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Australia, semua pernah mengalami ancaman atau interogasi dari komunis Tiongkok ketika konten politik yang mereka sajikan tidak disukai komunis Tiongkok.
Dalam sebuah wawancara telepon dengan Epoch Times, Sarah Cook mengatakan bahwa gerakan yang mempromosikan pengaruh Beijing tersebut memiliki 3 tujuan.
Pertama yakni untuk menciptakan citra komunis Tiongkok yang positif.
Kedua adalah berpropaganda tentang komunis Tiongkok selalu terbuka ketika berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terutama mengenai investasi mereka di negara lain.
Ketiga adalah untuk menanggapi bahkan menekan kritikan, pandangan atau topik-topik negatif yang diarahkan kepada mereka.
Sarah Cook menambahkan bahwa Beijing pada tahun 2017 telah menambahkan tujuan barunya, yakni menjadikan komunis Tiongkok sebagai model untuk pembangunan politik dan ekonomi bagi negara-negara berkembang.
Laporan menyebutkan bahwa sementara Beijing berupaya untuk menciptakan citranya yang positif di dunia, tetapi mereka telah mengabaikan dampak negatif dari sistem politiknya yang diktator dan dari perkembangan ekonominya yang cepat.
Laporan itu menyebutkan, contoh dari pengabaian yang disengaja tersebut termasuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia kelompok etnis dan agama, dan sisi gelap dari transaksi diplomatik luar negeri Tiongkok, seperti transaksi korup dan akumulasi utang publik yang tidak transparan.
Setelah beberapa negara berkembang bergabung dalam proyek investasi berskala besar komunis Tiongkok ‘One Belt One Road’, Beijing dituduh telah menempatkan negara-negara itu dalam perangkap utang.
Lebih jauh Sarah Cook mengatakan kepada ‘Epoch Times’ bahwa ketika Beijing menceritakan kisah kepada perwakilan negara asing, mereka menerapkan strategi yang bersifat tersembunyi, korup dan paksaan.
Sebuah contoh dapat menggambarkan sifat tersembunyi dari pengaruh media komunis Tiongkok seperti mereka sering menggunakan slogan yang menyesatkan. Misalnya, media ‘Renmin rebao’ yang merupakan corong komunis Tiongkok mengaku sebagai media terbesar Tiongkok di halaman Facebook-nya.
China Global Television Network (CGTN) yang merupakan cabang luar negeri dari China Central Television (CCTV), mengiklankan diri pada halaman Facebook-nya sebagai saluran berita 24 jam yang paling unggul.
Sarah Cook menjelaskan, bagi mereka yang tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok, jelas tidak akan tahu jika ini adalah corong komunis Tiongkok.
Menurut Sarah Cook, di negara-negara Barat, rezim komunis Tiongkok menghabiskan jutaan dolar untuk memasukkan propagandanya ke media arus utama. Media ‘The China Daily’ yang diawasi oleh Kementerian Propaganda Tiongkok bertanggung jawab untuk menyebarkan propaganda dan telah menjalin kemitraan dengan banyak surat kabar Barat, termasuk Wall Street Journal, New York Times, dan Washington Post. Media Barat itu menggunakan penerbitan atau secara online menyajikan artikel edisi bahasa Inggris dari ‘The China Daily’.
Sarah Cook menyebutkan kalau dokumen federal menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, pengeluaran tahunan ‘The China Daily’ telah meningkat sepuluh kali lipat menjadi lebih dari USD. 10 juta, dan sebagian besar pengeluarannya itu digunakan untuk membayar media Amerika Serikat agar jenis konten yang diinginkan bisa dipublikasikan.
“Media milik pemerintah Tiongkok menyusupkan informasi palsu ke dalam platform media sosial global”, kata Sarah Cook.
Laporan menunjukkan bahwa selama pemilihan presiden Taiwan, beberapa informasi palsu yang didistribusikan oleh komunis Tiongkok terlacak. Begitu pula termasuk memanfaatkan grup Facebook atau Twitter yang mendukung kandidat pro-Beijing yang dikelola oleh pengguna Tiongkok untuk melemahkan perjuangan para demonstran pro-demokrasi di Hongkong.
Komunis Tiongkok juga aktif di bidang penyiaran televisi digital. Mereka telah berinvestasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Misalnya, pada tahun 2017, ZTE menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Televisi Pakistan (PTV) milik negara untuk memperluas layanan digitalnya.
Ketika mencari kata kunci Taiwan di situs web PTV, maka tidak dapat menemukan laporan tentang pemilu presiden yang baru berlangsung di Taiwan atau pemilihan lokal di Taiwan tahun 2018. Namun, laporan pemilu Taiwan 2016 saat Tsai Ing-wen terpilih untuk masa jabatan pertamanya dapat ditemukan, karena pada saat itu PTV dan ZTE belum bekerja sama.
