Theepochtimes.com- Pemerintah Inggris mengumumkan akan memperpanjang hak imigrasi bagi sekitar 3 juta penduduk Hong Kong yang berstatus British Nasional (Overseas), menyusul diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam terhadap Hong Kong.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Parlemen Inggris pada 1 Juli 2020 mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional “merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.” Dikarenakan “melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan bertentangan secara langsung dengan UUD Hong Kong. “
Boris Johnson berkata : “Kami menjelaskan bahwa jika Tiongkok melanjutkan jalur ini, kami akan memperkenalkan rute baru bagi mereka yang berstatus British National (Overseas) untuk masuk ke Inggris, memberikan mereka untuk tinggal dan bekerja di Inggris dan setelah itu untuk mendaftarkan kewarganegaraan. Ia menambahkan” itulah yang akan Inggris lakukan sekarang. “
Berbicara di Parlemen, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga berjanji untuk menghormati komitmen Inggris kepada rakyat Hong Kong dengan memberikan rute imigrasi untuk BNO dan tanggungan mereka.
Status British National (Overseas)Â adalah model kewarganegaraan Inggris yang dibuat pada tahun 1985, sebelum penyerahan Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997.
Pemegang paspor BNO dapat tinggal di Inggris hingga enam bulan, akan tetapi tidak secara otomatis memiliki hak untuk bekerja atau studi. Di bawah proposal baru pemerintah Inggris, pemegang status BNO akan dapat tinggal di Inggris selama lima tahun dengan hak untuk bekerja atau study.
Setelah lima tahun, mereka kemudian dapat mengajukan permohonan status menetap, dan untuk kewarganegaraan satu tahun kemudian.Tanggungan keluarga dari pemegang status BNO juga akan memenuhi syarat. Menlu Inggris menambahkan bahwa “tidak akan ada kuota soal jumlah.”
Pihak oposisi Partai Buruh menyambut baik komitmen pemerintah untuk pemegang status BNO, tetapi mengatakan masih belum cukup.
Lisa Nandy, Menlu bayangan oposisi dalam merespon pernyataan Raab berkata : “Saya sangat terharu melihat para aktivis muda yang dengan berani turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang ini dengan risiko yang besar. Mayoritas dari mereka tidak akan termasuk dalam skema ini. Mereka tidak boleh ditinggalkan. “
Dia juga mendesak pemerintah untuk mengedepankan Undang-Undang Magnitsky, sehingga Inggris dapat menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar hak asasi manusia di Hong Kong.
Sebagai tanggapan, Menlu Inggris mengonfirmasi bahwa undang-undang dan penunjukan pertama individu dan entitas yang terkena sanksi akan dikeluarkan sebelum 29 Juli, ketika reses musim panas dimulai.
Tawaran pemerintah tentang jalur kewarganegaraan Inggris kepada pemegang BNO didukung oleh sekitar dua pertiga dari penduduk Inggris, kata Tom Tugendhat MP, ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, dalam menanggapi Raab. Pernyataanya mengutip jajak pendapat terbaru dari Partai Konservatif.
Hasil jajak pendapat menyebutkan sekitar 2.000 koresponden juga mengatakan bahwa 72 persen pemilih Inggris akan membayar lebih banyak untuk pasokan kritis seperti peralatan medis dan telekomunikasi jika mengurangi ketergantungan pada impor asing. Sebanyak 58 persen koresponden turut menginginkan negara-negara demokratis meningkatkan kerja sama untuk melawan ekonomi dan pengaruh strategis Tiongkok.
Keterangan Gambar: Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama debat waktu pertanyaan mingguan di Parlemen di London pada 1 Juli 2020. (Parliament TV / Reuters TV via Reuters)
(asr)
Video Rekomendasi
