Theepochtimes.com- Beberapa jam setelah hukum melawan undang-undang keamanan nasional Beijing yang baru diberlakukan di Hong Kong, polisi setempat menangkap sembilan orang pengunjuk rasa pada tanggal 1 Juli lalu. Mereka dikenai dugaan kejahatan berdasarkan ketentuan-ketentuannya.
Kerumunan besar menyerbu area Causeway Bay di mana pawai dijadwalkan untuk memulai. Tetapi untuk pertama sejak unjuk rasa massal dimulai pada bulan Juni lalu, para pengunjuk rasa ditangkap saat menyerukan slogan-slogan seperti “Kemerdekaan Hong Kong Adalah Satu-Satunya Jalan Keluar.”
Dalam sebuah unggahan di facebook, polisi Hong Kong memperingatkan slogan semacam itu bersifat menghasut atau bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan “pemisahan diri.” Dengan demikian melanggar hukum keamanan nasional.
Undang-undang keamanan nasional mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni setelah pemungutan suara seremonial oleh dewan legislatif Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional.
Hukum tersebut mengkriminalkan individu atas tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Terkait unjuk rasa pada tanggal 1 Juli lalu, awalnya polisi mengumumkan lebih dari 70 penangkapan, di mana 2 orang dicurigai melanggar undang-undang baru.
Seorang pria ditangkap di Causeway Bay sekitar pk 13.30 waktu setempat karena memiliki spanduk bertuliskan “Kemerdekaan Hong Kong.” Kemudian, seorang wanita ditangkap sekitar pk 15.00 waktu setempat karena memegang plakat bertuliskan “Kemerdekaan Hong Kong,” dimana bendera Inggris dan bendera Amerika Serikat melekat pada plakat tersebut.
Pada malam hari, polisi memperbarui angka penangkapannya dan mengumumkan rincian mengenai ada tiga orang lagi yang ditangkap karena melanggar hukum keamanan nasional. Dua wanita berusia 36 tahun dan seorang seorang gadis berusia 15 tahun yang ditahan sekitar pk 15.00 waktu setempat di Causeway Bay.
Menurut polisi, kedua wanita tersebut memiliki selebaran yang berbeda, termasuk selebaran yang bertuliskan, “Tolak Beijing, Bebaskan Hong Kong.” Wanita itu ditangkap karena mengibarkan bendera bertuliskan, “Saya Bangkit untuk Kemerdekaan Hong Kong.”
Menjelang malam tiba, beberapa pengunjuk rasa berusaha mengatur penghalang jalan dengan benda-benda acak termasuk rel dan batu bata di Causeway Bay. Polisi membalas dengan menembak gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan membersihkan puing-puing dari jalan.
Pengunjuk rasa lainnya ditahan atas tuduhan seperti “pertemuan ilegal” dan “mengganggu pekerjaan polisi.”
Selama bertahun-tahun, orang-orang di Hong Kong mengadakan pawai pada tanggal 1 Juli, yang menandai hari kembalinya Hong Kong ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997 silam. Pawai untuk menyuarakan penolakan terhadap perambahan Beijing atas urusan Hong Kong.
Kelompok pro-demokrasi setempat Front Hak Asasi Manusia Sipil, yang menjadi penyelenggara untuk sebagian besar pawai tanggal 1 Juli di masa lalu, menarik lebih dari setengah juta orang tahun lalu yang menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang Undang/ RUU ekstradisi yang kini sepenuhnya dihapus pemerintah.
Polisi menolak pengajuan Front Hak Asasi Manusia Sipil untuk mengadakan pawai tahun ini. Alasannya hal tersebut “berpotensi kekerasan” dan akan melanggar batas pengumpulan orang di mana maksimal 50 orang untuk mencegah penyebaran corona virus Partai Komunis Tiongkok.
Front Hak Asasi Manusia Sipil mengumumkan dalam pernyataan di facebook-nya pada tanggal 30 Juni 2020 lalu, bahwa Front Hak Asasi Manusia Sipil tidak setuju dengan keputusan komisaris polisi. Mereka menilai bahwa kesehatan masyarakat hanyalah alasan untuk mencabut hak sipil kebebasan berdasarkan Hukum Keamanan Nasional.
Front Hak Asasi Manusia Sipil gagal mendapatkan persetujuan polisi, beberapa aktivis Hong Kong mengumumkan bahwa mereka akan menjadi penyelenggara pawai dari Causeway Bay ke distrik Pusat kota, sehingga orang dapat menyuarakan penolakannya terhadap hukum keamanan nasional.
Sementara para pengunjuk rasa memulai pawainya pada hari Rabu sore tanggal 1 Juli 2020 dari Causeway Bay. Pawai dipimpin oleh aktivis setempat termasuk anggota parlemen Eddie Chu dan Wakil Ketua Front Hak Asasi Manusia Sipil Figo Chan. Pawai itu berlangsung singkat karena polisi setempat bergerak untuk membubarkan pengunjuk rasa dengan menyemprotkan semprotan lada serta menembakkan meriam air.
Sekitar pk 16.00 waktu setempat, media Hong Kong melaporkan bahwa jurnalisnya dihantam dengan meriam air polisi di Causeway Bay saat polisi berusaha membersihkan pengunjuk rasa dari jalanan.
Setengah jam kemudian, kelompok perdagangan setempat Asosiasi Jurnalis Hong Kong mengeluarkan pernyataan, mengkritik polisi karena menggunakan kekerasan terhadap beberapa wartawan dan mengatakan mereka terluka saat dihantam dengan semprotan meriam air serta semprotan lada oleh polisi.
Asosiasi Jurnalis Hong Kong meminta polisi untuk berhenti mencampuri pekerjaan wartawan sehingga wartawan dapat menjalankan tugas profesi wartawan.
Saat orang-orang Hong Kong keluar di jalan-jalan, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menggelar konferensi pers sekitar pukul 14.00, dengan alasan bahwa hukum tersebut “telah menyempurnakan” kerangka kerja “satu negara, dua sistem.” Carrie Lam diapit oleh Menteri Keamanan John Lee dan Menteri Kehakiman Teresa Cheng.
Carrie Lam mengumumkan bahwa departemen keamanan nasional telah dibentuk dalam Kepolisian Hong Kong, sebagaimana diamanatkan oleh hukum keamanan nasional. Ia menolak untuk mengungkapkan siapa yang akan memimpin departemen tersebut.
Menurut Pasal 16 dan 17 undang-undang baru, kepala departemen keamanan nasional baru harus ditunjuk oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, di mana posisi saat ini dipegang oleh Carrie Lam. Departemen tersebut akan memiliki sejumlah kekuatan, termasuk menyelidiki kejahatan terhadap keamanan nasional.
Pasal 48 juga menetapkan bahwa Beijing membentuk biro keamanan untuk mengumpulkan intelijen, berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat, dan menangani kasus keamanan nasional.
Carrie Lam menambahkan bahwa Hong Kong masih memiliki tanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang anti- subversi, yang dikenal sebagai Pasal 23.
Hal itu pertama kali diusulkan di dewan legislatif Hong Kong pada tahun 2003. Tetapi ternyata dihapus tahun itu setelah setengah juta warga Hongkong turun ke jalan untuk berunjuk rasa.
Keterangan Gambar: Dua pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi di Causeway Bay, Hong Kong, pada 1 Juli 2020. (Song Bilung / The Epoch Times)
vivi/rp
Video Rekomendasi