Mencari kata kunci Taiwan dalam bahasa Urdu yang banyak digunakan di Pakistan, memang menunjukkan laporan kemenangan pemilihan ulang Tsai Ing-wen baru-baru ini.
Saat mencari kata kunci Xinjiang, kita hanya bisa menemukan 7 buah artikel, dan tak satupun artikel mengandung tulisan tentang penahanan warga etnis Uighur Tiongkok.
Strategi lain, menggunakan paksaan yang ditunjukkan melalui mengintimidasi jurnalis, seperti yang terjadi di Rusia dan Swedia.
Menurut laporan itu, Kedutaan Besar Tiongkok di Swedia antara bulan Januari 2018 hingga Februari 2019 telah mengeluarkan setidaknya 52 buah pernyataan yang ditujukan kepada jurnalis dan media berita yang isinya mengkritik laporan, sambil menghina dan mengancam mereka.
Laporan juga menunjukkan bahwa serangan pembakaran terhadap tempat percetakan surat kabar Epoch Times versi Hongkong pada 22 November tahun lalu. Masyarakat secara umum berpendapat bahwa serangan itu adalah upaya komunis Tiongkok untuk menekan Epoch Times, karena Epoch Times melaporkan secara luas tentang protes yang berlangsung di Hongkong dan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia oleh komunis Tiongkok.
Menurut Sarah Cook, kegiatan-kegiatan komunis Tiongkok itu benar-benar merusak bidang mendasar dari manajemen demokratis, transparansi, supremasi hukum, dan persaingan yang adil.
Sarah Cook memperingatkan bahwa sebagai bentuk penyensoran, rezim komunis Tiongkok juga telah mengganti media independen dengan media yang dikelola pemerintah. Itu terlihat jelas dalam kasus Papua Nugini 2018.
Menurut laporan media, pejabat Tiongkok mencegah reporter lokal dan internasional melaporkan pertemuan Presiden Xi Jinping dengan 8 orang pemimpin regional di negara pulau Pasifik Selatan tahun itu. Para pejabat kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa mereka harus menggunakan laporan Kantor Berita Xinhua yang dimiliki negara atau video CCTV sebagai dasar untuk laporan.
Sarah Cook menilai kalau negara-negara dapat mengambil lebih banyak langkah untuk menentang kampanye pengaruh agresif komunis Tiongkok, termasuk menghukum para diplomat Tiongkok dan memperketat peraturan penyiaran.
Laporan itu juga menuliskan, bahwa pemerintah tuan rumah harus menentang keras tindakan para diplomat dan personil keamanan komunis Tiongkok yang melintasi batas dan mencoba mengganggu laporan media negara lain.
Sarah Cook mengatakan bahwa Amerika Serikat juga harus menerapkan secara benar Foreign Agents Registration Act. FARA atau Undang-Undang Registrasi Agen Asing dan mensyaratkan pendaftaran bagi sejumlah media yang dikelola pemerintah Tiongkok atau media luar negeri berbahasa Mandarin.
Undang-Undang Registrasi Agen Asing mewajibkan organisasi dan individu yang mewakili pemerintah asing untuk mempengaruhi pejabat Amerika Serikat atau opini publik Amerika, harus sudah terdaftar di Kementerian Kehakiman. Sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran, organisasi dan individu ini harus mengungkapkan anggaran dan pengeluaran tahunan mereka.
Saat ini yang sudah mendaftarkan diri di Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, hanya CGTN dan China Daily. Selain itu, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat juga telah memerintahkan Kantor Berita Xinhua di Amerika yang sampai sekarang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri.
Sarah Cook mengatakan bahwa di Amerika Serikat masih banyak media berbahasa Mandarin milik pribadi-pribadi yang pro-Beijing, yang sekarang sedang dipertimbangkan apakah mereka juga perlu terdaftar di bawah Undang-Undang Registrasi Agen Asing.
Investor di bidang industri media dan pemerintah juga harus melalui cara seperti bantuan pendanaan dan pelatihan untuk mendukung media berbahasa Mandarin yang independen.
Selanjutnya laporan itu menyebutkan bahwa pemerintah harus secara aktif berinteraksi dengan organisasi media seperti itu, melakukan wawancara, menjajaki kemungkinan kerjasama dengan mitra lainnya yang belum terungkap, sambil menolak tekanan marginalisasi dari para diplomat Tiongkok. (sin)
FOTO : Seorang wanita Tiongkok mengenakan masker untuk melindungi dari polusi saat ia melewati gedung CCTV di Beijing pada 8 Desember 2015. (Kevin Frayer / Getty Images)
