Anggota Parlemen Memperingatkan Tiongkok Menggunakan Teknologi AS untuk Menciptakan Sistem Senjata Canggih

Andrew Thornebrooke

Militer Tiongkok cenderung menggunakan teknologi Amerika Serikat dalam pengujian sebuah senjata hipersonik di awal tahun yang dilakukan militer Tiongkok yang dilaporkan, menurut sebuah surat yang ditandatangani oleh 17 anggota parlemen dari Partai Republik baru-baru ini.  

“Kecenderungan perangkat lunak dan alat-alat Amerika Serikat berkontribusi pada penciptaan sistem senjata-senjata ini, karena kendali ekspor negara kita yang serba membolehkan dan kebijakan-kebijakan perizinan dengan Tiongkok,” demikian bunyi surat dari anggota parlemen AS pada 22 Oktober itu.

Surat itu ditujukan kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo dan ditandatangani oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik yang juga bertugas di China Task Force yang dipimpin Partai Republik Amerika Serikat.

Anggota Partai Republik Mike Gallagher (R-Wis.), yang menandatangani surat itu, mengatakan kepada The Epoch Times ia yakin bahwa teknologi yang dikembangkan di Amerika Serikat, telah digunakan oleh rezim Tiongkok dalam segala hal mulai dari uji coba senjata hingga pengawasan massal yang digunakan dalam penindasan oleh rezim Tiongkok terhadap orang-orang Uyghur, yang telah disahkan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah genosida.

“Uji coba rudal hipersonik Tiongkok baru-baru ini adalah bagian sebuah pola yang meresahkan,” kata Mike Gallagher dalam sebuah email.

Menurut dia, dari uji ini, ke Institut Virologi Wuhan, ke Xinjiang, teknologi Amerika Serikat telah berkontribusi pada kemampuan Partai Komunis Tiongkok untuk membunuh orang-orang Amerika Serikat, mengadakan penelitian yang berbahaya, dan melakukan genosida.

Anggota-anggota parlemen tersebut meminta Gina Raimondo untuk segera menerapkan 10 proposal kebijakan dalam sebuah upaya untuk mengekang ekspor teknologi yang kritis dan berasal dari Amerika Serikat ke Tiongkok, di mana anggota parlemen tersebut mengatakan teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat sedang meningkatkan kemampuan Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat.

Surat itu juga menyoroti kekurangan yang diklaim dari upaya untuk menenangkan Tiongkok melalui peningkatan perdagangan, sebuah strategi yang Gina Raimondo promosikan sebagai bagian pendekatan pemerintah Amerika Serikat terhadap rezim Tiongkok.

“Uji hipersonik ini dan seruan peringatan lainnya harus mengakhiri anggapan bahwa Partai Komunis Tiongkok dapat dibatasi melalui keterlibatan komersial,” demikian surat itu menyatakan.

Mike Gallagher mengatakan proposal kebijakan yang dianjurkan mewakili apa adanya minimum yang diperlukan untuk mengamankan teknologi Amerika Serikat agar tidak digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menyerang atau melemahkan Amerika Serikat, sekutu Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di luar negeri.

Mike Gallagher menambahkan perusahaan Amerika Serikat perlu melakukan lebih banyak untuk mencegah teknologinya dipilih oleh rezim Tiongkok.

“Pemerintah federal perlu menyadari ancaman ini dan, setidaknya, memaksakan kendali-kendali ekspor yang dilakukan oleh anggota-anggota China Task Force yang digariskan kepada Menteri Perdagangan Gina Raimondo minggu ini,” kata Mike Gallagher.

Lebih luas lagi, perusahaan Amerika Serikat perlu memilih: Apakah anda bersama kami, atau anda sedang bersama dengan rezim komunis genosida ini?

Amerika Serikat Mengizinkan Teknologi yang Dibatasi Dijual ke Sektor Sipil

Ahli keamanan telah lama menyerukan sebuah larangan atas apa yang disebut transfer teknologi dari teknologi utama yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Surat anggota parlemen itu kepada Gina Raimondo mengangkat kekhawatiran yang sama dan memperingatkan bahwa, kelambanan dapat mengarah pada pemberdayaan apa yang mereka disebut sebagai sebuah rezim genosida dan otoriter.

