Frank Fang – The Epochtimes
Kedutaan besar Tiongkok di Nepal baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengecam sebuah koran lokal di Nepal. Pasalnya, koran tersebut mencetak ulang sebuah artikel opini yang mengkritik respon pemerintahan komunis Tiongkok selama wabah virus corona COVID-19.
Kecaman tersebut berisikan ancaman terselubung terhadap surat kabar dan pemimpin redaksi koran itu.
Pernyataan pihak Kedubes Tiongkok sejak itu mengundang kecaman luas di seluruh negara-negara Asia Selatan.
Pada tanggal 18 Februari 2020, The Kathmandu Post mencetak ulang sebuah opini dari Chicago Tribune berjudul ‘kerahasiaan Tiongkok Membuat Krisis Virus Corona Jauh Lebih Buruk.’
Artikel ini ditulis oleh Ivo Daalder – Presiden Dewan Chicago untuk Urusan Global dan mantan duta besar AS untuk NATO.
“Kita mungkin tak pernah mengetahui jika penyebaran virus baru bisa dicegah dengan tindakan bersama sebelumnya. Tetapi fakta bahwa Tiongkok memilih kerahasiaan dan tidak bertindak mengubah kemungkinan epidemi menjadi kenyataan,” tulis Daalder.
Daalder merujuk bagaimana pihak berwenang Komunis Tiongkok “menindak keras peringatan medis apa pun” di media sosial Tiongkok, memberikan perhatian khusus kepada pembungkaman whistleblower Dr. Li Wenliang
Li, adalah seorang dokter mata, dia adalah seorang dari delapan whistleblower yang pertama kali mempublikasikan informasi tentang wabah “pneumonia tak dikenal” di media sosial Tiongkok pada ranggal 30 Desember 2019.
Empat hari kemudian, dia dipanggil ke kantor polisi setempat di mana dia ditegur karena dituduh menyebarkan hoaks.
Dokter Li meninggal dunia karena virus korona di Wuhan pada pagi hari tanggal 7 Februari dan dia tertular virus corona COVID-19 ketika merawat seorang pasien.
Daalder menambahkan, bahwa pihak berwenang di Tiongkok telah menunda mengakui parahnya wabah di Tiongkok selama berminggu-minggu. Bahkan tak mengizinkan tim penyelidik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memasuki Tiongkok sampai baru sekarang diperbolehkan masuk ke Tiongkok.
“Sistem politik otoriter tidak berhasil dengan baik ketika menghadapi krisis yang tidak terduga, terutama seperti penyakit menular yang membutuhkan respons lokal dengan cepat,” kata Daalder dalam referensi ke sistem politik Komunis TIongkok.
Artikel yang dicetak ulang di The Kathmandu Post disertai dengan sebuah karya seni yang memperlihatkan mantan diktator komunis Tiongkok Mao Zedong mengenakan makser wajah pada uang kertas 100 Yuan.
Surat kabar Korea Selatan The Korea Herald juga mencetak ulang artikel yang sama pada 17 Februari 2020.
Tanggapan Kedutaan Tiongkok
Tak lama setelah opini itu diterbitkan, kedutaan besar Tiongkok di Nepal tak terima dengan artikel tersebut.
Kedutaan itu mengeluarkan pernyataan dengan narasi yang mengatakan The Kathmandu Post “dengan sengaja mencoreng upaya pemerintahan Tiongkok. Kedutaan itu juga menuding Koran itu mencoreng orang-orang yang berjuang melawan pneumonia virus corona. Bahkan dituduh dengan kejam menyerang sistem politik Tiongkok.”
Kedutaan memanggil pemimpin redaksi Post, Anup Kaphle. Ia dituduh selalu “bias pada masalah yang berhubungan dengan Tiongkok” dan telah menjadi “burung beo dari beberapa pasukan anti-Tiongkok.”
Dalam ancaman terselubung, kedutaan menyatakan bahwa pihaknya “berhak atas tindakan lebih lanjut” terhadap surat kabar dan Kaphle.
Keesokan harinya, sebanyak tujuh belas editor The Kathmandu Post mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa mereka mengutuk “penghinaan dan ancaman yang dikeluarkan dengan menyebutkan editor tertentu.”
“Kami juga ingin mengingatkan kedutaan bahwa melanggar kesopanan diplomatik dalam melakukan hal itu, Konstitusi Nepal telah menjamin kebebasan pers dengan penuh, dan kami berkomitmen untuk melatih dan melindunginya,” demikian pernyataan bersama itu.
Freedom Forum, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Nepal, juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pernyataan kedutaan Tiongkok tidak dapat diterima dan “menentang penyebutan kebebasan pers.”
Duta Besar Tiongkok untuk Nepal Hou Yanqi, yang me-retweet pernyataan kedutaan, juga menerima kritik atas teguran itu, termasuk dari Vijay Kant Lal Karna, mantan duta besar Nepal untuk Denmark.
“Duta Besar Anda melewati batasan diplomatik. Ini tidak dapat diterima oleh negara ini. Konvensi Wina tidak mengizinkan Anda untuk mengancam media dan Pemimpin Redaksi,” kata mantan duta besar itu.
Dinesh Bhattarai, mantan perwakilan permanen Nepal untuk PBB di Jenewa, mengatakan kepada The Kathmandu Post bahwa “mencetak ulang sebuah artikel tidak memenuhi syarat sebagai menirukan pandangan apa pun.”
Dalam tajuk rencana yang diterbitkan pada 19 Februari, The Kathmandu Post mengatakan pernyataan kedutaan itu lebih dari sekadar surat kabar atau pemimpin redaksinya.
“Ini adalah teguran untuk tidak menggigit tangan yang memberi makan,” kata editorial itu. Editorial itu mengacu pada bantuan asing Tiongkok ke negara Asia Selatan.
Bantuan itu “dilengkapi dengan ikatan.” Seraya menambahkan bahwa kedutaan sedang “mengecek air untuk melihat apakah masyarakat Nepal dan Nepal akan mentolerir intrusi semacam ini ke dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Nepal.
Rendahnya toleransi Komunis Tiongkok dalam merespon kritik juga terbukti dalam insiden baru-baru ini.
Pada 19 Februari, Komunis Tiongkok mengusir tiga wartawan Wall Street Journal gara-gara artikel pada 3 Februari yang berjudul ‘Tiongkok Adalah Orang yang Nyata Sakit di Asia.” Juru bicara kementerian luar negeri Komunis Tiongkok menyerang artikel itu dengan tuduhan memiliki muatan rasial diskriminatif” dan mendiskreditkan pemerintah Tiongkok.
Artikel WSJ itu mempertanyakan apakah pihak berwenang Komunis Tiongkok “masih berusaha menyembunyikan skala sebenarnya” dari wabah virus corona. (asr)
Video Rekomendasi :