Secara teori, undang-undang kendali ekspor Amerika Serikat diberlakukan untuk mencegah teknologi Amerika Serikat yang sensitif agar tidak jatuh ke tangan aktor asing yang menimbulkan sebuah ancaman bagi keamanan nasional, termasuk militer Tiongkok.

Tetapi sebuah masalah utama dengan undang-undang ini, menurut surat itu, adalah bahwa hal-hal yang dikendalikan masih diizinkan untuk diekspor ke Tiongkok selama pengguna akhir produk tersebut berada dalam sektor sipil.

Dengan demikian, Amerika Serikat sejauh ini menahan diri untuk secara serius menghalangi penjualan-penjualan semacam itu ke sektor sipil dalam sebuah upaya untuk mempromosikan perdagangan bebas dan kemakmuran ekonomi yang lebih besar.

Surat itu menunjuk pada masalah transfer teknologi semikonduktor Amerika Serikat ke Tiongkok. Tiongkok sendiri tidak memiliki sarana untuk memproduksi semikonduktor yang canggih  dan militer Tiongkok bergantung pada teknologi Amerika Serikat untuk membuat semikonduktor yang canggih itu. 

Menurut teori, Biro Industri dan Keamanan Kementerian Perdagangan harus memberi izin teknologi militer untuk ekspor. Tetapi karena Amerika Serikat mengizinkan teknologi dengan aplikasi keamanan nasional untuk dijual ke sektor sipil tanpa sebuah izin jika dianggap perusahaan tersebut hanya akan menggunakan teknologi itu untuk tujuan sipil, sebagian besar ekspor teknologi semikonduktor tidak melalui proses izin Biro Industri dan Keamanan Kementerian Perdagangan, menurut surat tersebut.

“Kendali ekspor yang lemah memudahkan pengiriman teknologi yang penting ke Tiongkok secara langsung, atau melalui sebuah perusahaan wali atau negara wali dengan Tiongkok sebagai tujuan akhir,” kata Casey Fleming, CEO Black Ops Partners, perusahaan penasihat strategis.

Contoh lain dari kebijakan ekspor yang longgar yang ditunjukkan dalam surat itu adalah bahwa perusahaan dengan mudah dapat menghindari efek dari daftar hitam karena hubungan perusahaan itu dengan rezim Tiongkok hanya dengan cara mengubah nama perusahaan atau restrukturisasi.

“Kita menghadapi hambatan yang cukup besar untuk membatasi teknologi-teknologi yang kritis dan yang baru muncul karena fragmentasi pemerintah kita bersaing dengan pencarian keuntungan komersial,” kata Casey Fleming.

Sebuah tanggapan pusat ‘seluruh bangsa’ dengan sebuah kemitraan terpercaya antara ruang publik dan swasta harus melibatkan keamanan nasional sebagai penggerak utama.

Militer Tiongkok Memiliki Akses ke Segalanya

Tanggapan seluruh bangsa itu, bergabung dengan kebijakan pemerintah terpusat dan tindakan serta dukungan dari sektor swasta, itulah yang dicari dalam surat yang dikirim ke Menteri Perdagangan.

Hal tersebut karena sebagian besar dukungan teknologi yang dimiliki militer Tiongkok yang berasal dari Amerika Serikat ini dilakukan secara quasi-legal, melalui sebuah kombinasi dari strategi fusi militer-sipil Beijing dengan penerapan undang-undang keamanan dan undang-undang intelijen nasional yang baru, seperti yang ditunjuk oleh surat itu.

Program fusi militer-sipil Partai Komunis Tiongkok ditujukan secara sistematis untuk menata kembali sektor ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok, untuk memastikan bahwa inovasi baru itu secara bersamaan memajukan perkembangan ekonomi dan militer.

Sementara itu, undang-undang keamanan dan undang-undang intelijen nasional Tiongkok, mengamanatkan bahwa semua perusahaan yang melakukan bisnis di Tiongkok atau yang dioperasikan oleh warganegara Tiongkok, dapat diperintahkan untuk menyerahkan data mereka kepada Partai Komunis Tiongkok, sesuka hati Partai Komunis Tiongkok.

Pejabat dan ahli mengatakan bahwa ini berarti semua teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat di Tiongkok, dapat direbut oleh Partai Komunis Tiongkok kapan saja. 

Hal yang sama juga berlaku untuk teknologi yang dipasok ke perusahaan milik Tiongkok oleh perusahaan Amerika Serikat, bahkan kekayaan intelektual perusahaan Amerika Serikat yang didanai oleh investor Tiongkok, kata pejabat dan ahli.

Dengan kata lain, Amerika Serikat mengizinkan penjualan teknologi vital kepada sektor sipil di Tiongkok, tetapi Tentara Pembebasan Rakyat dapat memaksa sektor sipil itu untuk menyerahkan teknologi tersebut pada waktu tertentu.

“Kebijakan fusi militer-sipil Tiongkok mengarah pada inklusi teknologi baru untuk militer Tiongkok,” kata anggota Partai Republik Mike Waltz (R-Fla.), yang turut menandatangani surat itu, dalam sebuah email.

“Teknologi ini mencakup teknologi canggih yang tahan panas, Navigasi dan Pengaturan Waktu yang Presisi, dan kecerdasan buatan, Sebagian besar teknologi ini telah dicuri dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya,” tambahnya. 

Mengingat sifat undang-undang keamanan nasional Partai Komunis Tiongkok, Mike Waltz mengatakan bahwa ia percaya upaya Gina Raimondo untuk meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok, secara langsung menghambat upaya keamanan nasional Amerika Serikat dengan cara menyalurkan sumber daya Amerika Serikat ke Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat.

“Defisit perdagangan kita mencapai sekitar USD 400 miliar dan mengalir langsung ke basis manufaktur Tiongkok, memicu ekspansi militer Tiongkok, dan menciptakan ketergantungan global melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok,” kata Mike Waltz.

Amerika Serikat harus mengambil sebuah pendekatan pemerintah yang menyeluruh untuk menghadapi ancaman eksistensial yang datang dari Partai Komunis Tiongkok

Untuk itu, Pusat Kontra-Intelijen dan Keamanan Nasional Amerika Serikat meluncurkan sebuah kampanye pada 22 Oktober untuk memperingatkan dan menginstruksikan organisasi Amerika Serikat yang terlibat dalam teknologi kritis dan yang baru muncul mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh operasi kontra-intelijen negara asing, dan menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok secara aktif memanfaatkan teknologi yang diperoleh dari perusahaan Amerika Serikat untuk tujuannya sendiri.

“Ada banyak contoh di mana teknologi, data, bakat, dan modal intelektual dari sektor teknologi Amerika Serikat yang baru muncul ini telah diakuisisi oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan digunakan untuk memenuhi tujuan nasional dan geopolitik Republik Rakyat Tiongkok,” kata Dean Boyd, Kepala Eksekutif Komunikasi Pusat Kontra-Intelijen dan Keamanan Nasional dalam sebuah email.

Namun, upaya semacam itu tampaknya jauh dari perubahan yang diinginkan oleh China Task Force Partai Republik Amerika Serikat.

Untuk saat ini, Casey Fleming mengatakan bahwa kendali ekspor Amerika Serikat yang lemah akan terus memberikan keuntungan strategis bagi rezim Tiongkok dan upaya pengembangan senjata sampai saatnya tiba di mana pemerintah menerima terlibat dalam sebuah perang yang tidak diumumkan dengan Tiongkok.

“Kita berada dalam sebuah skenario masa perang yang sebenarnya, dengan perang hibrida tanpa batas yang  dilancarkan oleh Partai Komunis Tiongkok yang menggunakan banyak taktik dan metode singkat dari perang konvensional untuk melemahkan dan menghancurkan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia,” kata Casey Fleming.

“Kepemimpinan Amerika Serikat akan memahami kebutuhan mendesak untuk sebuah karantina teknologi yang menyeluruh ketika strategi Partai Komunis Tiongkok untuk menghancurkan demokrasi di seluruh dunia secara akurat dipertimbangkan.”

Pejabat-peabat Kementerian Perdagangan Amerika Serikat tidak segera menanggapi permintaan oleh The Epoch Times untuk komentar. (Vv)